Perjanjian kerja sama antara PT. X dan PT. Y untuk melakukan kegiatan penebangan kayu di areal hutan PT. X. PT. Y akan melakukan kegiatan tebang, skidding, pengangkutan kayu sampai log pond dan memuatnya ke kapal. PT. X akan membayar PT. Y berdasarkan volume kayu yang diproduksi. Perjanjian berlaku selama 11 bulan.

1. 1
PERJANJIAN KERJA SAMA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
Antara
PT. _______________________
Dengan
PT.____________________
Nomor: __________________________
Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (“Perjanjian”) ini dibuat pada hari ini, _______,
tanggal ..........., bulan ..........., tahun .............................. (Tgl/Bln/Thn), oleh dan antara:
1. PT _______________________, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk
kepada hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di
.................................................................,dalamhal ini diwakili oleh .................selakuDirektur,oleh
dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT _______________________, untuk
selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA”; dan
2. PT ____________________, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk
kepada hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di
.......................................................................................,dalamhal ini diwakilioleh ................. selaku
Direktur, oleh dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT ____________________, untuk
selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai “PARA PIHAK” dan masing-
masing sebagai “PIHAK”.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
A. PIHAK PERTAMA merupakan pemegang SK IUPHHK No. ....................................... tanggal
.............................. Tentang perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan Nomor
SK.529/Menhut/II/2009 Tanggal 10 September2009 TentangPerpanjangan Izinusaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam PT. _______________________ Atas Areal Hutan Produksi di
Provinsi Kalimantan Timur.
B. PIHAKPERTAMA denganini menunjukPIHAKKEDUA untukmelakukan kegiatanpenebangan di areal
............................ ..... yang masa berlakunya berakhir sampai dengan bulan .................... Areal
penebangandimaksudmasukdalamWilayah ........................................ danuntukAreal TPTII masuk
dalam wilayah ................................
C. PIHAK KEDUA dengan ini bersedia untuk melakukan pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA
sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
Berdasarkanhal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini
dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
PASAL 1
RUANG LINGKUP PEKERJAAN
1. PIHAK KEDUA denganini bersediadansanggupmemproduksi kayu bulat sesuai rencana dari PIHAK
PERTAMA di Areal TPTII dengan potensi kayu ............... M3, selanjutnya di Areal TPTI dengan
potensi ............ M3 yang seluruhnya masuk dalam RKT Tahun .........
2. PIHAKKEDUA sanggupmenyelesaikantebangantermasukskidding selama 11 bulan terhitung sejak
tanggal ..................... sampai dengan ............................
3. PIHAK KEDUA berjanji dan sanggup menyelesaikan pengangkutan kayu bulat hasil produksinya
sampai di LogpondSEPAN denganmasa waktu2 (dua) bulansetelahmasa penebangan RKT tanggal
....................... dinyatakan selesai tebang, yaitu pada tanggal ...............................
4. Selanjutnyapengiriman kayu bulat ke Industri ................ akan diatur oleh PIHAK PERTAMA sendiri
dan PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan peralatan seperti WH. Loader atau Excavator dan
perlengkapan lainnya seperti wire rope atau sling rakit disamping tenaga kerja yang berkaitan
dengan pengiriman kayu bulat tersebut (“Pekerjaan”).

2. 2
5. PIHAK PERTAMA berhak memperoleh koreksi Pekerjaan (apabila ada) dari PIHAK KEDUA.
6. PIHAK PERTAMA berhak memperoleh laporan tertulis dan/atau keterangan dan/atau informasi
dan/atau penjelasan dari PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan atau hal-hal
lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian.
7. PIHAK PERTAMA melalui wakil PIHAK PERTAMA berwenang penuh memeriksa kegiatan lapangan,
menetapkan Pekerjaan, menunda pembayaran atau membatalkan hasil Pekerjaan yang tidak
memenuhi persyaratanyangdiinginkan. SebelumPekerjaantersebutdiperbaiki oleh PIHAK KEDUA.
PASAL 2
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal
............................ (“Jangka Waktu Perjanjian”).
PASAL 3
PENYEDIAAN BBM-SOLAR DAN PERALATAN
1. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menanggung keperluan BBM – SOLAR untuk kelancaran
Pekerjaan.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan tempat penampungan BBMSOLAR di Base Camp Sotek
(Tangki BBM).
3. PIHAK KEDUA harus menyerahkan atau segera mendaratkan peralatan loggingnya di Base Camp
Sotekyangakan dipergunakan untuk kegiatan produksi, disamping untuk pelaporan perizinan RKT
Tahun ......... ke instansi terkait, segera setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.
PASAL 4
KRITERIA KAYU BULAT DAN PENALTI
1. PIHAKKEDUA sanggupmemproduksi kayu bulatdengan kualitas atau kriteria yang telah disepakati
dan dijelaskan oleh bagian tata usaha kayu (TUK) tenaga kerja PIHAK PERATAMA.
2. PIHAK KEDUA berjanji untuk menyelesaikan pengangkutan dari hasil produksi RKT Tahun .......
sampai dengantanggal ................... danapabilasampai denganakhirbulan ................. belum juga
selesai pengangkutannya, maka PIHAK KEDUA sanggup dikenakan penalti sebesar Rp. ...............-
/M3 dari kayu yangbelumterangkutke logpond,selanjutnya apabila realisasi produksi kurang dari
60% dari yang telah diuraikan dalam Pasal 1 ayat 1 di atas, maka akan diadakan pemeriksaan
bersamaPARA PIHAKdilapanganpadaAreal TPTIIdanTPTI, dan jikaterbukti bahwaada pohon kayu
atau tegakan yang belum ditebang padahal topografinya memungkinkan untuk ditebang tetapi
PIHAK KEDUA membiarkannya maka penalti sebesar Rp..........-/M3 akan dijatuhkan kepada PIHAK
KEDUA.
3. Penalti PIHAK KEDUA (apabila ada) akan diperhitungkan/dipotong dengan pembayaran PIHAK
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam pasal pembayaran di bawah ini.
PASAL 5
SISTEM ATAU SYARAT PEMBAYARAN
PARA PIHAK setuju sistem atau syarat pembayaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Laporan Hasil Produksi (LHP) PeriodeIditutupsetiap tanggal ....... bulan bersangkutan, selanjutnya
LHP Periode II ditutup pada akhir bulan, kemudian PIHAK KEDUA harus mengirimkan invoice atau
tagihan berdasarkan LHP Periode I maupun LHP Periode II kepada PIHAK PERTAMA.
b. PIHAKPERTAMA akanmembayarkansebesar50% (limapuluhpersen) dari jumlahinvoice jika mana
kayu hasil produksi tersebut sudah diangkut ke ..........................., dan sisanya 50% (lima puluh

3. 3
persen) berikutnya akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah kayu
sampai di Logpond Sepan.
c. PIHAKPERTAMA akan melakukan trimming jika mana kondisinya tidak sesuai dengan kriteria yang
telah disepakati bersama seperti gubal/gerowong/mata kayu busuk atau rusak berat akibat
keterlambatanpengangkutandari dalambloktebangandanselisihdari hasil ukursemuanya akan di
klaim kepada PIHAK KEDUA melalui invoice bulan berikutnya .
d. PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk melakukan pembatalan pembayaran sebesar 50% (lima
puluh persen) pertama dari jumlah LHP Periode I dan/atau LHP Periode II bulan bersangkutan
apabila terdapat kayu yang panjangnya melebihi 18 Meter atau belum selesai KUPAS dan belum
dipasang Paku “ S “.
PASAL 6
HARGA PEKERJAAN/BORONGAN DAN UANG MUKA
1. PARA PIHAK setuju bahwa harga/upah Pekerjaan per M3 produksi kayu bulat dari mulai
penebangan–penarikan-pengangkutansampai denganke logpond termasuk namun tidak terbatas
kepada pemuatan ke atas ponton (FOB/Free On Board) dan Perakitan untuk dikirim ke Industri
Jenebora adalah sebagai berikut :
KAYU LOGS TARGET
DIAMETER KELOMPOK KAYU KELOMPOK KAYU PRODUKSI
RATA-RATA MERANTI RIMBA CAMPURAN ( M3 )
RKT : TPTI
40 Cm - 49 Cm/(PWH) Rp. ........... / M3 Rp. ............... / M3
50 Cm - UP Cm Rp. ............ / M3 Rp. .............. / M3
RKT : TPTI INTENSIF:
30 CM - 39 CM RP.............-/M3 RP............-/M3
40 CM - 49 CM RP............-/M3 RP............-/M3
50 CM - UP RP.............-/M3 RP.............-/M3
JUMLAH TARGET PRODUKSI #VALUE!
HARGA SEMUA JENIS
...........
...........
Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Harga Pekerjaan/Borongan”.
2. PARA PIHAK sepakat untuk memenuhi kewajiban masing masing yang berhubungan dengan
peraturan perpajakan yang telah berlaku, PPH 23 dibebankan kepada PIHAK KEDUA dan harga
borongan tersebut di atas belum termasuk PPn yang akan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.
3. Untuk menunjangkelancaran Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA
akan memberikanuangmukasebesarRP. ...................- (................................) (“Uang Muka”). Uang
Muka akan diperhitungkan dengan pembayaran invoice PIHAK KEDUA.
4. Segalapembayarandilakukanmelalui transferke rekeningbankmilikPIHAKKEDUA sebagai berikut:
Nama Bank : ........................................
Cabang : ........................................
Nomor Rekening : ........................................
Atas Nama : PT ____________________
PASAL 7
PENINJAUAN KEMBALI HARGA BORONGAN
Harga Pekerjaan ini diperhitungkan dengan Harga Dasar BBM dari PERTAMINA pada saat
penandatangananPerjanjianinidanapabilaterjadi perubahan hargaBBMnaikmenjadi Rp. ..........-/Liter
ke atas atau turun di bawah Rp...........-/Liter, maka PARA PIHAK akan mengadakan pertemuan untuk
meninjau kembali Harga Pekerjaan tersebut di atas.
PASAL 8
PEMELIHARAAN JALAN ANGKUTAN

4. 4
1. Pemeliharaan jalan angkutan hauling mulai dari ............................................. atau dari
................................................masuk ke dalam sampai dengan ............................... akan menjadi
tanggungjawab sepenuhnya PIHAK KEDUA.
2. Bahwa semua biaya pemakaian, pemeliharaan, dan perbaikan jalan ditanggung sepenuhnya oleh
PIHAKKEDUA. Namundemikianapabilaadakerusakanjalan atau jembatan yang sangat rusak berat
menurut penilaian PIHAK PERTAMA, maka perbaikan/pemeliharaanya bisa di subsidi oleh PIHAK
PERTAMA melalui pemberian sumbangan BBM – SOLAR atau tenaga kerja Operator Grader.
PASAL 9
PAJAK PERALATAN DAN BEBAN LAINNYA
1. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar semua pajak peralatan berat yang dipergunakannya
untuk pelaksanaan kegiatan logging pada tahun RKT ....... agar kayu hasil produksi legalitasnya
memenuhi persyaratan yang diperlukan.
2. Apabila dalam pelaksanaan Penebangan RKT Tahun ....... timbul permasalahan terkait dengan
kondisi peralatanyangdipergunakanuntukoperasionallegalitasnyadinilai kurangmemenuhi syarat
maka segala biaya administrasi yang timbul terhadap instasi terkait semua dibebankan dan akan
menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.
PASAL 10
ASURANSI KETENAGAKERJAAN
1. PIHAK KEDUA wajibmengikutsertakan karyawan/tenaga kerjanya dalam asuransi BPJS KESEHATAN
yang biayanya ditanggung oleh PIHAK KEDUA, termasuk namun tidak terbatas kepada kecelakaan
kerjaatau sakityang terjadi pada saat pelaksanaan pekerjaan di lapangan menjadi tanggung jawab
sepenuhnya PIHAK KEDUA.
2. PIHAKPERTAMA tidakdapatdibebankanbiayaapapun sehubungandenganketentuan Pasal 10 ayat
1 di atas, dan selanjutnyaPIHAKKEDUA agar menyiapkan tenaga kerja nya sesuai kebutuhan untuk
kelancaran operasinal Logging seperti: tenaga administrasi, dan lapangan.
PASAL 11
BANTUAN MASYARAKAT SEKITAR AREAL PRODUKSI
PIHAK KEDUA wajib memperhatikan permohonan/permintaan Masyarakat Desa sekitar IUPHHK guna
untuk kelancaran produksi agar tidak timbul gangguan dari masyarakat seperti: meminjam kendaraan
karena ada keluarga masyarakat yang sakit, untuk kepentingan umum/Desa serta hal lainnya yang
sifatnya insidentil akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA, terkecuali yang bersifat CSR (Corporate Social
Responsibility) atau dana kompensasi masyarakat atau kegiatan bina Desa yang timbul di masyarakat
sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK PERTAMA, permintaan BBM-Solar oleh masyarakat sekitar daerah
tempat produksi sebatas ada permohonan tertulis dan diketahui oleh Petinggi Kampung atau Kepala
Desa setempat agar dilayani dan nantinya akan dibicarakan terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA.
PASAL 12
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik
Indonesia.
2. Apabilaterjadi perselisihandalampelaksanaanpekerjaandan/atauPerjanjianini,makaPARA PIHAK
bersama-samaakanmencari titiktemuuntukmenyelesaikanmasalahtersebutmelaluimusyawarah
mufakat.
3. Apabilapermasalahantersebuttidakadakesepakatan/mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari kalender terhitung sejak tanggal musyawarah pertama dilaksanakan PARA PIHAK, maka
permasalahan tersebut akan diajukan atau dapat dibawa ke Pengadilan Negeri Balikpapan atau

5. 5
Paser Tanah Grogot apabila permasalahan yang dimaksud adalah masalah yang berhubungan
dengan produksi penebangan.
PASAL 13
PELAKSANAAN PRODUKSI YANG HARUS DIPATUHI
1. PIHAKPERTAMA menyerahkansepenuhnya kepada PIHAK KEDUA pelaksanaan penebangan sesuai
Izin RKT Tahun ....... dan apabila dikemudian hari PIHAK KEDUA melanggar ketentuan peraturan
perundang - undangan yang berlaku seperti: menebang kayu yang dilarang/dilindungi atau jenis
pohonyang diluarSK-RKTataumelencengdari batas blok RKT ....... dan sepanjang PIHAK PERTAMA
telahmembuatbatasblokRKT ....... yangjelasmakasemuanyamenjaditanggungjawabsepenuhnya
PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA harus menaati ketentuan/peraturan TUK yang telah ditetapkan oleh instansi
kehutanan dan peraturan pemerintah yang berlaku.
3. PIHAK PERTAMA wajib memberi tanda pada pohon yang dilarang atau tidak boleh ditebang.
PASAL 14
FORCE MAJEURE
1. Setiap kegagalan dan/atau keterlambatan baik dari PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA dalam
melaksanakankewajiban-kewajibannyaberdasarkanketentuan-ketentuanPerjanjian ini,tidakdapat
dan tidakakan dianggapsebagai pelanggaranataukegagalanterhadapketentuan Perjanjian apabila
pelanggaranataukegagalantersebutdisebabkanoleh ForceMajeure(sebagaimana didefinisikan di
bawah).
2. Yang termasuk ke dalam Force Majeure berdasarkan Perjanjian ini adalah setiap kejadian yang
timbul diluar kekuatan dan kekuasaan dari PIHAK yang terkena untuk mengatasinya sehingga
menyebabkantertundanya atau terhambatnya atau terhalangnya PIHAK yang mengalami keadaan
Force Majeure untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yaitu
termasuk namun terbatas kepada banjir, gempa bumi, longsor, perang (baik yang diumumkan
maupun tidak diumumkan), krisis ekonomi secara nasional, peraturan perundang-undangan, dan
kebijakan pemerintah.
3. Terhadap keadaan Force Majeure, PIHAK yang terkena keadaan Force Majeure wajib untuk
melakukanpemberitahuansecaratertulismengenai sebab-sebab terjadinya Force Majeure disertai
denganketerangantertulisdari pihakyangberwenanguntukitudalamwaktuselambat-lambatnya2
(dua) hari kalender setelah terjadinya keadaan Force Majeure.
4. Dalamhal Force Majeureberlangsungselama lebih dari 14 (empat belas) hari berturut-turut, maka
PIHAK yang tidak terkena Force Majeure mempunyai hak untuk dapat mengakhiri Perjanjian ini
dengan terlebih dahulu mengadakan pembebasan dan penyelesaian atas kewajiban PARA PIHAK
yang masih tertunggak sampai dengan tanggal diakhirinya Perjanjian ini.
PASAL 15
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
1. PARA PIHAK sepakatbahwaPerjanjian ini hanyadapatberakhiratau diakhiri karena hal-hal sebagai
berikut:
a. Berakhir secara otomatis dengan sendirinya apabila Jangka Waktu Perjanjian telah berakhir;
atau
b. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA melalui suatu pemberitahuan tertulis dalam hal
PIHAK KEDUA tidak dapat atau tidak mampu melaksanakan sebagian dan/atau seluruh
ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini; atau
c. Salah satu PIHAK digugat pailit atau dinyatakan bangkrut/insolvent oleh Pengadilan yang
berwenang; dan/atau
d. Adanya penunjukan perwalian (trustee), kurator, pengurus, administrator atau
likuidator atas harta atau kekayaan material salah satu PIHAK; dan/atau

6. 6
e. Adanya perintah/keputusan sita atas sebagian besar harta atau kekayaan material milik
salah satu PIHAK; dan/atau
f. Diakhiri secarasepihakoleh PIHAK yangtidakterkenaForceMajeure sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 14 ayat 4 Perjanjian ini; atau
g. Diakhiri atas dasar kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
2. Dalamhal pengakhiran Perjanjian yangdilaksanakanberdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf b
atau c atau d atau e atau f atau g di atas, maka hal tersebut tidak serta merta menghilangkan
kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang masih terhutang kepada PIHAK lainnya sebelum
dilakukannyapengakhiran Perjanjian ini dan seluruh resiko serta kewajiban selanjutnya dari PARA
PIHAK yang timbul bukan berdasarkan Perjanjian ini akan ditanggung oleh masing-masing PIHAK.
3. Untuk pengakhiran Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengenyampingkan keberlakuan
ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal diperlukannya
keputusan hakim atau pengadilan sehubungan dengan pengakhiran perjanjian.
PASAL 16
LAIN-LAIN
1. Hal-hal lain yang tidak tercantum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan
kemudiansecaramusyawaraholeh PARA PIHAK danuntukperubahan-perubahandanpenambahan-
penambahan tersebut akan dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan satu kesatuan
dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini tidak dapat dirubah tanpa persetujuan tertulis PARA PIHAK. Setiap perubahan
terhadap ketentuan Perjanjian ini akan dibuat secara tertulis oleh PARA PIHAK dalam suatu
amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi batal, tidak berlaku, tidak
sah atau tidak dapat diberlakukan, baik seluruhnya atau sebagian berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan suatu penetapan dan/atau keputusan
pengadilan dan/atau lembaga arbitrase dan/atau instansi yang berwenang, hal itu tidak akan
mempengaruhi keabsahanatauberlakunyaketentuan-ketentuanlaindari Perjanjianini. PARA PIHAK
akan dan berkewajiban, dalam setiap kejadian semacam itu, membuat suatu dokumen tambahan
sebagaimanadiperlukanuntukdapatmemberlakukandan/ataumenggantikanketentuan-ketentuan
yang menjadi batal, tidak sah atau tidak berlaku tersebut.
4. Semua lampiran, tambahan, perubahan, amandemen dan/atau addendum atas Perjanjian ini
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
5. Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian di antara PARA PIHAK berkenaan dengan materi
yang diperjanjikan,sertamenghapuskandanmembatalkankesepakatandan/atauperjanjianapapun
baik secara lisan dan/atau tertulis yang dibuat sebelumnya oleh PARA PIHAK berkenaan dengan
materi yang diperjanjikan
Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana
tercantumdi atas dalam rangkap2 (dua) danbermaterai cukup,yangmasing-masingmemiliki kekuatan
hukum yang sama.
PIHAK PERTAMA
PT _______________________
____________________________
Nama:.................
Jabatan:Direktur
PIHAK KEDUA
PT ____________________
____________________________
Nama:.................
Jabatan:Direktur

7. 7