Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membahas berbagai bentuk pelanggaran demokrasi yang terjadi di berbagai bidang kehidupan seperti politik, sosial, pendidikan, ekonomi, keamanan, dan upaya penegakan demokrasi di Indonesia yang perlu diperhatikan kembali agar sesuai dengan cita-cita demokrasi sebenarnya.

1. Pelanggaran
Demokrasi di Berbagai
Bidang Kehidupan
DOSEN PENGAMPU :
DRA. SRI ARTATI WALUYATI, M.SI
KELOMPOK 4

2. ANGGOTA
KELOMPOK
1. Adelia uli ailsyaharani pakpahan (06051382126060)
2. Aisha Zulfa Hanum (06051282126039)
3. Hanifah Qonita (06051182126002)
4. KM. Alfattachi (06051382126061)
5. Salsa Agustin (06051382126068)

3. DEMOKRASI
Demokrasi ialah bentuk
pemerintahan di mana semua
warga negaranya memiliki hak yang
sama untuk pengambilan
keputusan yang dapat mengubah
hidup mereka. Demokrasi
mengizinkan warga negara ikut
serta, baik secara langsung atau
melalui perwakilan—dalam
perumusan, pengembangan, dan
pembuatan hukum.
Prinsip kebebasan pada dasarnya merupakan bagian ayang tak
terpisahkan dari praktek demokrasi dimana pemegang kekuasaan
(pemerintah dan rakyat) harus bertindak sesuai dengan hukum yang
berlaku. Dengan demikian pusat kekuasaan dan rakyat tidak dapat
bertindak sewenang-sewenang melainkan harus tunduk pada peraturan
hukum yang berlaku. . Dengan kata lain pelaksanaan demokrasi tidak
memberi peluang adanya kebebasan yang tak terbatas sehingga semua
kelompok kepentingan memperoleh perlindungan hukum.

4. PELANGGARAN
DEMOKRASI
Ketentuan dan peraturan hukum yang membatasi kekuasaan
pemerintah ini ada dalam konstitusi sehingga demokrasi
konstitusional sering disebut dengan pemerintahan berdasarkan
konstitusi. Adanya pembatasan dalam system pemerintahan
demokrasi konstitusional sangatlah penting, mengingat seringkali
makna demokrasi diidentikkan dengan kebebasan.
Maka setelah itu terciptalah pembatasan yuridis yang dikenal
dengan Rule of Law (Rechsstaat). Namun seiring dengan
mencuatnya isu mengenai demokrasi seiring itu pula kita kerap
menemui berbagai jenis pelanggaran demokrasi yang terjadi.
Politik uang juga tergolong kedalam kasus
pelanggaran. hal ini tertuang jelas dalam Pasal 73 ayat
3 Undang Undang No. 3 tahun 1999 berbunyi:
“Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan
umum menurut undang-undang ini dengan pemberian
atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu
tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun
supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu,
dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama
tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih
yang menerima suap berupa pemberian atau janji
berbuat sesuatu.”

5. Money Politic, money politik ini selalu menyertai dalam setiap pelaksanaan pemilu.
Dengan memanfaatkan masalah ekonomi masyarakat yang cenderung masih
rendah, maka dengan mudah mereka dapat diperalat. Politik uang atau politik
perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya
orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia
menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian
bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah
bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader
atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum.
bidang
politik
PELANGGARAN DEMOKRASI DI
BERBAGAI BIDANG

6. Maraknya ujaran kebencian, intoleransi, dan diskriminasi terhadap minoritas
agama dan suku merupakan gejala yang mengkhawatirkan. Perbedaan pilihan
politik atau keyakinan tidak boleh menggerus modal sosial kita berupa rasa saling
percaya, toleransi, saling tolong menolong, dan saling menghargai perbedaan.
Ancaman kebebasan media dan berekspresi seperti pemberangusan buku,
pencekalan diskusi buku dan film, ancaman pidana untuk ilmuwan dari luar yang
melakukan penelitian di Indonesia merupakan masalah lainnya. Penggunaan UU ITE
untuk mempidanakan warga atau jurnalis merupakan ancaman lainnya untuk
kebebasan berekspresi.
bidang
sosial
PELANGGARAN DEMOKRASI DI
BERBAGAI BIDANG

7. pemberian nilai yang tidak adil kepada para peserta didik, contohnya ada 2
peserta didik yang sekolah di salah satu sma di kota palembang walaupun mereka
sekolah di sma yang sam tapi nilai yang mereka dapatkan itu tidak sesuai dengan
keahlian mereka siswa a adalah anak yang pemalas bahkan ia selalu tidur di dalam
kelastetapi siwa a adalah peserta didik yang berasal dari keluarga yang
terpandang dan memiliki harta yang bergelimpah sedangkan siswa b ia
merupakan peserta didik yang rajin bahkan ia selalu aktif didalam kelas tapii
siswa b adalah siswa yang tidak dari keluarga yang terpandang bahkan ekonomi
keluarga nya biasa-biasa saja, tapi saat mereka mendapatkan nilai, nilai siswa a
lebih tinggi dari siswa b.
bidang
pendidikan
PELANGGARAN DEMOKRASI DI
BERBAGAI BIDANG

8. KKN adalah suatu tindakan yang sangat merugikan bagi setiap kalangan masyarakat dan negara ,
dikarenakan KKN hanya menguntungkun suatu pihak tertentu yang memiliki kekuasaan berlebih
sehingga orang-orang kecil dan jujur akan dirugikan. Oleh karena setiap hal yang berhubungan
dengan KKN harus cepat di hilangkan dan dihapuskan dari kebiasaan masyarakat , khususnya negara
Indonesia . KKN sendiri adalah gabungan dari kata Korupsi , Kolusi , dan Nepotisme.
Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan lain
sebagainya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang mengakibatkan
kerugian keuangan pada negara. Korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat tidak terpuji yang
dapat merugikan suatu bangsa dan negara. Korupsi di Indonesia bukanlah hal yang baru, Indonesia
merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus korupsi yang terbilang cukup banyak. Akan
tetapi banyak juga kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat atau pemegang kekuasaan yang
telah dibungkar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
bidang
eonomi
PELANGGARAN DEMOKRASI DI
BERBAGAI BIDANG

9. Intimidasi
Intimidasi ini termasuk salah satu hal yang termasuk pelanggaran demokrasi yang bisa dikategorikan cukup
berbahaya. Sebagai contoh, seringkali ada oknum yang melakukan intimidasi terhadap warga agar mencoblos
salah satu calon. Intimidasi (juga disebut cowing) dimaksudkan adalah perilaku “yang akan menyebabkan
seseorang yang pada umumnya akan merasakan “takut cedera” atau berbahaya. Ini tidak diperlukan untuk
membuktikan bahwa perilaku tersebut sehingga menimbulkan kekerasan sebagai teror atau korban yang
sebenarnya takut.
Contoh kasus intimidasi dalam pelaksanaan demokrasi
Kasus kekerasan dan intimidasi selama berlangsungnyamasa kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) Aceh
sejak 22 Maret. Ketua Panwas Aceh, Nyak AriefFadhillah Syah kepada wartawan dalam jumpa pers di Kantor
Panwas Aceh, Senin (2/4), mengatakan, kasus itu umumnya terjadi karena pergesekan antar pendukung
kandidat seusai menggelar kampanye.“Ada yang dilempari batu, diketapel, juga ada yang menghalang-halangi
masyarakat untuk datang ke lokasi kampanye kandidat tertentu.
PELANGGARAN DEMOKRASI DI
BERBAGAI BIDANG bidang
keamanan

10. I Dari pengalaman masa lalu bangsa kita, kelihatan bahwa demokrasi belum membudaya. Kita memang telah
menganut demokrsai dan bahkan telah di praktekan baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam
kehidupan bebangsa dan bernegara. Akan tetapi, kita belum membudanyakannya.
Membudaya berarti telah menjadi kebiasaan yang mendarah daging. Mengatakan “Demokrasi telah menjadi
budaya” berarti penghayatan nilai-nilai demokrasi telah menjadi kebiasaan yang mendarah daging di antara
warga negara. Dengan kata lain, demokrasi telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan dari
kehidupanya. Seluruh kehidupanya diwarnai oleh nilai-nilai demokrasi.
Namun, itu belum terjadi. Di media massa kita sering mendengar betapa sering warga negara, bahkan
pemerintah itu sendiri, melanggar nilai-nilai demokrasi.
Upaya penegakan demokrasi di Indonesia telah dilaksanakan cukup lama dengan menggandeng beberapa sistem
yang disesuaikan dengan zamannya, mulai dari demokrasi liberal hingga demokrasi pancasila.
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini harus mulai kita perhatikan kembali, karena dengan sengaja
ataupun tidak ternyata kita telah menyimpang dari cita-cita demokrasi yang sebenarnya
KESIMPULAN

11. Terima Kasih !