1. PENANGKAPAN DAN PENAHANAN
Penangkapan (arrest) adalah pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka
apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan (Pasal 1 butir 20
KUHAP)
Penahanan (detention) adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat
tertentu oleh penyidik atau penuntut umum maupun hakim (Pasal 1 butir 21
KUHAP)
Jadi penangkapan dan penahanan merupakan tindakan yang membatasi dan
mengambil kebebasan bergerak seseorang. Kebebasan atau kemerdekaan di sini
dapat diartikan di mana ia dapat pergi kemana saja sesuai dengan kehendak dan
merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling didambakan setiap insan.
Oleh karena itu dalam menggunakan wewenang penangkapan dan penahanan ini
pejabat tersebut harus bersikap hati hati dan penuh tanggung jawab, baik dari segi
yuridis maupun moral.
Menurut van Bemmelen
Penahanan adalah sebagai suatu pedang yang memenggal kedua belah pihak,
karena tindakan yang bengis ini dapat dikenakan kepada orang orang yang belum
menerima keputusan dari hakim, jadi mungkin juga kepada orang orang yang
tidak bersalah. SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 1

2. Penangkapan dan Penahanan mempunyai fungsi Prevensi General, akan tetapi ia
tidak menutup kemungkinan terkena pula pada orang orang yang sama sekali
tidak bersalah. Kedua alat pemaksa ini harus dilandasi dengan “presumption of
innocence”.
PENANGKAPAN :
Pejabat siapa yang berhak melakukan penangkapan ? (Pasal 16 KUHAP)
1.Penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan, untuk
kepentingan penyelidikan.
2.Penyidik atau Penyidik Pembantu berwenang melakukan penangkapan untuk
kepentingan penyidikan.
Syarat untuk melakukan penangkapan, yaitu :
Penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak
pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Yang dimaksud Bukti
Permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak
pidana dan bahwa tersangka sebagai pelakunya (Pasal 17 KUHAP dan
Penjelasan).
Adanya Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara, yang mencantumkan
identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang
dipersangkakan, serta tempat ia diperiksa. Tembusan surat perintah penangkapan
SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 2
harus diberikan kepada keluarga segera setelah penangkapan.

3. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan tak perlu memakai surat perintah
(Pasal 18 KUHAP).
Penangkapan paling lama 1 (satu) hari dan terhadap tersangka pelaku
pelanggaran tidak dapat dikenakan penangkapan, kecuali dalam hal ia telah
dipanggil secara sah dua kali berturut turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa
alasan yang sah (Pasal 19 KUHAP).
PENAHANAN :
Siapa yang berhak melakukan penahanan ?
1.Penyidik atau Penyidik Pembantu atas perintah Penyidik untuk kepentingan
penyidikan,
2.Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan,
3.Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan (Pasal 20 KUHAP).
Catatan : dalam HIR tidak mengatur pembatasan untuk penahanan.
Kapan / syarat-syarat untuk melakukan penahanan ?
Menurut Mr.W.A.F.FL Winckel dalam hal ini membagi dua bagian yaitu :
1.Gronden van rechtsmatigheid (berdasarkan ketentuan hukum),
2.Gronden van noodzakelijkeheid (pertimbangan keadaan atau kepentingan).
SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 3

4. Menurut Prof.Moeljatno,SH
Syarat penahanan terdapat 2 syarat yaitu :
1. Syarat Objektif ,
2. Syarat Subjektif
Syarat Objektif karena syarat ini menyangkut tentang dapat diuji atau tidaknya
oleh orang lain, dalam hal ini oleh hakim pada waktu mengadili atau
memperpanjang lamanya penahanan atau permintaan jaksa, atau pada waktu ia
menerima pengaduan dari tersangka/terdakwa. Sedangkan Syarat Subjektif
karena hanya tergantung kepada orang yang memerintahkan penahanan.
Berkaitan dengan syarat syarat penahanan dapat dikomparasikan dengan Pasal 21
ayat (1) dan (4) KUHAP) sebagai berikut :
Syarat Objektif :
1. Terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih,
2. Tindak pidana ditentukan secara limitatif dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b
KUHAP, meskipun ancaman kurang dari 5 tahun. Dapat dikatakan bahwa
syarat objektif terdapat dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP.
SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 4

5. tindak pidana dalam Pasal 282 ayat (3) (pornografi sebagai pencaharian),
Pasal 296 (mucikari), Pasal 335 ayat (1) (pencemaran nama baik), Pasal 351
ayat (1) (penganiayaan), Pasal 353 ayat (1) (penganiayaan dengan rencana
lebih dahulu), Pasal 372 (penggelapan), Pasal 378 (penipuan), Pasal 379 a
(penipuan sebagai pencaharian), Pasal 453 (pelayaran), Pasal 454
(pelayaran), Pasal 455 (desersi biasa pelayaran), Pasal 459
(insubordinasi/menyerang nakhoda), Pasal 480 (penadahan) dan Pasal 506
KUHP (pelanggaran perbuatan cabul sebagai pencaharian), Pasal 25 dan
Pasal 26 Rechtenordonnantie (diganti oleh UU No.10 Thn 1995 tentang
Kepabeanan dan UU No.11 Thn 1995 tentang Cukai), Pasal 1, Pasal 2 dan
Pasal 4 UU No.8 Drt. Thn 1955 dicabut oleh UU No.9 Thn 1992 tentang
Keimigrasian), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan
Pasal 48 UU No.9 Thn 1976 tentang Narkotika (diganti oleh UU No.35 Thn
2009 tentang Narkotika).
SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 5

6. Syarat Subjektif :
1.Perintah penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan penyidikan,
penuntutan, dan untuk kepentingan pemeriksaan persidangan,
2.Untuk mencegah tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak
pidana berdasarkan bukti yang cukup,
3.Untuk mencegah tersangka atau terdakwa akan melarikan diri,
4.Untuk mencegah tersangka atau terdakwa akan merusak atau menghilangkan
barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
Jenis jenis Penahanan dapat berupa : (Pasal 22 KUHAP)
1.penahanan rumah tahanan negara (RUTAN)
2.penahanan rumah;
3.penahanan kota.
Rumah Tahanan Negera dibentuk setiap ibukota, kabupaten atau kotamadya oleh
menteri Hukum dan HAM (Pasal 38 PP No.27 Thn 1983 jo. PP No.58 Thn 2010).
Tahanan Rumah dan Tahanan Kota berada ditempat tinggal tersangka/terdakwa
dengan kewajiban lapor dan pengawasan.
SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 6

7. Perhitungan lama Jenis Penahanan sebagai berikut :
1.Untuk tahanan RUTAN dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Hal
ini pengurangan penahanan ini bersifat imperatif.
2.Untuk tahanan KOTA pengurangan tersebut 1/5 (seperlima) dari jumlah lamanya
waktu penahanan,
3.Untuk tahanan RUMAH pengurangan tersebut 1/3 (sepertiga) dari jumlah
lamanya waktu penahanan.
Catatan : Dalam Pasal 23 KUHAP dimana penyidik, penuntut umum atau hakim
berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu ke penahanan lainnya.
Oleh karena itu penyidik, penuntut umum, atau hakim harus menghitung secara
seksama.
Jangka Waktu Penahanan, sebagai berikut : (Pasal 24 s.d Pasal 28 KUHAP)
1. Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik hanya berlaku paling lama 20
(dua puluh) hari dan apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang
belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk
paling lama 40 (empat puluh) hari. Setelah waktu 60 (enam puluh) hari tersebut,
penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.
SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 7

8. 2. Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum hanya berlaku
paling lama 20 (dua puluh) hari, apabila diperlukan guna kepentingan
pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan
negeri yang berwenang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari. Ketentuan
tersebut tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan
sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan
sudah terpenuhi. Dan setelah waktu 50 (lima puluh) hari tersebut, penuntut
umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.
3. Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara guna kepentingan
pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan paling
lama 30 (tiga puluh) hari. Jangka waktu tersebut apabila diperlukan guna
kepentingan pemeriksaan belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua
pengadilan negeri yang bersangkutan paling lama 60 (enam puluh) hari.
Ketentuan tersebut tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa
dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan
pemeriksaan sudah terpenuhi, Dan setelah waktu 90 (sembilan puluh) hari
walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan
dari tahanan demi hukum.
SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 8

9. 4. Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara, guna kepentingan
pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan paling
lama 30 (tiga puluh) hari. Jangka waktu tersebut, apabila diperlukan guna
kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua
pengadilan tinggi yang bersangkutan paling lama 60 (enam puluh) hari.
Ketentuan tersebut tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari
tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan
pemeriksaan sudah terpenuhi. Dan setelah waktu 90 (sembilan puluh) hari
walaupun perkara tersebut belum diputus terdakwa harus sudah dikeluarkan dari
tahanan demi hukum.
5. Hakim MA yang mengadili perkara, guna kepentingan pemeriksaan kasasi
berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 50 (lima
puluh) hari. Jangka waktu tersebut apabila diperlukan guna kepentingan
pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua MA untuk
paling lama 60 (enam puluh) hari. Ketentuan tersebut tidak menutup
kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu
penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Dan setelah
waktu 110 (seratus sepuluh) hari walaupun perkara tersebut belum diputus,
terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 9

10. Dikecualikan dari jangka waktu penahanan tersebut (Pasal 24 s.d Pasal 28
KUHAP), guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau
terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat
dihindarkan karena : (Pasal 29 KUHAP)
a.tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang
dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau
b.perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun
atau lebih.
SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 10

11. Perpanjangan tersebut diberikan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dalam
hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling
lama 30 (tiga puluh) hari. Perpanjangan penahanan tersebut atas dasar permintaan
dan laporan pemeriksaan dalam tingkat :
a. penyidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri;
b. pemeriksaan di pengadilan negari diberikan oleh ketua pengadilan tinggi;
c. pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agung;
d. pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.
Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat tersebut
dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab. Ketentuan tersebut
tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka atau terdakwa dari
tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan
pemeriksaan sudah dipenuhi. Dan setelah waktu 60 (enam puluh) hari, walaupun
perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, tersangka atau
terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Terhadap
perpanjangan penahanan tersebut tersangka atau terdakwa dapat mengajukan
keberatan dalam tingkat :
a.penyidikan dan penuntutan kepada ketua pengadilan tinggi;
b.pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding kepada Ketua
SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 11
Mahkamah Agung.

12. PENANGGUHAN PENAHANAN (SCHORSING)
Yang berhak menentukan apakah suatu penahanan perlu ditangguhkan atau tidak
adalah penyidik, atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan
masing-masing (Pasal 31 KUHAP sedangkan dalam HIR pejabat yang berwenang
penangguhan penahanan adalah hakim).
Penangguhan penahanan dapat diberikan dengan atau tanpa jaminan uang atau
jaminan orang, berdasarkan syarat syarat yang ditentukan . Yang dimaksud
dengan syarat syarat yang ditentukan adalah wajib lapor, tidak ke luar rumah,
atau kota. Karena jabatan, penyidik, penuntut umum atau hakim sewaktu waktu
dapat mencabut penangguhan penahanan apabila tersangka / terdakwa melanggar
syarat syarat yang ditentukan.
Masa penangguhan penahanan itu tidak termasuk masa status tahanan. Ini berarti
bahwa selama tersangka atau terdakwa berada di luar tahanan, tidak dapat
diperhitungkan sebagai masa tahanan sehingga tidak dapat dipotongkan dengan
pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Apabila tersangka atau terdakwa telah diberi
penangguhan penahanan tersebut tidak memenuhi syarat syarat yang ditentukan
maka penangguhan penahanannya dapat dicabut (Pasal 31 ayat (2) KUHAP).
SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 12