Workshop ini membahas teori, teknik, dan praktik penyusunan analisis jabatan (anjab), dengan agenda pelatihan tentang teori anjab, teknik dan problematika anjab, contoh pengerjaan, praktek kelompok, presentasi hasil, dan perbaikan hasil. Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas pegawai dalam menyusun anjab secara tepat guna menunjang manajemen sumber daya manusia pemerintah.

1. AGENDA WORKSHOP
KEGIATAN JADUAL
Teori Anjab
Teknik dan Problematika Anjab
Contoh Pengerjaan
Praktek Penyusunan Anjab (Kelompok)
Presentasi Hasil
Perbaikan Hasil
Laporan Hasil Workshop
1

2. HANDOUT ANALISIS
JABATAN
Biro Organisasi dan Tata Laksana
Sekretariat Jenderal
Kementerian Agama
2
KMA 158/2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Agama

3. 3
TIGA PILAR REFORMASI BIROKRASI
KELEMBAGAAN /
ORGANISASI
KETATALAKSANAAN
(PROSES BISNIS)
SUMBER DAYA MANUSIA/
APARATUR
PENGAWASAN&AKUNTABILITAS
PELAYANAN
PUBLIK
PENGAWASAN&AKUNTABILITAS

4. PENYEMPURNAAN PROSES BISNIS
Penyempurnaan
Proses Kerja
Standar
Operasional
Procedur
(SOP)
Analisis
Beban
Kerja
Analisis
&
Evaluasi
Jabatan
Memberi gambaran
jenis output yang
komprehensip dan
divaluasi secara
periodik
Memberi informasi
tentang waktu dan
jumlah pegawai
yang dibutuhkan utk
melaksanakan
pekerjaan
Memberi gambaran rinci
mengenai tugas-tugas
yang diemban oleh
jabatan dan kelas
jabatan
Meningkatkan efektivitas &
efisiensi melalui
penyederhanaan,
transparansi, pemberian
janji layanan yang
berorientasi pada
pemangku kepentingan

5. PENGANTAR ANALISIS
JABATAN
 Analisis Jabatan adalah Proses
pengumpulan data jabatan untuk
dianalisis, disusun, dan disajikan
menjadi informasi jabatan dengan
menggunakan metode tertentu.
 Tujuannya untuk menyediakan
informasi jabatan sebagai dasar bagi
program manajemen kepegawaian,
kelembagaan, ketatalaksanaan, dan
pengawasan.
5

6. PEMANFAATAN INFORMASI
JABATAN
• PETA JABATAN
• URAIAN JABATAN
• SYARAT JABATAN
HASIL ANJAB
PERENCANAAN
PEGAWAI
REKRUTMEN &
SELEKSI
PERENCANAAN
KARIER
PENGANGKATAN
DLM JABATAN
REMUNERASI
DIKLAT
PENILAIAN
KINERJA
• Analisis beban kerja
(Analisis kebutuhan pegawai)
• Standar kualifikasi
• Kriteria seleksi
• Pola karier
• Standar kompetensi jabatan
• Penilaian kompetensi
• Standar kinerja
• Kriteria kinerja
• Evaluasi jabatan
(Bobot&peringkat jabatan)
• Analisis kebutuhan diklat
6

7. BUTIR INFORMASI
JABATAN
No Identitas Jabatan Uraian Jabatan Syarat Jabatan
1 Kode Jabatan
Tugas dan Fungsi
Jabatan
Pangkat dan Golongan
2 Nama Jabatan Tujuan Jabatan Pendidikan Formal
3 Unit Kerja Jabatan
Uraian Tugas dan
Kegiatan
Pelatihan/Kursus
4 Instansi Bahan Kerja Pengalaman Kerja
5
Jabatan Atasan
Langsung
Alat Kerja Kondisi Fisik
6 Lokasi/Geografis Hasil Kerja Kompetensi :
7 Kedudukan Jabatan Wewenang Pengetahuan
8 Tanggung Jawab Keterampilan
9 Dimensi Jabatan Bakat Kerja
10 Hubungan Jabatan Temperamen Kerja
Masalah dan Tantangan Minat Kerja
11 Keadaan/Resiko Bahaya Fungsi Pekerja
7

8. IDENTITAS JABATAN
 Kode Jabatan
 Nama Jabatan
 Unit Kerja
 Instansi
 Jabatan Atasan Langsung
 Lokasi/geografis
 Kedudukan dalam Struktur
8

9. KODE JABATAN
 Kode jabatan merupakan kode yang
dibuat untuk memudahkan
pengadministrasian jabatan.
 Pengkodean Jabatan harus
menggunakan format kode yang
seragam.
9

10. NAMA JABATAN
 Ringkas
 Substantif
 Jelas dan dapat memberikan
pengertian yang tepat bagi pembaca
 Penamaan JFU dapat dirumuskan
berdasarkan:
◦ Bahan (Pengumpul, Pengadministrasi)
◦ Alat (Operator)
◦ Hasil (Penyusun, Pengonsep)
◦ Proses (Pemroses, Pengolah)
10

11. UNIT KERJA
 Mencerminkan tempat atau letak
keberadaan suatu jabatan
contoh:
Kepala Subbagian Tata Usaha memiliki unit kerja
Bagian Persuratan (Esl. III),
Biro Umum (Esl. II),
Sekretariat Jenderal (Esl. I).
Unit Kerja Eselon IV tidak dituliskan karena jabatan
yang dianalisis adalah jabatan struktural eselon IV
11

12. NAMA INSTANSI
 Nama instansi pemerintah.
 Bila instansi vertikal, kedudukan
kantor di provinsi disebutkan “Kanwil
Kementerian Agama Provinsi Bali”
dan kedudukan kantor di
kabupaten/kota disebutkan “Kantor
Kementerian Agama Kota
Denpasar”
12

13. JABATAN ATASAN
LANGSUNG
 Nama jabatan atasan langsung.
Contoh:
“Kepala Bagian Tata Usaha” nama jabatan atasan
langsungnya adalah “Kepala Kanwil”
“Kepala Subbagian Ortala dan Kepegawaian”, atau
“Kepala Subbagian Umum” nama jabatan atasan
langsungnya adalah “Kepala Bagian Tata Usaha”.
“Penganalisa jabatan” atau “Pengolah data
Kepegawaian” nama jabatan atasan langsungnya
adalah “Kepala Subbagian Ortala dan
Kepegawaian”.
13

14. LOKASI/GEOGRAFIS
14
 Kedudukan kantor berada

15. KEDUDUKAN DALAM
STRUKTUR
 Mencerminkan posisi
jabatan apakah jabatan
struktural atau non-
struktural (Sesuai
SOTK)
 Menggambarkan
kedudukan:
◦ Atasan langsung
◦ Atasan dari Atasan
langsung
◦ Jabatan yang dianalisis
◦ Jabatan lain yang
memiliki atasan
langsung yang sama
 Jabatan yang dianalisis
diberi tanda (diarsir)
Kepala
Bagian Tata
Usaha
Kasubbag
Ortala dan
kepegawaian
Penganalisa
Jabatan
Pengolah
Data
Kepegawaian
15

16. URAIAN JABATAN
 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan
 Tujuan Jabatan
 Uraian Tugas dan Kegiatan
 Bahan Kerja
 Alat Kerja
 Hasil Kerja
 Wewenang
 Tanggung Jawab
 Dimensi Jabatan
 Hubungan Jabatan
 Masalah dan Tantangan Jabatan
 Keadaan/Resiko Bahaya
16

17. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
JABATAN
 Diambil dari Susunan Organisasi dan Tata Kerja (PMA)
 Merupakan cerminan uraian jabatan dalam bentuk ringkas
 Memberikan gambaran umum tentang kompleksitas jabatan
 Digambarkan dalam satu kalimat, yang mencerminkan:
◦ Apa yang dikerjakan (what)
◦ Bagaimana cara mengerjakan (how)
◦ Mengapa/untuk apa dikerjakan (why)
Struktural:
Memimpin dan melaksanakan objek kerja (What)
berdasarkan/sesuai dengan..... (How)
agar/untuk/sebagai...(Why)
Fungsional:
Mentabulasi objek kerja (What) berdasarkan/sesuai
dengan..... (How) agar/untuk/sebagai...(Why)
17

18. TUJUAN JABATAN
 Uraian yang menjelaskan tujuan
diciptakannya jabatan, apa kontribusi,
spesifikasi jabatan, tujuan mana dari
organisasi yang ingin dicapai dengan
jabatan tersebut, mengapa diperlukan
jabatan dan apa akibatnya jika jabatan
itu ditiadakan.
18

19. URAIAN TUGAS & KEGIATAN
 Uraian Tugas adalah gambaran
mengenai sekumpulan tugas yang
harus dilakukan pemangku jabatan
untuk mencapai tujuan.
 Uraian Kegiatan (tahapan) adalah
gambaran mengenai langkah-langkah
secara berurutan yang harus dilakukan
dalam menyelesaikan tugas.
 Ditulis dengan menggunakan kalimat
aktif dan menggambarkan tindak kerja
(berawalan “me”) 19

20. BAHAN KERJA
 Adalah masukan yang diproses
dengan tindak kerja (tugas) menjadi
hasil kerja
 Bahan kerja dapat diolah menjadi
hasil kerja, jika ada dasar untuk
mengerjakan.
contoh:
◦ Surat masuk (untuk diagendakan)
◦ Disposisi (untuk dasar memulai pekerjaan)
◦ Laporan/Renstra (untuk dasar menyusun
20

21. ALAT KERJA
 Sarana yang dipergunakan untuk
mengolah bahan kerja menjadi hasil
kerja
 Alat kerja tidak terbatas pada sarana
materiil, dapat juga berupa peraturan,
pedoman, prosedur kerja atau acuan lain
yang digunakan dalam pelaksanaan
tugas
Contoh:
◦ PP 53/2010 digunakan oleh pejabat untuk
menjatuhkan disiplin pegawai
◦ Peraturan Kepala BKN nomor 12 tahun 2011
digunakan oleh Analis Kepegawaian untuk
melaksanakan Analisis Jabatan 21

22. HASIL KERJA
 Hasil kerja adalah suatu produk
berupa barang, jasa (pelayanan) atau
informasi yang dihasilkan dari suatu
proses pelaksanaan tugas
 Hasil kerja dapat diperoleh bila ada
sesuatu yang diolah (bahan kerja)
22

23. WEWENANG
 Adalah hak pemegang jabatan untuk
memilih alternatif dalam mengambil
keputusan/ tindakan yang diakui secara
sah oleh semua pihak
 Wewenang dapat terkait dengan:
◦ Bahan Kerja (a.l: Mengembalikan bahan
kerja yang tidak sesuai)
◦ Alat Kerja (a.l:Melakukan pemeliharaan
perangkat kerja yang digunakan)
◦ Hasil Kerja (a.l:Menyebarluaskan informasi
yang dihasilkan kepada orang lain)
◦ Proses Kerja (a.l:Menetapkan prosedur kerja)
23

24. TANGGUNG JAWAB
 Adalah kewajiban yang melekat pada
jabatan, yang terkait dengan benar
atau salahnya pelaksanaan tugas.
 Tanggung jawab jabatan dapat
meliputi tanggung jawab terhadap:
◦ Bahan kerja (Kerahasiaan data)
◦ Alat Kerja (Kelengkapan peralatan kerja)
◦ Hasil Kerja (Keakuratan laporan)
◦ Proses Kerja (Kesesuaian pelaksanaan
tugas terhadap peraturan/SOP)
24

25. DIMENSI JABATAN
 Untuk instansi pemerintah biasanya
bersifat non finansial. Dimensi
jabatan yang bersifat finansial tidak
dimiliki oleh semua jabatan pada
instansi, biasanya dimiliki oleh kepala
kantor.
 Dimensi Finasial, terdiri dari anggaran
tahunan dan belanja operasional
 Dimensi Nonfinansial, terdiri dari
jumlah pegawai yang ada di
bawahnya dan cakupan geografis
25

26. HUBUNGAN JABATAN
 Hubungan jabatan adalah hubungan
kerja yang dilakukan antara jabatan
terkait dengan jabatan lain dalam
konteks pelaksanaan tugas, baik dalam
maupun antarinstansi/lembaga
 Hubungan jabatan dapat berupa:
◦ Hubungan Vertikal (atasan dengan bawahan)
◦ Hubungan Horizontal (hubungan dengan
jabatan yang setara)
◦ Hubungan Diagonal (hubungan dengan
jabatan yang lebih tinggi di organisasi yang
berbeda) 26

27. MASALAH DAN TANTANGAN
JABATAN
 Uraian mengenai masalah dan
tantangan kerja yang dihadapi oleh
pemangku jabatan dalam menjalankan
tugas pekerjaannya untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan, yang
dianggap kritis dalam organisasi, tidak
bersifat pribadi seperti hubungan
dengan atasannya, ketidakpuasan dan
lainnya
27

28. RESIKO BAHAYA JABATAN
 Kemungkinan resiko bahaya
ditentukan dari keberadaan pegawai
terkait dengan:
◦ lingkungan pekerjaan,
◦ penanganan bahan,
◦ proses yang dilakukan,
◦ penggunaan perangkat kerja,
◦ hubungan jabatan dan
◦ penanganan produk yang diberikan.
 Kemungkinan resiko bahaya bisa
bersifat fisik atau mental
28

29. SYARAT JABATAN
 Pangkat dan
Golongan Ruang
 Pendidikan
 Kursus/Pelatihan
◦ Penjenjangan
◦ Teknis
 Pengalaman
Kerja
 Pengetahuan
 Keterampilan
 Bakat Kerja
 Temperamen
Kerja
 Minat Kerja
 Upaya Fisik
 Kondisi Fisik
29

30. Sekian
TERIMA KASIH
30