Ringkasan dokumen ini adalah: 1. Surat perjanjian kerja antara PT XXX dan PT YYY tentang pembuatan proposal teknis untuk permohonan IUPHHK-HTI seluas sekitar XXX Ha 2. Mengatur ruang lingkup pekerjaan, biaya, jangka waktu, dan ketentuan pembayaran 3. Menetapkan sanksi berupa denda keterlambatan bila PIHAK KEDUA terlambat menyelesaikan pekerjaan

1. No. ______________________
SURAT PERJANJIAN KERJA
tentang
PEMBUATAN PROPOSAL TEKNIS
PERMOHONAN AREAL CALON IUPHHK-HTI (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri)
Seluas ± ______ Ha Di _______________________________________________
atas nama PT. ________________
antara
PT ________________
dengan
PT ______________
________________________________________________________________________
__________________________
Surat Perjanjian Kerja tentang Pembuatan Proposal Teknis Permohonan Areal Calon
IUPHHK-HTI seluas ±_______ Ha di
....................................................................................................................................... atas
nama PT. ________________ (“Perjanjian”) ini dibuat di ............, pada hari ini, ..........,
tanggal ............, bulan ............., tahun dua ribu ...................... (Tgl-Bln-Thn), oleh dan
antara:
1. PT ________________, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk
berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di
................................................................................., untuk selanjutnya disebut sebagai
“PIHAK PERTAMA”; dan
2. PT ______________, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan
hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di
................................................................................., untuk selanjutnya disebut sebagai
“PIHAK KEDUA”.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai “PARA
PIHAK” dan masing-masing sebagai “PIHAK”.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
A. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud akan membuat, menyusun dan menyelesaikan
dokumen proposal teknis permohonan areal calon IUPHHK-HTI milik PIHAK
PERTAMA yang berlokasi di ............................................................. yang diatur
dalam detail Perjanjian ini (“Proposal Teknis”).
B. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk menunjuk PIHAK KEDUA dalam
rangka melakukan pembuatan, penyusunan dan penyelesaian dokumen Proposal

2. Surat Perjanjian KerjaNo.________________________ antaraPT _________________ dan PT ______________________ tentangPembuatan
Proposal Teknis Areal Calon IUPHHK-HTISeluas ±_____ Haatas namaPT _________________________
2
Teknis atas pembangunan hutan tanaman milik PIHAK PERTAMA yang berlokasi di
..................................................
C. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup serta mempunyai kemampuan untuk
membuat, menyusun dan menyelesaikan dokumen Proposal Teknis tersebut sesuai
dengan ketentuan – ketentuan Perjanjian dan Jangka Waktu Perjanjian (sebagaimana
didefinisikan di bawah ini).
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini PARA PIHAK telah sepakat untuk
mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:
PASAL 1
RUANG LINGKUP PEKERJAAN
1. PIHAK PERTAMA menyetujui memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA
untuk membuat, menyusun dan menyelesaikan dokumen Proposal Teknis untuk
pembangunan hutan tanaman milik PIHAK PERTAMA seluas + ____ Ha (kurang
lebih seratus ribu Hektar), yang berlokasi di ................................................., dengan
ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut:
a.kegiatan survei lapangan,
b.pengambilan data lapangan,
c.analisis perencanaan pembangunan hutan tanaman,
d.kelayakan finansial dan manfaat sosial ekonomi,
e. menyusun, dan menyelesaikan dokumen Proposal Teknis PIHAK PERTAMA
kepada pihak instansi pemerintah yang terkait dan detail teknis terkait terlampir pada
Lampiran ... sebagai kesatuan tak terpisahkan dengan Perjanjian ini (selanjutnya
disebut “Pekerjaan”).
2. Dalam melaksanakan Pekerjaan, PIHAK KEDUA menyetujui untuk memberikan
laporan tertulis Pekerjaan dengan format dan substansi sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dilengkapi dengan dokumen hasil perencanaan pembangunan hutan tanaman
dan kelayakan finansial serta manfaat sosial ekonomi, kepada PIHAK PERTAMA
(selanjutnya disebut “Dokumen Proposal Teknis”).
PASAL 2
DASAR KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN FS
Dasar kegiatan penyusunan Dokumen Proposal Teknis oleh PIHAK KEDUA harus
memenuhi dan dapat digunakan sebagai salah satu prasyarat teknis pengajuan Areal
IUPHHK-HTI oleh PIHAK PERTAMA.
PASAL 3
BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN TAHAP PEMBAYARAN
1. Total biaya pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini
adalah sebesar Rp_______,- (________Rupiah) (selanjutnya disebut “Biaya
Pekerjaan”). Biaya Pekerjaan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar
10% dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sebesar 2%, yang akan ditanggung oleh
masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

3. Surat Perjanjian KerjaNo.________________________ antaraPT _________________ dan PT ______________________ tentangPembuatan
Proposal Teknis Areal Calon IUPHHK-HTISeluas ±_____ Haatas namaPT _________________________
3
2. Rincian anggaran biaya penyusunan Dokumen Proposal Teknis PIHAK PERTAMA,
yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA merupakan lampiran yang tidak terpisahkan
dari Perjanjian ini.
3. Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan dalam 2
(dua) tahap, dengan pengaturan sebagai berikut:
Tahap I : Sebesar 50% (lima puluh persen) dari Biaya Pekerjaan atau
Rp_________,- (___________- Rupiah) dibayarkan selambat-
lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan penandatanganan
Perjanjian ini oleh PARA PIHAK.
Tahap II : Sebesar 50% (lima puluh persen) dari Biaya Pekerjaan atau
Rp_____,- (____________ Rupiah) dibayarkan selambat-lambatnya
14 (empat belas) hari kerja setelah Dokumen Proposal Teknis
diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
4. Untuk menghindari keragu-raguan, PARA PIHAK sepakat PPN 10% akan ditanggung
oleh PIHAK PERTAMA, dan PPh Pasal 23 akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
5. Selain dari ketentuan pajak yang telah diatur dalam Perjanjian ini, segala pajak yang
timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan ditanggung oleh masing-masing
PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh pembayaran Biaya Pekerjaan dilakukan melalui
transfer ke rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut:
Nama Bank : .....................................
Cabang : .....................................
Nomor Rekening : .....................................
Atas Nama : PT __________________
7. Selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, biaya-biaya lainnya yang mungkin
timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan ditanggung oleh masing-masing
PIHAK.
PASAL 4
JANGKA WAKTU PEKERJAAN
1. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Perjanjian ini
disepakati oleh PARA PIHAK selama 3 (tiga) bulan kalender terhitung sejak PIHAK
KEDUA menerima pembayaran Tahap I dari PIHAK PERTAMA (“Jangka Waktu
Pekerjaan”).
2. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan PIHAK KEDUA
menerima pembayaran Tahap I dan akan berlaku sampai dengan Dokumen Proposal
Teknis final telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA
(“Jangka Waktu Perjanjian”).

4. Surat Perjanjian KerjaNo.________________________ antaraPT _________________ dan PT ______________________ tentangPembuatan
Proposal Teknis Areal Calon IUPHHK-HTISeluas ±_____ Haatas namaPT _________________________
4
PASAL 5
PENAMBAHAN DAN/ATAU PENGURANGAN PEKERJAAN
1. Apabila dipandang perlu oleh PIHAK PERTAMA dan/atau sesuai dengan petunjuk
dari instansi yang berwenang, PIHAK PERTAMA dapat menetapkan adanya
penambahan dan/atau pengurangan Pekerjaan sebagai akibat perkembangan baru di
masa datang terbatas pada ruang lingkup Pekerjaan pada Pasal 1 Perjanjian ini, dengan
cara menyampaikan penambahan dan/atau pengurangan Pekerjaan tersebut secara
tertulis kepada PIHAK KEDUA.
2. Perhitungan biaya terhadap penambahan dan/atau pengurangan Pekerjaan
sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas, akan didasarkan pada harga satuan yang
disepakati bersama oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum tertulis yang merupakan
satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
PASAL 6
FORCE MAJEURE
1. Setiap kegagalan dan/atau keterlambatan baik dari PIHAK PERTAMA maupun
PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan
ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, tidak dapat dan tidak akan dianggap sebagai
pelanggaran, keterlambatan atau kegagalan terhadap ketentuan Perjanjian apabila
pelanggaran atau kegagalan tersebut disebabkan oleh Force Majeure (sebagaimana
didefinisikan di bawah).
2. Yang termasuk ke dalam Force Majeure berdasarkan Perjanjian ini adalah setiap
kejadian yang timbul di luar kekuasaan dari PIHAK yang terkena untuk mengatasinya
sehingga menyebabkan tertundanya atau terhambatnya atau terhalangnya PIHAK yang
mengalami keadaan Force Majeure untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya
berdasarkan Perjanjian ini yaitu termasuk namun terbatas kepada:
a. Bencana alam (seperti topan, gempa bumi, dan banjir) yang dinyatakan dalam
Berita Acara oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah setempat; atau
b. Tindakan Pemerintah di bidang moneter, dengan ketentuan Peraturan Pemerintah
yang menyertainya.
3. Dalam hal terjadinya Force Majeure, PIHAK yang terkena keadaan Force Majeure
wajib untuk menyampaikan laporan kepada PIHAK yang tidak terkena keadaan Force
Majeure mengenai terjadinya Force Majeure tersebut, selambat-lambatnya 5 (lima)
hari kerja sejak terjadinya Force Majeure tersebut. Apabila PIHAK yang terkena
keadaan Force Majeure lalai dalam melaporkan hal ini, maka PIHAK yang tidak
terkena keadaan Force Majeure dapat menganggap bahwa Force Majeure tersebut
tidak pernah terjadi dan PIHAK yang terkena keadaan Force Majeure harus segera
menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan Jangka Waktu Pekerjaan tanpa
memperhatikan waktu terjadinya Force Majeure tersebut.
4. Dalam hal Force Majeure berlangsung selama lebih dari 14 (empat belas) hari
kalender berturut-turut, maka PIHAK yang tidak terkena Force Majeure mempunyai
hak untuk dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan terlebih dahulu menyampaikannya
secara tertulis dan mengadakan pembebasan dan penyelesaian atas kewajiban PARA
PIHAK yang masih tertunggak sampai dengan tanggal diakhirinya Perjanjian ini.

5. Surat Perjanjian KerjaNo.________________________ antaraPT _________________ dan PT ______________________ tentangPembuatan
Proposal Teknis Areal Calon IUPHHK-HTISeluas ±_____ Haatas namaPT _________________________
5
PASAL 7
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini tunduk pada hukum yang berlaku di
Negara Republik Indonesia.
2. Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul atau terjadi perselisihan atau
sengketa atau perbedaan pendapat di antara PARA PIHAK sehubungan dengan
Perjanjian ini, maka perselisihan atau sengketa atau perbedaan pendapat tersebut akan
dilakukan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat di antara keduanya.
3. Apabila secara musyawarah mufakat sebagaimana diatur dalam ayat 2 di atas tidak
tercapai dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pertemuan
pertama diadakan, maka masing-masing PIHAK dapat mengajukan tuntutan yang
tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
PASAL 8
KERAHASIAAN
1. PIHAK KEDUA bersedia untuk menjaga kerahasiaan atas semua informasi dan/atau
dokumen-dokumen hasil kerja, dan tidak diperkenankan untuk memberikan informasi
dalam bentuk dan/atau cara apa pun kepada pihak-pihak lain selain instansi yang
berwenang dalam rangka proses pengesahan.
2. Seluruh data dan informasi selama proses berjalan dan hasilnya akan menjadi milik
PIHAK PERTAMA yang akan diserahkan oleh PIHAK KEDUA setelah Pekerjaan
selesai.
3. Jika terbukti tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 di atas
oleh PIHAK KEDUA, akan menimbulkan hak bagi PIHAK PERTAMA untuk
mengurangi dan/atau dibebaskan dari kewajiban membayar Biaya Pekerjaan
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian ini.
PASAL 9
DENDA KETERLAMBATAN
1. Apabila Jangka Waktu Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1
diperkirakan akan terlambat atau dilampaui, maka PIHAK KEDUA harus memberikan
laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA penyebab keterlambatan dimaksud dalam
jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sebelum Jangka Waktu Pekerjaan tersebut
berakhir.
2. Apabila PIHAK KEDUA terlambat menyerahkan hasil Pekerjaan sebagaimana diatur
dalam Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1 o/oo (satu
per seribu) per hari dari Biaya Pekerjaan, dengan maksimum denda sebesar 10%
(sepuluh persen) dari Biaya Pekerjaan yang akan diperhitungkan dengan pembayaran
yang dilakukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, dan terhadap
pengurangan tersebut tidak dapat dijadikan alasan oleh PIHAK KEDUA untuk
menambah waktu penyelesaian Pekerjaan.

6. Surat Perjanjian KerjaNo.________________________ antaraPT _________________ dan PT ______________________ tentangPembuatan
Proposal Teknis Areal Calon IUPHHK-HTISeluas ±_____ Haatas namaPT _________________________
6
3. Apabila denda keterlambatan telah mencapai maksimum maka, PIHAK PERTAMA
berhak untuk menunjuk pihak lain untuk menyelesaikan Pekerjaan dengan biaya yang
ditanggung oleh PIHAK KEDUA atau memiliki hak untuk mengakhiri Perjanjian ini.
Denda keterlambatan akan diperhitungkan dan dipotong pada tahap pembayaran
terakhir.
PASAL 10
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
1. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
a. menyerahkan fotokopi dokumen perizinan dan/atau data atau dokumen lain yang
diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan, dan dengan ini PIHAK
PERTAMA menyatakan bahwa segala dokumen yang diserahkan kepada PIHAK
KEDUA dalam rangka Perjanjian ini adalah sesuai dengan kenyataan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. menaati segala petunjuk-petunjuk serta penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh
PIHAK KEDUA sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
c. melakukan pembayaran Biaya Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
d. melaksanakan setiap dan seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini dengan itikad
baik.
2. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini PIHAK PERTAMA berhak untuk:
a. memperoleh laporan tertulis dari PIHAK KEDUA sehubungan dengan
pelaksanaan Pekerjaan dan menerima hasil akhir Pekerjaan berupa Dokumen
Proposal Teknis;
b. memperoleh keterangan dan/atau informasi dan/atau penjelasan dari PIHAK
KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Dokumen Proposal
Teknis dan/atau hal-hal lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian
ini;
c. membatalkan penyerahan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
Perjanjian ini dan mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis
sebelumnya apabila:
1) PIHAK KEDUA terbukti tidak dapat dan/atau tidak mampu dalam
melaksanakan Pekerjaan baik sebagian dan/atau keseluruhan sebagaimana
diatur dalam Perjanjian ini.
Jika terjadi hal tersebut pada Pasal 10 Ayat 2 (c) (1) ini, maka PIHAK PERTAMA
mengakui bahwa PIHAK KEDUA tetap berhak atas Biaya Pekerjaan yang telah
dibayarkan lebih dahulu.
d. memotong secara otomatis Biaya Pekerjaan sehubungan dengan denda
keterlambatan dari PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perjanjian
ini.
3. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
a. menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan Jangka Waktu Pekerjaan sebagaimana
diatur dalam Pasal 4 ayat 1 Perjanjian ini, dan tidak akan mengundurkan diri
dengan alasan apa pun juga;

7. Surat Perjanjian KerjaNo.________________________ antaraPT _________________ dan PT ______________________ tentangPembuatan
Proposal Teknis Areal Calon IUPHHK-HTISeluas ±_____ Haatas namaPT _________________________
7
b. menyimpan, menjaga, memelihara dan mengamankan segala dokumen/data yang
diberikan oleh PIHAK PERTAMA termasuk namun tidak terbatas terhadap data,
informasi baik tertulis maupun tidak tertulis, keterangan, buku-buku, dokumen-
dokumen, peta dan surat lainnya yang diperlukan sehubungan dengan penyusunan
Dokumen Proposal Teknis;
c. merahasiakan kepada pihak lainnya yang tidak berhak dan/atau tidak
berkepentingan terhadap segala sesuatu yang diketahui dan/atau diberitahukan oleh
PIHAK PERTAMA, kecuali untuk kepentingan presentasi dengan pihak-pihak
yang berhubungan langsung (pemerintah dan/atau instansi pemerintah yang
terkait) dengan penyusunan Dokumen Proposal Teknis dan Pekerjaan;
d. memperbaiki laporan tertulis terkait Dokumen Proposal Teknis apabila setelah
Dokumen Proposal Teknis dipresentasikan kepada pihak instansi pemerintah
terkait terdapat perbaikan-perbaikan;
e. menyerahkan hasil Pekerjaan berupa Dokumen Proposal Teknis masing-masing
sebanyak 3 (tiga) eksemplar kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik serta
telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh ketentuan peraturan yang
berlaku;
f. menyerahkan Dokumen Proposal Teknis untuk pihak pemerintah dan/atau instansi
terkait (apabila ada)) secara langsung;
g. menaati petunjuk-petunjuk serta penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh
PIHAK PERTAMA sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
menunjang pelaksanaan Pekerjaan;
h. memberikan penjelasan dan/atau perbaikan terkait dengan Pekerjaan dan/atau
Dokumen Proposal Teknis, apabila ternyata dikemudian hari di dalam Jangka
Waktu Pekerjaan masih ada hal-hal yang memerlukan penjelasan-penjelasan dari
PIHAK KEDUA maupun perbaikan-perbaikan hasil Pekerjaan dan/atau Dokumen
Proposal Teknis termasuk namun tidak terbatas untuk memberikan penjelasan
kepada pihak-pihak instansi pemerintah terkait) yang membutuhkan penjelasan
sehubungan dengan Pekerjaan dan/atau Dokumen Proposal Teknis tersebut;
i. melaksanakan perubahan dan/atau penambahan atau apa pun yang
diminta/disyaratkan oleh instansi yang berwenang (apabila ada) dalam rangka
pengurusan/proses penyelesaian Dokumen Proposal Teknis; dan
j. melaksanakan setiap dan seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini dengan itikad
baik.
4. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini PIHAK KEDUA berhak untuk:
a. memperoleh data dan/atau dokumen yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA
sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini; dan
b. memperoleh Biaya Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
PASAL 11
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
1. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini hanya dapat berakhir atau diakhiri karena
hal-hal sebagai berikut:
a. Berakhir secara otomatis dengan sendirinya apabila Jangka Waktu Perjanjian telah
berakhir; atau
b. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK yang tidak terkena Force Majeure

8. Surat Perjanjian KerjaNo.________________________ antaraPT _________________ dan PT ______________________ tentangPembuatan
Proposal Teknis Areal Calon IUPHHK-HTISeluas ±_____ Haatas namaPT _________________________
8
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat 4 Perjanjian ini; atau
c. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan ketentuan Pasal 10
ayat 2 huruf c Perjanjian ini; atau
d. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK PERTAMA tidak
dapat melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan pembayaran Biaya
Pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Perjanjian ini; atau
e. Diakhiri atas dasar kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
2. Dalam hal pengakhiran Perjanjian yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 11
ayat 1 huruf b atau c atau d atau e di atas, maka hal tersebut tidak serta merta
menghilangkan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang masih terutang kepada
PIHAK lainnya sebelum dilakukannya pengakhiran Perjanjian ini dan seluruh risiko
serta kewajiban selanjutnya dari PARA PIHAK yang timbul bukan berdasarkan
Perjanjian ini akan ditanggung oleh masing-masing PIHAK.
3. Untuk pengakhiran Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan
keberlakuan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
dalam hal diperlukannya keputusan hakim atau pengadilan sehubungan dengan
pengakhiran perjanjian.
PASAL 12
LAIN-LAIN
1. Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum diatur dalam Perjanjian ini, akan
ditetapkan bersama secara tertulis oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum yang
akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini tidak dapat diubah tanpa persetujuan tertulis PARA PIHAK. Setiap
perubahan terhadap ketentuan Perjanjian ini akan dibuat dan disepakati secara tertulis
oleh PARA PIHAK dalam suatu amandemen yang merupakan satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi batal, tidak
berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, baik seluruhnya atau sebagian
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan suatu
penetapan dan/atau keputusan pengadilan dan/atau lembaga arbitrase dan/atau instansi
yang berwenang, hal itu tidak akan mempengaruhi keabsahan atau berlakunya
ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini. PARA PIHAK akan dan berkewajiban,
dalam setiap kejadian semacam itu, membuat suatu dokumen tambahan sebagaimana
diperlukan untuk dapat memberlakukan dan/atau menggantikan ketentuan-ketentuan
yang menjadi batal, tidak sah atau tidak berlaku tersebut.
4. Semua lampiran, tambahan, perubahan, amandemen dan/atau adendum atas Perjanjian
ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
5. Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian di antara PARA PIHAK berkenaan
dengan materi yang diperjanjikan, serta menghapuskan dan membatalkan kesepakatan
dan/atau perjanjian apa pun baik secara lisan dan/atau tertulis yang dibuat sebelumnya
oleh PARA PIHAK berkenaan dengan materi yang diperjanjikan.

9. Surat Perjanjian KerjaNo.________________________ antaraPT _________________ dan PT ______________________ tentangPembuatan
Proposal Teknis Areal Calon IUPHHK-HTISeluas ±_____ Haatas namaPT _________________________
9
Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditanda-tangani pada tanggal, bulan dan tahun
sebagaimana disebutkan di awal Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi materai
yang cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
Menyepakati,
PIHAK PERTAMA
PT ________________
________________________________
Nama: ____________________
Jabatan: Direktur
PIHAK KEDUA
PT ______________
__________________________________
Nama: ______________________
Jabatan: Direktur