Teks tersebut membahas tentang etika pribadi, etika bisnis, hubungan antara moral dan hukum, serta etiket dan hukum profesional. Secara khusus, teks tersebut menjelaskan bahwa etika bisnis berkaitan dengan cara melakukan kegiatan bisnis secara adil dan sesuai hukum, serta berusaha memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Teks tersebut juga membedakan antara tujuan, isi, asal, dan peneg

1. Nama : Cicilia Eritawanti Widjilestari Jurusan Magister Manajemen
N I M : 55118110095 Fakultas Pasca Sarjana
Mata Kuliah : Business Etich and Good Governance Universitas Mercu Buana
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir, MM, CMA, MPM
11 Maret 2019
EXECUTIVE SUMMARY
A. Personal Ethics And Business Ethics
Etika Pribadi menyangkut kewajiban dan perilaku manusia terhadap diri sendiri untuk
mencapai kesucian kehidupan pribadi, kebersihan hati nurani dan yang berakhlak luhur. Perlu
diperhatikan bahwa etika individual dan etika sosial tidak dapat dipisahkan satu sama lain
dengan tajam, karena kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan sebagai anggota umat
manusia saling berkaitan. Etika individual ini adalah etika yang berkaitan dengan kewajiban
dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri, misalnya:
a. Memelihara kesehatan dan kesucian lahiriah dan batiniah.
b. Memelihara kerapian diri, kamar, tempat tingggal, dan lainnya.
c. Berlaku tenang
d. Meningkatkan ilmu pengetahuan.
e. Membina kedisiplinan , dan lainnya.
Secara sederhana yang dimaksud dengan etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan
kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan,
industri dan juga masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis
secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak tergantung pada kedudukan
individu ataupun perusahaan di masyarakat.
Etika bisnis lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan standar
yang lebih tinggi dibandingkan standar minimal ketentuan hukum, karena dalam kegiatan
bisnis seringkali kita temukan wilayah abu-abu yang tidak diatur oleh ketentuan hukum.
Von der Embse dan R.A. Wagley dalam artikelnya di Advance Managemen Journal (1988),
memberikan tiga pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika bisnis, yaitu :
a. Utilitarian Approach: setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Oleh
karena itu, dalam bertindak seseorang seharusnya mengikuti cara-cara yang dapat
memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, dengan cara yang tidak
membahayakan dan dengan biaya serendah-rendahnya.
b. Individual Rights Approach: setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak
dasar yang harus dihormati. Namun tindakan ataupun tingkah laku tersebut harus
dihindari apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadi benturan dengan hak orang
lain.

2. c. Justice Approach: para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama, dan
bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik secara
perseorangan ataupun secara kelompok.
Etika bisnis dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk
suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai
kemampuan menciptakan nilai (value-creation) yang tinggi, diperlukan suatu landasan yang
kokoh. Biasanya dimulai dari perencanaan strategis, organisasi yang baik, sistem prosedur
yang transparan didukung oleh budaya perusahaan yang andal serta etika perusahaan yang
dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Haruslah diyakini bahwa pada dasarnya
praktek etika bisnis akan selalu menguntungkan perusahaan baik untuk jangka menengah
maupun jangka panjang, karena:
 Mampu mengurangi biaya akibat dicegahnya kemungkinan terjadinya friksi, baik intern
perusahaan maupun dengan eksternal.
 Mampu meningkatkan motivasi pekerja.
 Melindungi prinsip kebebasan berniaga
 Mampu meningkatkan keunggulan bersaing.
Tidak bisa dipungkiri, tindakan yang tidak etis yang dilakukan oleh perusahaan akan
memancing tindakan balasan dari konsumen dan masyarakat dan akan sangat kontra
produktif, misalnya melalui gerakan pemboikotan, larangan beredar, larangan beroperasi dan
lain sebagainya. Hal ini akan dapat menurunkan nilai penjualan maupun nilai perusahaan.
Sedangkan perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika bisnis, pada umumnya
termasuk perusahaan yang memiliki peringkat kepuasan bekerja yang tinggi pula, terutama
apabila perusahaan tidak mentolerir tindakan yang tidak etis, misalnya diskriminasi dalam
sistem remunerasi atau jenjang karier.
Perlu dipahami, karyawan yang berkualitas adalah aset yang paling berharga bagi perusahaan.
Oleh karena itu, perusahaan harus semaksimal mungkin harus mempertahankan
karyawannya.
Untuk memudahkan penerapan etika perusahaan dalam kegiatan sehari-hari maka nilai-nilai
yang terkandung dalam etika bisnis harus dituangkan kedalam manajemen korporasi yakni
dengan cara :
a. Menuangkan etika bisnis dalam suatu kode etik (code of conduct)
b. Memperkuat sistem pengawasan
c. Menyelenggarakan pelatihan (training) untuk karyawan secara terus menerus.
B. Morality and law
Moral berhubungan dengan manusia sebagai individu sedangkan hukum(kebiasaan, sopan
santun) berhubungan dengan manusia sebagai makluk sosial. Antara hukum dan moral
terdapat perbedaan dalam hal tujuan, isi, asal cara menjamin pelaksanaannya dan daya
kerjanya.
1. Perbedaan antara moral dan hukum dalam hal tujuan:

3. a. Tujuan moral adalah menyempurnaan manusia sebagai individu.
b. Tujuan hukum adalah ketertiban masyarakat
2. Perbedaan antara moral dan hukum dalam hal isi :
a. Moral yang bertujuan penyempuraan manusia berisi atau memberi peraturan-
peraturan yang bersifat batiniah(ditujukan kepada sikap lahir).
b. Hukum memberi peraturan-peraturan bagi perilaku lahiriah.
Perbedaan diatas pertama kali dikemukakan oleh Emanuel Kant. Batasan perbedaan
tersebut jangan dilihat terlalu tajam, karena hukum tidak semata-mata (mutlak)
memperhatikan tindakan-tindakan lahiriah saja, demikian pula moral tidak hanya
memperhatikan perilaku batiniah saja.
Penjelasan bahwa hukum menghukum mereka yang melakukan delik hanya apabila
perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan, yaitu kalau ada kesalahan. Itupun
masih dibedakan ada kesenjangan atau kelalaian atau tidak. Demikian pula hukum
memberikan akibat pada perbuatan yang dilakukan dengan iktikat baik atau tidak.
Apabila perbuatan lahiriah orang itu sesuai dengan peraturan hukum, maka tidak akan
ditanya mengenai batinnya. Hukum sudah puas dengan perilaku lahiriah yang sesuai
dengan peraturan hukum(cogitationis poenam nemo patitur: niemand worldt gestraft
voor wat hij denkt).
Apabila seseorang berbuat bertentangan dengan hukum maka baru akan
dipertimbangkan juga sikap batinnya. Perbuatan akan ditentukan oleh motief(alasan):
contoh pria-wil. Oorzaak: tujuan, motief.
Moral sebaliknya selalu menanyakan tentang sikap sikap batin dan tidak puas dengan
sikap lahir saja.
Kalau yang diperhatikan hanya perbuatan yang memenuhi tuntutan hukum maka ada
perbedaan tajam antara hukum dan moral.
Tetapi kalau hubungan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka moral
dan hukum itu saling bertemu. Dalam hal perbuatan melawan hukum, moral dan hukum
itu saling bertemu. Disini moral dan hukum mempunyai bidang bersama. Perbedaan
antara hukum dan moral disini ialah bahwa jalan menuju ke bidang bersama itu
bertentangan arah, yaitu bagi hukum dari luar(dari perbuatan lahir) ke dalam(ke
batiniah). Bagi moral dari dalam keluar(gierke).
Pandangan ini agak terlalu jauh. Pertemuan antara moral dan hukum dapat juga terjadi
diluar perbuatan melaan hukum.
Seringkali hukum harus menghukum perbuatan yang timbul dari motif yang dibenarkan
oleh moral. Ini merupakan akibat perbedaan dalam tujuan antara hukum dan moral.
Sebab syarat untuk adanya kehidupan bersama yang lebih baik dengan yang baik dengan
yang ditentukan oleh moral bagi manusia sebagai individu. Contoh : pembunuhan atas
perintah komandan; sumpah diganti janji.
3. Perbedaan antara moral dan hukum dalam hal asalnya :
Menurut Kant ada dua antara lain :

4. a. Moral itu otonom
b. Hukum itu heteronom(moral objektif atau positif)
Didalam hukum ada kekuasaan luar(kekuasaan diluar “aku”) yaitu masyarakat yang
memaksakan kehendak. Kita tunduk pada hukum diluar kehendak kita. Hukum mengikat
kita tanpa syarat. Sebaliknya perintah batiniah(moral) itu merupakan syarat yang
ditentukan oleh manusia sendiri. Moral mengikat kita karena kehendak kita.
Hukum bertujuan tatanan kehidupan bersama yang tertib. Tujuan ini hanya dapat dicapai
apabila diatas dan diluar manusia individual ada kekuasaan yang tidak memihak yang
mengatur bagaimana mereka harus bertindak satu sama lain.
Moral bertujuan penyempurnaan manusia. Tujuan ini hanya dapat ditentukan oleh
masing-masing untuk dirinya sendiri.
Banyak yang menyangkal sifat otonom dari moral.
Disamping ada moral objektif atau moral positif(kebiasaan, sopan santun) ada moral
otonom. Yang terakhir ini adalah moral yang sesungguhnya.
4. Perbedaan hukum dan moral dalam cara menjamin pelaksanaannya.
Hukum sebagai peraturan tentang perilaku yang bersifat heteronom berbeda dengan
moral dalam cara menjamin pelaksanaannya.
Moral berakar dalam hati nurani manusia, berasal dari kekuasaan dari dalam diri
manusia. Disini tidak ada kekuasaan luar yang memaksa manusia mentaati perintah
moral. Paksaan lahir dan moral tidak mungkin disatukan. Hakikat perintah moral adalah
bahwa harus dijalankan dengan sukarela. Satu-satunya perintah kekuasaan yang ada
dibelakang moral adalah kekuasaan hati nurani manusia. Kekuasaan ini tidak asing juga
pada hukum, bahkan mempunyai peranan penting.
Pada umumnya peraturan-peraturan hukum dilaksanakan secara sukarela oleh karena
kita dalam hati nurani kita merasa wajib. Hukum dalam pelaksaannya terdapat dukungan
moral.
Dasar kekuasaan batiniah dari hukum ini dapat berbeda. Dapat terjadi karena isi
peraturan hukum memenuhi keyakinan batin kita. Akan tetapi dapat juga isi peraturan
hukum kita mematuhinya.
Dibelakang hukum masih ada kekuasaan disamping hati nurani kita. Masyarakat yang
menerapkan peraturan-peraturan hukum itu mempunyai alat kekuasaan untuk
melaksanakan pelaksanaanya kalau tidak dilaksanakan.
Pelaksanaan hukum tidak seperti moral yang hanya tergantung pada kekuasaan batiniah,
tetapi masih dipaksakan juga oleh alat-alat kekuasaan lahir/luar.
5. Perbedaan hukum dan moral dalam daya kerjanya.
Antara hukum dan moral ada perbedaan dalam daya kerjanya.
Hukum mempunyai 2 daya kerja : memberika hak dan kewajiban yang bersifat normatif
dan atributif. Moral hanya membebani manusia dengan kewajiban semata-mata Bersifat
normatif. Perbedaan ini merupakan penjabaran dari perbedaan tujuan.
Hukum bertujuan tatanan kehidupan bersama yang tertib dan membebani manusia
dengan kewajiban demi manusia lain. Moral yang bertujuan penyempurnaan manusia

5. mengarahkan peraturan-peraturannya kedapa manusia sebagai individu demi manusia
itu sendiri.
Hukum menuntut legalitas: yang dituntut adalah pelaksaan atau pentaatan kaedah
semata-mata.
Moral (kesusilaan) menuntut moralitas: yang dituntut adalah perbuatan yang didorong
oleh rasa wajib.
Kewajiban adalah beban kontraktual sedangkan tanggung jawab adalah beban moral.
C. Etiquette and professional law
Istilah etiket berasal dari Etiquette (Perancis) yang berarti dari awal suatu kartu undangan
yang biasanya dipergunakan semasa raja-raja di Perancis mengadakan pertemuan resmi,
pesta dan resepsi untuk kalangan para elite kerajaan atau bangsawan. Dalam pertemuan
tersebut telah ditentukan atau disepakati berbagai peraturan atau tata krama yang harus
dipatuhi, seperti cara berpakaian (tata busana), cara duduk, cara bersalaman, cara berbicara,
dan cara bertamu dengan si kap serta perilaku yang penuh sopan santun dalam pergaulan
formal atau resmi.
Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diberikan beberapa arti dari kata “etiket”, yaitu :
1. Etiket (Belanda) secarik kertas yang ditempelkan pada kemasan barang-barang (dagang)
yang bertuliskan nama, isi, dan sebagainya tentang barang itu.
2. Etiket (Perancis) adat sopan santun atau tata krama yang perlu selalu diperhatikan dalam
pergaulan agar hubungan selalu baik.
Etiket merupakan peraturan sopan santun dalam pergaulan dan hidup bermasyarakat.
Contoh-Contoh Etiket
 Di Indonesia menyerahkan sesuatu harus dengan tangan kanan. Bila dilanggar dianggap
melanggar etiket.
 Penipu misalnya tutur katanya lembut, memegang etiket namun menipu.
 seseorang menaruh kakinya di atas meja sementara ia duduk di atas kursi dan orang lain
sama-sama duduk dengannya, maka hal ini menjadi suatu perbuatan yang tidak
beretiket. Namun, tindakan seperti itu tidak menjadi persoalan ketika tidak ada yang
melihatnya atau ketika ia hanya duduk sendirian.
 Menjabat tangan seseorang yang kita sudah kenal atau akan kita kenal pada saat
berjumpa.
 Mengucapkan ‘terima kasih’ kepada orang lain yang memberikan sesuatu.
Profesi hukum adalah profesi untuk mewujudkan ketertiban berkeadilan yang memungkinkan
manusia dapat menjalani kehidupannya secara wajar (tidak perlu tergantung pada kekuatan
fisik maupun finansial). Hal ini dikarenakan Ketertiban berkeadilan adalah kebutuhan dasar
manusia; dan Keadilan merupakan Nilai dan keutamaan yang paling luhur serta merupakan
unsur esensial dan martabat manusia.

6. D. Management and ethics.
Secara umum pengertian manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan pengunaan
sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya.
Manajemen memiliki kegiatan memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan, dan
mengembangkan. Manajemen dapat dikatakan sebagai seni. Manajemen merupakan seni
dalam menyelesaikan pekerjaan melalui kerja sama dengan orang lain. Seni manajemen
terdiri dari kemampuan untuk melihat totalitas di bagian-bagian yang terpisah dari suatu
kesatuan gambaran tentang visi. Seni manajemen mencakup kemampuan komunikasi visi
tersebut. Aspek-aspek perencanaan kepemimpinan, komunikasi dan pengambilan keputusan
mengenai unsur manusia tentang cara menggunakan pendekatan manajemen seni.
Pengertian Manajemen Menurut Para Ahli
Manajemen sebagai suatu ilmu pengetahuan yang secara sistematis untuk memahami
mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang
bermanfaat bagi kemanusiaan. Berikut beberapa definisi manajemen yang dikemukakan oleh
para ahli yaitu sebagai berikut...
Manullang: Pengertian manajemen menurut Manullang adalah seni dan ilmu pencatatan,
pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, pengawasan terhadap sumber daya manusia
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
John D. Millet:Menurut John. D. Millet yang berpendapat dalam bukunya yang berjudul
Managemen in the public service bahwa pengertian manajemen adalah proses dalam
memberikan arahan pekerjaan kepada orang-orang dalam suatu organisasi guna mencapai
tujuan.
Harold Koontz dan Cyrill O' Donnel: Pengertian manajemen menurut Harold Koontz dan Cyrill
O'Donnel dalam bukunya The Principles of Management yang mendefinisikan pengertian
manajemen bahwa manajemen adalah cara untuk mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan
yang lain.
George R. Terry: Pengertian manajemen menurut George R. Terry bahwa dalam bukunya
ThePrinciples of Management yang mengemukakan bahwa pengertian manajemen adalah
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan kegiatan orang
lain.
Henry Fayol: Menurut Henry Fayol, bahwa pengertian manajemen dalam bukunya General
Industrial Management bahwa manajemen adalah proses tertentu yang terdiri dari kegiatan
merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya manusia dan
menggandakan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan.
Pengertian Etika Secara Umum dan Menurut Para Ahli – Etika (dalam bahasa Yunani Kuno:
“ethikos”, berarti “timbul dari kebiasaan”) adalah sebuah sesuatu di mana dan bagaimana
cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai
standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar,
salah, baik, buruk, dan tanggung jawab.

7. Etika dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapat-pendapat spontan
kita. Kebutuhan akan refleksi itu akan kita rasakan, antara lain karena pendapat etis kita tidak
jarang berbeda dengan pendapat orang lain. Untuk itulah diperlukan etika, yaitu untuk
mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia.
Secara metodologis, tidak setiap hal menilai perbuatan dapat dikatakan sebagai etika. Etika
memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Karena itulah
etika merupakan suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia.
Akan tetapi berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang meneliti juga tingkah laku manusia, etika
memiliki sudut pandang normatif. Maksudnya etika melihat dari sudut baik dan buruk
terhadap perbuatan manusia. Salah satu tujuan etika adalah untuk mendapatkan konsep yang
sama mengenai penilaian baik dan buruk bagi semua manusia dalam ruang dan waktu
tertentu.
E. Implementasi pada Direktorat Jenderal Pajak
Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok
masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode
etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum.
Kode Etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam
melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara
sebagai pedoman berperilaku. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-
baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang
tidak professional.
Kode Etik profesi Pegawai Negeri Sipil merupakan nilai-nilai yang diyakini akan kebenarannya
serta kebaikan yang ditimbulkannya apabila dapat diwujudkan dalam sikap dan perilaku
seorang Pegawai Negeri Sipil baik dalam kedinasan maupun dalam kesehariannya ditengah-
tengah masyarakat. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil mencakup seluruh aspek kehidupan baik
kedinasan maupun dalam kehidupan kesehariannya yaitu Kode Etika Bernegara, Kode Etika
Berorganisasi, Kode Etika Bermasyarakat, Kode Etika Sesama Pegawai Negeri Sipil dan Kode
Etika terhadap diri sendiri.
Kode etik pegawai direktorat jenderal pajak diatur dalam PMK No. 1/PM.3/2007. Peraturan
Menteri Keuangan tersebut merupakan sebuah bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 2 dan
Pasal 10ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2007 tentang Pedoman
Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana
telah diubah denganPeraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.01/2007.
Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak berisi kewajiban dan larangan pegawai dalam
menjalankan tugasnya serta dalam pergaulan hidup sehari-hari. Adapun beberapa kewajiban
yang harus dilakukan oleh setiap pegawai antara lain yaitu :
yaitu :
a. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
b. Bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel;
c. Mengamankan data dan atau informasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak;

8. d. Memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, sesama Pegawai, atau pihak lain
dalampelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya;
e. Mentaati perintah kedinasan;
f. bertanggung jawab dalam penggunaan barang iventaris milik Direktorat Jenderal Pajak;
g. menaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor;
h. menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan;
i. bersikap, berpenampilan, dan bertutur secara sopan.
Selain adanya sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap pegawai DJP ada pula
sejumlah larangan yang wajib untuk dihindari Sehingga nantinya bisa menjadi pegawai DJP
yang baik. Di bawah ini adalah sejumlah larangan untuk pegawai DJP Yang perlu diketahui
sehingga bisa untuk dihindari
a. Pegawai DJP dilarang memiliki sikap diskriminatif pada saat melaksanakan tugas.
b. Pegawai DJP dilarang untuk menjadi simpatisan aktif ataupun menjadi anggota pada
sebuah partai politik
c. Pegawai dilarang menyalahgunakan jabatan ataupun kewenangan yang dimilikinya baik
secara tidak langsung maupun secara langsung
d. Pegawai DJP dilarang untuk menerima berbagai macam pemberian dalam bentuk apapun
Baik secara tidak langsung maupun secara langsung yang berasal dari sesama pegawai,
wajib pajak ataupun pihak yang lainnya
e. Pegawai DJP dilarang menyalahgunakan informasi dan data perpajakan
f. Pegawai DJP dilarang menyalahgunakan fasilitas yang dimiliki oleh kantor
g. Pegawai DJP dilarang melakukan berbagai macam perbuatan yang bisa menimbulkan
adanya kerusakan, gangguan, serta perubahan data pada sistem informasi di Direktorat
Jenderal Pajak
h. Pegawai DJP dilarang melakukan sejumlah perbuatan yang tidak terpuji yang tidak sesuai
dengan norma kesusilaan serta bisa menimbulkan kerusakan Citra dan juga martabak di
Direktorat Jenderal Pajak
DAFTAR PUSTAKA
1. Anomim, 2019, https://www.coursehero.com/file/p6kh80d/Contoh-etika-khusus-ETIKA-
PRIBADI-Menyangkut-kewajiban-dan-perilaku-manusia/ (9 Maret, Jam 4.55)
2. Nurhayati , 2010, https://ranisakura.wordpress.com/2010/06/01/etika-terbagi-atas-dua/
(9 Maret 2019, Jam 4.51)
3. Zakky, 2018, https://www.zonareferensi.com/pengertian-etika/, (9 Maret 2019, jam 5.04)
4. Razor, 2012, http://ucensegaf.blogspot.com/2012/10/pengertian-etika-bisnis.html, (9
Maret 2019, jam 4.23)
5. Dwi, 2016, http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/01/pengertian-manajemen-
secara-umum-adalah.html, (9 Maret 2019, jam 5.13)

9. 6. Sudikno, 2013, http://sudiknoartikel.blogspot.com/2013/04/moral-dan-hukum.html, (9
Maret 2019, jam 5.20)
7. Istikhomah, Nurrokhim, 2012, http://istychayme.blogspot.com/2012/11/personality-
development-pengertian.html, (9 Maret 2019, jam 5.52)
8. erdita, 2014,
http://www.academia.edu/8555301/PENGERTIAN_ETIKA_DAN_PROFESI_HUKUM, (9
Maret 2019, jam 6.08)
9. Desy, 2013, http://desi22.blogspot.com/2013/10/kode-etik-pegawai-direktorat-
jenderal.html, (11 Maret 2019, jam 16.05)
10. Tridoyo, 2011, https://tridoyoafit11.wordpress.com/2016/02/09/etika-profesi-pns-
pegawai-negri-sipil/, (11 Maret 2019, Jam 16.18)
11. Anomim, 2017, https://inanesia.com/kode-etik-djp-atau-pegawai-direktorat-jenderal-
pajak/, (11 Maret 2019, Jam 16.48)