Dokumen ini membahas tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Terdiri dari delapan bagian yang membahas tentang negara hukum, kekuasaan kehakiman, lingkungan peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Dokumen ini juga menjelaskan perubahan dasar hukum dan tugas serta wewenang masing-masing lembaga peradilan.

1. DASAR PENGENALAN
KEKUASAAN KEHAKIMAN
Oleh:
Rafi Muhammad Ave
Universitas Andalas
rafimuhammadave@mahkamahagung.go.id
Rafi Muhammad Ave - Mahkamah Agung RI 1

2. Daftar Isi
1. Negara Hukum
2. Kekuasaan Kehakiman
3. Lingkungan Badan Peradilan
4. Lingkungan Peradilan Umum
5. Lingkungan Peradilan Agama
6. Lingkungan Peradilan Militer
7. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
8. Mahkamah Konstitusi
Rafi Muhammad Ave - Mahkamah Agung RI 2

3. A. Negara Hukum
Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, mengandung
pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat
dan bernegara adalah didasarkan atas hukum.
Rafi Muhammad Ave - Mahkamah Agung RI 3

4. B. Kekuasaan Kehakiman
Perubahan pengaturan UU kekuasaan kehakiman:
1. UU No. 14 Tahun 1970
2. Tahun 1999, diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 tentang
Kekuasaan Kehakiman
3. Tahun 2004, dicabut dan diganti dengan UU No. 4 tahun 2004
4. Tahun 2009, diubah dengan UU No.48 Tahun 2009 yang disebut
sebagai UUKK
Rafi Muhammad Ave - Mahkamah Agung RI 4

5. B. Lanjutan…(1)
Pengertian Kekuasaan Kehakiman
1. Pasal 24 UUD 1945
“menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan”
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha usaha
negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi
Rafi Muhammad Ave - Mahkamah Agung RI 5

6. B. Lanjutan…(2)
Pengertian Kekuasaan Kehakiman
2. Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik
Indonesia.”
Rafi Muhammad Ave - Mahkamah Agung RI 6

7. C. Lingkungan Badan Peradilan
Badan-badan peradilan yang dimaksud terdiri dari 4 (empat) lingkungan
badan peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang
mengadili dan meliputi:
1. Badan peradilan tingkt pertama
2. Tingkat kedua (tingkat banding), dan
3. Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat akhir atau disebut
tingkat kasasi
Rafi Muhammad Ave - Mahkamah Agung RI 7

8. D. Lingkungan Peradilan Umum
Dasar hukum keberadaan peradilan umum adalah UU No. 2 Tahun 1986
yang kemudian diubah oleh UU No.8 Tahun 2004 dan diubah Kembali
menjadi UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.
Pasal 2 UU No. 49 Tahun 2009
“Peradilan adalah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari
keadilan pada umumnya”
Rafi Muhammad Ave - Mahkamah Agung RI 8

9. D. Lanjutan…(1)
1. Pengadilan Negeri
Menurut Pasal 4 ayat (1) UU Peradilan Umum, Pengadilan Negeri
berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukum yang
meliputi wilayah kabupaten atau kota.
(Pasal 10 UU No. 2 Tahun 1986 yang terakhir diubah menjadi UU No. 49
Tahun 2009 tentang Peradilan Umum)
“Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama yang dibentuk
dengan keputusan Presiden. Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari
pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan juru sita.”
Rafi Muhammad Ave - Mahkamah Agung RI 9

10. D. Lanjutan…(2)
2. Pengadilan Tinggi
Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan tingkat banding yang dibentuk
dengan UU. Pengadilan Tinggi berkedudukan di Ibukota Provinsi, yang
daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.
(Pasal 4 ayat (2)) “Susunan Pengadilan Tinggi terdiri dari pimpinan, hakim
anggota, panitera, dan wsekretaris.”
Rafi Muhammad Ave - Mahkamah Agung RI 10

11. D. Lanjutan…(3)
3. Mahkamah Agung
Pasal 11 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009
Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung
merupakan Pengadilan Negara yang tertinggi dari semua lingkungan
peradilan yang ada di Indonesia, atau merupakan puncak dari semua
peradilan di bawahnya.
Mahkamah Agung berkedudukan di Ibukota Negara RI (Pasal 3 UUMA),
Susunan Mahkamah Agung terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota,
Panitera, dan seorang sekretaris.
Rafi Muhammad Ave - Mahkamah Agung RI 11

12. D. Lanjutan…(4)
Mahkamah Agung
Tugas dan wewenang Mahkamah Agung terdiri atas:
a. Memeriksan dan memutus perkara (Pasal 28);
b. Menguji secara material terhadap peraturan perundangan-undangan
di bahwa UU (Pasal 31 ayat 1)
c. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan
peradilan di semua lingkungan peradilan. (Pasal 32)
d. Memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam
permohonan grasi dan rehabilitasi (Pasal 35)
Rafi Muhammad Ave - Mahkamah Agung RI 12

13. D. Lanjutan…(5)
Mahkamah Agung
Tugas dan wewenang Mahkamah Agung terdiri atas:
e. Memberikan pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun
tidak kepada Lembaga Tinggi Negara (Pasal 37);
f. Memutus permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan tingkat
banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan (Pasal
29)
g. Memutus dalam tingkat pertama dan terakhir semua sengketa yang
timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal
perang RI (Pasal 33 ayat (2))
Rafi Muhammad Ave - Mahkamah Agung RI 13

14. E. Lingkungan Peradilan Agama
Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman
bagi rakyat pencari keadilan yang beragam islam mengenai perkara
perdata tertentu yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 yang diubah UU
No. 3 Tahun 2006 dan kemudian diubah UU No. 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama (UUPAG).
Rafi Muhammad Ave - Mahkamah Agung RI 14

15. E. Lanjutan…(1)
Tugas dan Kewenangan Peradilan Agama:
Memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara antara
orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat,
hibah, wakaf, zakat, infaq, yang dilakukan berdasarkan hukum islam, serta
shodaqoh dan ekonomi syariah (Pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009).
Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dapat memberikan
keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang Hukum Islam kepada
instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta serta
kewenangan lain menurut UU (Pasal 52)
Rafi Muhammad Ave - Mahkamah Agung RI 15

16. G. Lingkungan Peradilan Militer
Perubahan dasar hukum masa-masa:
1. UU No. 5 Tahun 1950 terdiri dari Pengadilan Tentara, Pengadilan
Tentara Tinggi, dan Mahkamah Tentara Agung.
2. Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan
Keamanan/Panglima ABRi 1972 dan 1972 nama Pengadilan Militer
diganti dengan Mahkamah Militer, Mahkamah Militer Tinggi, dan
Mahkamah Militer Agung.
Rafi Muhammad Ave - Mahkamah Agung RI 16

17. G. Lanjutan…(1)
3. Tahun 1997, Pemerintah mengeluarkan UU No. 31 Tahun 1997 tentang
Peradilan Militer, maka susunan Pengadilan Militer terdiri atas:
- Pengadilan Militer (Berpangkat kapten ke bawah);
- Pengadilan Militer Tinggi (Berpangkat mayor ke atas);
- Pengadilan Militer Utama, dan
- Pengadilan Militer Pertempuran (Pasal 12)
Rafi Muhammad Ave - Mahkamah Agung RI 17

18. G. Lanjutan…(2)
Pengadilan Militer Utama mempunyai kewenangan terdiri atas:
1. Memberi petunjuk, teguran atau peringatan yang dipandang perlu
kepada Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan
Militer Pertempuran (Pasal 44 ayat (3)), dan
2. Meneruskan perkara yang dimohonkan kasasi, peninjauan Kembali
dan grasi kepada Mahkamah Agung (Pasal 44 ayat (5)).
Rafi Muhammad Ave - Mahkamah Agung RI 18

19. H. Lingkungan Peradilan Tata Usaha
Negara
Perubahan dasar hukum masa-masa:
1. UU No. 5 Tahun 1986
2. Diubah UU No. 9 Tahun 2004
3. Kemudian diubah UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara (UUPTUN)
Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksaan Kekuasaan
Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha
negara (Pasal 4 UU No. 51 Tahun 2009).
Rafi Muhammad Ave - Mahkamah Agung RI 19

20. H. Lanjutan…(1)
Kekuasaan Kehakiman di lingkunngan PTUN dilaksanakan oleh Pengadilan
Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah
Agung
Yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang
timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum
perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat
maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha
Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan berlaku.
Rafi Muhammad Ave - Mahkamah Agung RI 20

21. I. Mahkamah Konstitusi
Keberadaan Mahkamah Konstitusi diatur di dalam Pasal 24 ayat (2) UUD
1945 pasca Amandemen ke-3. Akibat adanya amandemen UUD 1945,
maka kekuasaan kehakiman di Indonesia selain dilakukan oleh Mahkamah
Agung, juga oleh Mahkamah Konstitusi
Rafi Muhammad Ave - Mahkamah Agung RI 21

22. I. Lanjutan…(1)
Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi:
Pasal 24C UUD 1945 jo. Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah
Konstitusi:
1. Menguji UU terhadap UUD 1945
2. Memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD,
3. Memutus pembubaran partai politik, dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
5. MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden
dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggara hukum.
Rafi Muhammad Ave - Mahkamah Agung RI 22

23. J. Referensi
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011tentang Mahkamah Konstitusi
7. Sugiarto, Umar Said. Pengantar Hukum Indonesia. Sinar Grafika, 2017.
Rafi Muhammad Ave - Mahkamah Agung RI 23