1. MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 425/KPTS/M/2009
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI TEKNIS PERSETUJUAN SUBSTANSI
DALAM PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
DAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA
BESERTA RENCANA RINCINYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 18 Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penetapan
rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang
wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota,
dan rencana rinci tata ruang perlu mendapat persetujuan
substansi dari Menteri;
b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan persetujuan substansi
sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Tim
Evaluasi Teknis Persetujuan Substansi yang beranggotakan
unsur Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan b perlu
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah terakhir kali
dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presid en Nomor 9 Tahun
2005;

2. -2-
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan
Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedelapan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu 2004;
5. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan
Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan
Umum;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009
tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi dalam
Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya;
10. Keputusan
Menteri
Pekerjaan
Umum
Nomor
318/KPTS/M/2009
tentang
Pelimpahan
Kewenangan
Penandatanganan
Pemberian
Persetujuan
Substansi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana Rincinya;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI TEKNIS PERSETUJUAN
SUBSTANSI DALAM PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN/KOTA, BESERTA RENCANA RINCINYA.
KESATU
:
Membentuk Tim Evaluasi Teknis Persetujuan Substansi Dalam
Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota beserta Rencana Rincinya yang beranggotakan
unsur-unsur Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional.
KEDUA
:
Tim Evaluasi Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu,
bertugas:
1. Membahas dan evaluasi materi muatan teknis rancangan
peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi
dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta
rencana rincinya;
2. Memberikan masukan/saran penyelesaian permasalahan yang
dihadapi dalam pelaksanaan evaluasi teknis persetujuan
substansi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata
ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota beserta rencana rincinya;

3. -3-
3. Menyepakati hasil rapat pembahasan dan evaluasi teknis
persetujuan substansi rancangan peraturan daerah dimaksud
ke dalam berita acara rapat koordinasi pembahasan
rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang
wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota beserta rencana rincinya.
KETIGA
:
Dalam melaksanakan tugasnya Tim Evaluasi Teknis bertanggung
jawab kepada Direktur Jenderal Penataan Ruang.
KEEMPAT
:
Susunan Tim Evaluasi Teknis adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
KELIMA
:
Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.
KEENAM
:
Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan,
bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur
dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Deputi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang
Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri;
4. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri;
5. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan, Departemen Pertahanan;
6. Kepala Badan Geologi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Departemen Perindustrian;
8. Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Departemen Pertanian;
9. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan
dan Konservasi Alam, Departemen
Kehutanan;
10. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan;
11. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
12. Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan
dan Perikanan;
13. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri;
14. Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan Kementerian
Negara Lingkungan Hidup;
15. Deputi Kepala Badan Pertanahan Nasional Bidang Pengaturan dan Penataan
Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional;
16. Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, Sekretariat Kabinet;
17. Deputi Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Bidang Pemetaan
Dasar, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;
18. Deputi Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Bidang
Penginderaan Jauh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
19. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan;
20. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan;
21. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan;

4. -4-
22. Direktur Jenderal Perkeretaapian, Departemen Perhubungan;
23. Direktur Jenderal Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM;
24. Direktur Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum;
25. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Departemen Pekerjaan Umum;
26. Direktur Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum;
27. Direktur Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum;
28. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Juli 2009
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
ttd
DJOKO KIRMANTO

5. LAMPIRAN
:
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
Nomor
: 425/KPTS/M/2009
Tanggal : 06 Juli 2009
SUSUNAN TIM EVALUASI TEKNIS
PERSETUJUAN SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
DAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA
BESERTA RENCANA RINCINYA
NO.
NAMA
JABATAN
KEDUDUKAN
DALAM TIM
1
2
3
4
A.
TIM PENGARAH
1.
Ir. Imam S. Ernawi,
MCM, MSc.
Direktur Jenderal Penataan Ruang,
Departemen Pekerjaan Umum
Ketua
2.
DR. Ir. Ruchyat Deni,
Djakapermana, M.Eng
Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan
Ruang, Departemen Pekerjaan Umum
Sekretaris
3.
Ir. Iman Soedradjat,
MPM
Direktur Penataan Ruang Nasional,
Ditjen Penataan Ruang,
Departemen Pekerjaan Umum
Anggota
B.
TIM PELAKSANA
1.
Ir. Bahal Edison
Naiborhu, MT.
Direktur Penataan Ruang Wilayah I
Ditjen Penataan Ruang,
Departemen Pekerjaan Umum
Penanggung
Jawab
Wilayah I
2.
Ir. Sri Apriatini
Soekardi, MM.
Direktur Penataan Ruang Wilayah II
Ditjen Penataan Ruang,
Departemen Pekerjaan Umum
Penanggung
Jawab
Wilayah II
3.
Ir. Wahyono Bintarto
Soebianto, MSc.
Direktur Penataan Ruang Wilayah III
Ditjen Penataan Ruang,
Departemen Pekerjaan Umum
Penanggung
Jawab
Wilayah III
4.
Dra. Lina Marlia, CES.
Direktur Penataan Ruang Wilayah IV
Ditjen Penataan Ruang,
Departemen Pekerjaan Umum
Penanggung
Jawab
Wilayah IV
5.
Dr. Ir. Abdul
Kamarzuki, MPM.
Asisten Deputi Urusan Penataan Ruang dan
Pengembangan Wilayah, Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian
Anggota
6.
Brigjen TNI Haridis
Asisten Deputi 3/IV Urusan Tata Ruang
Pertahanan dan Wilayah Perbatasan
Deputi Bidang Pertahanan Negara,
Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum dan Keamanan
Anggota
7.
Ir. Deddy
Koespramoedyo, MSc.
Direktur Tata Ruang dan Pertanahan,
Kementerian Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional / Bappenas
Anggota
8.
Drs. Sjofjan Bakar,
MSc.
Direktur Fasilitasi Penataan Ruang dan
Lingkungan Hidup, Ditjen Bina Pembangunan
Daerah, Departemen Dalam Negeri
Anggota

6. NO.
NAMA
JABATAN
KEDUDUKAN
DALAM TIM
1
2
3
4
9.
Ratih Nurdiati, SH,
LLM.
Plt. Kepala Biro Perekonomian dan Industri,
Deputi Bidang Hukum Sekretariat Kabinet
Anggota
10.
Drs. Heru Waluyo,
M.Com.
Asisten Deputi
Urusan Perencanaan Lingkungan,
Kementerian Negara Lingkungan Hidup
Anggota
11.
DR. Ir. Dwi Sudharto,
MSc.
Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan
Kawasan Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan,
Departemen Kehutanan
Anggota
12.
Ir. Basoeki
Karyaatmadja, MSc.
Direktur Perencanaan Kawasan Hutan, Ditjen
Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan
Anggota
13.
DR. Poentodewo,
SSO, M.Surv.Sc
Kepala Pusat Pemetaan Dasar Rupa Bumi
dan Tata Ruang, Bakosurtanal
Anggota
14.
Ir. M. Eko Rudianto,
M.Bus.IT
Direktur Tata Ruang Pesisir dan Pulau Kecil
Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau
Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan
Anggota
15.
Ir. Santosa Eddy
Wibowo, MSi
Kepala Biro Perencanaan,
Departemen Perhubungan
Anggota
16.
Ir. Sudirman Lambali
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
Ditjen Perhubungan Darat,
Departemen Perhubungan
Anggota
17.
Ir. Wiratno, MM
Direktur Lalu Lintas Angkutan Sungai,
Danau, dan Penyeberangan,
Ditjen Perhubungan Darat,
Departemen Perhubungan
Anggota
18.
Ir. Suwandi Saputro,
MSi
Direktur Pelabuhan dan Pengerukan,
Ditjen Perhubungan Laut,
Departemen Perhubungan
Anggota
19.
Ir. Ign. Bambang
Tjahjono, CES
Direktur Bandar Udara
Ditjen Perhubungan Udara,
Departemen Perhubungan
Anggota
20.
Ir. Hermanto
Dwiatmoko. M.STR
Direktur Teknik Prasarana
Ditjen Perkeretaapian,
Departemen Perhubungan
Anggota
21.
Drs. Eko Subowo,
MBA
Direktur Wilayah Administrasi dan
Perbatasan, Ditjen Pemerintahan Umum,
Departemen Dalam Negeri
Anggota
22.
Ir. Noor Hidayat, MSc
Direktur Konservasi Kawasan,
Ditjen Pengelolaan Hutan dan Konservasi
Alam, Departemen Kehutanan
Anggota
23.
Ir. Suhartanto, MM
Direktur Pengelolaan Lahan,
Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air,
Departemen Pertanian
Anggota
24.
Laksma TNI Th.
Soesetyo
Direktur Wilayah Pertahanan,
Ditjen Strategi Pertahanan,
Departemen Pertahanan
Anggota

7. NO.
NAMA
JABATAN
KEDUDUKAN
DALAM TIM
1
2
3
4
25.
DR. Wicipto Setiadi,
SH, MH.
Direktur Harmonisasi Peraturan Perundangundangan, Ditjen Perundangan-undangan,
Departemen Hukum dan HAM
Anggota
26.
Ir. Danaryanto, MSc
Kepala Pusat Lingkungan Geologi,
Badan Geologi, Departemen Energi dan
Sumber Daya Mineral
Anggota
27.
Ir. Endang Supraptini
Kepala Pusat Litbang Sumber Daya Wilayah
Industri, Lingkungan Hidup dan Energi,
Badan Litbang Industri Departemen
Perindustrian
Anggota
28.
Ir. Iwan Taruna Isa,
MURP
Direktur Penatagunaan Tanah
Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan
Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional
Anggota
29.
Rachmat Budiman,
SH
Direktur Perjanjian Politik, Keamanan, dan
Kewilayahan, Ditjen Hukum dan Perjanjian
Internasional, Departemen Luar Negeri
Anggota
30.
Ir. Agus Hidayat, MSc
Kepala Pusat Data Penginderaan Jauh Deputi
Bidang Penginderaan Jauh, Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional
Anggota
31.
Ir. Hartoyo Supriyanto,
M.Eng
Direktur Bina Program, Ditjen Sumber Daya
Air, Departemen Pekerjaan Umum
Anggota
32.
Ir. Sugiyanto, M.Eng
Direktur Bina Pengelolaan Sumber Daya Air,
Ditjen Sumber Daya Air,
Departemen Pekerjaan Umum
Anggota
33.
Ir. Taufik Widjoyono,
MSc
Direktur Bina Program,
Ditjen Bina Marga,
Departemen Pekerjaan Umum
Anggota
34.
Ir. Dany Sutjiono
Direktur Bina Program,
Ditjen Cipta Karya,
Departemen Pekerjaan Umum
Anggota
35.
Ir. Gunawan, MA
Kepala Subdit Perencanaan, Pemanfaatan,
dan Pengendalian Tata Ruang, Direktorat
Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan
Hidup, Ditjen Bina Pembangunan Daerah,
Departemen Dalam Negeri
Anggota
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Juli 2009
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
ttd
DJOKO KIRMANTO