Perjanjian muat langsir draft clean

1. Halaman 1 dari 6
PERJANJIAN KERJA UNTUK PEKERJAAN MUAT DAN LANGSIR
KAYU HTI-PULP KE TONGKANG
ANTARA
PT. ____________ DENGAN PT. ______________
Nomor :
Perjanjian Kerja Untuk Pekerjaan Muat Dan Langsur Kayu HTI-PULP Ke Tongkang
(selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai “Perjanjian”) ini dibuat oleh dan antara:
1. N a m a :
J a b a t a n :
A l a m a t :
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. _______________, yang selanjutnya
disebut “PIHAK PERTAMA”;
2. N a m a :
J a b a t a n :
A l a m a t :
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. _____________, yang selanjutnya disebut
“PIHAK KEDUA”;
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut
sebagai “PARA PIHAK” dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai “PIHAK”.
PARA PIHAK telah sepakat mengadakan Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan sebagai berikut :
Pasal 1
KETENTUAN U M U M
1. PIHAK PERTAMA setuju untuk menyerahkan pekerjaan muat dan langsir kayu HTI–Pulp
milik PIHAK PERTAMA (untuk selanjutnya disebut sebagai “Pekerjaan”) kepada PIHAK
KEDUA.
2. PIHAK KEDUA bersedia untuk melaksanakan Pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK
PERTAMA tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK
PERTAMA.
Pasal 2
KEWAJIBAN PARA PIHAK
1. PIHAK PERTAMA berkewajiban:
a. Menetapkan lokasi kerja, volume Pekerjaan, cara kerja dan waktu penyelesaian Pekerjaan
kepada PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam Surat Perintah Kerja yang dibuat oleh
PIHAK PERTAMA.
b. Mengawasi dan memberi petunjuk atas pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh
PIHAK KEDUA.
c. Menentukan jam kerja atas Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
d. Melakukan pembayaran atas Harga Pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan
ketentuan Perjanjian ini.

2. Halaman 2 dari 6
2. PIHAK KEDUA berkewajiban :
a. Melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Surat Perintah Kerja yang diterbitkan oleh
PIHAK PERTAMA.
b. Segera melaksanakan Pekerjaan setelah diterbitkannya Surat Perintah Kerja oleh PIHAK
PERTAMA.
c. Mentaati seluruh ketentuan dan petunjuk yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.
d. Mengikuti jam kerja yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan
Pekerjaan.
e. Mengikuti lokasi kerja yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan
Pekerjaan.
f. Memuat 7000 (tujuh ribu) ton kayu HTI-Pulp dengan jangka waktu maksimal 3 (tiga)
hari.
g. Menyediakan alat-alat yang diperlukan dalam Pekerjaan.
h. Menyediakan alat yang terdiri dari alat baru berupa 5 (lima) unit Excavator SK200, 6
(enam) unit truk tronton dan 5 (lima) unit PC300 serta alat lama milik masyarakat berupa
Hyundai truck sebanyak 13 (tiga belas) unit.
i. Menyediakan modal kerja dan tenaga kerja yang diperlukan dalam rangka melaksanakan
Pekerjaan.
j. Mengurus dan bertanggung jawab atas semua hal yang timbul mengenai masalah-masalah
perburuhan sesuai dengan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
k. Menyediakan fasilitas kerja yang memadai, jaminan kesejahteraan yang layak dan
jaminan keselamatan kerja bagi karyawannya.
l. Menyerahkan daftar alat beserta nomor rangka dan nomor mesin yang akan dimasukkan
ke dalam areal Hutan Tanaman Industri milik PIHAK PERTAMA.
m. Menyerahkan bukti setor pajak kendaraan bermotor (PKB) atas alat-alat yang
dimasukkan pada setiap tahunnya.
Pasal 3
HARGA PEKERJAAN
1. PARA PIHAK sepakat bahwa harga atas Pekerjaan sebagaimana diatur di dalam ketentuan
Perjanjian ini adalah total sebesar US$ 2,75/ton (dua koma tujuh puluh lima Dollar Amerika
Serikat per ton), dengan rincian sebagai berikut:
a. Harga muat kayu HTI-Pulp ke truck : US$ ______/ton (___________);
b. Harga Trucking (Langsir) : US$ ____/ton (___________);
c. Harga Muat kayu HTI-Pulp
ke tongkang dan susun : US$ _________/ton (___________).
(selanjutnya disebut sebagai “Harga Pekerjaan”)
2. Apabila harga kayu di pasaran mengalami kenaikan atau penurunan pada kisaran Rp 1000,-
(seribu Rupiah), maka Harga Pekerjaan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 3 ayat
(1) di atas akan disesuaikan dengan batas toleransi kenaikan atau penurunan Harga Pekerjaan
sebesar ± 5% (kurang lebih lima persen) dari Harga Pekerjaan sebagaimana diatur di dalam
Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini.
3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang timbul atas Harga Pekerjaan sebagaimana diatur di
dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) di atas akan dipungut dan disetor oleh PIHAK PERTAMA

3. Halaman 3 dari 6
kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Negara
Republik Indonesia.
4. Harga Pekerjaan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) di atas adalah telah
termasuk dengan biaya-biaya lain yang timbul dan/atau mungkin timbul sebagai akibat dari
dilakukannya Pekerjaan, yaitu termasuk namun tidak terbatas kepada:
a. biaya solar;
b. biaya mobilisasi peralatan dan alat-alat; dan
c. biaya demobilisasi peralatan dan alat-alat.
Pasal 4
CARA PEMBAYARAN
1. Pembayaran atas Harga Pekerjaan akan dilakukan berdasarkan tonase berdasarkan
pengukuran oleh PARA PIHAK.
2. Hasil pengukuran dan penilaian tersebut akan dituangkan dalam suatu Berita Acara
Pemeriksaan Pekerjaan yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA yang bersifat final dan
mengikat.
3. Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam jangka
waktu selambat-lambatnya … (…) hari terhitung sejak tanggal Berita Acara Pemeriksaan
Pekerjaan diterbitkan melalui mekanisme transfer rekening bank sebagai berikut:
Nama Pemilik Rekening :
Nomor Rekening :
Nama Bank :
Cabang :
Pasal 5
KEADAAN KAHAR
1. Setiap kegagalan baik dari PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA dalam
melaksanakan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, tidak dianggap sebagai pelanggaran atau
kegagalan terhadap ketentuan Perjanjian apabila pelanggaran atau kegagalan tersebut
disebabkan oleh Keadaan Kahar.
2. Yang termasuk ke dalam Keadaan Kahar berdasarkan Perjanjian ini adalah setiap peristiwa
yang terjadi diluar kemampuan dari PIHAK yang terkena untuk mengatasinya sehingga
menyebabkan tertundanya atau terhambatnya atau terhalangnya PIHAK yang terkena untuk
melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara tepat pada waktunya berdasarkan Perjanjian
ini yaitu termasuk namun terbatas kepada perang (baik yang dinyatakan ataupun tidak
dinyatakan), krisis ekonomi secara nasional, gangguan perburuhan, pemogokan karyawan,
pemberontakan, kerusuhan, gempa bumi, taufan, banjir, cuaca buruk, ledakan, kebakaran,
petir, epidemi dan bencana alam.
3. PIHAK yang terkena Keadaan Kahar berkewajiban untuk melakukan pemberitahuan secara
tertulis mengenai sebab-sebabnya kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga
kali dua puluh empat) jam terhitung sejak terjadinya Keadaan Kahar, kemudian PARA
PIHAK akan berusaha dalam batas-batas kemampuannya untuk mengatasi sebab-sebab
tersebut dengan sebaik-baiknya.

4. Halaman 4 dari 6
4. Apabila dalam hal pelaksanaan Pekerjaan atau kewajiban tertunda atau terhambat atau
terhadang oleh Keadaan Kahar sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 5 ini, maka
Jangka Waktu Perjanjian yang terpengaruh terhadap kewajiban-kewajiban akan disesuaikan
kemudian berdasarkan suatu kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.
5. Apabila Keadan Kahar berlangsung terus menerus selama lebih dari 45 (empat puluh lima)
hari, maka PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama dapat mengakhiri Perjanjian ini
dengan terlebih dahulu mengadakan pembebasan dan perhitungan selesai (Acquit et de
charge).
Pasal 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ___________
sampai dengan tanggal _____________ (selanjutnya disebut “Jangka Waktu Perjanjian”).
Pasal 7
SANKSI DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN
1. Dalam hal keterlambatan Pekerjaan disebabkan karena kelalaian PIHAK KEDUA yang
bukan disebabkan oleh Keadaan Kahar sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini
sehingga target 7000 (tujuh ribu) ton tidak selesai dalam 3 (tiga) hari sebagaimana kewajiban
PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dengan ini akan dikenakan denda sebesar 3000
USD (tiga ribu Dollar Amerika Serikat) perharinya.
2. Dalam hal keterlambatan mencapai maksimum _____USD (------------------------------), maka
PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk mengakhiri Perjanjian dengan melakukan
pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pengakhiran
Perjanjian.
3. Pengakhiran Perjanjian yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan ketentuan Pasal
7 ayat (2) Perjanjian ini tidak serta merta menghapus kewajiban PIHAK KEDUA untuk
membayar denda keterlambatan yang telah ditimbulkannya kepada PIHAK PERTAMA.
4. Untuk tujuan pengakhiran Perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ini,, PARA PIHAK
dengan ini sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 1266 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) perihal diperlukannya persetujuan hakim
dalam hal pemutusan perjanjian.
Pasal 8
HUKUM YANG BERLAKU
Perjanjian ini tunduk dan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara
Republik Indonesia.

5. Halaman 5 dari 6
Pasal 9
PENYELESAIAN SENGKETA
1. PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh sengketa, perselisihan, pertentangan dan/atau
perbedaan pendapat yang timbul dan/atau akan mungkin timbul sehubungan dengan
Perjanjian ini dan/atau sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan terlebih dahulu
diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai dalam jangka waktu selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak sengketa, perselisihan, pertentangan dan/atau
perbedaan pendapat tersebut terjadi, maka PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk
menyelesaikan permasalahan tersebut dan memilih domisili hukum yang umum dan tidak
berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Kalimantan.
Pasal 10
PEMBERITAHUAN
1. Setiap pemberitahuan, penagihan (invoice), permintaan, tuntutan, pembayaran dan/atau
komunikasi lainnya yang diperlukan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis
dalam bahasa Indonesia dan dapat dikirimkan secara langsung, melalui faksimili, dan/atau
melalui surat tercatat khusus yang ditujukan ke alamat PARA PIHAK sebagai berikut :
Untuk PIHAK PERTAMA :
PT. _______
_____________
No. Telp. : ______
No. Fax. :
U.P. :
Untuk PIHAK KEDUA :
PT. ____________
(Alamat)
No. Telp :
No. Fax. :
Up. :
2. Setiap perubahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam 7
(tujuh) hari kerja berikutnya setelah perubahan tersebut dilakukan.
3. Setiap pemberitahuan berdasarkan pasal ini dianggap telah dilaksanakan:
a. Bila dikirim langsung pada saat tanggal pengiriman; atau
b. Bila dikirim melalui surat tercatat, pada hari ke-5 (lima) setelah tanda cap pos; atau
c. Bila dikirim melalui fax pada saat tanggal pengiriman.
Apabila tanggal yang dianggap sebagai tanggal penerimaan pemberitahuan jatuh pada hari
libur, maka pemberitahuan dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.

6. Halaman 6 dari 6
Pasal 11
LAIN-LAIN
1. Perjanjian ini bukanlah merupakan jaminan oleh PARA PIHAK untuk melakukan atau
mengambil suatu kredit di lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan non-bank.
2. Perjanjian ini merupakan keseluruhan Perjanjian di antara PARA PIHAK berkenaan dengan
materi yang diperjanjikan, serta menghapuskan dan membatalkan seluruh kesepakatan
dan/atau perjanjian apapun baik secara lisan dan/atau tulisan yang dibuat sebelum
ditandatanganinya Perjanjian ini oleh PARA PIHAK berkenaan dengan materi yang
diperjanjikan.
3. Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi batal, tidak berlaku,
tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, baik seluruhnya atau sebagian berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, hal itu tidak akan mempengaruhi keabsahan atau
keberlakuan dari ketentuan-ketenuan lain dari Perjanjian ini. PARA PIHAK akan, dalam
setiap kejadian semacam itu, membuat suatu dokumen tambahan sebagaimana diperlukan
untuk dapat memberlakukan ketentuan-ketentuan yang menjadi batal, tidak sah atau tidak
berlaku tersebut.
4. Tidak ada satu PIHAK pun yan dapat mengalihkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga
manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya. Dalam hal
pengalihan yang disetujui oleh PIHAK lainnya, Perjanjian ini akan beralih dan mengikat
pengganti haknya yang ditunjuk.
5. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan/atau setiap perubahan dan/atau
penambahan yang diajukan oleh PARA PIHAK terhadap Perjanjian ini akan diatur dan
ditetapkan kemudian atas persetujuan bersama dari PARA PIHAK yang berlaku sebagai
addendum dari Perjanjian ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
Perjanjian ini.
Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) di
atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
Ditandatangani di : ________
Pada tanggal :
PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,
PT. ____________________ PT. _____________
________________________ _________________________
Nama: Nama:
Jabatan: Direktur Jabatan: Direktur