2. Pengertian E-Government
E-Goverment adalah penggunaan teknologi informasi
oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan
pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain
yang berkenaan dengan pemerintahan.
Manfaat e-Government
Menurunkan biaya administrasi, waktu proses dan
meningkatkan akurasi data
Meningkatkan kemampuan respons terhadap berbagai
permintaan dan pertanyaan tentang pelayanan publik
baik dari sisi kecepatan maupun akurasi
3. Kekurangan e-Government :
Kultur berbagi belum ada
Pola pikir masih sederhana (gagap teknologi)
Terbatasnya jumlah server dan sedikitnya software berlisensi karena mahal
Sumber daya manusia yang handal di bidang TI kurang
Belum terintegrasinya database dan sistem aplikasi secara menyeluruh
Kelebihan e-Government:
Dapat membentuk hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk menghadapi
perubahan dan persaingan perdagangan internasional.
Dapat membentuk jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang
berkualitas, cepat, dan terjangkau oleh masyarakat luas.
Dapat membentuk mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga
negara serta menyediakan fasilitas dialog publik.
4. STUDI KASUSU E-KTP
Sebagai salah salah satu contoh dari e-Government yaitu e-KTP. Saat ini pemerintah
sedang gencar-gencarnya mencangkan program e-KTP atau KTP elektronik sebagai
pengganti KTP (kartu tanda penduduk) yang telah ada. Namun apa pengertian dari e-
KTP itu sendiri? e-KTP adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem
keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi
dengan berbasis pada database kependudukan nasional.
Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk
Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan
berlaku seumur hidup.Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar
dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen
identitas lainnya (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk) Penggunaan
sidik jari e-KTP lebih canggih dari yang selama ini telah diterapkan untuk SIM
(Surat Izin Mengemudi). Sidik jari tidak sekedar dicetak dalam bentuk gambar
(format jpeg) seperti di SIM, tetapi juga dapat dikenali melalui chip yang terpasang
di kartu. Data yang disimpan di kartu tersebut telah dienkripsi dengan algoritma
kriptografi tertentu. Proses pengambilan sidik jari dari penduduk sampai dapat
dikenali dari chip kartu.
5.
6. Syarat pengurusan KTP
> Berusia 17 tahun
> Menunjukkan surat pengantar
> Mengisi formulir (bagi penduduk yang belum pernah mengisi/belum ada data
di sistem informasi administrasi kependudukan).
> Foto copy Kartu Keluarga (KK)
Manfaat e-KTP:
e-ktp yaitu dengan ke unikannya maka diharapkan tidak ada lagi identitas ganda
serta ktp palsu atau istilah klasiknya tembakan. Dan nantinya e-ktp ini dapat
digunakan sebagai pengganti kartu pemilih pada pemungutan suara. Pertanyaan
klasik lain yang muncul adalah masalah biaya pembuatan. Sampai saat ini dari
beberapa sumber menyebutkan bahwa pembuatan e-ktp itu gratis tanpa dipungut
biaya sepeserpun.
7. Proses pembuatan E-KTP:
1. Penduduk datang ketempat pelayanan membawa surat panggilan.
2. Pemohon mengambil no antrean.
3. Pemohon menunggu pemanggilan nomor antrean.
4. Pemohon menuju keloket yang telah ditentukan.
5. Petugas melakukan verifikasi data penduduk dengan database.
6. Petugas mengambil foto pemohon secara langsung.
7. Pemohon membubuhkan tandatangan pada alat perekam tandatangan.
8. Selanjutnya dilakukan perekaman sidik jari dan scan retina mata.
9. Petugas membubuhkan tandatangan dan stempel pada surat panggilan yang
sekaligus sebagai bukti bahwa penduduk telah melakukan perekaman foto,tanda
tangan dan sidik jari.
10. Pemohon dipersilahkan pulang untuk menunggu hasil.
8. Kelebihan implementasi kebijakan e-KTP di
Indonesia
.Disisi lain, kebijakan e-KTP ini memiliki kelebihan dalam implementasinya, yaitu
tentu kebijakan ini dibuat agar berguna bagi masyarakat Indonesia untuk mencegah dan
menutup peluang adanya KTP ganda dan KTP palsu sehingga memberikan rasa aman
dan kepastian hukum bagi masyarakat, untuk mendukung terwujudnya database
kependudukan yang akurat, khususnya yang berkaitan dengan data penduduk wajib
KTP yang identik dengan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4), sehingga
DPT Pemilu yang selama ini sering bermasalah tidak akan terjadi lagi, sehingga semua
WNI yang berhak memilih terjamin hak pilihnya, dapat mendukung peningkatan
keamanan negara sebagai dampak positif dari tertutupnya peluang KTP ganda dan KTP
palsu, dimana selama ini para pelaku kriminal termasuk teroris selalu menggunakan
KTP ganda dan KTP palsu.
9. Kekurangan e-KTP:
Disetiap implementasi sebuah kebijakan pasti memiliki kekurangan serta
kelebihan, kebijakan e-KTP ini pun memiliki hal tersebut. Banyak hal yang
perlu dibenahani dalam kebijakan e-KTP ini, khusunya soal sosialisasi yang
masih belum terjangkau luas ke daerah-daerah pelosok. Ini merupkan sebuah
tugas yang harus dijalankan pemerintah jika penerapan e-KTP ini berjalan secara
efektif sesuai target yang telah dibuat menurut UU RI No.23 Tahun 2006 dan
PERPRES RI No. 26 Tahun 2009 untuk akhir tahun 2011 lalu.
Adapun kekurangan e-KTP yaitu: infrastruktur kurang memadai, wajib
mengirimkan data yang sangat pribadi