Contoh Perjanjian Feasibility Study Jetty Terbaru. (Beli Kontrak, Hub: 08118887270 (WA))

1. 1
SURAT PERJANJIAN KERJA
Nomor : ..........................................
Antara
Pembantu Rektor IV Bidang Kerjasama
_______________________
dengan
PT. _______________
Pekerjaan Penyusunan
Dokumen Feasibility Study (FS) Jetty
Surat Perjanjian Kerja (”Perjanjian”) ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, ..... tanggal ....
bulan ............., tahun dua ribu ................ (Tgl-Bln-Thn), oleh dan antara :
1. Nama Perusahaan : PT. _______________
Alamat : ...................................................................
...................................................................
Fax .............................................................
dalam hal ini diwakili oleh :
Nama :
2. Jabatan : Kuasa Direktur PT. _______________ (surat kuasa terlampir)
Alamat Perusahaan : ...................................................................
...................................................................
Fax ............................................................
Untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK PERTAMA”.
3. Nama : Pembantu Rektor IV Bidang Kerjasama
_______________________
Alamat : ...................................................................
...................................................................
...................................................................
Dalam hal ini sesuai jabatannya, diwakili oleh :
Nama : ................................
N I P : ................................
Jabatan : Pembantu Rektor IV Bidang Kerjasama _______________________
Untuk selanjutnya disebut sebagai ”PIHAK KEDUA”.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai ”PARA PIHAK”
dan masing-masing sebagai ”PIHAK”.

2. 2
PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :
A. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud akan membuat, menyusun dan menyelesaikan dokumen
Feasibility Study (FS) Jetty PIHAK PERTAMA yang berlokasi di
.......................................................................................
B. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk menunjuk PIHAK KEDUA dalam rangka
melakukan pembuatan, penyusunan dan penyelesaian dokumen Feasibility Study (FS) Jetty
PIHAK PERTAMA.
C. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup serta mempunyai kemampuan untuk membuat,
menyusun dan menyelesaikan dokumen Feasibility Study (FS) Jetty sesuai dengan format aturan
dan standar pekerjaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau
instansi pemerintah yang berwenang untuk itu.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini PARA PIHAK telah sepakat untuk
mengikatkan diri dalam Perjanjian dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
Pasal 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN
PIHAK PERTAMA menyetujui memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA untuk
membuat, menyusun dan menyelesaikan dokumen Feasibility Study (FS) PIHAK PERTAMA
diantaranya termasuk namun tidak terbatas kepada pekerjaan berupa : pengambilan data lapangan,
menyusun dan menyelesaikan dokumen Feasibility Study (FS) Jetty PIHAK PERTAMA sesuai peta
dalam Lampiran 1 Perjanjian ini, sampai dengan disetujuinya dokumen Feasibility Study (FS) Jetty
tersebut oleh instansi pemerintah dan/atau pejabat yang berwenang untuk itu (“Pekerjaan”).
Pasal 2
BIAYA JASA DAN CARA PEMBAYARAN
2.1. Biaya pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini adalah
sebesar Rp. .......................,- (..........................................) (“Biaya Jasa”).
2.2. Pembayaran Biaya Jasa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan tahapan pembayaran sebagai
berikut:
a. Tahap Pertama yaitu 50% (lima puluh persen) dari Biaya Jasa atau sebesar Rp
......................,- (...................................) sebagai uang muka untuk pelaksanaan Pekerjaan
akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA pada saat
penandatanganan Perjanjian ini.
b. Tahap Kedua yaitu 30% (tiga puluh persen) dari Biaya Jasa atau sebesar Rp.
..........................,- (...................................) untuk penyusunan dokumen Feasibilty Study
(FS) serta survey lapangan, yang dibayarkan pada saat PIHAK KEDUA menyerahkan draft
dokumen Feasibility Study (FS) kepada PIHAK PERTAMA.
c. Tahap Ketiga yaitu 20% (dua puluh persen) dari Biaya Jasa atau sebesar Rp.
........................,- (...................................) yang dibayarkan pada saat PIHAK KEDUA
menyerahkan dokumen final Feasibility Study (FS) kepada PIHAK PERTAMA.
d. Untuk setiap tahapan pembayaran, PIHAK KEDUA akan mengirimkan tagihan/invoice
kepada PIHAK PERTAMA;

3. 3
e. Untuk setiap tahapan pembayaran PIHAK KEDUA menyetujui untuk dipotong Pajak
Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) sebesar 2,5% yang dilakukan secara otomatis oleh
PIHAK PERTAMA terhadap PIHAK KEDUA.
2.3. Tiap tahapan pembayaran dibayarkan melalui mekanisme transfer rekening PIHAK KEDUA
sebagai berikut:
Nama Bank : .........................................................
Cabang : .........................................................
Nomor Rekening : .........................................................
Atas nama : .........................................................
2.4. PARA PIHAK sepakat untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh persen) akan
ditanggung oleh PIHAK PERTAMA, sedangkan untuk Pajak Penghasilan sebagaimana diatur
dalam ketentuan Pasal 2.2 huruf e, biaya sosialisasi, biaya presentasi di instansi atau dinas
terkait akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
2.5. Selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, segala pajak dan/atau biaya lainnya yang
mungkin timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan ditanggung oleh masing-masing
PIHAK.
Pasal 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
3.1. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 di atas disepakati oleh
kedua belah pihak selama 4 (empat) bulan terhitung sejak penandatanganan Perjanjian ini
sampai dengan tanggal---------------------atau sampai dengan diserahkannya dokumen ke Badan
Lingkungan Hidup Provinsi ............................ untuk pengesahan (mana yang tercapai lebih
dahulu) (“Jangka Waktu Perjanjian”).
3.2. Apabila Pekerjaan tersebut belum selesai sebagaimana sesuai dengan Jangka Waktu Perjanjian,
maka PARA PIHAK akan mengadakan musyawarah mufakat untuk menetapkan tenggang
waktu pelaksanaan Pekerjaan tersebut selanjutnya dengan memperhatikan kebutuhan PARA
PIHAK.
Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
4.1. Dalam pelaksanaan Pekerjaan dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini PIHAK PERTAMA
berkewajiban untuk :
a. menyerahkan dokumen yang terdiri dari dokumen Perizinan, Struktur Organisasi
Perusahaan, Rencana Kerja Perusahaan, Peta Situasi, Peta Lokasi Kegiatan, serta gambar-
gambar yang diperlukan untuk penyusunan Dokumen Feasibility Study (FS).
b. untuk mentaati segala petunjuk-petunjuk serta penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh
PIHAK KEDUA sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
c. melaksanakan setiap dan seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini dengan itikad baik.
4.2. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini PIHAK PERTAMA berhak untuk:

4. 4
a. memperoleh laporan tertulis Pekerjaan dari PIHAK KEDUA berupa dokumen Feasibility
Study (FS) Jetty;
b. memperoleh keterangan dan/atau informasi dan/atau penjelasan dari PIHAK KEDUA
sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan dan/atau hal-hal lainnya yang berhubungan
dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
c. membatalkan penyerahan Pekerjaan dan mengakhiri Perjanjian apabila:
1) PIHAK KEDUA ternyata telah menyerahkan Pekerjaan yang menjadi kewajibannya
baik sebagian dan/atau keseluruhan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis
terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA; atau
2) PIHAK KEDUA menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA ternyata dinilai tidak dapat
dan/atau tidak mampu dalam melaksanakan Pekerjaan baik sebagian dan/atau
keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Perjanjian ini.
4.3. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini PIHAK KEDUA berkewajiban dan bertanggung jawab untuk
:
a. menyimpan, menjaga, memelihara dan mengamankan segala data/dokumen yang diberikan
oleh PIHAK PERTAMA termasuk namun tidak terbatas terhadap data, informasi baik
tertulis maupun tidak tertulis, keterangan, buku-buku, dokumen-dokumen, peta dan surat
lainnya yang diperlukan sehubungan dengan Pekerjaan;
b. merahasiakan kepada pihak lainnya yang tidak berhak dan/atau tidak berkepentingan
terhadap segala sesuatu yang diketahui dan/atau diberitahukan oleh PIHAK PERTAMA,
kecuali untuk kepentingan presentasi dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung
(pemerintah dan/atau instansi pemerintah yang terkait) atas pelaksanaan Pekerjaan;
c. memperbaiki laporan tertulis terkait Pekerjaan apabila terdapat perbaikan-perbaikan sampai
dengan diterimanya Pekerjaan oleh instansi pemerintah yang terkait dengan itu;
d. menyerahkan hasil Pekerjaan berupa dokumen Feasibility Study (FS) Jetty sebanyak 2 (dua)
eksemplar kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik serta memenuhi persyaratan
yang telah ditentukan oleh ketentuan peraturan yang berlaku.
e. memperbaiki hasil Pekerjaan apabila dikemudian hari terdapat perbaikan-perbaikan
dan/atau hal-hal yang memerlukan penjelasan-penjelasan dari PIHAK KEDUA sesuai
dengan yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA serta pada waktu yang ditentukan oleh
PIHAK PERTAMA;
f. melaksanakan setiap dan seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini dengan itikad baik.
4.4 Dalam melaksanakan Perjanjian ini PIHAK KEDUA berhak untuk :
a. memperoleh data dan/atau dokumen PIHAK PERTAMA sehubungan dengan pelaksanaan
Pekerjaan;
b. memperoleh Biaya Jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Perjanjian ini.
Pasal 5
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
5.1. Perjanjian ini tunduk dan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik
Indonesia.
5.2. Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau sengketa dan/atau perselisihan antara PARA
PIHAK sehubungan dan/atau berkenaan dengan Pekerjaan dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini,

5. 5
maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah
mufakat.
5.3. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak musyawarah pertama
diadakan belum juga menghasilkan keputusan penyelesaian secara mufakat, maka PARA
PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan/atau perselisihan dan/atau
sengketa tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya.
Pasal 6
KERAHASIAAN
6.1. PIHAK KEDUA termasuk para staf dan/atau wakilnya dan/atau karyawannya yang
dipekerjakan dan/atau ditugaskan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini dilarang
untuk memberikan dokumen, keterangan, pemberitahuan dan informasi dalam bentuk apapun
dan dengan alasan apapun yang berkaitan dengan PIHAK PERTAMA kepada pihak ketiga
manapun yang tidak berhak dan berkepentingan, terkecuali dengan persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari PIHAK PERTAMA.
6.2. Apabila ternyata terbukti PIHAK KEDUA termasuk para staf dan/atau wakilnya dan/atau
karyawannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ini, maka PIHAK PERTAMA
dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak.
6.3. Dengan tanpa mengurangi hak-hak yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan
Perjanjian ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menuntut dan/atau
meminta ganti kerugian dan/atau memulihkan kerugian dalam bentuk apapun yang diderita
PIHAK PERTAMA yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6
yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA termasuk para staf dan/atau wakilnya dan/atau
karyawannya, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk menuntut, mengklaim dan/atau meminta
ganti kerugian kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memenuhi
tuntutan, klaim dan/atau permintaan ganti kerugian dari PIHAK PERTAMA sebagaimana
tersebut.
6.4. PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan dalam pasal ini akan tetap berlaku sampai dengan 3
(tiga) tahun setelah berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian dan/atau diakhirinya Perjanjian ini
oleh salah satu PIHAK.
Pasal 7
FORCE MAJEURE
7.1. Setiap kegagalan dan/atau keterlambatan baik dari PIHAK PERTAMA maupun PIHAK
KEDUA dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan ketentuan-ketentuan
Perjanjian ini, tidak dapat dan tidak akan dianggap sebagai pelanggaran atau kegagalan
terhadap ketentuan Perjanjian apabila pelanggaran atau kegagalan tersebut disebabkan oleh
Force Majeure (sebagaimana didefinisikan di bawah).
7.2. Yang termasuk ke dalam Force Majeure berdasarkan Perjanjian ini adalah setiap kejadian yang
timbul diluar kekuatan dan kekuasaan dari PIHAK yang terkena untuk mengatasinya sehingga
menyebabkan tertundanya atau terhambatnya atau terhalangnya PIHAK yang mengalami
keadaan Force Majeure untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian
ini yaitu termasuk namun terbatas kepada banjir, gempa bumi, longsor, perang (baik yang
diumumkan maupun tidak diumumkan), krisis ekonomi secara nasional, peraturan perundang-
undangan, dan kebijakan pemerintah.

6. 6
7.3. Terhadap keadaan Force Majeure, PIHAK yang terkena keadaan Force Majeure wajib untuk
melakukan pemberitahuan secara tertulis mengenai sebab-sebab terjadinya Force Majeure
disertai dengan keterangan tertulis dari pihak yang berwenang untuk itu dalam waktu selambat-
lambatnya 2 (dua) hari kalender setelah terjadinya keadaan Force Majeure.
7.4. Dalam hal Force Majeure berlangsung selama lebih dari 14 (empat belas) hari berturut-turut,
maka PIHAK yang tidak terkena Force Majeure mempunyai hak untuk dapat mengakhiri
Perjanjian ini dengan terlebih dahulu mengadakan pembebasan dan penyelesaian atas
kewajiban PARA PIHAK yang masih tertunggak sampai dengan tanggal diakhirinya Perjanjian
ini.
Pasal 8
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
8.1. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini hanya dapat berakhir atau diakhiri karena hal-hal
sebagai berikut:
a. Berakhir secara otomatis dengan sendirinya apabila Jangka Waktu Perjanjian telah
berakhir dan PARA PIHAK tidak melakukan dan/atau menyepakati perpanjangan atas
Jangka Waktu Perjanjian; atau
b. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan ketentuan Pasal 4.2 huruf c
Perjanjian; atau
c. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA melanggar
ketentuan dalam Pasal 6.2 Perjanjian ini; atau
d. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK yang tidak terkena Force Majeure sebagaimana
diatur dalam ketentuan Pasal 7.4 Perjanjian ini; atau
e. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK PERTAMA tidak dapat
melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan pembayaran Biaya Jasa sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 2 Perjanjian ini; atau
f. Diakhiri atas dasar kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
8.2. Dalam hal pengakhiran Perjanjian yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 8.1 huruf b
atau c atau d atau e atau f di atas, maka hal tersebut tidak serta merta menghilangkan
kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang masih terhutang kepada PIHAK lainnya sebelum
dilakukannya pengakhiran Perjanjian ini dan seluruh resiko serta kewajiban selanjutnya dari
PARA PIHAK yang timbul bukan berdasarkan Perjanjian ini akan ditanggung oleh masing-
masing PIHAK.
8.3. Dalam hal pengakhiran Perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 8 ini, PARA PIHAK sepakat
untuk mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata sepanjang mengenai diperlukannya keputusan pengadilan atau hakim untuk
pengakhiran Perjanjian ini.
Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN
9.1. Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur kemudian
dalam suatu addendum atas dasar kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang akan menjadi bagian
yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
9.2. Perjanjian ini tidak dapat dirubah tanpa persetujuan tertulis PARA PIHAK. Setiap perubahan
terhadap ketentuan Perjanjian ini akan dibuat secara tertulis oleh PARA PIHAK dalam suatu
amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

7. 7
9.3. Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi batal, tidak berlaku,
tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, baik seluruhnya atau sebagian berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan suatu penetapan dan/atau keputusan
pengadilan dan/atau lembaga arbitrase dan/atau instansi yang berwenang, hal itu tidak akan
mempengaruhi keabsahan atau berlakunya ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini. PARA
PIHAK akan dan berkewajiban, dalam setiap kejadian semacam itu, membuat suatu dokumen
tambahan sebagaimana diperlukan untuk dapat memberlakukan dan/atau menggantikan
ketentuan-ketentuan yang menjadi batal, tidak sah atau tidak berlaku tersebut.
9.4. Semua lampiran, tambahan, perubahan, amandemen dan/atau addendum atas Perjanjian ini
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
9.5. Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian di antara PARA PIHAK berkenaan dengan
materi yang diperjanjikan, serta menghapuskan dan membatalkan kesepakatan dan/atau
perjanjian apapun baik secara lisan dan/atau tertulis yang dibuat sebelumnya oleh PARA
PIHAK berkenaan dengan materi yang diperjanjikan.
Demikian Perjanjian ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing
bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,
PT. _______________ PEMBANTU REKTOR IV BIDANG
KERJASAMA
___________________________
________________________
Direktur
_______________________
Pembantu Rektor IV

8. 8
Lampiran 1
Peta