Penolakan terhadap rencana memasukkan perwira aktif TNI ke lembaga pemerintahan sangat besar dari partai dan kelompok sipil karena dianggap akan membawa kembali sistem orde baru yang sudah ditinggalkan. Walaupun TNI membantah rencana ini, persepsi publik bahwa pemerintahan ingin menghidupkan kembali dwifungsi dapat terbentuk jika rencana ini diteruskan. Pemerintah perlu mendengarkan penolakan ini
2. Executive Summary /1
• LBP memastikan restrukturisasi TNI (bukan dwifungsi) sudah dalam UU. Namun banyak suara
penolakan terhada rencana restrukturisasi perwira aktif TNI ke dalam lembaga pemerintahan.
• Gerindra, Demokrat, Koalisi Masyarakat Sipil, dan KontraS secara tegas menolak, dan
menganggapnya seperti menghadirkan dwifungsi ABRI/TNI gaya baru.
• Dari tren percakapan di media online dan media sosial, isu ini mulai naik 22 Feb hingga 23
Feb. Interaction rate cukup tinggi, menandakan percakapan yang natural.
• Peta Social Network Analysis (SNA) memperlihatkan hanya kubu 02 yang paling banyak
membicarakan isu neo dwifungsi ini. Kubu 01 relatif diam. Hanya ada satu-dua influencer
dari 01 yang sepakat dengan 02, menolak rencana ini.
• Quote dari Ahmad Sahal (01) yang menolak: “Saya sangat keberatan, Pak Luhut! Supremasi
sipil adlh fundasi pokok demokrasi. Upaya mengembalikan dwifungsi tentara hrs ditolak
keras. Ini melampaui soal pilpres. Bukan soal pro Jokowi atau anti Jokowi. Ini soal mengawal
spirit reformasi.”
• Quote dari Said Didu (02): “Pak Luhut yth, saya berharap agar Bpk tdk merasa orang paling
bebas berbuat apapun di negeri ini. Sdh banyak pernyataan Bapak yg seakan bisa berbuat
apapun dan terakhir ingin hidupkan ‘dwifungsi’ ABRI/TNI pdhl itu bertentangan dg UU TNI.”
3. Executive Summary /2
• Quote dari Syamsuddin Haris: “Saya keberatan pak Luhut. Wilayah militer aktif menurut saya
bukan di ranah sipil. Sebagian masalah bangsa kita bermula ketika militer masuk politik. Krn
itu salah satu cita2 reformasi adalah mghapus dwifungsi ABRI & kembalikan TNI sbg tentara
profesional.”
• Quote dari KontraS: “Siapa yang mengusung kembalinya dwifungsi TNI? Sumber: kiri: Koran
Tempo, 22/2/2019 [..pembukaan peluang itu .. bukan dari TNI. Justru dari kementerian
terkait.] Kanan: Koran Tempo, 8/2/2019 [Kementerian dan lembaga pemerintah mengklaim
hanya mengikuti perintah presiden..]”
• Quote dari Dendhy Laksono: “Tak masalah. Sipil-militer sama saja. Karena itu kita bisa
memulai dengan memberi wewenang KPK, jaksa, dan polisi untuk menyidik kasus korupsi
TNI. Peradilan militer hanya untuk kasus-kasus khas militer. Korupsi bukan khas militer.
Bagaimana, Jenderal?”
• Quote positif banyak dari kubu 02 untuk POLRI, seperti disampaikan akun Linda Santika
melalui video yel-yel supporter pertandingan bola: “Ini keren bangeet.. Semua karena rakyat
masih cinta sama Polisi jd diingatkan agar Polisi netral..polisi yg mengayomi semua.
Tugasmu menganyomi..... Tugasmu menganyomi..... Pak Polisi Pak polisi Jangan ikut
kompetisi......”
4. Executive Summary /3
• Apa kata TNI terkait isu 'neo dwifungsi' ini? Menggunakan Semantic Triples Search Engine
dari Drone Emprit, kita bisa lihat aktor dan quote yang mereka sampaikan. Intinya, Kapuspen
TNI membantah adanya rencana dwifungsi ini. Panglima TNI akan merevisi UU TNI agar
tidak lagi ada penumpukan perwira aktif seperti sekarang.
• Analisis:
• Penolakan terhadap rencana memasukkan perwira aktif TNI ke dalam lembaga
pemerintahan sudah sangat besar, baik dari partai maupun kelompok sipil. Alasannya,
rencana ini hanya akan membawa Indonesia ke jaman orba yang sudah ditinggalkan.
• Jika rencana ini diteruskan, citra bahwa pemerintahan Jokowi menghidupkan kembali
dwifungsi ABRI/TNI akan terbentuk.
• Di sisi lain, selama ini yang dituduh dekat dan ingin menghidupkan orba adalah kubu
Prabowo. Rencana ini bisa membuat persepsi publik berbalik ke kubu Jokowi.
• Pemerintah harus mendengar dan menyikapi penolakan ini dengan seksama. Jangan sampai
amanah reformasi yang telah menjatuhkan orba dikhianati.