Dokumen tersebut membahas sistem pelayanan kesehatan nasional Indonesia yang bertujuan menjamin kesehatan masyarakat. Sistem ini terdiri dari program-program seperti BPJS Kesehatan, Kartu Indonesia Sehat, asuransi kesehatan, dan Jamkesmas yang memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh warga negara.

1. SISTEM PELAYANAN
KESEHATAN
PUTRI RIFKAH AWLIYAH (1504076)
RIFKY DWI SYAFITRI (1504236)
RENI IRKHATIN (1504268)
OCTA PRANATA (1504338)

2. Pengertian Sistem Pelayanan
Kesehatan
 Menurut Dubois dan Milley
 Sistem pelayanan kesehatan merupakan jaringan pelayanan
interdisipliner, komprehensif, dan kompleks, terdiri dari
aktivitas diagnosis, treatmen, rehabilitasi, pemeliharaan
kesehatan dan pencegahan untuk masyarakat pada seluruh
kelompok umur dan dalam berbagai keadaan.

3. Tingkat pelayanan kesehatan
1. Health Promotion (Promosi Kesehatan)
2. Specific Protection (Perlindungan Khusus)
3. Early Diagnosis And Prompt Treatment (Diagnosis
Dini Dan Pengobatan Segera)
4. Disability Limitation (Pembatasan Cacat)
5. Rehabilitation (Rehabilitasi)

4. Syarat pelayanan kesehatan
1. Tersedia dan Berkesinambungan
2. Dapat Diterima dan Wajar
3. Mudah Dicapai
4. Mudah Dijangkau
5. Bermutu

5. Sistem Kesehatan Nasional
 Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012
Tentang Sistem Kesehatan Nasional; Sistem Kesehatan Nasional adalah
pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen
Bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna
menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya.

6. TUJUAN SISTEM KESEHATAN
NASIONAL (SKN)
 terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh
semua potensi bangsa, baik masyarakat, swasta,
maupun pemerintah secara sinergis, berhasil guna
dan berdaya guna, sehingga tercapai derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

7. MAKSUD DAN KEGUNAAN SKN
A.VISI INDONESIA SEHAT 2025
B. MISI INDONESIA SEHAT 2025

8. Landasan Sistem Kesehatan Nasional
1. Landasan Konstitusional Sistem Kesehatan Nasional yaitu Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya :
 Pasal 28A ”Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan
hidup dan kehidupannya”.
 Pasal 28B ayat (2) ”Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh,
dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.”
 Pasal 28C ayat (1)
 Pasal 28H ayat (1)
 Pasal 28H ayat (3)
 Pasal 34 ayat (2)
 Pasal 34 ayat (3)

9. 2. Landasan Operasional meliputi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan dan ketentuan peraturan perundangundangan lainnya yang berkaitan
dengan penyelenggaraan SKN dan pembangunan kesehataN.

10. Prinsip Dasar Sistem Kesehatan Nasional (SKN)
1. PERI KEMANUSIAAN
2. KESINAMBUNGAN
3. MANFAAT
4. PERLINDUNGAN
5. KEADILAN
6. PENGHORMATAN HAK ASASI MANUSIA
7. Sinergisme dan kemitraan yang dinamis
8. Komitmen dan tata pemerintahan yang baik (good governance)
9. Legalitas
10. Antisipatif dan proaktif
11. Gender dan nondiskriminatif
12. Kearifan lokal.

11. Kebijakan kesehatan di internasional
 Kesehatan Bagi Semua Orang (Health for all)
 Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia

12. Prinsip-Prinsip Deklarasi Kesehatan
Dunia
 Prinsip Pelayanan Kesehatan Primer yang terpadu dan universal, seperti
yang digambarkan dalam Deklarasi Alma Ata tahun 1978, seharusnya
menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan
kesehatan.
 Pemerintah memiliki tanggung jawab yang penting dalam memastikan
bahwa pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial lainnya
dapat terjangkau oleh semua orang dan sesuai dengan kebutuhan
mereka, bukan berdasarkan kemampuan mereka untuk membayar.

13.  Partisipasi rakyat dan organisasi kemasyarakatan sangat penting dalam
penyusunan, penerapan dan pengkajian ulang semua kebijakan dan
program kesehatan dan sosial.
 Untuk mengatasi krisis kesehatan dunia, kita perlu mengambil langkah-
langkah pada setiap tingkatan – perorangan, wilayah, nasional, regional
dan global – dan di setiap sektor.

14. Program-Program Sistem Jaminan Kesehatan Nasional
1. BPJS kesehatan
2. Kis (kartu Indonesia sehat)
3. Asuransi kesehatan (askes)
4. Jamkesmas dan jamkesda

15. BPJS KESEHATAN
a. Landasan hokum :
UU No.40 Tahun 2004
b. . Kepesertaan BPJS Kesehatan dibagi menjadi 2 yaitu :
1. Penerima Bantuan Iuran (PBI)
2. Bukan Penerima Bantuan Iuran

16. Kartu Indonesia sehat (KIS)
 KIS merupakan perluasan dari program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
yang diluncurkan sebelumnya dan dikelola oleh BPJS Kesehatan pada 1
Januari 2014.
 KIS diperuntukan bagi penduduk Indonesia, khususnya fakir miskin dan
tidak mampu serta iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Penerima KIS
diprioritaskan untuk masyarakat pra-sejahtera yang belum tercover dalam
Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam program JKN.

17. Asuransi Kesehatan(Askes)
 Program jaminan pemeliharaan kesehatan yang dikenal dengan nama
Asuransi Kesehatan (ASKES) yang dikelola oleh PT Askes Persero, hanya
dikhususkan untuk memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi
kalangan pegawai pemerintah yang meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS),
Pejabat Negara, Penerima Pensiun PNS, Penerima Pensiun TNI/Polri,
Penerima Pensiun Pejabat Negara, Veteran dan Perintis Kemerdekaan,
sehingga hanya pegawai pemerintahan saja yang bisa mendapatkan
manfaatnya.
 Program jaminan pemeliharaan kesehatan yang dikenal dengan nama
Asuransi Kesehatan (ASKES) yang dikelola oleh PT Askes Persero, hanya
dikhususkan untuk memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi
kalangan pegawai pemerintah yang meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS),
Pejabat Negara, Penerima Pensiun PNS, Penerima Pensiun TNI/Polri,
Penerima Pensiun Pejabat Negara, Veteran dan Perintis Kemerdekaan,
sehingga hanya pegawai pemerintahan saja yang bisa mendapatkan
manfaatnya.

18. Jamkesmas dan Jamkesda
 Di era BPJS Hari ini semua program pemerintah yang memberikan
jaminan kesehatan nasional, secara bertahap akan di transformasi
menjadi BPJS Kesehatan, pemilik kartu jamkesmas, jamkesda maupun
kartu askes sampai saat ini masih bisa menggunakan kartu tersebut untuk
berobat di fasilitas kesehatan yang sudah ditentukan, dan pemilik kartu
tersebut secara otomatis sudah terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan
 Jadi yang harus anda lakukan adalah melakukan penggantian kartu
identitas peserta menjadi Kartu BPJS Kesehatan dengan cara datang
langsung mengunjungi kantor BPJS setempat dengan membawa kartu
ASKES, JAMKESMAS atau JAMKESDA untuk diganti menjadi kartu BPJS
Kesehatan.

19.  Terima kasih