Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan kantor advokat dan area praktek advokat di Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa (1) kantor advokat modern mulai bermunculan sejak tahun 1967 ketika UU Penanaman Modal Asing disahkan, (2) tiga kantor advokat generasi pertama yang masih bertahan hingga kini ialah ABNR, ABNA, dan MKK, dan (3) sebelum UU Advokat 2003, area praktek

1. Muhammad Wahyu Syafitri
201710110311158
Perkembangan Kantor Advokat dan
Area Praktek Advokat

2. a. Siapakah Advokat
Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat,
menyatakan bahwa “advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik
di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan dan berdasarkan
ketentuan UU Advokat.”
Sebelum diberlakukannya UU Advokat, maka yang dimaksud dengan advokat
adalah seseorang yang memiliki profesi untuk memberikan jasa hukum kepada orang
di dalam pengadilan atau seseorang yang mempunyai izin praktek beracara di
pengadilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud
dengan pengacara biasa adalah seseorang yang memiliki profesi untuk memberikan
jasa hukum di dalam pengadilan di lingkup wilayah yang sesuai dengan izin praktek
beracara yang dimilikinya. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila pengacara
tersebut akan beracara di luar lingkup wilayah izin prakteknya tersebut di atas, maka ia
harus meminta izin terlebih dahulu ke pengadilan dimana ia akan beracara.

3. b. Pengawasan Advokat
Ketika DPR menyusun Undang-Undang No. 18 Tahun
2003 tentang Advokat (UUA) muncul pemikiran agar selaku
penegak hukum, advokat bersifat mandiri. Dalam konteks
pengawasan, pasal 12 UUA menyatakan bahwa
pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh organisasi
advokat.
Organisasi Advokat sendiri adalah sebuah wadah
profesi advokat yang didirikan dengan tujuan meningkatkan
kualitas profesi advokat.

4. c. Hubungan Advokat dengan Klien
Advokat dalam menjalankan profesinya untuk membela perkara yang
menjadi tanggung jawabnya berpegang pada kode etik profesi dan peraturan
perundang-undangan (lihat ketentuan pasal 15 UU Advokat). Kemudian, di
dalam pasal 26 ayat (2) UU Advokat juga diatur bahwa “advokat wajib tunduk
dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan
Kehormatan Organisasi Advokat.”
Hubungan yang paling mendasar dalam hubungan advokat-klien adalah
saling percaya (reciprocal trust). Dalam hubungan tersebut, klien percaya
bahwa advokat menangani dan melindungi kepentingannya (klien) dengan
profesional dan penuh keahlian, memberikan nasihat-nasihat yang benar, serta
tidak akan melakukan hal-hal yang akan merugikan kepentingannya tersebut.

5. Di pihak lain, advokat berharap kejujuran dari klien dalam
menjelaskan semua fakta mengenai kasus yang dihadapinya kepada
advokat. Advokat juga berharap klien mempercayai bahwa advokat
menangani dan membela kepentingan klien dengan profesional dan
dengan segala keahlian yang dimilikinya.
Kepercayaan yang diperoleh advokat dari klien menerbitkan
kewajiban bagi advokat untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu yang
diketahui atau diperoleh dari kliennya. Kewajiban advokat untuk menjaga
kerahasiaan dalam hubungan advokat-klien diatur secara tegas baik di
dalam UU Advokat (pasal 19 ayat [1]) maupun di dalam KEAI (pasal 4
huruf a).

6. d. Advokat Profesi Terhormat, Bebas dan Mandiri
Officium Nobile memiliki arti mengembalikan posisi terhormat profesi
pengacara/advokat, seorang advokat dalam menjalankan profesinya berada
dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik. Advokat memiliki
kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang
berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan
keterbukaan. Profesi advokat selaku penegak hukum yang sejajar dengan
instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling
menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum
lainnya.
Sesuai dengan ketentuan pasal 3 huruf c Kode Etik Advokat Indonesia
disebutkan bahwa “Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan
mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-
hak asasi manusia dalam Negara Hukum Indonesia.”

7. e. Pertumbuhan Kantor Advokat
Perjalanan kantor hukum modern mulai bermunculan sejak disahkannya UU No. 1
Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Mulai derasnya investasi asing ke Indonesia di
bidang pertambangan, minyak dan gas bumi saat itu, membuat praktik hukum menjadi lebih
terorganisir dengan dibentuknya persekutuan perdata atau firma oleh sejumlah advokat.
Selama satu dekade sejak disahkannya UU Penanaman Modal Asing, terdapat tiga kantor
hukum modern yang lahir. Dikutip dari esai Ahmad Fikri Assegaf yang berjudul “Besar Itu Perlu:
Perkembangan Kantor Advokat di Indonesia dan Tantangannya”, ketiga kantor hukum tersebut
menjadi generasi pertama kantor advokat modern di Indonesia.
Dalam artikelnya, Fikri menyebut, ketiga kantor advokat generasi pertama itu adalah
kantor advokat Ali Budiardjo Nugroho Reskodiputri (ABNR) yang berdiri pada tahun 1967,
kantor advokat Adnan Buyung Nasution & Associates (ABNA/sekarang ABNP) yang berdiri
tahun 1969 dan kantor advokat Mochtar, Karuwin, Komar (MKK) yang berdiri tahun 1971.
Hingga kini, ketiganya tetap bertahan meski mulai deras bermunculan kantor hukum lainnya.

8. f. Area Praktik dan Bidang Kerja Advokat
Sebelum diberlakukannya UU Advokat, maka yang dimaksud dengan advokat adalah
seseorang yang memiliki profesi untuk memberikan jasa hukum kepada orang di dalam
pengadilan atau seseorang yang mempunyai izin praktek beracara di pengadilan di seluruh
wilayah Negara Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan pengacara biasa
adalah seseorang yang memiliki profesi untuk memberikan jasa hukum di dalam pengadilan di
lingkup wilayah yang sesuai dengan izin praktek beracara yang dimilikinya. Sehubungan
dengan hal tersebut, apabila pengacara tersebut akan beracara di luar lingkup wilayah izin
prakteknya tersebut di atas, maka ia harus meminta izin terlebih dahulu ke pengadilan dimana
ia akan beracara.
Kemudian sesuai dengan ketentuan pasal 1 huruf angka 2 UU Advokat mengatakan
bahwa “jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum,
bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan
tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

9. TERIMAKASIH