1. Dokumen ini adalah kontrak antara PT. XXX dan CV. YYY untuk jasa pemanfaatan peralatan teknik logging geofisika. Kontrak ini berlaku selama 2 bulan dan mencakup biaya sewa peralatan, operator, dan pekerjaan logging. Kontrak ini juga mengatur hak dan kewajiban para pihak, pembayaran, penyelesaian gangguan, dan ketentuan lainnya.

1. 1
Kontrak No.: .....................................................
PERJANJIAN JASA PEMANFAATAN PERALATAN TEKNIK LOGGING GEOFISIKA
Perjanjian Jasa Pemanfaatan Peralatan Teknik Geofisika/Geologger ....................... , ........................ atau ..................... (selanjutnya disebut
sebagai “PERJANJIAN”) ini dibuat pada hari-----------, tanggal------------, bulan--------------, tahun ...................... (Tgl-Bln-Thn) oleh dan antara:
1. PT. _____________, sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di
......................................................................................., dalam hal ini diwakili oleh ............. selaku Direktur Utama, karenanya sah bertindak
untuk dan atas nama perseroan (untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK PERTAMA”);
2. CV. ______________________, sebuah perseroan komanditer yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia,
yang beralamat di ........................................................................................, dalam hal ini diwakili oleh .................. selaku Direktur Utama,
karenanya sah bertindak untuk dan atas nama perseroan (untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK KEDUA”).
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai “PARA PIHAK” dan masing-masing sebagai “PIHAK”.
PARA PIHAK dengan itikad baik telah sepakat membuat PERJANJIAN ini menurut syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :
PASAL 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN
1. PIHAK KEDUA bersedia memberikan bantuan jasa pemanfaatan
peralatan teknik disertai 2 (orang) orang operator (selanjutnya
disebut “PEKERJAAN”) kepada PIHAK PERTAMA di areal
eksplorasi tambang batubara yang terletak di
............................................................................. (untuk selanjutnya
disebut sebagai “LOKASI KERJA”).
2. PIHAK KEDUA dalam PERJANJIAN ini akan menyertakan 1 (satu)
unit geologger Merk ................. atau ........................ berikut
.................. dan alat bantu Iainnya (komputer, printer dan
konsumable Iainnya) (selanjutnya disebut “PERALATAN
KERJA”) kepada PIHAK PERTAMA.
PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
1. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA :
a. PIHAK PERTAMA sanggup dan bersedia untuk menanggung
seluruh biaya untuk kegiatan pelaksanaan PEKERJAAN
meliputi :
1) Biaya mobilisasi PERALATAN KERJA dari Bandung ke
LOKASI KERJA dan demobilisasi dari LOKASI KERJA ke
Bandung.
2) Pembiayaan operasional selama PERALATAN KERJA
dipergunakan di LOKASI KERJA.
3) Akomodasi (penginapan & makan) untuk 3 (tiga) orang
petugas operator selama bertugas di LOKASI KERJA dan
dalam perjalanan menuju LOKASI KERJA.
4) Menyediakan peralatan keselamatan untuk 2 (dua) orang
operator logging.
b. Menyiapkan tenaga lokal/helper.
c. Menyiapkan setiap lubang bor yang akan dilogging dan
bersama-sama petugas PIHAK KEDUA akan memeriksa
lubang tersebut.
d. Lubang Bor harus dalam keadaan baik/layak untuk diukur dan
dapat diterima oleh operator PIHAK KEDUA dan penanggung
jawab logging PIHAK PERTAMA.
e. Menyiapkan titik yang layak ukur setiap harinya sesuai dengan
kapasitas kemampuan alat logging, untuk menjaga validasi data
yang dihasilkan dalam hal ini mengukur maksimal 2 sampai 3
hole per hari sesuai dengan kondisi di lapangan.
f. Menyediakan listrik yang layak untuk kelancaran pengolahan
data dan lainnya.
g. Membayarkan BIAYA JASA dan/atau BIAYA LOGGING
TAMBAHAN kepada PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 3 PERJANJIAN ini.
2. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA :
a. Menyediakan PERALATAN KERJA beserta operator yang
bertugas di LOKASI KERJA.
b. Memperbaiki PERALATAN KERJA apabila ternyata
PERALATAN KERJA tidak dapat digunakan sebagaimana
diatur dalam ketentuan Pasal 5 PERJANJIAN ini.
c. Melaksanakan PEKERJAAN sesuai dengan ketentuan Pasal 4,
setelah lubang bor bersih pada kedalaman yang ditentukan
dengan kondisi yang baik.
d. Menerima pembayaran jasa dari PIHAK PERTAMA sesuai
dengan ketentuan Pasal 3 PERJANJIAN ini.
PASAL 3
NILAI PEKERJAAN, PEMBAYARAN DAN PAJAK
1. PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya jasa
pemanfaatan PERALATAN KERJA sebesar Rp. .......................,-
/bulan (delapan puluh lima juta Rupiah per bulan) (untuk
selanjutnya disebut sebagai “BIAYA JASA”), dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Pembayaran down payment (DP) sebesar 50% akan
dilakukan pada saat penandatangan PERJANJIAN.
b. Sisanya Sebesar 50% akan dilakukan setelah pekerjaan
berjalan 15 hari.
2. Jika kegiatan logging dilaksanakan pada shift II (dalam hal keadaan
atau kondisi tertentu yang mengharuskan dilakukan logging), maka
untuk setiap titik logging PIHAK PERTAMA akan dikenakan biaya
sebesar Rp ....................,- (.......................................... Rupiah)
(selanjutnya disebut “BIAYA LOGGING TAMBAHAN”).
3. Biaya mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan 3 (tiga) orang
tenaga operator dari Bandung ke LOKASI KERJA milik PIHAK
PERTAMA sebesar Rp .........................,- (.................................
Rupiah) akan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.
Original Copy Kontrak

2. 2
4. Biaya akomodasi dan transportasi untuk personil PIHAK KEDUA,
termasuk cuti Pulang- Pergi (PP) dari Jakarta –LOKASI KERJA –
Jakarta ditanggung oleh PIHAK PERTAMA, berdasarkan standar
yang berlaku di PIHAK PERTAMA yang pembayarannnya
dilakukan sesuai jadwal rotasi 2 (dua) bulan kalender.
5. Biaya-biaya sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 3 Perjanjian
ini adalah sudah termasuk PPh Pasal 23 namun belum termasuk
PPN sebesar 10% yang akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA
melalui PIHAK KEDUA.
6. Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada
PIHAK KEDUA maksimum 10 (sepuluh) hari kerja setelah invoice
asli yang dilengkapi data pendukung lainnya seperti Berita Acara
Asli, Faktur Pajak Standar dan Kuitansi diterima oleh PIHAK
PERTAMA di kantor Jakarta.
7. Pembayaran akan dilakukan melalui rekening PIHAK KEDUA
sebagai berikut:
Nama Bank : ..............................
Cabang : ..............................
No Rekening : ..............................
Atas nama : ..............................
PASAL 4
HASIL PEKERJAAN (OUTPUT)
PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan Jasa Pemanfaatan
Peralatan Teknik pekerjaan logging geofisika pada eksplorasi pemboran
batubara dengan sebaik-baiknya dengan menghasilkan data ................,
...................., ........................., ...................., log digital dalam bentuk
hard dan soft copy.
PASAL 5
GANGGUAN TEKNIS PERALATAN KERJA DI LAPANGAN
1. Apabila terjadi kerusakan PERALATAN KERJA yang diakibatkan
oleh kesalahan teknis operasional, maka PIHAK KEDUA diberikan
tenggang waktu maksimum selama 4 (empat) hari kalender setelah
hari kerusakan untuk melakukan perbaikan, dan apabila dalam
jangka waktu tersebut PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan
perbaikan, maka PIHAK KEDUA wajib dalam waktu 7 (tujuh) hari
kalender setelah kerusakan untuk menyediakan PERALATAN
KERJA pengganti minimal sesuai dengan spesifikasi PERALATAN
KERJA yang disepakati sebelumnya.
2. Apabila PIHAK KEDUA tidak berhasil mencari solusi untuk
mengatasi permasalahan alat dan/atau memperbaiki kerusakan
PERALATAN KERJA atau menyediakan PERALATAN KERJA
pengganti dalam tenggang waktu tersebut, maka terhitung mulai
hari ke 8 (delapan) setelah hari kerusakan, maka BIAYA JASA dan
BIAYA LOGGING TAMBAHAN secara proporsional tidak lagi
menjadi beban PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA hanya
menanggung transportasi, akomodasi, dan konsumsi lapangan
untuk Personil PIHAK KEDUA;
3. Setelah tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud ayat
(1), seluruh biaya PERALATAN KERJA menjadi beban PIHAK
KEDUA sampai operasional pengukuran kembali berjalan normal;
4. Segala perhitungan menyangkut pembebanan biaya sebagai akibat
dari gangguan teknis peralatan harus diperkuat dengan berita
acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK sesuai dengan
proporsi resiko dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.
5. PIHAK PERTAMA menanggung resiko operasional dan biaya-
biaya yang timbul disebabkan terjadinya hal-hal sebagai berikut :
a. Apabila terjepitnya probe di lobang bor yang runtuh (Water
loss) pada saat dilakukannya pengukuran, dimana hal
tersebut terjadi sebagai akibat instruksi oleh wakil PIHAK
PERTAMA.
b. Resiko lobang bor yang tidak bisa diukur, jika runtuh sebelum
pengukuran dilaksanakan, dan/atau jika lubang bor tidak
bersih sehingga penetrasi probe tidak dapat mencapai
kedalaman yang seharusnya.
6. PARA PIHAK akan membuat acara berita kronologis berdasarkan
kejadian yang sebenar-benarnya berkaitan dengan segala kejadian
yang menimbulkan resiko terhadap kelancaran operasional
PEKERJAAN.
PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
1. PERJANJIAN ini berlaku sejak PERALATAN KERJA berada di
LOKASI KERJA untuk maksimum 2 (dua) bulan (“JANGKA
WAKTU”), dengan ketentuan mobilisasi PERALATAN KERJA wajib
dilaksanakan dalam jangka waktu maksimum 2 (dua) minggu sejak
di berangkatkan dari gudang PIHAK KEDUA ke LOKASI KERJA.
2. Apabila sampai JANGKA WAKTU yang diperjanjikan ternyata
PEKERJAAN belum selesai, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban
memberitahukan kepada PIHAK KEDUA tentang rencana kerja
selanjutnya, paling lambat 1 (satu) minggu sebelum berakhirnya
JANGKA WAKTU dari PERJANJIAN ini.
PASAL 7
ASURANSI
PIHAK KEDUA atas biaya sendiri akan menutup asuransi bagi tenaga
kerjanya, PERALATAN KERJA berikut fasilitas yang dimilikinya selama
beroperasi di LOKASI KERJA.
PASAL 8
PEMBERITAHUAN
Segala pemberitahuan dalam PERJANJIAN ini dialamatkan kepada:
PIHAK PERTAMA
PT. _____________
..............................................
Jl. .........................................
..............................................
Telp. ..........................
Fax. ...........................
Email:.........................
Up. .............
PIHAK KEDUA
CV. __________________
......................................................,
.......................................................
Telp: .................................
Fax: ..................................
Email: ...............................
Up. ..................

3. 3
PASAL 9
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. PERJANJIAN ini hanya tunduk dan dapat ditafsirkan berdasarkan
hukum Negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang mungkin
timbul berkaitan dengan perjanjian ini, maka kedua belah pihak
sepakat akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, hanya
apabila kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan, maka
kedua belah pihak sepakat untuk memilih tempat penyelesaian
melalui Pengadilan Negeri _________.
PASAL 10
KEADAAN KAHAR
1. Apabila terjadi keterlambatan atau kegagalan oleh salah satu PIHAK
untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam
PERJANJIAN ini, yang disebabkan oleh karena suatu kejadian di
luar kemampuan kedua belah pihak seperti termasuk tetapi terbatas
kepada gempa bumi, banjir besar, badai topan, erupsi gunung api,
timbul huru hara dan pemogokan akibat pemberontakan atau
tindakan moneter Pemerintah seperti sanering sehingga
mengakibatkan terganggunya PEKERJAAN, maka PARA PIHAK
akan menyelesaikannya secara musyawarah.
2. Kecuali atas kewajiban-kewajibannya yang telah timbul sebelum
terjadinya keadaan kahar, PIHAK yang mengalami keadaan kahar
tidak dapat dipersalahkan dan karenanya harus dilindungi dan tidak
dapat digugat dalam bentuk apapun baik di dalam maupun di luar
pengadilan oleh PIHAK lainnya yang mengalami kerugian.
3. Apabila keadaan kahar berlangsung terus menerus selama lebih
dari 15 (lima belas) hari kalender, PIHAK yang tidak mengalami
keadaan kahar dapat mengakhiri PERJANJIAN ini dengan terlebih
dahulu mengadakan pembebasan dan perhitungan selesai (Acquit
et de charge).
PASAL 11
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
1. PERJANJIAN ini akan berakhir atau dapat diakhiri sebelum
JANGKA WAKTU atas PERJANJIAN berakhir, karena hal-hal
sebagai berikut:
a. Secara otomatis berakhir apabila PARA PIHAK:
- telah menyelesaikan seluruh kewajibannya berdasarkan
PERJANJIAN ini; dan/atau
- tidak ada perpanjangan JANGKA WAKTU yang
disepakati PARA PIHAK; atau
b. Diakhiri oleh salah satu PIHAK apabila ada salah satu
PIHAK yang tidak dapat melanjutkan bisnisnya atau tidak
mampu memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo
kepada para kreditur (insolven) sedemikian rupa, sehingga
mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi
kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini atau
dinyatakan Pailit atau dilikuidasi berdasarkan Putusan
Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
c. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA dalam hal
PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajibannya
berdasarkan PERJANJIAN ini; atau
d. Diakhiri oleh PIHAK yang tidak terkena Keadaan Kahar
dalam hal terjadinya Keadaan Kahar sebagaimana diatur di
dalam ketentuan Pasal 10 PERJANJIAN ini; atau
e. Diakhiri atas dasar kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
3. Untuk tujuan pengakhiran PERJANJIAN berdasarkan ketentuan
Pasal 11 ini, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk
mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 1266 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata.
PASAL 12
LAIN-LAIN
1. Apabila dalam pelaksanaan pemberian jasa pemanfaatan peralatan
teknik terjadi/timbul hal-hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN
ini, maka akan dituangkan dalam bentuk tertulis dalam suatu
addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
2. PERJANJIAN ini tidak dapat dirubah dan/atau ditambah dan/atau
dialihkan tanpa mendapat persetujuan secara tertulis dari PARA
PIHAK.
3. Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan dalam PERJANJIAN ini
menjadi batal, tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat
diberlakukan, baik seluruhnya atau sebagian berdasarkan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal itu tidak akan
mempengaruhi keabsahan atau keberlakuan dari ketentuan-
ketentuan lain dari PERJANJIAN ini. PARA PIHAK akan, dalam
setiap kejadian semacam itu, membuat suatu dokumen tambahan
sebagaimana diperlukan untuk dapat menggantikan ketentuan-
ketentuan yang menjadi batal, tidak sah atau tidak berlaku tersebut.
4. PERJANJIAN ini mengesampingkan seluruh negosiasi,
kesepakatan yang dibuat baik secara tertulis maupun lisan yang
pernah di buat sebelumnya oleh PARA PIHAK dan tidak ada
pengertian-pengertian, kesepakatan-kesepakatan dan perjanjian-
perjanjian lain dalam bentuk apapun oleh PARA PIHAK kecuali
yang di atur secara jelas dalam PERJANJIAN ini.

4. 4
Demikian PERJANJIAN ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, ditanda tangani di atas meterai yang cukup dan masing-masing PIHAK mendapat satu
rangkap yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK PERTAMA
PT. _____________
________________________________
Nama: .............
Jabatan: Direktur
PIHAK KEDUA
CV. ______________________
________________________________
Nama: ..................
Jabatan: Direktur Utama