7. PENAMAAN DESA DI
BEBERAPA DAERAH
• Gampong / Meunasah = di Aceh
• Huta / Kuta = di Sumatera Utara
• Nagari = di Sumatera Barat
• Wanus = di Sulawesi Utara
• Wanua = di Minahasa
• Gaukang = di Ujung Pandang
• Dusun Dati = di Maluku
8. PENGERTIAN DESA
Desa merupakan perwujudan geografis yang
ditimbulkan oleh unsur-unsur :
• Fisiografis
• Ekonomi
• Politik
• Kultural
setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal
balik dengan daerah lain
R. Bintarto (1977)
13. PP 72 Tahun 2005
Desa atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-
batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-
usul dan adat istiadat setempat yang diakui
dan dihormati dalam sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. UNSUR POKOK DESA
Daerah/wilayah
Dalam artian tanah ~ tanah yang produktif dan
yang tidak, beserta penggunaannya, termasuk
juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan
lingkungan geografis tempat.
Penduduk
Hal yang memiliki jumlah pertambahan,
kepadatan, persebaran,
Tata kehidupan
Dalam hal ini tata pergaulan dan ikatan - ikatan
warga desa. Jadi menyangkut seluk beluk
kehidupan masyarakat desa atau tutal society.
15. POLA TATA RUANG DESA
Sangat sederhana,
Letak rumah di kelilingi
pekarangan cukup luas,
Jarak antara rumah
satu dengan lain cukup
longgar,
Setiap mempunyai
halaman,
Sawah dan ladang di
luar perkampungan.
16. Desa Tradisional
• Desa ini berciri lewat kehidupan
masyarakat yang masih sangat tradisional,
bercocok tanam atau berburu dengan alat
sederhana merupakan mata pencaharian
utama, penduduknya disebut suku terasing.
Desa ini sedikit sekali melakukan interaksi
dengan dunia luar atau bahkan tidak
pernah.
17. Desa Swadaya
• Perkembangan desa ini sudah lebih baik
daripada desa tradisional. Penduduknya
jarang dan masih terikat dengan adat dan
kebiasaan, tingkat pendidikan penduduk
masih rendah, namun sudah mulai mengenal
dan berinteraksi dengan dunia luar. Mata
pencaharian utama masih bertani namun
hanya digunakan untuk memenuhi
kebutuhan sendiri. Lembaga desa sudah
ada, tetapi masih sangat sederhana.
18. Desa Swakarya
• Penduduk desa ini telah mengalami transisi,
adat istiadat yang telah berubah, pengaruh
dari luar sudah mulai masuk dan
berakulturasi dengan kebudayaan desa tsb.
Mata pencaharian sudah mulai beragam dan
produktivitas mulai tinggi, sudah terbentuk
pemerintah desa dengan instansi - instansi
yang mandiri.
19. Desa Swasembada
• Desa ini biasanya berada disekitar kota,
kebutuhan penduduk desa tersedia dan
tercukupi sendiri bahkan mampu menjual
kelebihan hasil kegiatannya. Adat
kebiasaan mulai lepas, tingakat pendidikan
dan ketrampilan penduduk sudah tinggi
sehingga berpikir rasional, serta mata
pencaharian penduduk mulai banyak
bekerja di bidang industri, perdagangan
atau jasa.
20. Fungsi Pemanfaatan Desa
Sebagai hinterland atau pemasok
kebutuhan pangan kota
Sumber tenaga kerja kasar bagi
kota
Mitra pembangunan bagi kota
Sebagai bentuk pemerintahan
terkecil dalam negara
23. Badan Permusyawaratan Desa
• BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa.
• Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan
berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan
cara musyawarah dan mufakat.
• Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku
adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau
pemuka masyarakat lainnya.
• Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat
diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan
berikutnya.
• Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling
sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang,
dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan
kemampuan keuangan desa.
24. PERATURAN DESA
• Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa
bersama BPD.
• Peraturan Desa dibentuk dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
• Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut
dari peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya
masyarakat desa setempat.
• Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan
kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi.
25. PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DESA
• Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa
disusun perencanaan pembangungan desa sebagai
satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan daerah kabupaten/Kota.
• Perencanaan pembangunan desa disusun secara
partisipatif oleh pemerintahan desabsesuai
dengan kewenangannya.
• Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa
wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.
26. KEUANGAN DESA
• Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang
menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran
pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah
dan bantuan pemerintah daerah.
• Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang
diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah.
• Penyelenggaraan urusan pemerintah yang
diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari
anggaran pendapatan dan belanja negara.
