4212

1. BUKU JAWABAN UJIAN (BJU)
UAS TAKE HOME EXAM (THE)
SEMESTER 2020/21.1 (2020.2)
Nama Mahasiswa : HOIRIAH
Nomor Induk Mahasiswa/NIM : 041478961
Tanggal Lahir : 14/09/1986
Kode/Nama Mata kuliah : ISIP4212/PENGANTAR ILMU POLITIK
Kode/Nama Program Studi : 50/ ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Kode/Nama UPBJJ : 13/BATAM
Hari/Tanggal UASTHE : SABTU/12/12/2020
Petunjuk
1. Anda wajib rnengisi secara lengkap dan benar identitas pada cover
BJU pada halarnan ini.
2. Anda wajib mengisi dan menandatangani surat pernyataan kejujuran
akademlk.
3. Jawaban bisa dikerjakan dengan diketik atau tulis tangan.
4. Jawaban diunggah disertai dengan cover BJU dan surat pernyataan
kejujuran akademik.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITASTERBUKA
Tanda Tangan Peserta Ujian

2. BUKU JAWABAN UJIAN UNIVERSITAS TERBUKA
Surat Pernyataan Mahasiswa
Kejujuran Akademik
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Mahasiswa : HOIRIAH
NIM : 041478961
Kode/Nama Mata Kuliah : ISIP4212/PENGANTAR ILMU POLITIK
Fakultas : HUKUM, ILMU SOSIAL, DAN ILMU POLITIK
Program Studi : 50/ILMU ADMINISTRASI NEGARA
UPBJJ-UT : BATAM
1. Saya tidak menerima naskah UAS THE dari siapapun selain mengunduh dari
aplikasi THE pada laman https://the.ut.ac.id.
2. Saya tidak memberikan naskah UAS THE kepada siapapun.
3. Saya tidak menerima dan atau memberikan bantuan dalam bentuk apapun
dalam pengerjaan soal ujian UAS THE.
4. Saya tidak melakukan plagiasi atas pekerjaan orang lain (menyalin dan
mengakuinya sebagai pekerjaan saya).
5. Saya memahami bahwa segala tindakan kecurangan akan mendapatkan
hukuman sesuai dengan aturan akademik yang berlaku di Universitas Terbuka.
6. Saya bersedia rnenjunjung tinggi ketertiban, kedisiplinan, dan integritas
akademik dengan tidak melakukah kecurangan, joki, menyebarluaskan soal
dan jawaban UAS THE melalui media apapun, serta tindakan tidak terpuji
lainnya yang bertentangan dengan peraturan akademik Universitas Terbuka.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.
Apabila di kemudian hari terdapat pelanggaran atas pernyataan di atas,
saya bersedia bertanggung jawab dan menanggung sanksi akademik yang
ditetapkan oleh Universitas Terbuka.
Ranai, 12 Desember 2020
Yang Membuat Pernyataan
HOIRIAH

3. BUKU JAWABAN UJIAN UNIVERSITAS TERBUKA
JAWABAN
1. a. Demonstrasi merupakan hak warga Negara Republik Indonesia
yang telah diatur dalam UUD 1945, yaitu pasal 28 yang berbunyi
“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran
dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan
undang-undang”. Setiap warga Negara Republik Indonesia tidak
perlu takut dalam menyampaikan demonstrasi . Konstitusi dan
UU kita memberikan jaminan dan kebebasan kepada setiap
warga negara untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan
pikiran dengan lisan dan tulisan. Sudah semestinya seluruh
pihak menghormati hak-hak konstitusional setiap warga Negara.
b. Aksi demonstrasi yang merusak fasilitas umum dapat dikenai
sanksi pidana sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana.
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5d8c96cdaae46/j
erat-pidana-pelaku-demo-anarkis/.
Ancaman pidana demonstrasi yang merusak fasilitas umum
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 170
ayat 1 yang berbunyi “barang siapa dengan terang-terangan dan
dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang
atau orang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima
tahun enam bulan”. Pada dasarnya demonstrasi sebagai salah
satu bentuk kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka
umum merupakan hak konstitusional yang dilindungi. Namun
demonstrasi dapat disebut sebagai pelanggaran apabila apabila
berlangsung anarkis yang disertai dengan tindak pidana atau
kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan yang
membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang.
2. a. Pada era orde baru budaya politik yang berkembang di Indonesia
adalah budaya politik yang ototarian, yaitu partisipasi politik
warga negara sangat terbatas yang dapat memunculkan budaya
subjek partisipan dimana warga Negara berpartisipasi
menggunakan kesempatan untuk mengontak birokrat dalam
upaya untuk mempengaruhi tindakan pemerintah yang dapat
mempengaruhi hidup mereka.
b. Ketika era Orde Baru demokrasi di kengkang,baik segala bentuk
media dikontrol dan diawasioleh pemerintah agar tidak
mempublikasikan kebobrokan pemerintah. Awalnya Orde Baru
berupaya untuk memperbaiki keadaan bangsa dan melakukan
koreksi atas segala penyimpangan dan kebobrokan pada masa
Orde Lama. Pada awalnya memang rakyat merasakan
peningkatan dalam berbagai bidang terutama bidang
ekonomi.Namun lama kelamaan terdapat berbagai penyimpangan
dan parahnya adalah monopoli kekuasaan Presiden Suharto.
Sistem monopoli kekuasaan yang berpangkal pada Soeharto
tersebut dapat dilihat bagaimana dominannya kekuasaan
Soeharto pada masa pemerintahannya yang berlangsung lebih
dari tiga decade. Kelangsungan masa pemerintahan Orde Baru
tidak pernah terlepas dari peran mesin politik yang digerakan
oleh Soeharto yaitu Golongan Karya (Golkar). Untuk menambah
dominasi kekuasaan politiknya, Soeharto juga menerapkan
sistem Dwi Fungsi ABRI. Dwi Fungsi ABRI menerapkan bahwa

4. BUKU JAWABAN UJIAN UNIVERSITAS TERBUKA
Militer/ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) tidak lagi
hanya bertugas sebagai lembaga yang berperan dalam ketahanan
negara melainkan juga ikut ambil bagian dalam kekuasaan
politik dalam menempatkan orang-orangnya yang memiliki
loyalitas terhadap Soeharto. Selama lebih dari tiga puluh tahun,
bangsa Indonesia dikenal sebagai salah satunegara yang
menganut sistem politik otoriter.Kekuasaan Orde Baru menjadi
ekuasaan otoriter yang memakai embel-embel
demokrasi.Penafsiran pasal-pasal UUD 1945 tidak dilaksanakan
sesuai dengan isi yang tertuang dalam UUD tersebut, melaikan
dimanipulasi demi kepentingan sang penguasa. Hal ini terbukti
dengan adanya Ketetapan MPR No.II?MPR?1978, tentang P4 yang
dalam kenyataannya sebagai media untuk propaganda
kekuasaan Orde Baru.
Oleh karenanya, keterlibatan militer dalam politik adalah sumber
dari segala sumber penyakit sistem politik dan demokratisasi
hanya dapat dijalankan oleh kekuatan sipil dengan terlebih
dahulu membersihkan sistem politik dari intervensi militer. Pada
Zaman Soeharto, militer mendominasi di berbagai bidang. Warga
dibatasi dalam mengemukakan aspirasi, media massa bahkan
dikekang habis-habisan. Jika saja ada yang memuat berita
tentang bobroknya pemerintah pada saat itu, maka izin
penerbitan medianya akan dicabut oleh pemerintah.Banyak
media massa yang mengalaminya seperti majalah berita
Tempo,Ekpres,korann Indonesia Raya,Sinar harapan dan
sebagainya. Akhirnya masyarakat hanya memperoleh informasi
di luar berita “seharusnya” yang telah melewati tahap sensor,baik
oleh Departemen Penerbangan maupun oleh media itu
sendiri.Media hanya diperbolehan untuk mempublikasikan
kebaian dan keberhasilan pemerintah,sementara borok dan dosa
pemerintah disembunyikan sehingga raktyat menjadi buta akan
informasi.
Banyak tokoh-tokoh yang di penjara karena aspirasinya yang
dianggap mencoreng nama pemerintah.Bahkan jika ada rakyat
yang melakukan penyimpangan,pihak militer tidak akan segan-
segan untuk turun tangan. Selama pemerintahan Soeharto nyaris
tidak ada unjuk rasa, rakyat takut melakukannya karena orang
yang melakukan unjuk rasa tiba-tiba hilang keesokan harinya.
Saat itu juga dikenal istilah Petrus (Penembak Misterius) yang
tugasnya mengeksekusi orang-orang yang dianggap berbahaya
dan mengganggu stabilitas Negara. Ini adalah car Soeharto dalam
menjaga kestabilan negaranya dengan memanfaatkan kekuatan
militer untuk menumpas habis semua orang yang dianggap
membahayakan kekuasaannya.
Soeharto berkuasa terhadap hasil pemilu yang diadakan antara
tahun 1971 sampai 1997. Ketika pemilu pada tahun 1975,pemilu
dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975
tentang Partai Politik dan Golkar, dimana di lakukan fusi partai-
partai politik menjadi hanya dua partai (Partai Persatuan
Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia) dan satu
Golongan Karya. Pemilu-pemilu ini semuanya di menangkan oleh
Golongan Karya. Pada masa itu presiden masih di pilih oleh
parlemen. Karena MPR dan DPR yang didominasi oleh orang-
orang Soeharto dan militer, akhirnya membuat Soeharto terpilih
kembali menjadi presiden dalam waktu lima tahun

5. BUKU JAWABAN UJIAN UNIVERSITAS TERBUKA
berikutnya.Meskipun UUD 1945 sebelum amandemen membatasi
kekuasaan presiden hingga dua periode,rezim Orde Baru
melakukan penafsiran subyektif terhadap anak kalimat dalam
pasal 7 konstitusi yang berbunyi,”…dan sesudahnya dapat di
pilih kembali.” Sehingga Soeharto dipilih kembali secara
berturut-turut oleh MPR hingga tujuh kali masa jabatan.
Kenapa Golongan Karya bisa terus memenangkan pemilu
berturut-turut? Pada saai itu meskipun pemilu terlaksana secara
teratur setiap lima tahun, tetapi demokrasi berlum berjalan
sepenuhnya. Pemilu justru dipenuhi oleh kecurangan dan
bersifat seolah-olah hanya sebagai formalitas dan sebagai
informasi kepada dunia luar bahwa Indonesia telah melaksakan
pemilu dan praktik demokrasi. Puncaknya adalah saat pemilu
tahun 1997 yang ditandai dengan kemenangan mutlak Golkar.
Golkar satu-satunya peserta pemilu yang di dukung secara
finansial maupun secara politik oleh pemerintah untuk
memenangkan pemilu dengan meraih suara terbanyak. Berbagai
cara Soeharto lakukan untuk mempertahankan kekuasaannya
dengan memenangkan Golkar dalam setiap pemilu,salah satunya
dengan cara intimidasi.Lembaga-lembaga penyelenggaraan
pemilu didominasi oleh pemerintah tempat pemungutan suara
(TPS) di kantor-kantor pemerintah.
Kini hamper tidak ada lagi ciri-ciri politik otoriter seperti yang
terjadi pada Masa Orde Baru. Setelah Pemilu 1999 dan sejak
diamandemenkan UUD 1945, praktek demokrasi sudah mulai
berjalan sebagaimana mestinya. Pemilu dilakukan dengan
LUBERJURDIL.Indonesia sudah memasuki era Reformasi di
mana politiknya berbeda secara struktural dengan politik Orde
Baru. Proses politik pemerintah sudah memasuki rezim
demokratis dengan partisipasi rakyatnya yaitu partisifasi aktif.
3. a. saat ini Indonesia menggunakan partisipasi politik secara otonom
yaitu partisipasi yang didasari keinginan masyarakat itu sendiri.
b. Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang
atau kelompok orang secara aktif baik langsung atau tidak
langsung dalam kehidupan politik. Salah satu di antara elemen
dan indikator yang paling mendasar dari keberhasilan dan
kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang demokratis
adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses
berjalannya tahapan-tahapan pemilu, khususnya dalam hal
pengawasan atau pemantauan proses pemilu. Peran dan
partisipasi masyarakat sipil dalam mengawasi atau memantau
jalannya proses kontestasi demokrasi merupakan hal yang
sangat penting. Partisipasi bertujuan mendorong aktif kegiatan
demokrasi untuk semua proses kepemiluan. Kepentingan fokus
partisipasi menjadi indikator peningkatan kualitas demokrasi
dan kehidupan politik bangsa. Menurut Miriam Budiardjo,
partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok
orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara
lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung
atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (public
policy). Kegiatan itu mencakup tindakan seperti memberikan
suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum,
mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan

6. BUKU JAWABAN UJIAN UNIVERSITAS TERBUKA
pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota
partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct action-nya,
dan sebagainya (Miriam Budiardjo: Dasar-dasar Ilmu Politik,
Gramedia, 2008). Secara prinsipil, demokrasi merupakan
partisipasi seluruh rakyat dalam mengambil keputusan-
keputusan politik dan menjalankan pemerintahan. Keputusan
politik yang dimaksud adalah kesepakatan yang ditetapkan
menjadi sebuah aturan yang akan mengatur kehidupan seluruh
rakyat itu sendiri. Keterlibatan atau partisipasi rakyat adalah hal
yang sangat mendasar dalam demokrasi, karena demokrasi tidak
hanya berkaitan dengan tujuan sebuah ketetapan yang
dihasilkan oleh suatu pemerintahan, tetapi juga berkaitan
dengan seluruh proses dalam membuat ketetapan itu sendiri.
Demokrasi memberikan peluang yang luas kepada rakyat untuk
berpartisipasi secara efektif dalam proses pengambilan
keputusan yang menyangkut kebijakan publik serta persamaan
bagi seluruh warga negara dewasa untuk ikut menentukan
agenda dan melakukan kontrol terhadap pelaksanaan agenda
yang telah diputuskan secara bersama. Dalam konteks
konstestasi demokrasi, partisipasi politik masyarakat dalam
pemantauan atau pengawasan pilkada dapat terwujud dalam dua
bentuk. Yang pertama, partisipasi formal yang dijalankan melalui
organisasi-organisasi pemantau pilkada atau pemilu yang yang
concern terhadap isu-isu pemilu atau memantau jalannya
pemilu. Namun, organisasi-organisasi ini terakreditasi sebagai
pemantau di Komisi Pemilihan Umum (KPU) wilayah masing-
masing atau nasional (ke depan dalam pemilu serentak akreditasi
pemantau pemilu didapat dari Badan Pengawas Pemilu). Kedua,
partisipasi politik masyarakat yang ekstra formal. Mereka ini
komunitas-komunitas, organisasi-organisasi, sel-sel, dan sebutan
lainnya yang gandrung terhadap politik, termasuk dalam
mengamati jalannya pelaksanaan pilkada maupun pemilihan
legislatif dan pemilu presiden, dengan memantau dan mengawasi
pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan. Namun,
mereka tidak terdaftar atau terakreditasi di KPU wilayahnya.
Partisipasi ekstra formal ini pada umumnya berbentuk
pernyataan publik dan pelaporan tentang penyimpangan atau
pelanggaran dalam proses-proses elektoral, yang meliputi pula
penyampaian kritik serta masukan kepada institusi
penyelenggara pemilu. Dua bentuk partisipasi masyarakat dalam
konteks pemantauan proses pemilu tersebut, baik partisipasi
formal maupun ekstra formal, merupakan wujud dari kekuatan
masyarakat sipil. Selama tahap-tahap penyelenggaraan pemilu
atau pemilihan kepala daerah (pilkada), mereka telah
memberikan kontribusi politik signifikan dalam mengawal
terselenggaranya kontestasi demokrasi yang efektif dan efisien
berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan
adil.
Sumber:
https://nasional.kompas.com/read/2018/02/23/17152991/part
isipasi-politik-masyarakat-dalam-pemantauan-pemilu?page=all

7. BUKU JAWABAN UJIAN UNIVERSITAS TERBUKA
4. a. Negara Indonesia sudah selayaknya berbentuk republik.
b. Menurut Konstitusi, Negara Indonesia menganut bentuk
Negara Kesatuan. Istilah lain dari Negara Kesatuan ini
adalah Eenheidstaat. Pada sebuah negara kesatuan,
kedaulatan negara tersebut bersifat tunggal dan di dalamnya
tidak terdapat negara bagian.
Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai
otoritas tertinggi. Sementara wilayah-wilayah administratif di
bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh
pemerintah pusat.
Republik Indonesia dalam riwayatnya juga pernah menganut
bentuk negara berupa Federasi yang dikenal dengan sebutan
Republik Indonesia Serikat (RIS) atau yang dalam bahasa
Belanda disebut dengan Verenigde Staten Van Indonesie.
Namun, bentuk negara Republik Indonesia Serikat tidak
berlangsung lama. Hal ini karena bentuk Negara Federasi
memang tidak cocok dengan kondisi Bangsa Indonesia
dengan latar belakang yang sangat beragam.
Negara Kesatuan pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua
bentuk, yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi
dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Menurut
Pasal 18 UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) merupakan Negara Kesatuan yang
berbentuk Republik dengan sistem desentralisasi.
Desentralisasi adalah sistem dimana daerah-daerah
diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri yang dinamakan dengan
daerah otonom (otonomi daerah). Dalam hal ini pemerintah
daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang
pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai
urusan pemerintah pusat.
Sistem Pemerintahan negara Indonesia adalah sistem
presidensial. Sistem presidensial adalah sistem negara yang
dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara
sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden
secara langsung dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.
Masa jabatan Presiden adalah 5 tahun dalam 1 periode.
Dalam menjalankan pemerintahannya, presiden dibantu oleh
para menteri yang dipilih. Presiden mempunyai hak untuk
mengangkat dan memberhentikan para menteri. Para menteri
atau biasa disebut sebagai kabinet bertanggung jawab
terhadap presiden. Dalam menjalankan pemerintahannya,
presiden diawasi oleh parlemen yaitu Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Bila dibandingkan dengan bentuk Negara federasi dan
konfederasi maka Negara kesatuan merupakan bentuk
Negara dengan ikatan serta integrasi paling kokoh.
Sumber:
https://www.suara.com/news/2020/12/04/225231/bentuk-
negara-indonesia-dan-sistem-pemerintahannya?page=all