Dokumen tersebut membahas tentang sistem peradilan di Indonesia yang terdiri dari 3 tingkatan yaitu pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri), pengadilan tingkat kedua (pengadilan tinggi), dan kasasi oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi. Dokumen tersebut juga menjelaskan peran dan fungsi masing-masing tingkatan pengadilan.

2. DISUSUN OLEH :
1. DIMAS PRABOWO
2. MUHAMMAD AZZID
3. MUHAMMAD RAIHAN
4. MUHAMMAD SULTHAN NASHIR
5. ZAHWA AIDHIL

3. 1. Pengadilan Tingkat Pertama
(Pengadilan Negeri)
2. Pengadilan Tingkat Kedua
3. Kasasi oleh Mahkamah Agung

4. Pengadilan tingkat pertama dibentuk berdasarkan keputusan
presiden. Pengadilan tingkat pertama mempunyai kekuasaan hukum
yang meliputi satu wilayah kabupaten/kota. Fungsi pengadilan
tingkat pertama adalah memeriksa tentang sah atau tidaknya
penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka atau
kuasanya kepada ketua pengadilan dengan menyebutkan alasan-
alasannya. Wewenang pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa
dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
undang-undang.
Khususnya tentang dua hal :
1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian
penyidikan, atau penghentian tuntutan.
2. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya
dihentikan pada tingkat penyidikan atau tuntutan.

5. Pengadilan tingkat kedua disebut juga pengadilan tinggi yang
dibentuk dengan undang-undang. Daerah hukum pengadilan tinggi
pada dasarnya meliputi satu provinsi.
Fungsi pengadilan tingkat kedua :
1. Menjadi pimpinan bagi pengadilan-pengadilan negeri di dalam
daerah hukumnya.
2. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam
daerah hukumnya.
3. menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan saksama dan
wajar.
4. pengadilan tinggi dapat memberi teguran dan petunjuk yang
perlu kepada pengadilan negeri dalam daerah hukumnya
Kewewenangan pengadilan tingkat kedua :
1. Mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam
daerah hukumnya yang dimintakan banding
2. Berwenang untuk memerintahkan pengiriman berkas-berkas
perkara dan surat-surat untuk diteliti dan memberi penilaian
tentang kecakapan dan kerajinan hakim

6. Mahkamah Agung berkedudukan sebagai puncak semua peradilan
dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan
dan memberi pimpinan kepada pengadilan-pengadilan yang
bersangkutan.
Mahkamah Agung diatur oleh Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun
2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang RI Nomor 3
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor
14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
Mahkamah Agung ini memiliki fungsi yang cukup banyak yaitu
peradilan, pengawasan, mengatur, nasehat, dan administratif.
Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, MA merupakan pengadilan
kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan
hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali agar semua
hukum dan UU diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil,
tepat dan benar.

7. Dalam hal kasasi, yang menjadi wewenang Mahkamah Agung adalah
membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan hakim pengadilan
tinggi karena putusan itu salah atau tidak sesuai dengan undang-
undang.
Hal tersebut dapat terjadi karena alasan berikut. :
1. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh
perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan
batalnya perbuatan yang bersangkutan.
2. Melampaui batas wewenang.
3. Salah menerapkan atau karena melanggar ketentuan hukum yang
berlaku.
Disamping itu, Mahkamah Agung juga berwenang memeriksa dan
memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir. Mahkamah Agung
juga membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan
lingkungan peradilan tata usaha negara.