2. Abdullah Salim
 Maslakhatun Nisakdiyah
 Lintang Pertiwi
 Risvia Pakan
 Rahmawati Pratama


3. 
Undang-undang Informasi dan Transaksi
Elektronik adalah Aturan yang berlaku
untuk setiap orang yang melakukan
penyimpangan yang menjurus pada
pelanggaran Teknologi dan Komunikasi
serta nama baik perorangan atau
institusi.

4. RUU PTI
( RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi)
+
RUU IETE
( RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik
RUU-IKTE
(RUU Informasi, Komunikasi dan Transaksi Elektronik
RUU-ITE
( RUU Informasi Dan Transaksi Elektronik)

5. 
Secara umum, materi Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE)
dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu
pengaturan mengenai informasi dan
transaksi elektronik dan pengaturan
mengenai perbuatan yang dilarang.

6. 

Hal ini bertujuan untuk mengakomodir kebutuhan
para pelaku bisnis di internet dan masyarakat
umumnya guna mendapatkan kepastian hukum
dalam melakukan transaksi elektronik.
Beberapa materi yang diatur, antara lain: 1.
pengakuan informasi/dokumen elektronik sebagai
alat bukti hukum yang sah (Pasal 5 & Pasal 6 UU ITE);
2. tanda tangan elektronik (Pasal 11 & Pasal 12 UU
ITE); 3. penyelenggaraan sertifikasi elektronik
(certification authority, Pasal 13 & Pasal 14 UU ITE);
dan 4. penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 15 &
Pasal 16 UU ITE);

7. a.
b.
c.
Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan sbb :
• Melanggar kesusilaan.
• Perjudian.
• Penghinaan dan atau pencemaran nama baik.
• Pemerasan dan atau pengancaman.
Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang
mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi
Elektronik.
Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan
rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau
kelompok
masyarakat
tertentu
berdasarkan
atas
suku, agama, ras,dan antar golongan

8. 
Kemampuan Internet dalam memfasilitasi transaksi antar
pihak menurut Wigrantoro Roes Setiyadi, 2003 :
1. Masalah keberadaan para pihak (reality)
2. Kebenaran eksistensi dan atribut (accuracy)
3. Penolakan atau pengingkaran atas suatu
transaksi (non-repudiation)
4. Keutuhan informasi (integrity of information)
5. Pengakuan saat pengiriman dan penerimaan
6. Privasi
7. Yurisdiksi

9. 
Ketentuan mengenai Informasi Elektronik & Dokumen
Elektronik tidak berlaku untuk :
• Surat yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk
tertulis, diantaranya yaitu surat berharga, surat yang
berharga, dan surat yang digunakan dalam proses
penegakan hukum acara perdata, pidana, dan
administrasi negara.
• Surat beserta dokumennya yang menurut UU harus dibuat
dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh
pejabat pembuat akta
Komputer Forensik
2010
9

10. 1.
2.
3.
Pembajakan
Pencemaran nama baik
Video yang melecehkan
Sara

11. Merupakan juga suatu
pelanggaran ITE karena
Kegiatan ini sama dengan
merampas barang atau hak
orang lain.

12. Seperti yang kita ketahui, kasus Prita Mulyasari merupakan kasus
pelanggaran terhadap UU ITE yang mengemparkan Indonesia. Prita
Mulyasari adalah seorang ibu rumah tangga, mantan pasien Rumah Sakit
Omni Internasional Alam Sutra Tangerang. Saat dirawat di Rumah Sakit
tersebut Prita tidak mendapat kesembuhan namun penyakitnya malah
bertambah parah. Pihak rumah sakit tidak memberikan keterangan yang
pasti mengenai penyakit Prita, serta pihak Rumah Sakitpun tidak
memberikan rekam medis yang diperlukan oleh Prita. Kemudian Prita
Mulyasari mengeluhkan pelayanan rumah sakit tersebut melalui surat
elektronik yang kemudian menyebar ke berbagai mailing list di dunia
maya. Akibatnya, pihak Rumah Sakit Omni Internasional marah, dan
merasa dicemarkan.

13. Video Supporter Malaysia
yang melecehkan Indonesia