Hukum ac perdata

7,527 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Hukum ac perdata

  1. 1. SEKILAS MENGENAL HUKUM ACARA PERDATA OlehIM. ARNAWA KARMAYA, SH. MH 1
  2. 2. Hukum Acara Perdata Oleh. Arnawa Karmaya SH. MHBuku / Literatur yang harus di baca Mahasiswa :Komenter H I R. Oleh. Mr. R. Tresna. Penerbit. Pradnya ParamitaHukum Acara Perdata di Indonesia. Oleh. Dr. R. Wiryono Prodjodikoro SH. Penerbit. Sumur BandungHukum Acara Perdata Indonesia Oleh Prof Dr. Sudikno Mertokosumo. SH Penerbit. Liberti YogjakartaHukum Acara Perdata Pengadilan Negeri Oleh. Prof Dr Sudikno Mertokusumo. SH Penerbit. Liberty Yogyakarta Pokok Pokok Hukum Acara Perdata Oleh. Moh Taufik Makarao SH. MH Penerbit, Rineka CiptaHukum Acara Perdata Oleh. R. Subekti Penerbit, Binacipta / BPHNHukum Acara Perdata HIR/RBG Oleh, Wantjik Saleh Penerbit, Ghalia Indonesia JakartaHukum Acara Perdata Indonesia Oleh, Muhammad Abdul Kadir Penerbit, Alumni Bandung 2
  3. 3. I. PENDAHULUAN1. Lembaga lembaga peradilan di Indonesia antara lain : 1. Makamah Agung adalah lembaga Peradilan Tertinggi di Indonesia 2. Peradilan umum (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) 3. Peradilan Agama (Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama) 4. Peradilan Militer (Mahmil dan Mahmilti ) 5. Peradilan Administrasi (Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara )2. Undang Undang yang mengatur Perdilan 1. Undang Undang No. 14 tahun 1970 diganti dengan Undang undang No. 35 tahun 1999 dan mengalami perubahan dengan Undang Undang No. 4 tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang ini merupakan induk dan kerangka yang meletakan dasar, asas asas peradilan serta pedoman bagi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peradila Militer (sedang masing masing peradilan masih diatur dalam Undang Undang sendiri). 2. Undang Undang No. 2 tahun 1986, yang kemudian diganti dengan Undang Undang No. 8 tahun 2004, tentang Pengadilan Umum 3. Undang Undang No. 13 tahun 1965, yang kemudian diganti dengan Undang Undang No. 14 tahun 1985, yang kemudian diganti dengan Undang Undang No. 5 tahun 2004 tentang Makamah Agung 4. Undang Undang No. 5 tahun 1986, yang kemudian diganti dengan Undang Undang No. 9 tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. 5. Undang Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama 3
  4. 4. 3. Sekeme Peradilan ______________________ MAKAMAH AGUNG _____________________________________ ______________ ___________ _______________ PENGADILAN PENGADILAN MAHMILTI PENGADILAN TINGGI TINGGI TINGGI USAHA AGAMA NEGARA____________ __ ______________ ____________ ____________________________ _______________ ______________ ______________PENGADILAN PENGADILAN PENGADILAN PENGADILAN NEGERI AGAMA MILITER TATA USAHA MEGARA___________________ _____________________ ____________________ __________________ UMUM AGAMA ISLAM TNI ADMINISTRASI4. Pengertian Hukum Acara Perdata Hukum Acara Perdata adalah, rangkaian peraturan – peraturan yangmembuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di mukaPengadilan dan bagaimana Pengadilan itu harus bertindak, satu samalainnya untuk melaksanakan berjalannya peraturan peraturan HukumPerdata. (Wiryono Prodjodikoro) Hukum Acara Perdata adalah, mengabdi kepada hukum materiiil, makadengan sendirinya setiap perkembangan dalam hukum materiil itu sebaiknyaselalu diikuti dengan penyesuaian hukum acaranya. (R. Subekti) Hukum Acara Perdata adalah, peraturan hukum yang mengaturbagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata meteriil denganperantara hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranyamenjamin palaksanaan hukum perdata materiil. Konteknya Hukum AcaraPerdata mengatur tentang bagaimana caranya mangajukan tuntutan hak,memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari pada putusannya(Sudikno Mertokusumo) 4
  5. 5. Jadi obyek pada ilmu pengetahuan hukum acara perdata ialahkeseluruhan peraturan yang melaksanakan dan mempertahankan ataumenegakan hukum perdata material dengan perantara kekuasaan negara Perantara kekuasaas Negara dalam mempertahankan hukum materialperdata itu terjadi dengan peradilan, yang dimaksud peradilan disini ialahpelaksanaan hukum dalam hal konkrit adanya tuntutan hak, fungsi manadijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negaraserta bebas dari pengaruh apapun dan siapa pun juga dengan memberikanputusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah “eignrichting”5. Sumber Sumber Hukum Acara Perdata Dasar hukum penggunaan hukum acara perdata adalah : 1. Undang Undang Darurat No. 1/1951 disebut dengan Het Herziene Iendonesisch Reglement ( HIR ) yang dimuat dalam L.N No. 16 jo 57/ 1848. 2. Reglement voor de Buitengeesten (Rbg) Ordonansi 11 Mei 1927 LN. No. 227 / 1927 yang di mulai tanggal 1 juni 1927 3. Undang undang No. 14 tahun 1970, yang di ganti dengan Undang undang No. 35 tahun 1999 yang kemudian diganti lagi dengan Undang Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman, 4. Undang Undang No. 14 tahun 1985 yang kemudian diganti dengan Undang Undang No. 5 tahun 2004 tentang Makamah Agung 5. Undang undang No. 5 tahun l986, yang kemudian diganti dengan Undang Unadang No. 9 tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara 6. Undang Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama 7. Undang undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 (TLN. 3050) tetang Izin Perkawinan 8. Yurisprodensi atau Putusan putusan hakim yang berkembang di lingkungan dan sudah diputus di pengadilan 9. Doktrin -> Ilmu pengetahuan tempat hakim dapat mengambil hukum secara perdata (walau Doktin itu buhan hukum) 10. Intruksi dan Surat Edaran Makah Agung -> sepanjang mengatur hukum acara perdata dan hukum perdata meteril mengikat hakim sebagai undang undang 11.Adat kebiasaan 5
  6. 6. II. CARA MENGAJUKAN GUGATAN / TUNTUTAN HAK1. Perbedaan Permohonan dan Gugatan| Permohonan | Gugatan |- tidak ada sengketa atau perselisihan, | - adalah suatu sengketa suatu konflik para ahli waris sama sama datang ke yang harus diselesaikan dan harus Pengadilan untuk suatu penetapan diputus oleh Pengadilan perihal masing masing bagian dari warisan almarhum atau tentang penggantian nama- Hanya ada satu pihak yaitu pemohon | - ada dua atau lebih para pihak yaitu yaitu pihak pemohon pihak penggugat dan pihak tergu - gat yang merasa haknya atau hak mereka dilanggar. - Dikenal sebagai pengadilan VOLUN | - Dikenal sebagai pengadilan CON- TAIR atau peradilan pura pura TENTOSA atau peradilan sungguh Sungguh- Putusan merupakan Penetapan | - Putusan merupakan Vonis ( beschikking) Catatan : perbedaan ini tidak relefan lagi di Pengadilan Agama, karena dipengadilan agama semua menggunakan permohonanDalam persidangan pemeriksaan perkara perdata ; - perkara pemeriksaan persidangan (ps 115 - ps 161 HIR) - Bukti (ps l62 -177 HIR) - Musyawarah dan putusan hakim (ps 178 – ps 187 HIR) Hk Ac Perdata / Arnawa 6
  7. 7. 2. Tuntuntan Hak Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperolehperlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “eingnrichating ”. Orang yang mengajukan hak tuntutan hak memerlukanatau berkepentingan akan perlindungan hukum. Ia mempunyai kepentinganuntuk memperoleh perlindungan hukum, maka oleh kerena itu iamengajukan tuntutan hak kepengadilan. Akan tetapi tidak semua setiap kepentingan dapat diterima sebagai dasarpengajuan tuntutan hak, untuk menceeah agar setiap orang tidak asal sajamengajukan tuntutan hak ke pengadilan yang mrngakibatkan menyulitkanpengadilan. Berdasarkan Makamah Agung dalam putusannya tanggal 7 juli 1971No. 29 K / Sip / 1971 menyatakan Bahwa semua tuntutan hak harusmempunyai kepentingan hukum yang cukup, menurut syarat utama untukdapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa : pointd’interet, point d’action3. Gugatan dapat diajukan ( pasal 118 HIR) * Tempat dimana orang yang digugat / tempat kedudukan tergugat * Jika yang digugat lebih dari satu orang, maka gugatan di ajukan pada salah satu tempat tinggal tergugat / badan hukum * Jika yang di gugat tidak diketahui tempat tinggalnya maka gugatan di ajukan pada pengadilan wilayah tempat tinggal penggugat . * Apa bila dalam sengkerta tata usaha negara dengan Pemerintah maka gugatan di ajukan ke pengadilan wilayah kediaman penggugat * Apa bila penggugat dan tergugat berkedudukan di luar negeri maka, pengajuan guguatan di wilayah pengdilan nengeri Jakarta pusat * Memilih salah satu wilayah pengadilan penggugat mau mengajukan gugatannya terhadap benda benda tidak bergerak yang ada di beberapa tempatCatatan : Gugatan dpat diajukan secara lisan (ps 118 ayat 1 HIR) atau secara tertulis (ps 129 HIR) Hk Ac Perdata / Arnawa 7
  8. 8. Selain ketentuan yang ada dalam pasal 118 HIR, tempat pengajuangugatan, ada juga yang mengatur untuk mengajukan gugatan yakni yangterdapat dalam BW dan UU no. 1 tahun 1974 al :1. tergugat tidak cakap, maka dapat digugat orang tuannya atau walinya (ps 21 BW)2. yang menyakut gugatan PNS, yang berwenang adalah Pengadilan tempat ia bekerja (ps 20 BW)3. Buruh menginap di tempat sang majikan, maka Pengadilan yang berwenang mengadili pengajuan gugtannya adalah ditempat majikannya (ps. 22 BW)4. tentang Pailit, yang berwenang untuk mengadili gugatan pailit Pengadilan yang menyatakan pailit (ps 99 ayat15 RV)5. Tentang jaminan, pengadilan yang berhak mengdili adalah Pengadilan Negeri yang pertama dimana pemeriksaan itu dilakukan (ps. 99 ayat 14 RV)6. Permohonan Pembatalan perkawinan , Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan dimana perkawinan itu dilaksanakan, atau tempat tinggal suami / istri (ps 25, 63 /1b, UU no 1/74 jo ps 38 /1.2, PP 9/75)7. Tergugat bertempat tinggal di luar negeri, gugatan di ajukan di Pengadilan melalui tempat kediaman penggugat, melalui perwakilam Republik Indonesia setempat (ps 40, 63 /1 UU no 1/74 jo ps 20 / 2.3 PP 9/1975 )Dalam pengajuan gugatan bila di perhatikan UU No. 9 tahun 2004 tentangPeradilan Tata Usaha Negara : 1. Gugatan sengketa Tata Usaha Negara, gugatan di ajukan ke Pengadilan Negeri, tempat tinggal tergugat 2. Apa bila gugatan di tujukan lebih dari satu badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan kedudukannya tidak dalam satu daerah hukum, Gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri salah satu badan hukum atau pejabat Tata Usaha Negara 3. Apa bila penggugat dan tergugat ber ada di Luar Negeri maka pengajuan gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Hk Ac Perdata / Arnawa 8
  9. 9. Demikian juga pada pasal 66. UU 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama,permohoan cerai, bila laki laki islam : 1. Suami yang beragama islam menceraikan istrinya di ajukan gugatan cerainya di pengadilan agama tempat kediaman termohon 2. apabila termohon bertempat diluar negeri maka gugatana cerainya diajukan di Pengadilam Agama pemohon (pengugat) 3. Apa bila pemohon dan termohon bertempat diliuar negeri maka gugutan di ajukan di Pengadilan Agama dimana perkawinan itu di laksanakan, atau pada Pengadilan Jakarta Agama Jakarta PusatDemikian juga pada pasal 73, UU 7 tahun 1989 permohonan cerai untukperempuan islam kepada suaminya : 1. Permohonan cerai istri di ajukan oleh istri atau kuasanya kepada penagdilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon 2. Dalam hal pemohon bertempat tinggal di luar negeri, permohonnya di ajukan ke pengadilan agama daerah hukumnya meliputi tempat kedioaam termohon 3. Dalam hal pemohon dan termohon bertempat tinggal di luat negeri maka permohonannya di ajukan kepada pengadilan agama Jakarta Pusat4 .Gugatan Yang boleh berpekara di muka pengadilan adalah, semua orang“legetima persona in standi judicio” (kecuali yang belum dewasa dan yangberada dibawah pengampunan mereka ini harus diwakili oleh wakilnya) danbadan hukum pada asasnya mempunyai kewenangan untuk melakukanperbuatan hukum.Catatan : dalam Hukum Perdata barat, perempuan yang sudah menikah memerlukan izin atau bantuan dari suaminya untuk berpekara, juga apa bila perempuan yang sudah bersuami digagat maka si suami juga digugat Hk Ac Perdata / Arnawa 9
  10. 10. 5. Yang harus diperhatikan isi gugatan / permohonan adalah : 1. Identitas para pihak, yakni nama, tempat tinggal, pekerjaan, agama, umur, setatus perkawian 2. Posita atau Fundamentum Petendi yaitu :  bagian yang menguraikan tentang kejadian kejadian duduk perkara  bagian yang menguraikan hukumnya, uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan 3. Petitum ( Tuntutan ) ada dua a. Petitum ( tuntutan) primer  menghukum tergugat menyerahkan hal yang digugat dalam keadaan baik  Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang yang di sediakan  Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terdahulu meski timbul perlawanan  Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa  Memakasa tergugat untuk membayar bunga  Menutut tergugat untuk memberikan uang nafkah setiap bulan  Menutut tergugat bayar ongkos perkara b. Petitum ( tuntutan) subsider  Memohon hakim memberikan putusan yang seadil adilnya Bahwa tiap tuntutan perkara sipil dimulai dengan panggilan dakwa,yang dilakukan oleh juru sita, Sebagai bukti juru sita telah melakukanpanegilan dakwa, juru sita memberikan surat panggilan pada dakwa di sebutjuga dengan exploit yang salinnya diberikan pada tergugat dan aslinya padapenggugat, yang memberi tahu perkara akan segera di sidangkan. Hk Ac Perdata / Arnawa 10
  11. 11. Kepada : Yth : Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama diDengan Hormat Yang bertanda tangan di bawah ini,Nama :........................pekarjaan................umur................. alamat..........____________________untuk selanjutnya disebut Penggugat____________Nama.........................pekerjaan......................Umur..................alamat............___________________untuk selajutnya disebut Tergugat_______________.PositaAdapun dasar – dasar atau alasan – alasan gugatan sebagaimana tersebutdiatas 1. Bahwa ........ 2. Bahwa........ dan seterusnyaPetitumMaka berkenaan dengan hal – hak tersebut diatas, memohon agarPengadilan .............. Penggugat. 11
  12. 12. III. TINDAKAN YAMG MENDAHULUI PEMERIKSAAN DI MUKA PENGADILAN1. Tindakan – tidakan yang mendahului pemeriksaan di muka pengadilan menyangkut masalah – masalah : 1. Pencatatan Perkara di pengadilan Menurut ayat 1. pasal 121 HIR surat gugatan atau catatan yanjg dibuat itu didaftar oleh panitra di dalam daftar yang disediakan untuk itu.lalu Ketua menentukan tanggal, hari, jam, untuk perkara itu di periksa di muka pengadilan Menurut ayat 2 pasal 121 HIR Ketika memangggil tergugat harus disertakan jiga kapada tergugat salinan gugatan, dengan memberitahukan kepadanya, bahwa ia dapat menjawab gugatan itu dengan tertulis 2. Penetapan biaya perkara dan beracara secara Cuma – Cuma Menurut ayat 4 pasal 121 HIR Mendaftar gugatan haurus di sertai mpembayaran sejumlah uang yang ditentukan oleh ketua pengadilan kepada panitra sebagai ongkos berperkara Sdalam ayat 1 pasal 59 UU no 5 tahun1986 yang sudah perbaharui oleh UU No. 9 tahun 2004 (UU PTUN), di sebutkan untuk mengajukan gugatan, penggugatan membayar uang muka biaya perkara Pasal 112 UU No 5/ 1986 yang diperbaharui dengan UU no 9 tahun 2004, menyebutkan , jumlah biaya perkara yang harus dibayar oleh penggugat atau tergugat di sebut dalam amar putusan akhir pengadilan 3. Penetapan hari sidang Wewenang untuk menetapkan hari sidang ada pada ketua pengadilan 12
  13. 13. 4. Pemanggilan pihak – pihak yang berpekara Dalam peraktek pwemanggilan pihak – pihak yang berpekara dilakukan oleh para juru sita pengganti dsari pengadilan yamng bersangkutan Dalam hal salah satu pihak berkedudukan atau ber ada di luar negeri (diluar wilayah RI) ketua pengadiloan yang bersangkutan melakukan panggilan dengan cara meneruskan surat penetapan tganggal, hari sidang srta saoinan gugatan tersebut kepada Departemen Luar Negeri RI Setelah penggugat memasukan gugatannya pada panitra pengadilan dandan membayar / melunasi beaya perkara, kemudia hakim dengan suratpenetapannya memanggil kedua belah pihak agar menghadap di pengadilannegeri pada hari yang telah di tentukan dengan membawa saksi saksi sertabukti bukti yang diperlukanm (ps 121 ayat 1 HIR) Panggilan dilakukan oleh juru sita dengan menyerahkan surat panggilan(exploit) berserta surat gugatannya kepada tergugat di tempat tinggalnya,apabila tergugat tidak dapat ditemukan di rumahnya panggilan 2, makasuarat panggilan di serahkan / dititipan kepada kepala desa untuk diteruskan(ps 390 ayat 1 HIR), apa bila panggilan 3, selanjutnya surat panggilan diserahkan /dititipkan Bupati dan panggila tersebut ditempelkan di papan pengumumandi Pengadilan Negeri (ps 126 HIR)2. Masalah perubahan / pencabutan gugatan Dalam peradilan perkarta perdata, Gugatan yang telah terdaftar dipanitra pengadilan negeri tidak diperbolehkan untuk mengubah petitum atautuntutan pokok. Tetapi dalam peradilan Tata Usaha Negara, perubahan gugutan tegasdiatur dalam ps 75 (1) UU no. 5/86, penggugat dapat merubah gugatannyahanya sampai dengan ruplik asal di sertai dengan alasan yang cukup asaltidak merugikan kepentingan penggugat Gugatan yang telah didaftarkan di panitra pengadilan negeri dapatdilakukan pencabutan sebelum gugatan itu di periksa / disidang perkaratersebut atau tergugat menjawabnya dari gugatan penggugat. 13
  14. 14. Pencabutan gugatan tidak diatur di HIR maupun di Rbg, tetapi diaturpada pasal 271 Rv, disebutkan -> pencabutan gugatan bisa dilakukansebelum tergugat memberikan jawaban, atau pencabutan dapat dilakukansetelah tergugat menjawab gugatannya, apa bila ada persetujuan daritergugat Pencabutan dalam Peradilan Tata Usaha Negara / UU No. 5/1986 yangtelah diganti olah UU No, 9/2004 diatur dalam pasal 76 yakni : a. Penggugat dapat sewaktu waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban b. Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatannya itu, pencabutan gugatan itu dapat dikabulkan oleh pengadilan tata usaha negara apa biala disetujui oleh tergugat3. Hakim bersifat menunggu a. Bahwa pelaksanaannya Persidangan berdasarkan inisiatif penggugat mengajukan tututan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan, (atau badan pemerintah lainnya) Jadi apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan pada yang berkepentingan (penggugat) b. Pihak Pihak mempunyai kuasa penuh untuk menghentikan acara / sidang yang telah dimulai, sebelum hakim memberi keputusan c. Luas pertikaan yang diajukan pada pertimbangan hakim pun bergantung para pihak. Hakim hanya menimbang hal hal yang diajukan oleh para pihak. Dengan kata lain hakim hanya menentukan, adapun hal hal yang diajukan dan dibuktikan oleh para pihak itu dapat membenarkan tuntutan hukum mereka, hakim tidak boleh menambahkan sendiri hal hal lain dan tidak boleh memberikan lebih dari pada yang diminta Hk Ac Perdata / Arnawa 14
  15. 15. d. Jika para pihak se ia sekata / sepakat tentang hal hal tertentu, dengan kata lain jika satu pihak mengakui kebenaran hal hal yang diajukan oleh pihak lain hakim tidak perlu menyelidiki lebih lainjut, bila hal hal yang diajukan itu beda. Hakim hurus menerima apa yang ditetapkan oleh pera pihak e. Hakim perdata tidak boleh melakukan pemeriksaan atas kebenarannya sumpah decisoir yang dilakukan, yaitu sumpah yang diminta oleh pihak yang satu dari pihak yang lainnya dalam suatu acara, dengan maksud menguntungkan keputusannya pada sumpah tersebut. (dalam hukum perdata hakim tidak bolah memeriksa apakah sumpah itu palsu atau tidak)4. Hakim pasif Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata,bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakimuntuk diperiksa asasnya ditetukan oleh para pihak yang berpekara dan bukanolah hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusahamengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkanputusan atas perkara yang tidak atau mengabulkan lebih dari yang di gugat(pasal 178 ayat 2-3 HIR, 189 ayat 2-3 Rbg). Para pihak dapat secara bebas meng akhiri sendiri sengketa yang telahdiajukan ke muka pengadilan, sedang hakim tidak dapat menghalanghalanghi nya, hal ini dapat berupa perdamaian atau pencabutan gugatan (pasal130 HIR, 154 Rbg) Jadi pengertian Hakim Pasif disini hanya berarti bahwa hakim tidakmenentukan luas dari pokok sengketa, hakim tidak boleh menambah ataumenguranginya, akan tetapi semuanya tidak berarti bahwa hakim samasekali tidak aktif, selaku pimpinan sidang hakim harus aktif memimpin,memeriksa perkara dan tidak merupakan pegawai atau sekedar alat darihambatan dan rintangan untuk mendapat tercapainya keadilan 15
  16. 16. Hakim berhak memberi nasehat kepada kedua belah pihak sertamenunjuk upaya hukum dan memberikan keterangan kepada meraka (pasal132 HIR, 156 Rbg)5. Hakim harus aktif Hakim harus aktif memimpin sidang, melancarkan jalannyapersidangan, membantu kedua belah pihak dalam mencari kebenaran, tetapidalam perkara perdata hakim harus bersifat tut wuri. -> Ketua pengadilannegeri berkuasa memberi nasehat dan pertolongan kepada orang yangmenggugat atau kepada wakilnya tentang hal memasukkan tuntutannya ( pasal119 HIR)6. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan - asas sederhana, persidangannya jelas dan mudah dimengerti / dipahami tidak berbelit belit - Cepat, jalannya persidangan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat pada pengadilan - Biaya ringan, yaitu biaya persidangan yang dipikul oleh rakyat harus ringan, karena biaya yang tinggi/ berat akan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan7. Sifat Terbuka Persidangan Sidanng pemeriksaan pengadilan asasnya adalah terbuka untuk umum,yang berarti bahwa setiap orang dibolehkan hadir dan mendengarkanpemeriksaan di persidangan Tujuan dari asas ini tidak lain untuk memberikan perlidungan hak hakasasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjaminobyektipitas peradilan dengan memtanggung jawabkan pemeriksaan secarafair, tidak memihak pada salah satu pihak, serta putusan yang adil padamasyarakat 16
  17. 17. Jika putusan diucapkan, dalam sidang yang tidak dinyatakan terbukauntuk umum, berarti putusan itu tidak syah dan tidak mempunyai kekuatanhukum serta mengakibatkan batalnya putusan itu menurut hukum.8. Sita Jaminan Terhadap Barang Miliknya SendiriPerihal Sita JaminanSita jaminan milik Penggugat (pasal 226 HIR)Sita Jaminan milik Tergugat (pasal 227 HIR Sita jaminan dalah pengambil alihan sesuatu barang yang yang diminta oleh pihak yang merasa berhak, baik bartang ergerak maupun barang tidak bergerak untuk disimpan sebagai jaminan dan tidak boleh di jual belikan, disewakan kepada orang lain dan dilakukan sebelum perkara tersebut di putus oleh hakim Penyitaan ini dilakukan terhadap barang milik sendiri (kriditur /prnggugat) yang dikuasai oleh orang lain (tergugat), penyitaan ini di bagidua yakni : a. Sita Revindicatoir (pasal 226 HIR, 260 Rbg) Pemilik Barang Bergerak, yang barangnya ada ditangan orang lain dapat diminta, baik secara lisan mapupun secara tertulis oleh ketua pengadilan negeri dari tempat orang yang memegang atau menguasai barang bergerak tersebut, untuk disita dan disimpan oleh yang berhak meyita / menyimpan barang yang di persengketakan tersebut. b. Sita Material Menjamin barang barang yang disita tidak dijual, oleh pihak pihak yang berpekara jadi fungsinya adalah untuk melindungi hak pemohon selama pemeriksaan sengketa perceraian di pengadilan,selama berlangsung persidangan antara pemiohon dan lawannya Hk Ac Perdata / Arnawa 17
  18. 18. 9. Sita Jamina Terhadap Barang Debitur Penyitaan ini disebut Sita conservatoir merupan tindakan persiapan daripihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua PengadilanNegeri, untuk menjamin dapat dilaksakaannya putusan perdata guna menjualbarang barang debitur / tergugat (pasal 227 ayat I, 261 HIR, 145 ayat 1 Rbg)10. Susunan Persidangan / Majelis Susunan persidangan untuk semua peradilan pada dasarnya asasnyamerupakan majelis. Yang beranggota sekurang kurangnya tiga orang hakimterdiri satu ketua majelis sidang dan yang lainnya anggota majelis sidang,tetapi bisa juga terdiri dari lima hakim, satu ketua majelis sidang dan empatlainnya anggota majelis sidang.Dengan asas hakim majelis, dimaksudkan untuk menjamin pemeriksaanyang subyektif dan obyektif, guna memberi perlindungan hak hak asasimanuisia dalam peradilan11. Mendengar Kedua Belah Pihak Dalam hukum acara perdata kedua belah pihak haruslah diperlakukansama, tidak memihak dan untuk didengar keterangannya bersama samakeduanya, mengadung arti bahwa di dalam hukum acara perdata, yangberpekara harus sama sama diperhatikan, berhak atas memberikan pendapat/keterangan, hakim tidak boleh menerima keteranga dari sepihak saja asas inidisebut “Audiet Altertem” atao asas “eines Mannes Redwist keines MannesRede” Hal ini juga pengajuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang yangdihadiri oleh kedua belah pihal (pasal 132 ayat 2 HIR, pasal 145 HIR)Dengan asas hakim majelis, dimaksudkan untuk menjamin pemeriksaanyang subyektif dan obyektif, guna memberi perlindungan hak hak asasimanuisia dalam peradilan Hk Ac Perdata / Arnawa 18
  19. 19. 12. Tugas Hakim Dalam Proses Persidangan Dalam prose persidangan perdata tugas hakim adalah mempertahankantatanan hukum perdata, menetepakan apa yang ditentukan oleh hukumdalam suatu perkara, kebenran formil bukan kebenaran yang diatur(verdrail), melainkan kebenaran yang dicapai oleh hakim dalam batas batasyang ditentukan oleh pihak pihak yang berpekara13. Perdamaian. (Pasal 130 HIR) mengajukan upaya perdamaian Perdamaian dapat dilakukan di dalampengadilan atau di luar pengadilan Perdamaian dalam HIR diatur dalam (pasal 130 HIR) a. Apa bila pada hari sidang yang telah ditentukan dan kedua belah pihak hadir, maka pengadilan dengan perantara Ketua Sidang berusaha mendamaikan mereka b. Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan maka dibuat suatu akta perdamaian yang kedua belah pihak, di hukum untuk melaksanakan perjanjian perdamaian itu, akta perdamaian itu di kuatkan dan dapat di jalankan sebagaimana putusan biasa c. Terhadap putusan yang demikian tidak dapat di mohonkan banding Perdamaian dalam PA diatur dalam pasal 7 UU No. 7/1989 a. Pada sidang pertama gugatan cerai, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak b. Dalam sidang perdamaian tersebut suami dan istri harus datang secara pribadi, kecuali salah satu bertempat tinggal di luar negeri c. Bila tidak dapat datang menghadap secara khusus, dapat dikuasakan d. Apa bila kedua belah pihak bertempat tinggal diluar negari, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi e. Selama perkara belum diputus usaha perdamaian dapat dilakukan pada sidang pemeriksaan 19
  20. 20. 14. Jawaban Tergugat Setelah upaya perdamaian yang dilakukan hakim tidak berhasil, makakepada tergugat di berikan kesempatan untuk mengajukan jawaban ataugugatan yang diajukan oleh penggugat. Sebagaimana penggugat diperkenankan untuk mengajukan gugatan secara terulis dan secara lisan, maka tergugatpun diperkenankan untuk mengajukan jawaban secara tertulis dan secaralisanJawaban tergugat dapat terdiri dari tiga macam yakni : 1. Eksepsi atau tangkisan yaitu, jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara Tentang Eksepsi atau tangkisan HIR mengenal satu macam eksepsi yakni : eksepsi perihal tidak berkuasanya hakim yaitu Eksepsi yang menyangkut kekuasaan relatif dan eksepsi menyangkut kekuasaan absolut Eksepsi yang menyangkut kekuasaan relatif (pasal 133 HIR), contoh : Gugatan nyang diajukan oleh penggugat salah alamat atau keliru, karena yang berwenang untuk kengadili perkara tersebut adalah Pengadilan dimana tergugat bertempat tinggal terakhir. Eksepsi yang menyangkut kekuasaan absolut (pasal 134 HIR) contoh : Apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk wewenang pengadilan negeri untuk mengtadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan pengadilan negeri kerena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu 2. Jawaban tergugat mengenai pokok perkara Jawaban tergugat mengenai pokok perkara hendaknya dibuat dengan jelas, singkat dan berisi, langsung menjawab pokok persoalan dengan mengemukakan alasan – alasan yang mendasar 20
  21. 21. Jawaban terhadap pokok perkara biasanya mengandun pengakuan atau penyangkalan (atau bantahan) dari isi gugatan Pengakuan adalah jawaban yang membenarkan isi gugatan, artinya apa yang di gugat terhadap terguguat diakui keberadaannnya Penyangkalan atau bantahan ialah pernyataan yang tidak membenarkan atau tidak mangakui apa yang digugat terhadap tergugat. Jika tergugat mengajukan bantahan maka bantahan itu harus disertai dengan alasan – alasan bahwa keterangan yang dan tuntutan penggugat itu adalah tidak benar sama sekali 3. Rekonvensi yaitu, gugatan balik atau gugatan balasan yang diajukan kepada penggugat Rekonvensi adalah Gugatan balik atau gugatan balasan yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat, atau dengan kata lain Gugatan yang diajukan oleh penggugat berhubungpenggugat juga pernah melakukan wanperstasi terhadap tergugat Gugatan balasan sangat bermanfaat bagi kedua belak pihak yang bersengketa karena : - Menghemat ongkos perkara - Memudahkan pemeriksaan - Mempercepat penyelesaian sengketa - Menghindari putusan yang saling bertentangan15. Prihal Putusan Gugurnya gugatan Apabila pada hari yang telah ditentukan penggugat tidak hadir dan atautidak menyuruh orang lain yang mewakili untuk hadir, padalah ia telahdipanggil dengan patut, maka gugatannya dinyatakan gugur dan di hukummembayar biaya perkara, tetapi penggugat dapat / mempunyai hak untukmengajukan sekali lagi, setelah ia membayar gugatannya di panitra (ps 124HIR)catatan : apa bila banyak penggugat dan banyak tergugat maka dalam persidangan harus selurunya tidak ada yang hadir atau tidak dan yang mewakili maka Pengadilan dapat memutus. 21
  22. 22. 16. Putusan di luar kehadiran tergugat (putusan Verstek)Pasal 125 HIR Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan atautidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai waliknya, apabilah ia telahdipanggil dengan patut dan gugatan itu diterima dengan putusan tidak hadirtergugat ( putusan Verstek)Catatan : Putusan secara contradictoir putsan diluar dahir salah satu pihak yang berpekara17. Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek Perlawanan (verzet) yang diberikan atas putusan verstek, yangdiberikan oleh pihak tergugat, dengan masa tenggang waktu 14 hari setelahputusan di terioma oleh tergugat. (pasal 129 ayat 1.2 HIR, 153 ayat 1.2 Rbg)18. Putusan yang Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima apa bila gugatantersebut ditolak karena permasalahan yang menjadi bahan gugatan di luarpokok permasalahan. Untuk ini ada dua putusan : a. Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (nietonvankelijk) penggugat masih bisa mengajukan gugatannya lagi ke Pengadilan Negeri b. Putusan yang dinyatakan gugatan ditolak (onzeger) penggugat tidak dapat mengajukan kembali gugatannya ke Pengadilan Negeri, tetapi dapat mengajukan pemeriksaannya kembali ke Pengadilan Tinggi (pengadilan tingkat banding)19. Jalannya Persidangan Susunan Persidangan : a. Hakim tunggal atau Hakim Majelis (satu ketua hakim dua hakim anggota) yang dilengkapi oleh panitra sebagai pencatat jalan persidangan b. Pihak Pengugat dan tergugat duduk didepan meja hakim, untuk penggugat sebelah kanan, sedang tergugat sebelah kiri meja hakim. 22
  23. 23. c. Persidangan berjalan lancar, maka jumlah persidangan tidak kurang dari 8 kali, sampai putusan hakim  Sidang Pertama Setelah hakim membuka sidang pertama dengan menyatakan “sidang dibuka untuk umum, dengan mengetukan palu, maka hakim memuli mengajukan pertanyaan kepada Penggugat tentang; a. Identitas Penggugat b. Identitas Tergugat c. Apa sudah mengerti dengan kedatangannya para pihak dimuka sidang pengadilan Hakim menghimbau agar para pihak dilakukan perdamaian  Sidang Kedua (jawaban tergugat) Apabila para pihak dapat berdamai maka ada dua kemungkinan : - Gugatan di cabut - Mereka megadakan perdamaian diluar maka hakim tidak ikut campur sehingga apa bila salah satu ikar janji permasalahan dapat diajukan lagi ke pengadilan - Mereka mengadakan perdamaian di lakukan dimuka hakim maka kekuatan perbamaian sama dengan putusan pengdilan, apa bila salah satu pihak ikar janji perkara tisdak dapat diajukan lagi Apabila tidak tercapai suatu perdamaian, maka sidang dilanjutkan dengan pernyerahkan jawaban dari pihak tergugat, tergugat dapat menolak gugatan (penolakan tersebut bisa peristiwa hubungan hukumnya) - Jawaban dalam Eksepsi Eksepsi adalah tangkisan bahwa syarat – syarat prosessuil tidak benar atao eksepsi berdasarkan meteriel sehingga gugtan tidak diterima (NO = Niet ontvankelijk verklaard) dasar gugutan : a. Gugatan diajukan kepada pengadilan yang tidak berwenang 23
  24. 24. b. Gugatan salah alamat (tergugat tidak ada hubungannya dengan hukum c. Penggugat tidak berkualitas (penggugat tidak mempunyai hubungan hukum d. Tergugat tidak lengkap e. Penggugat telah memberi penundaan pembayaran - Jawaban Dalam Pokok Perkara Jawaban Dalam Pokok Perkara ini merupakan bantahan terhadap dalil – dalil yang diajukan penggugat Sidang Ketiga (Replik) Pada sidang ini penggugat menyerahkan replik satu untuk hakim, satu untuk tergugat satu untuk pegangan sendiri. Replik adalah tanggapan Penggugat terhadap jawaban tergugat Sidang ke empat (Duplik) Dalam sidang ini tergugat menyerahkan duplik kepada penggugat. Duplik adalah tanggapan tergugat terhadap replik penggugat Sidang ke lima (pembuktian dari Penggugat) Dalam sidang kali ini penggugat mengajukan bukti – bukti yang memperkuat dalil – dalil tergugat (bukti – bukti yang dimaksud adalah surat – surat dan saksi – saksi) Sidang ke enam (pembuktian dari tergugat) Dalam sidang ini adalah merupakan pembuktian dari pihak tergugat, proses persidangannya sama dengan sidang kelima Sidak ke tujuh Sidang penyerahan kesimpulan. (disini kedua belah pihak menyerahkan kesimpulan dari halis – hasil persidangan terdahulu Hk Ac Perdata / Arnawa 24
  25. 25.  Sidang ke delapan Sidang ke delapan merupakan sidang keputusan hakim, dalam sidang ini hakim membacakan yang seharusnya dihadiri oleh para pihak. (dengan megetuk palu tiga kali). Apabila salah satu pihak merasa tdak puas dengan putusan haki maka dapat mengajikan banding yang harusdilakukan 14 hari terhitung sehari dari putusan hakim diputuskan20.Replik dan Duplik Replik adalah -> Jawaban penggugat terhadap jawaban tergugat atasgugatannya. Replik ini diajukan oleh pernggugat untuk meneguhkangugatannya dengan mematahkan alasan alasan penolakan yang dikemukakantergugat dalam jawabannya. Replik ini bisa diajukan secara lisan dantertulis Duplik adalah -> Jawaban tergugat terhadap replik yang di ajukanpenggugat. Duplik diajukan tergugat untuk meneguhkanjawabannya yanglahimnya berisi penilakan terhadap gugatan penggugat. Duplik ini dapat diajukan secara lisan dsan tertulis Dalam perakter di pengadilan biasanya acara jawab menjawab antarapenggugat dan tergugat berjalan tertulis. Oleh karena itu untukmempersiapkan jawab menjawab tersebut diperlukannwaktu yang cukupdengan menunda waktu selama satu atau dua minggu untuk setiap tahapanpemeriksaaan, apa bila tahap jawab menjawab selesai antara penggugat dantergugat maka tahap selanjutnya adalah pembuktian. Hk Ac Perdata / Arnawa 25
  26. 26. Contoh : Surat Jawaban Kota, tanggal / bulan / tahun Jawaban Tergugat Dalam Perkara No... / G / Tahun / PN.... Antara. Nama , Penggugat Lawan Nama, tergugatDengan hormat,Untuk dan atas nama Tergugat dengan ini hendak mengajukan dalil – dalilseparti yang terurai dibawah ini : 1. Bahwa.... 2. Bahwa.... 3. Bahwa.... dstMaka berdasarkan segala apa yang terurai di atas , Tergugat mohon denganhormat sudilah kiranya Pengadilan.... berkenan memutuskan : - Menolah gugatan Penggugat atau setidak – tidaknya menyatakan tidak dapatdityerima - Mrnghukum Pengguat untuk membayar biaya perkara Hormat kuasa Tergugat Arnawa, SH,MH 26
  27. 27. Contoh. Jawaban dusertai Eksepsi dan Rekonvensi Kota, tanggal / bulan / tahun Jawaban Tergugat Dalam Perkara : No.../ Pdt / G / Tahun / PN.... Antara Nama. Penggugat Konversi / Tergugat rekonvensi Melawan Nama, tergugat Konvensi / Penggugat rekonvensiDengan Hormagt. Untuk dan atas nama Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensidengan kini jhendak mengajukan dalil – dalil seperti yang terurai dibawahini sebagai jawaban dalam konvensi dan gugutan dalam rekonvensiDALAM EKSSESPI 1. Bahwa gugatan penggugat telah keliru di ajukan kepengadilan PN..... karena Tergugat bertempat tinggal di.....yang telah diketahui oleh Penggugat 2. Bahwa menurut pasal 118 HIR gugatan harus di ajukan ke PN ..... tempat tinggal terakhir tergugat Maka berdasarkan segala apa nyang terurai diatas, maka PN...... tidakberkenan mengadili perkara tersebut Apabila Pengadilan Negeri....... berpendapatr lain, maka 27
  28. 28. DALAM POKOK PERKARADALAM KONPENSI 1. Bahwa Tergugat mwenhangkal dalil – dalail yang dikemukakan Penggugat Konvensi kecuali apa yang diakui dengan tegas 2. Bhawa memang benar Tergugat konvensi ...... 3. Bahwa.... dstMaka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat konpensi mohondengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negari..... tidak memutuskaN : - Menolak gugatan Penggugat Konpensi - Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayhar biaya perkaraDALAM REKONPENSI. 1. Bhawa .... 2. Bahawa.... 3. Bahswa..... dstPRIMER 1. Menyatkan 2. Menghukum 3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun timbul verzet, banding, dan kasasiSUBSIDERDalam peradilan yang baik, memohon ke adilan yang seadil – adilnya Hormat Kuasa Hukum Konpensi Penggugat Rekonpensi Arnawa SH, MH 28
  29. 29. 21. Putusan Harus di Sertai AlasanSemua putusan pengadilan harus disertai alasan alasan putusan yang dijadikan dasarmengadili (pasal 184 ayat 1 HIR, 390 HIR, 195, 618 Rbg)Alasan alasan atau argumentasi yang dimaksud sebagai pertanggungjawaban hakim sehingga mempunyai nilai obyektif.21. Peninjauan Kembali Upaya peninajuan kembali di mungkinkan terhadap putusan pengadilanyang telah mempunyai ketetapan hukum dalam perkara perdata oleh parapihak pihak yang berkepentingan ke Makamh Agung. Hk Ac Perdata / Arnawa 29
  30. 30. III. PEMBUKTIAN1. Arti Pembuktian Pembuktian adalah penyajian alat alat buklti yang syah menuruthukum, kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikankepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Membuktikanadalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil dalil yang dikemukandalam suatu perkara2. Beban Pembuktian Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atauguna mengukuhkan haknya sendiri mau pun membantah hak orang lain,menunjukan pada suatu di wajibkan membuktikan adanya hak atauperistiwa tersebut (pasal 163 HIR, 283 Rbg) Maka beban pembuktian harus dilakukan dengan adil dan tidak beratsebelah, karena suatu pembuktian yang berat sebelah berarti secara mutlakmenjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampau berat dalamjurang kekalahan3. Hal hal yang Perlu Dibuktikan Yang dibuktikan oleh pihak pihak yang perkara bukan hukumnya,akan tetapi peristiwa atau kejadian, karena hakim dianggap telah mengetahuhukumnya yang diterapkan baik baik hukum yang tertulis mapun hukumyang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat Untuk alat bukti diterima atau ditolah sebagai alat bukti oleh hakimdalam perkara perdata (pasal 162, 163 HIR) 30
  31. 31. 4. Hal hal Yang Perlu Dibuktikan Dalam acara pembuktian di muka persidangkan ada hal hal yang tidakperlu di buktikan: a. Hal hal yang telah diakui oleh pihak lawan b. Hal hal yang telah dilihat sendiri oleh hakim di dalam sidang c. Hal hal yang dianggap diketahui oleh umum5. Alat Alat Bukti (pasal 164 HIR / 1866 KUHPerdata) Alat alat bukti yang diaksud dalam HIR: a. Surat (ps 165 -167 HIR / ps 282 -305 Rbg / ps 1867 – ps 1894 KUHPerdata) b. Saksi (ps 168 -172 HIR / ps 282 -305 Rbg / ps 1867 – ps 1894 KUHPerdata) c. Perasangkaan (ps 173 HIR / 310 Rbg / ps 1915 – 1922 KUHPerdata) d. Pengakuan (ps 174 – 176 HIR / ps 311 – 313 Rbg / 1928 KHUPerdata) e. Sumpah (ps 155 – 158, 177 HIR / ps 182 – 185 Rbg / ps 1929 – 1945 KUHPerdata) Alat alat bukti yang dimaksud dalam UU No. 5/1986 -> 9/2004 (PTUN) a. Surat atau Tulisan (ps 165 -167 HIR / ps 282 -305 Rbg ) b. Keterangan Ahli (ps 154 ayat 1 HIR / ps 181 ayat 1 Rbg) c. Keterangan saksi (ps 165 -167 HIR / ps 282 -305 Rbg ) d. Perngakuan para pihak (ps 174 – 176 HIR / ps 311 – 313 Rbg ) e. Pengetahuan Haki (pasal 100 UU. No. 5/1986)6. Alat Bukti Tertulis atau Surat (pasa; 165 – pasal 167 HIR) Alat bukti tulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda tandabacaan tetapi tidak bisa dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu,tanda baca yang dimaksud adalah huruf latin, huruf arab, huruf kanji danlain sebagainya (pasal 165 – 167 HIR, 282 - 305 Rbg) Alat bukti tertulis atau suarat ini ada dua macam yakni : a. Akta -> Surat atau tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk di jadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditanda tangani oleh pembuatnya. Akte ini meliputi : 31
  32. 32. - Akta Otentik -> Surat yang dibuat menurut ketentuan undang undang oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berkuasa untuk membuat suat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedau belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapatkan hak darinya tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu. (pasal 165 HIR, 285 Rbg, 1870 KUHPerdata) Catatan Akta Otentik ada dua macam yakni : a. Akta Otentik -> yang dibuat oleh pejabat (acta ambtelijk), misalnya berita acara pemeriksaan sidang yang dibuat panitra, berita acara penyitaan dan atau pelelengan barang barang tergugat, notaries membuat suatu verslag atau laporan tentang rapatyang dihadiri para pemegang saham suatu persero b. Akta yang dibuat dihadapan pejabat (acta partij), misalnya akta jual beli tanah, yang dibuat oleh Camat atau Notaris PPAT - Akta dibawah tangan -> Surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pihak pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk diperguna kan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya (pasal pasal 1876 – 1894 KUHPerdata, pasal 101 huruf b UU No. 5/1986, HIR tidak mengatur) b. Tulisan -> surat suat lain Alat bukti tulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda tanda bacaan tetapi tidak bisa dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu, tanda baca yang dimaksud adalah huruf latin, huruf arab, huruf kanji dan lain sebagainya (pasal 165 – 167 HIR, 282 - 305 Rbg)7.Saksi (Pasal 168 – pasal 172 HIR – pasal 1895 = pasal 1912 KUH Perdata) Pembuktian dengan saksi – saksi diperkenankan dalam segalikandengan undang – undang jika hal itu tidak dikecualian , contoh : 1. Pasal 150 KUH Perdata (perjajian kawin) 2. Pasal 258 KUH Dagang (perjajian pertanggungan) 3. Pasal 2 UUNo. 1 /1974 (Sahnya perkawinan) Hk Ac Perdata / Arnawa 32
  33. 33. IV. PUTUSAN HAKIM1. Arti Putusan Hakim atau Putusan Pengadilan Putusan hakim ; Suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabatnegara yang diberi wewenang untuk itu, di ucapkan di persidangan danbertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketaantara para pihak (Sudikno Mertokusumo ) Putusan pengadilan ; pernyataan hakim yang diucapkan pada sidangpengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiriperkara perdata ( Riduan Syahrani) Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis yang harusditandatangai oleh hakim ketua sidang dan hakim – hakim anggota yang ikutseta memeriksa dan memutskan perkara serta panitra pengganti yang ikutsidang Susunan dan Isi Putusan, terdiri dari : 1. Kepala Putusan Setiap keputusan pengadilan harus lah mempunyai kepala pada bagian atas dan putusannya berbunyi untuk pengadilan Negeri “Demi Keadilan Berdasarkan KetuhananYang Maha Esa” (pasal 4 ayat 1 UU No 4 tahun 2004), sedang untuk pengadilan agama “Bismillahirrahmannirrahim Demi Keadilan Berdasarkan KetuhananYang Maha Esa”(pasal 57 ayat 2 UU No. 7 tahun 1989) 2. Identitas Pihak - pihak yang berekara Dalam putusan harus dimuat Identitas dari para pihak, nama, alamat, pekarjaan, dan para pengacara bila para pihak menguasakan pada orang lain 3. Pertimbangan atau Alasan – alasan Putusan hakim terdiri atas dua bagian yakani : 1. Pertimbangan tentang duduknya perkara 2. Pertimbangan tentang hukumnya (pasal 184 HIR) 33
  34. 34. 4. Amar atau Diktum Putusan Putusan hakim adalah menjawab permintaan atau tuntutan, apa kah mengabulkan atau menolak gugatan tersebut, dalam amar dimuat suatu pernyataan hukum, penetapan suatu hak. Dalam Peradilan Tata Usaha Neraga secara rinci putusan telah tertuang dalam pasal 109 UU No. 9 tahun 2004 yakni : a. Kepala putusan yang berbunyi “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” b. Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat tinggal, atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa. c. Ringkasan gugutan dan jawaban tergugatyang jelas d. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa e. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan f. Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara g. Hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitra, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak Catatan : Undang Undang No. 4 tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman Undang Undang ini merupakan induk dan kerangka yang meletakan dasar, asas asas peradilan serta pedoman bagi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peradila Militer (sedang masing masing peradilan masih diatur dalam Undang Undang sendiri). Undang Undang No. 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama Undang Undang No. 5 tahun 2004, tentang Makamah Agung Undang Undang No. 8 tahun 2004, tentang Pengadilan Umum Undang Undang No. 9 tahun 2004, tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.2. Kekuatan Putusan Hakim 1. Kekuatan Pembuktian Mengikat Putusan hakim sebagai dukumen yang merupakan suatu akta otentek menurut pengertian undang – undang sehingga tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat kedua belah pihak atau pihak pihak yang berpekara, dengan demikian menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak pihak yang bersengketa Hk Ac Perdata / Arnawa 34
  35. 35. 2. Kekuatan Eksekutorial Kekuatan untuk dapat dipaksa dengan bantuan aparan keamanan terhadap pihak – pihak yang tidak menaatinya dengan sukarela. Suatu putusan dimaksud untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya (semata – mata hanya menetapkan hak atau huku,mnya) 3. Kekuatan mengajukan eksepsi (tangkisan) Kuekuatan untuk mnenangkis atau gugatan baru mengenzi hal yang sudah pernah diputus atau mengehai hal – hal yang sama , berdasarkan asas ne bis in idem (tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam perkara yang sama)3. Macam – macam Putusan Hakim Bentuk penyelesaian perkara di pengadilan di bedakan ada dua yakni : Putusan pengadilan ada dua Yakni : a. Putusan Sela (Tusse Vonis) Putusan sela adalah”putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelajutan pemeriksaan perkara Misalnya tergugat mengajukan sautu tangkisan (eksipsi / pasal 136 HIR) yang bertujuan agar hakim menyatakan dirinya berkompetensi memeriksa perkara tersebut karena perkara tersebut adalah wewenang pengadilan lain. Dalam hukum acara dikenal beberapa macam putusan sela yakni • Putusan Pteparatoir Yakni putusan persiapan mengenai jalanya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusn akhir (contoh, putusan untuk menolak pengunduran peneriksaan saksi) • Putusan Interlocutoir Yakni putusan yang memrintahkan pembuktian, (contoh, putusan untuk memriksa saksi atau memeriksa kesempatan, karena putusan ini menyangkut masalah pembuktian) 35
  36. 36. • Putusan Incidentiel Yakni putusan yang berhubungan dengan insiden yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa (contoh, putusan yang memboleghkan pihak ketiga ikut sertadalam suatu perkara) • Putusan Provisional Yakni putusan yang menjawab tuntutan provisi yaitu, permintaan pihak yang berpekara agar diadakantidakan pendahuluanguna kepantingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan, (contoh, sebelum perceraian dalam pokok peerkara diputyuskan, istrui minta dibebesakan dari kewajiban untuk tinggal bersama suaminya, karena suaminya suka menganiaya)b. Putusan akhir (eind vonis) Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara pada tingkat pemeriksaan pengadilan,, meliputi pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi, dan Makamah Agung Putusan akhir menurut sifat amarnya (diktumnya) ada tiga macam yakni • Putusan Condemnatoir Putusan yang bersifa menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prrestasi. (contoh, mengadili menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat, menghuikum tergugat untuk menyerahkan tanah yang menjadi sengketa kepada penggugat, • Putusan Declaratoir Putusan yang amarnya menyatakan suatu keadaan sebagai keadaan yang sah menurut hukum. (contok, mengatakan penggungat sebagai pemilik atas tanah sengketa • Putusan Konstitutif Putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan baru. (contoh, menyatakan ikatan perkawinan antara pengguigat dan tergugat putus karena perceraian ) Hk Ac Perdata / Arnawa 36
  37. 37. 4. Kekuatan Putusan Putusan hakim yang telah mempinyai kekuatan hukum yang tetapadalah : putusan yang menurut ketentuan undang – undang, tidak adakdesempatan lagi untuk menggunakan uapaya hukum melawan putusan itu.(putusan yang tidak dapat diganggu gugat) Misalnya : 1. Putusan verstek (putusan tampa hadirnya tergugat) 2. Putudan pengadilan tingkat pertama yang tidak di ajukan perlawanan 3. Putusan pengadilan tinggi yang tidak di ajukan kasasi 4. Putusan kasasi yang tidak diajukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap Sedangkan putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yangtetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang – undang masihterbuka kesempatan untuk menggunakan uapay hukum melawan putusan itu, Misalnya : Verzet Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalamperkara perdata mempunyai tiga macam kekuatan yaitu : 1. Kekuatan pembuktian mengikat Putusan hakim itru sebagai dokumen yang merupakan suatu akte otentek menurfut pengertian undang – undang, sehingga tidak hanya mempunyai kekuiatan pembeuktian mengikat antra para pihak yang berpekara, tetapipembuktian bahwa telah ada suatu perkara pihak – pihak yang disebutkan dalam putusan itu 2. Kekuastan eksekutorial Yaitu kekuatannya untuk dapat dilaksanakan dengan bantuan aparat keamanan terhadap pihak yang tidak menaatinya dengan sukarela 3. Kekuatan mengajukan eksepsi (tangkisan) Kekutan untuk menangkis suatu gugata n baru mengenai hal yang sudah pernah diputus atau mengenai hal – hal yang sama, 37
  38. 38. berdasarkan asas nebis in idem (tidak boleh dijatuhi putusan lagi dalam perkara yang sama)5. Putusan Hakim yang dapat Dilaksanakan Lebih Dahulu Menurut hukum acara pada dasarnya putusan pengadilan hanya dapatdilaksnakan apa bila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukumyang tetap (inkracht van gewijsde) Namun dekian dalam HIR / RBG terdapat ketentuan yang memberikankemungkinan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (uit voerbaar bijvoorrad). Pada pasal 180 HIR / 191 ayat 1 RBG menentukan pengadilannegeri dapat memerintahkan supaya putusan dapat dijalankan lebih dahuluwalupun ada perlawanan atau banding, jika : 1. Ada surat yang syah (akta otentik) atau tulisan dibawah tangan yang menurut undang – undang mempunyai kekuatan bukti 2. Ada putusn pengadilan sebelumnya yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap 3. Dikabulkannya gugatann yang didahului (gugatan provisional) dalam hal sengketa tentang hak milik Catatan : sebelum tahun 1964 hakim dapat menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu apa bila memenuhi syarat – syarat hukum yang ditentukan pada pasal 180 HIR / 191 ayat 1, RBG, akan tetapi stelah dikeluarkannya Surat Edaran Makaham Agung No 13 / l964, jika putusan yang dimintakan banding, agar sedapat mungkin memberikan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, tetapi dengan Surat Edaran Makaham Agung No 15 /1969 tanggal 2 juni 1969 menyerahakan sepenuhnya pada pengadilan tinggi, memberi pertimbangan dan memutuskan dapat atau tidaknya dikabulkan permintaan persetujuan pelaksanaan Putusan yang dapat dilaksanakan dahulu itu ..............> Hk Ac Perdata / Arnawa 38
  39. 39. Dasar hukum penggunaan hukum acara perdata adalah : 1. HET HERZIENE IENDONESISCH REGLEMENT ( HIR ) L.N No. 16 jo 57/ 1848. disebut UU Darurat No. 1/1951 2. Reglement voor de Buitengeesten (Rbg) Ordonansi 11 Mei 1927 LN. No. 227 / 1927 3. Undang undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman, 4. Undang Undang No. 5 tahun 2004 tentang Makamah Agung 5. Undang Unadang No. 9 tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara 6. Undang Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama 7. Undang undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 (TLN. 3050) tetang Izin Perkawinan 8. Yurisprodensi atau Putusan putusan hakim yang berkembang di lingkungan dan sudah diputus di pengadilan 9. Doktrin -> Ilmu pengetahuan tempat hakim dapat mengambil hukum secara perdata (walau Doktin itu buhan hukum) 10. Intruksi dan Surat Edaran Makah Agung -> sepanjang mengatur hukum acara perdata dan hukum perdata meteril mengikat hakim sebagai undang undang 11. Adat kebiasaan 39

×