Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Tugas PPKn - Hukum Peradilan Agama
Similar to Tugas PPKn - Hukum Peradilan Agama (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Tugas PPKn - Hukum Peradilan Agama
- 1. Hukum Peradilan Agama By: Hannisa Yanuar Utama X-MIA 3 Tugas Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn)
- 2. Peradilan agama adalah peradilan yang khusus mengadili perkara- perkara perdata dimana parapihaknya beragama Islam (Muslim). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA), peradilan agama adalah peradilan bagi orang- orang yang beragama Islam. Pengertian
- 3. • Secara Etimologi, kata “Peradilan” mempunyai beberapa arti: - Menyelesaikan - Melaksanakan - Memutuskan hukum • Sedangkan secara Terminologi adalah : Memutuskan persengketaan dengankeputusan yang mempunyai kekuatan mengikat yang berasal dari pemerintahuntuk menyelesaikan perselisihan di antara manusia yang dengan peradilan itudapat melenyapkan gugatan dengan cara menerapkan hukum syariat yangberkaitan dengan al Qur’an dan as Sunnah. • Menurut Prof. Mahali, devinisi peradilan adalah Suatu proses yang berakhirdengan memberikan keadilan dalam proses, dan proses ini diatur dalam suatuhukum acara.
- 4. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat Pertama. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara: a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadaqah; dan i. Ekonomi Syari'ah. Tugas dan Wewenang
- 5. Selain kewenangan tersebut, pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa “Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”. Penjelasan lengkap pasal 52A ini berbunyi: “Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.Di samping itu, dalam penjelasan UU nomor 3 tahun 2006 diberikan pula kewenangan kepada PA untuk Pengangkatan Anak menurut ketentuan hukum Islam.
- 6. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera / Sekretaris, dan seluruh jajarannya
- 7. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta llain sebagainya
- 8. Peradilan -> Peradilan adalah sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman, atau peradilan adalah PROSES mengadili, mulai dari diterima berkas dari kejaksaan sampai hakim memvonis Pengadilan -> Pengadilan adalah institusi yang berwenang untuk melaksanakan dan menjalankan kekuasaan kehakiman tersebut, atau TEMPAT/WAKTU/PIHAK yang mengadili Perbedaan antara Peradilan dan Pengadilan
- 9. • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo • Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 • Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, pasal 52A Undang-Undang