Contoh Kontrak Pematokan WIUPH Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))

1. PT. _____________________________
CV. ______________
PERJANJIAN KERJASAMA
tentang
PEMATOKAN WILAYAH IJIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)
OPERASI PRODUKSI PT. _______________________
Antara
PT. _______________________
Dengan
CV. _______________
2020
PERJANJIAN KERJASAMA
PEMATOKAN WILAYAH IJIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)
OPERASI PRODUKSI PT. _______________________

2. 2
Antara
PT. _______________________
Dengan
CV. _______________
Nomor : ________________________
Perjanjian Kerjasama Pematokan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi
Produksi PT _______________________) (”Perjanjian”) ini dibuat dan ditandatangani di
Kuala Kapuaspada hari ini ............., tanggal .................., bulan ..............., tahun dua ribu
.............. (Tgl-Bln-Thn) oleh dan antara:
1. PT. _______________________, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan
dan tunduk kepadahukum negara Republik Indonesia, yang beralamat kantor di
........................................................................................., dalam hal ini diwakili oleh
................. dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama, oleh dan oleh karenanya sah
bertindak untuk dan atas nama PT. _______________________ (untuk selanjutnya
disebut sebagai “PIHAK PERTAMA”); dan
2. CV. _______________, suatu persekutuan komanditer yang didirikan berdasarkan dan
tunduk kepadahukum negara Republik Indonesia, yang beralamat kantor di
......................................................................................, dalam hal ini diwakili oleh Sinta
Kristiani dalam kedudukannya sebagai Direktur, oleh dan oleh karenanya sah bertindak
untuk dan atas nama CV. _______________ (untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK
KEDUA”).
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut
sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”.
Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :
A. Bahwa, PIHAK PERTAMA merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi
Produksi Nomor ____/Distamben Tahun ____ tertanggal ................. (”IUP Operasi
Produksi”) yang Wilayah Izin Usaha Pertambangannya terletak di
...................................................................... dengan luas ______ Ha (_______ Hektar)
(“WIUP Operasi Produksi”).
B. Bahwa, PIHAK PERTAMA akan melaksanakan dan menyampaikan laporan pematokan
batas pada WIUP Operasi Produksinya kepada Bupati Kapuas melalui Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Kapuas, yang merupakan kewajiban PIHAK
PERTAMA selaku pemegang IUP Operasi Produksi.

3. 3
C. Bahwa, PIHAK PERTAMA akan menggunakan jasa PIHAK KEDUA dalam
melaksanakan dan pembuatan laporan pematokan batas pada WIUP PIHAK PERTAMA
yang merupakan kewajiban PIHAK PERTAMA selaku pemegang IUP Operasi Produksi
sebagaimana akan diatur dalam Perjanjian ini.
Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan
menandatangani Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
PASAL 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN
PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan pekerjaan melaksanakan pematokan batas WIUP
Operasi Produksi sebagaimana tersebut dalam pendahuluan kepada PIHAK KEDUA dan
PIHAK KEDUA dengan ini menerima pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA
tersebut.
PASAL 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN
Ruang lingkup pekerjaan PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini adalah
meliputi :
1. Pengikatan ke titik referensi yang terikat ke titik jaringan kontrol horisontal Nasional
(JKHN) yang dibuat oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
(Bakosurtanal) atau jaringan perapatannya dan memasang patok benchmark (bm) di
dalam areal WIUP sebanyak 3 (tiga) titik.
2. Pengukuran dan pemasangan patok titik GPS Geodetik sebanyak 28 (dua puluh
delapan) titik di dekat titik batas utama (masing-masing titik batas utama terdiri dari 2
titik GPS Geodetik berpasangan dan saling terlihat).
3. Pengukuran (stake out) titik batas WIUP Operasi Produksi sebanyak: 14 (empat belas)
titik batas sesuai SK Bupati Kapuas Nomor: ___/Distamben Tahun ____.
4. Pemasangan14 (empat belas) patok batas WIUP OperasiProduksi.
5. Pembuatan laporan Kegiatan pemasangan patok batas WIUP Operasi Produksi.
(untuk selanjutnya keseluruhan disebut sebagai ”Pekerjaan”)
PASAL 3
HARGA PEKERJAAN
(1) Harga Pekerjaan yang akan dibayarkan untuk Pekerjaan tersebut di atas oleh PIHAK
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
Harga Pekerjaan : Rp.....................,-
Terbilang : ..................................................................................
Harga Pekerjaan tersebut di atas tidak termasuk :
 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh persen) ditanggung oleh PIHAK
PERTAMA;
 Pajak Penghasilan (PPH) 2% (dua persen) ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
(selanjutya disebut dengan ”Harga Pekerjaan”)

4. 4
(2) Harga Pekerjaan tersebut di atas sudah termasuk biaya lain-lain yang menyangkut biaya
mobilisasi, transportasi, akomodasi serta biaya tenaga kerja yang diperlukan untuk
pelaksanaan Pekerjaan serta perijinan terhadap lokasi pelaksanaan Pekerjaan.
(3) Pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan ke rekening bank milik PIHAK
KEDUA sebagai berikut:
Nama Bank : .................................
Cabang : .................................
Nomor Rekening : .................................
Atas nama : .................................
(4) Para Pihak sepakat bahwa selain Harga Pekerjaan tersebut di atas, tidak ada biaya-biaya
lainnya yang akan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.
(5) Selain pajak-pajak yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, segala pajak yang timbul
sehubungan dengan Perjanjian ini akan ditanggung oleh masing-masing Pihak sesuai
dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
PASAL 4
CARA PEMBAYARAN
Harga Pekerjaan akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara
bertahap, dengan perincian sebagai berikut:
(1) Tahap Kesatu sebesar Rp. ......................,- (............................................................) atau
40 % dari Harga Pekerjaan akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK
KEDUA sebagai uang muka untuk pelaksanaan kegiatan pengukuran batas yang
dibayarkan segera setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak.
(2) Tahap Kedua sebesar Rp. ...................,- (.......................................................................)
atau 40 % dari Harga Pekerjaan akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada
PIHAK KEDUA dengan segera setelah pekerjaan. pengukuran dan pemasangan patok
batas WIUP Operasi Produksi PIHAK PERTAMA selesai dilakukan oleh PIHAK
KEDUA yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (“BAST”) data lapangan
kepada PIHAK PERTAMA.
(3) Tahap Ketiga sebesar Rp. ..................,- (....................................................................)
akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah laporan
pekerjaan pemasangan dan pengukuran titik batas selesai dilakukan oleh PIHAK
KEDUA yang dibuktikan dengan BAST laporan kegiatan pematokan batas WIUP
Operasi Produksi PIHAK PERTAMA atau seluruh Pekerjaan telah selesai dilakukan
oleh PIHAK KEDUA.
(4) Pembayaran tersebut pada ayat (1) sampai (3) Pasal ini harus disertai dengan dokumen-
dokumen sebagai berikut:
a.Asli surat permintaan pembayaran (invoice) 1 (satu) lembar;
b. Asli kuitansi bermaterai 1 (satu) lembar; dan
c.Asli Berita Acara Serah Terima 1 (satu) lembar.

5. 5
PASAL 5
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN
PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan dan menyerahkan hasil Pekerjaan kepada PIHAK
PERTAMA selambat-lambatnya 60 (Enam Puluh) hari terhitung sejak Surat Perintah kerja
(“SPK”) dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.
PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
(1) PIHAK PERTAMA dengan ini mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
a. Mendapatkan informasi, keterangan, penjelasan dari PIHAK KEDUA sehubungan
dengan Pekerjaan;
b. Mendapatkan laporan dari PIHAK KEDUA baik secara lisan maupun tertulis
sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan;
c. Mendapatkan laporan akhir Pekerjaan berupa 3 (tiga) rangkap cetak asli Dokumen
Pematokan Batas WIUP Operasi Produksi beserta soft copynya.
d. Apabila dikemudian hari ditemukan atau terdapat kesalahan dan/atau koreksi
terhadap Pekerjaan, maka PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk meminta
PIHAK KEDUA dengan segera memperbaiki kesalahan dan/atau koreksi tersebut.
e. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membayarkan Harga Pekerjaan kepada
PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
(2) PIHAK KEDUA dengan ini mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
a. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan Pekerjaan secara
professional, menerapkan berbagai acuan kerja, prinsip-prinsip dan prosedur yang
baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh instansi yang
berwenang dalam hal ini harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh
Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Kapuas tentang pematokan batas
WIUP Operasi Produksi.
b. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mentaati segala petunjuk-petunjuk serta
penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
c. PIHAK KEDUA diwajibkan untuk menyerahkan hasil Pekerjaan sesuai dengan
Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan
akurat dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan memenuhi
persyaratan.
d. Setelah Pekerjaan selesai dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dan hasilnya telah
diserahkan kepada PIHAK PERTAMA, apabila ternyata dikemudian hari masih
ada hal hal yang memerlukan penjelasan-penjelasan dan/atau koreksi Pekerjaan
dari PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan koreksi Pekerjaan
tersebut dan memberikan penjelasan-penjelasan dimaksud sesuai dengan yang
diperlukan serta pada waktu yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
e. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjaga dan melindungi kerahasiaan data
dan hasil kajian sehubungan dengan Pekerjaan ini terhadap pihak ketiga lainnya.

6. 6
f. PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menerima pembayaran Harga Pekerjaan
dari PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
PASAL 7
KOORDINASI PEKERJAAN
(1) PIHAK KEDUA menunjuk perwakilannya yang sah yang diberi wewenang untuk
mewakili PIHAK KEDUA dan bertindak untuk dan atas nama PIHAK KEDUA dalam
melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi sehubungan dengan Pekerjaan yang
dilakukan oleh PIHAK KEDUA yaitu Bapak Vent Christway ST.
(2) PIHAK PERTAMA menunjuk perwakilannya yang sah yang diberi wewenang untuk
mewakili PIHAK PERTAMA dan bertindak untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA
dalam melakukan koordinasi sehubungan dengan Pekerjaan yang dilakukan oleh
PIHAK KEDUA yaitu Bapak Ketut Adi Laksito yang selanjutnya mengkoordinasikan
pelaksanaan Pekerjaan serta memberikan pengarahan kepada PIHAK KEDUA
berdasarkan Perjanjian ini.
PASAL 8
STANDAR PELAKSANAAN PEKERJAAN
Secara teknis dan administrasi semua dokumentasi hasil akhir pelaksanaan Pekerjaan yang
dibuat oleh PIHAK KEDUA harus dapat dipakai sebagai acuan kerja oleh PIHAK
PERTAMA serta dapat dijadikan sebagai bahan laporan pematokan batas WIUP Operasi
Produksi kepada Bupati Kapuas Up. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten
Kapuas oleh PIHAK PERTAMA.
PASAL 9
METODE, DATA, DAN HASIL
(1) PIHAK KEDUA menyerahkan Hasil Laporan Akhir Pekerjaan berikut lampiran –
lampiran Dokumen Pematokan Batas WIUP Operasi Produksi kepada PIHAK
PERTAMA berupa cetak asli sebanyak 3 (tiga) rangkap beserta soft copy dokumen
laporan tersebut.
(2) Data dan hasil kajian Pekerjaan akan diproses oleh PIHAK KEDUA baik secara manual
maupun menggunakan perangkat lunak (software).

7. 7
PASAL 10
KEADAAN MEMAKSA
(1) Keadaan memaksa (force majeure) menurut Perjanjian ini adalah keadaan yang
menghalangi pelaksanaan perjanjian, termasuk namun terbatas kepada: peperangan
(baik yang diumumkan maupun tidak diumumkan), huru-hara, blokade, pemogokan
buruh yang menyebabkan terhentinya kegiatan usaha salah satu Pihak, banjir, longsor,
gempa bumi, kebakaran, krisis ekonomi secara nasional, peraturan perundang-undangan
dan kebijakan pemerintah.
(2) Pihak yang berada dalam keadaan memaksa wajib segera memberitahukan kepada
Pihak lain secara tertulis dengan menjelaskan sebab dan akibatnya serta langkah-
langkah apa yang perlu diambil untuk mengatasinya.
(2) Pemberitahuan tentang adanya keadaan memaksa tersebut harus dikuatkan dengan
eterangan tertulis dari instansi yang berwenang.
PASAL 11
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
(1) Perjanjian ini tunduk dan diatur menurut hukum negara Republik Indonesia
(2) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK mengenai pelaksanaan Perjanjian ini
pertama-tama diselesaikan secara musyawarah.
(3) Apabila dengan cara musyawarah belum dapat menyelesaikan perselisihan, maka
PARA PIHAK sepakat untuk mengajukan perselisihan ke Pengadilan Negeri Kuala
Kapuas.
(4) (Selama proses penyelesaian perselisihan berlangsung, PIHAK KEDUA tidak dapat
mempergunakan sebagai alasan untuk menunda pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan
jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian ini.
(5) PARA PIHAK sepakat untuk mengenyampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata.
PASAL 12
KETENTUAN LAIN-LAIN
(1) Dalam pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian Ini PIHAK KEDUA wajib mentaati
peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan yang telah disetujui bersama.
(6) Segala perubahan, pembatalan, terhadap isi Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas
persetujuan PARA PIHAK.

8. 8
Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua) di
atas kertas bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama,
untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan itikad baik oleh Para Pihak.
PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,
PT. _______________________ CV. _______________
_______________________________ _______________________________
Nama: .................................. Nama: ...............................
Jabatan: DIREKTUR UTAMA Jabatan: DIREKTUR

9. 9
LAMPIRAN A
SKETSA DIMENSI PATOK BATAS
1. Patok GPS Geodetik / BM
Tampak Samping: TampakAtas :
40 cm
40 cm
2. Patok Titik Batas Utama
Tampak Samping : TampakAtas :
40 cm
40 cm
Cor beton bertulang besi 8”,
ukuran 40 cm x 40 cm x 40
cm, muncul di permukaan 20
cm, dicat warna putih
Kayu ulin ukuran 5 cm
x 7 cm x 60 cm Tablet informasi dari
kuningan , berisi nama
perusahaan, nomor
patok dan tahun
pemasangan.
Cor beton bertulang besi 8”,
ukuran 40 cm x 40 cm x 40
cm, muncul di permukaan 20
cm, dicat warna merah
Kayu ulin ukuran 5 cm
x 7 cm x 60 cm
Cor beton bertulang
besi 8”, ukuran 20 cm
x 20 cm x 40 cm, dicat
warna merah
Tablet informasi dari
kuningan , berisi nama
perusahaan, nomor
patok dan tahun
pemasangan.

10. 10
LAMPIRAN B
JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
No Pekerjaan
Bulan
I II
1 Perencanaandanpersiapan
2 Mobilisasiperalatandanpersonil
3
Pengikatanketitikreferensidanpemasanga
npatok BM
4
Pengumpulan data GPS
danpemasanganpatok GPS
5 Pengolahan data GPS
6 Stake out danpemasanganpatokbatas
7 Demobilisasiperalatandanpersonil
8 Pelaporan
PROGRESS PEKERJAAN
10
%
20
%
40
%
60 % 80 %
100
%

11. 11
LAMPIRAN C
KERANGKA LAPORAN PEMATOKAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR LAMPIRAN
BAB I.PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Maksud dan Tujuan
1.3. Sasaran yang dicapai
1.4. Ruang Lingkup
1.5. Peralatan yang digunakan
1.6. Waktu Pelaksanaan dan Tim Pelaksana
BAB II. KEADAAN UMUM DAERAH PENYELIDIKAN
2.1. Lokasi dan Kesampaian Daerah
2.2. Penduduk dan Sosial Ekonomi
2.3. Iklim dan Curah Hujan
2.4. Flora dan Fauna
2.5. Hidrologi
BAB III.PELAKSANAAN PEMATOKAN
3.1. Penentuan Titik Ikat Pengukuran
3.2. Transformasi Koordinat Geografis ke UTM
3.3. Pencarian titik pendekatan batas wilayah IUP
3.4. Pengukuran titik pendekatan dengan GPS Geodetic
3.5. Perhitungan Stake Out ke titik batas IUP
3.6. Stake Out
3.7. Pembuatan patok wilayah IUP
3.8. Berita Acara
BAB IV.PENUTUP
LAMPIRAN