2. LANSKAP INTERNET
Sejak internet masuk ke Indonesia pada 20 tah
Indonesia sudah menggunakan internet untuk
1. Mencari informasi terkait proses pendidikan,
2. Meningkatkan pendapatan,
3. Belanja,
4. Mi<gasi bencana,
5. Filantropi,
6. Menyebarkan agenda poli<k,
7. Memonitor pemilu.
Ak<vitas ini didukung oleh infrastuktur yang dibangun
providers (ISP), yang telah menunjukkan angka kecepatan
meningkat dari tahun ke tahun.
3. INTERNET CEPAT
Laporan terbaru dari Akamai memperlihatkan
rata-‐rata kecepatan internet Indonesia telah
mencapai 4,5 Mbps atau naik 110% dari tahun
sebelumnya: 3,7 Mbps.
Sumber: hSps://www.akamai.com/us/en/mul<media/
documents/state-‐of-‐the-‐internet/akamai-‐state-‐of-‐the-‐
internet-‐report-‐q1-‐2016.pdf
4. GAYA HIDUP GENERASI
The Nielsen Global Genera<onal Life
dengan melibatkan 30.000 responden
sen<men konsumen secara global linta
responden dibagi dalam 5 klasifikasi umur:
Generasi Z (usia 15-‐20)
Millennial (usia 21-‐34)
Generasi X (usia 35-‐49)
Baby Boomers (usia 50-‐64)
Generasi Senyap (usia > 65)
Hasilnya memperlihatkan bagaimana kon
makan, bermain dan menabung.
5.
6. AKTIVITAS SAAT SENGGANG
Menonton TV adalah kegiatan senggang yang dis
tapi bagi Generasi Z mereka lebih memilih me
Bahkan secara persentase, mereka lebih banyak main games da
video atau medsos.
Sumber: hSp://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2015/global-‐genera<onal-‐lifest
7.
8. MEDSOS ITU ZEITGEIST
Medsos itu elan vital, bagian tak terpisahkan.
Daya KriBs Masyarakat Men
Jika dulu orang takut bicar
berlomba-‐lomba untuk kri<s. Med
muncul di mana-‐mana dan
media sosial se<ap orang bisa
juru bicara persoalan masy
Masyarakat Ingin Semakin Terlib
Jika dulu masyarakat pasra
diatur oleh negara, kini masy
ingin terlibat dalam proses
pengambilan keputusan di
sampai <ngkat nasional.
9. PERAN INTERNET
Internet menjadi instrumen paling kuat
abad ke-‐21 untuk meningkatkan transparansi
dalam mengawasi pemerintahan, memberi
akses pada informasi, dan juga mem
warga untuk berpar<sipasi dalam membangun
masyarakat yang demokra<s.
Internet bukan hanya memampukan seseorang
untuk menggunakan hak untuk berpendapat
secara bebas, tetapi juga menyuarakan hak
manusia dan mendorong kemajuan mas
ke arah yang lebih baik.
FRANK LA RUE
Pelapor Khusus PBB
untuk Kemerdekaan
Ekspresi 2008-‐2014
Laporan Frank La Rue 16 Mei 2011 hSp://donnyb
10. SKEPTISISME
Internet juga berperan untuk memenuhi hak atas
kebenaran. Tanpa akses ke informasi yang memad
maka gagasan akan transparansi, akuntabilitas
pejabat publik, pemberantasan korupsi ataupun
par<sipasi publik dalam proses penyusunan
kebijakan, <dak akan pernah terwujud.
Namun kemajuan peran internet telah membuat
pemerintah di banyak negara risau. Kerisauan
pemerintah ditunjukkan dengan berbagai <ndakan
untuk memblokir konten, memata-‐matai
(surveillance) ne<zen dan mengiden<fikasi ak<vis
dan mengkriminalisasi pendapat/ekspresi yang sah.
FRANK LA RUE
Pelapor Khusus PBB
untuk Kemerdekaan
Ekspresi 2008-‐2014
Laporan Frank La Rue 4 September 2013 hSp://donnybu.com/wp-‐c
11. MEDSOS ADALAH HAK
Berbicara untuk mengemukakan pendapat, baik di du
maya, adalah hak yang dilindungi oleh negara dan hu
Pasal 28 E:
(2) Se<ap orang atas kebebasan meyakini keper
pikiran dan sikap, sesuai dengan ha< nuraninya.
(3) Se<ap orang berhak atas kebebasan berserikat,
mengeluarkan pendapat.
Pasal 28 F: Se<ap orang berhak untuk berkomunikasi da
informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkung
berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyim
dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala
yang tersedia.
Ayat 19 Kovenan Sipil PBB: Se<ap orang berhak un
merdeka untuk berekspresi serta mencari, menerima,
informasi.
12. BATASAN DI MEDSOS
Sama seper< di dunia nyata, di dunia maya kemerdekaa
batasannya.
ArBkel 20 Kovenan Sipil PBB: Kebebasan dalam be
terikat pada tanggungjawab dan beban khusus. Oleh karena itu
oleh hukum:
1. Untuk menghargai hak-‐hak dan reputasi
2. Untuk melindungi keamanan nasional dan
publik
Rumusan singkat:
1. Tidak untuk mengobarkan perang
2. Tidak untuk menyebarkan kebencian yang menga
3. Tidak mengganggu keamanan nasional
13. ATURAN HUKUM
Internet dan medsos di Indonesia diatur dalam UU N
tentang informasi dan transaksi elektronik. Selain m
bisnis dan sistem informasi online, juga memuat h
dipandang ilegal (cybercrime):
konten ilegal seper<: pornografi, perjudian, pengh
pencemaran nama baik, penodaan agama, pengancama
27, 28, 29 UU ITE);
akses ilegal (Pasal 30);
intersepsi ilegal (Pasal 31);
gangguan terhadap data (Pasal 32 UU ITE);
gangguan terhadap sistem (Pasal 33 UU ITE);
penyalahgunaan alat dan perangkat (Pasal 34
14. PENCEMARAN NAMA
Pasal 27 ayat 3 UU ITE
“Se-ap Orang dengan sengaja dan
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
dan/atau Dokumen Elektronik yang m
pencemaran nama baik.”
Persoalan
• Definisi mendistribusikan terlalu
komunikasi privat dan mana komunikasi publik, semua
• Kata mentransmisikan itu berar<
pengembang
• Tidak semua penghinaan dan/atau p
urusan negara lewat pidana (pasal 310 KUHP ada 6
• Terjadi duplikasi hukum dengan p
muncul ke<dakpas<an hukum.
15. PENODAAN AGAMA
Pasal 28 ayat 2 UU ITE
"Se<ap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan i
ditujukan untuk menimbulkan rasa
dan/atau kelompok masyarakat tertentu b
ras, dan antargolongan (SARA)."
Persoalan
• Definisi informasi terlalu luas; harusnya bisa d
pamflet, berita, pidato ataupun siaran yang berisi keben
• Duplikasi hukum dengan pasal 156 KUHP dan UU N
2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan
• Pasal ini malah digunakan untuk menjerat orang y
keyakinan dan agama dengan anggapan pernyataannya
kebencian kepada agama tertentu.
16. PENGANCAMAN
Pasal 29 UU ITE
“Se<ap Orang dengan sengaja dan
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang be
menakut-‐naku< yang ditujukan secara pribadi.”
Persoalan
Sifat subyek<f tafsiran dari ancaman kekerasan da
menimbulkan ke<dakpas<an hukum.
17. ANCAMAN PIDANA
Pasal 45 UU ITE
“se<ap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda pa
Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”
Persoalan
• Tidak hadirnya pengacara saat pemeriksaan, padahal
diancam pidana di atas 5 tahun penjara, wa
• Karena ancaman pidana di atas 5 tahun pe
angka 21 KUHAP seorang tersangka bisa ditahan
obyek<f dan syarat subjek<f; ditahan bisa mencapai
• Ancaman pidana dan denda KUHP karena pencemaran dia
pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pid
banyak empat ribu lima ratus rupiah.
18. DEMOKRASI KEBABLASAN?
Banyaknya yang terjerat bukan berar< demokrasi kebablasan
memperlihatkan sekarang ini masyarakat sedang menggunak
untuk melakukan counter-‐power, kontestasi kekuasaan de
agama, dan oligark.
Kekuasaan, dalam pandangan Manuel Castells (2012), diejawantah
melalui kekuatan paksa atau alat koersi berupa monopoli
kontrol negara dan melalui konstruksi makna dalam pikiran ma
melalui manipulasi simbolik.
Internet secara langsung mempengaruhi konstruksi makna da
relasi-‐relasi kekuasaan. Dengan internet terjadi “mass sel
penggunaan Internet dan jaringan wireless seb
digital – sehingga produksi pesan dilakukan sec
oleh pemerintah atau korporasi.
19. DEMOKRASI DIGITAL
Karena media massa dikontrol oleh pemerintah dan kor
masyarakat jejaring (network society) komunikasi oto
jaringan Internet (Internet network) dan dalam pla
wireless.
Terjadi perluasan ruang publik-‐sosial poli<k ke cyberspace
offline meluas ke wilayah online)
Internet memberikan kesempatan setara bagi warga untuk ter
berpar<sipasi. Ada <ga dimensi keterlibatan warga:
1. pengetahuan poli<k
2. kepercayaan poli<k
3. par<sipasi poli<k
20. AKIBAT MEDSOS
Jumlah ne<zen yang terjerat UU ITE s/d Juni 2016:
2 2 1
3
7
20
41
62
0
10
20
30
40
50
60
70
2008 2009 2010 2011 2012
Jumlah
24. NUR ARAFAH
Nur Arafah adalah seorang pelajar SMA di Bogor yan
cemburu mempos<ng cacian di Facebook Felly Fan
berupaya merebut kekasihnya Ujang Firmansyah. Ak
dilaporkan ke polisi dan Farah diputuskan bersalah
percobaan 5 bulan oleh Pengadilan Negeri Bogor.
25. HILDA PUSPITA
Akibat mengubah
status facebook
menjadi "married to"
pacar baru Tommy
Virginanda, mantan
suami Hilda Puspita,
Drs. Yana Karyana
melaporkan Hilda ke
polisi dengan tuduhan
pencemaran nama.
Hilda diputus bersalah
3 bulan dan 7 hari
penjara. Tommy
diputus pidana penjara
2 bulan dan denda Rp
1 juta / 1 bulan
kurungan
26. DONNY ISWANDONO
Awal September 2013, Donny Iswandono
dituntut oleh Bupa< Nias Idealisman Dachi
karena menulis ar<kel berjudul »Segera!
Periksa, Tangkap dan Adili Bupa< Nias
Selatan”.
Menurut Donny, NBC sudah mencoba dan
berusaha mengkonfirmasi ke Bupa< Nias
Selatan atas adanya aksi unjuk rasa yang
dilakukan di KPK, tetapi <dak mendapatkan
respon.
Menurut Donny, pihak Nias Bangkit juga
sudah berupaya meminta konfirmasi kepada
Bupa<, tetapi tak pernah mendapat
tanggapan. “Permintaan kami untuk
wawancara selalu ditolak. Bupa< lebih
memilih mengadu ke polisi.” Hingga kini
kasusnya <dak jelas penyelesaiannya.
27. Y PANGONANAN
Pemilik akun twiSer @ypaonganan,
Yulian Pangonanan atau Ongen
ditangkap Bareskrim, 17 Desember
2015 karena mengunggah gambar
yang diduga mengandung unsur
pornografi, dituduh melanggar pasal
27 ayat 1 UU ITE.
Dalam gambar tersebut terdapat
Presiden Joko Widodo dengan ar<s
Nikita Mirzani yang bersamaan
dengan hashtag #PapaDoyanLonte
Ia ditahan selama lebih dari 4 bulan
setelah kemudian ditangguhkan
penahanannya oleh PN Jaksel karena
berkas dikembalikan ke Kejaksaan.
28. KRIMINALISASI
Yang diadukan:
Ar<s, Ak<vis, Pegawai Negeri Sipil, Ibu Rumah Tan
Mo<vator, Mahasiswa, Advokat, Budayawan, Sos
Karyawan, Poli<si, Penulis, Sastrawan, Perawat,
Wartawan, Ustad, Tukang Sate, Pengamat, Jurnalis
Yang mengadu:
1. Pejabat publik (Kepala daerah, kepala instansi /
departemen)
2. Kalangan profesi (dokter, jaksa, poli<si)
3. Kalangan berpunya (pemilik perusahaan, pim
manajer)
4. Sesama warga (statusnya setara)
29. DAMPAK LUAS
Efek Jeri
Siapapun yang pernah merasakan terjerat
UU ITE akan mengalami efek jeri/chilling
effect yang berakibat dirinya merasa takut
untuk mengungkapkan pendapatnya lagi.
Krisis Narasumber KriBs
Di Makassar sejak 2013 terindikasi krisis
yang melanda narasumber kri<s karena
mereka memilih menolak bicara di media
lagi.
Penutupan Media
Di Aceh awal tahun 2015, media tandingan
memilih untuk menghen<kan kegiatannya
setelah dituntut oleh gubernurnya sendiri.
30. PENJARA SEBAGAI TUJUAN?
Dalam pendalaman kasus di mana <dak ada pencemaran
agama, dan pengancaman, SAFENET menemukan pola pe
Kasus UU ITE Sebagai Balas Dendam
Kasus UU ITE Sebagai Barter Kasus
Kasus UU ITE Sebagai Membungkam Kri<k
Kasus UU ITE Sebagai Shock Therapy
32. UPDATE PEMBAHASAN
Perkembangan terakhir yang bisa dilaporkan:
Januari 2015:
Revisi UU ITE masuk dalam agenda Prolegnas 20
Desember 2015:
Naskah Revisi UU ITE dari Kominfo masuk ke da
Januari -‐ Juni 2016:
Pembahasan di Komisi I mengenai Revisi UU ITE
Juli/Agustus 2016:
Keputusan DPR mengenai Revisi UU ITE
36. KABAR DARI PANJA
• Rumusan pasal 27 ayat 3, pasal
pasal 29 <dak berubah dan <dak
• Pidana penjara tetap ada, tetapi ju
penjara dikurangi
• Ditambahkan soal delik aduan sehingg
rujukannya adalah pasal 310-‐311 K
• Proses pembahasan di Panja Komisi
berlangsung tertutup
37. TERIMA KASIH
Damar Juniarto
Regional Coordinator SAFENET
HP/WA 0899006600
TwiSer @DamarJuniarto FB /damarjuniarto
E-‐mail: damar@safenetvoice.org
Southeast Asia Freedom of Expression N
Jaringan penggerak kebebasan berekspresi online se-‐Asia
organisasi maupun individu, dalam konteks pe
untuk bebas berpendapat.
hDp://id.safenetvoice.org