Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pengantar pelaksanaan anggaran

2,309 views

Published on

Pelaksanaan Anggaran Negara dan Daerah
disampaikan pada perkuliahan di D3 Fisip Unpad

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

Pengantar pelaksanaan anggaran

  1. 1. Negara dan Daerah oleh : tatang suwandi gajahguling
  2. 2. Pokok Bahasan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pendahuluan : pengantar anggaran negara dan daerah Perencanaan dan Penyusunan serta Penetapan APBN dan APBD Pelaksanaan APBN dan APBD Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban APBN dan APBD Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Pengelolaan Pinjaman Dalam Negeri gajahguling
  3. 3.  Apakah pengelolaan keuangan negara itu sama dengan pengelolaan keuangan rumah tangga perorangan atau perusahaan/swasta ?  Bila tidak, dimana inti (core) letak perbedaannya ? Jelaskan ! gajahguling
  4. 4. UUD 1945;  UU 17/2003 ttg Keuangan Negara;  UU 1/2004 ttg Perbendaharaan Negara;  UU 15 2004 ttg Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  UU NO. 32 Tahun 2004  UU No. 33 Tahun 2004  PP, Perpres, Keppres, Permenkeu , Permendagri dan Perdirjen PBN terkait.  gajahguling
  5. 5.  Untuk apa suatu negara didirikan ?  Akibat apa yang timbul dari adanya pembentukkan pemerintahan ?  Hal keuangan diatur dimana dan hal keuangan itu mengatur apa saja ? gajahguling
  6. 6.   1. 2. 3. 4.    Suatu negara didirikan tentu mempunyai tujuan. Tujuan negara : Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ; Memajukan kesejahteraan umum; Mencerdaskan kehidupan bangsa ; Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; Untuk mencapai tujuan tersebut, negara membentuk suatu organisasi yang diserahi tugas : melaksanakan tujuan tersebut, dan mengatur segala sesuatu yang berhubungan dgn kepentingan negara. Organisasi yg dibentuk dan diberi kuasa oleh negara adalah pemerintah. Pemerintah merupakan suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk menjalankan tugas2 dan kepentingan suatu negara. gajahguling
  7. 7.   Alinea IV pembukaan UUD 1945 : maka dibentuk pemthan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, - yg perlu dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan negara, - yg dilaksanakan secara profesional, terbuka dan bertangung jawab untuk kemakmuran seluruh rakyat, - yang diwujudkan dalam APBN/APBD. gajahguling
  8. 8.       APBN ditetapkan setiap tahun dengan UU; RAPBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR guna mendapatkan persetujuan bersama menjadi UU. Dalam proses pembahasan itu DPR memperhatikan pertimbangan DPD. Apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan oleh Presiden, maka pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan UU (pasal 23 A). Mata uang negara RI ialah Rupiah (pasal 23 B). Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan UU (psl 23 C). gajahguling
  9. 9. Sub Bidang Pengelolaan Fiskal;  Sub Bidang Pengelolaan Moneter;  Sub Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan.  Angka 3 Penjelasan Umum UU Keuangan Negara gajahguling
  10. 10.  pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro,  penganggaran,  administrasi perpajakan, Sub bidang pengelolaan fiskal -i s g nu F  administrasi kepabeanan,  PERBENDAHARAAN  pengawasan keuangan. Angka 5 Penjelasan Umum UU Keuangan Negara gajahguling
  11. 11. KEBIJAKAN DIBIDANG BELANJA NEGARA  KEBIJAKAN DIBIDANG PENERIMAAN NEGARA (PERPAJAKAN)  gajahguling
  12. 12.  PERPAJAKAN DAN PNBP  PENGANGGARAN BELANJA NEGARA  PENGELOLAAN UTANG DAN OPTIMALISASI PEMBIAYAAN ANGGARAN  PENATAAN KELEMBAGAAN KEUANGAN NEGARA gajahguling
  13. 13. 1. Fungsi ALOKASI 2. Fungsi DISTRIBUSI 3. Fungsi STABILISASI gajahguling
  14. 14. Fungsi Alokasi Untuk mengadakan alokasi yg optimal terhadap sumbersumber daya ekonomi yang ada dalam masyarakat, agar kesejahteraan masyarakat dapat lebih ditingkatkan 2. Fungsi Distribusi Melalui kebijakan fiskal pemerintah dapat melakukan distribusi pendapatan yang lebih merata dalam masyarakat. 3. Fungsi Stabilisasi Kebijakan fiskal dapat menyebabkan terjadinya kestabilan yang mantap dalam bidang ekonomi yang berakibat kestabilan dalam bidang-bidang yang lainnya.kestabilan mempertahankan kesempatan kerja, kelangsungan produksi, stabilisasi harga-harga, menjaga neraca pembayaran luar negeri dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 1. gajahguling
  15. 15. Perubahan mendasar dari Financial Administration Ke Financial Management Semangat yang melandasi let the managers manage Pengendalian Check & Balance Mechanism gajahguling
  16. 16. Amanat konstitusi pasal 23 C UUD 1945.  Apa akibat ditetapkannya UU 17/2003 ?  Pelaksanaan Perbendaharaan dalam sistematika UU 17/2003, terlihat dimana ?  Pendekatan apa saja yang dipakai untuk mendifinisikan keuangan negara ?  Apa pengertian keuangan negara ?  gajahguling
  17. 17.   Dari sisi obyek  Keu negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek  Keu negara meliputi seluruh obyek keuangan negara yang dimiliki oleh negara, dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. gajahguling
  18. 18.   Dari sisi proses  Keu neg mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek keu neg, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan s/d pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan  Keu negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan atau penguasaan obyek keuangan negara dalam rangka penyelenggarakan pemerintahan negara. gajahguling
  19. 19.  Keu neg adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tsb. gajahguling
  20. 20. Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pasal 1 PP 58 tahun 2005 gajahguling
  21. 21.        Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, serta melakukan pinjaman; Kewajiban neg untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemthan neg dan membayar tagihan pihak ketiga; Penerimaan negara dan pengeluaran negara; Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah; Kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pd perusahaan negara/daerah; Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemt dlm rangka penyelenggaraan tugas pemthan/kepentingan umum; Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. gajahguling
  22. 22.   1. 2. 3. 4.   Hak daerah dalam rangka keuangan daerah adalah segala hak yang melekat pada Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang digunakan dalam usaha pemerintah daerah mengisi kas daerah. Hak Daerah tersebut meliputi antara lain : Hak menarik pajak daerah (UU No. 18 Tahun 1997 jo UU No. 34 Tahun 2000). Hak untuk menarik retribusi/iuran daerah (UU No. 18 Tahun 1997 jo UU No. 34 tahun 2000). Hak mengadakan pinjaman (UU No. 33 tahun 2004 ). Hak untuk memperoleh dana perimbangan dari pusat (UU No. 33 tahun 2004). Kewajiban daerah juga merupakan bagian pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan pusat sesuai pembukaan UUD 1945 gajahguling
  23. 23.      Aturan2 pokok berupa asas2 umum seperti : asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan dan asas spesialitas dimasukkan dalam UU 17/2003. Asas kesatuan menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara/daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran; Asas universalitas mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Asas tahunan membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu. Asas spesialitas mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. gajahguling
  24. 24.  Selain asas2 umum tsb, juga dimasukkan asas2 baru sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik (best practices) dlm mendukung terwujudnya good governance dalam pengelolaan keuangan negara, a.l. : - akuntabilitas yang berorientasi kepada hasil, - profesionalisme, - proporsionalitas, - keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, - pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. gajahguling
  25. 25.      Asas Akuntabilitas berorientasi pada hasil, mengandung makna bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya. Asas Profesionalitas mengharuskan pengelolaan keuangan negara ditangani oleh tenaga yang profesional. Asas Proporsionalitas; pengalokasian anggaran dilaksanakan secara proporsional pada fungsi-fungsi kementerian/lembaga sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai. Asas Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independen. Asas Pemeriksaan Keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, memberi kewenangan lebih besar pada Badan Pemeriksa Keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara secara objektif dan independen. gajahguling
  26. 26.  Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. gajahguling
  27. 27.  Kekuasaan pengelolaan keuangan negara : ◦ Dikuasakan kepada menteri keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan; ◦ Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; ◦ Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan; ◦ Tidak termasuk dibidang moneter, yang meliputi a.l. mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang. gajahguling
  28. 28.     Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan, pada hakikatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia. Setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakikatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Sesuai dengan prinsip tersebut Kementerian Keuangan berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan asset dan kewajiban negara secara nasional. Sementara kementerian negara/lembaga berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. gajahguling
  29. 29. PRESIDEN (CEO) GUB/BUPATI/ WALKOT (CEO) MENTERI TEKNIS (COO) MENTERI KEU (CFO) SATUAN KERJA KUASA PA KPPN KUASA BUN BENDAHARA gajahguling
  30. 30. Pendelegasian Kewenangan Presiden Presiden (sebagai CEO) Menteri Teknis (sebagai COO) Menteri Keuangan (sebagai CFO) Kepala Kantor (selaku Kuasa COO) Kepala KPPN (selaku Kuasa CFO) Pendelegasian kewenangan pelaksanaan program Pendelegasian kewenangan perbendaharaan gajahguling
  31. 31. Pemisahan Kewenangan Yang berlaku sampai tahun anggaran 2004 Menteri Teknis PEMBUATAN KOMITMEN PENGUJIAN & PEMBEBANAN administratief beheer Menteri K euangan PERINTAH PEMBAYARAN administratief beheer PENGUJIAN PENCAIRAN DANA Comptabel beheer gajahguling
  32. 32. Menteri Teknis PEMBUATAN KOMITMEN Menteri Keuangan PENGUJIAN & PEMBEBANAN PENGUJIAN PERINTAH PEMBAYARAN PENCAIRAN DANA administratief beheer Comptabel beheer gajahguling
  33. 33. STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA KEUANGAN NEGARA PRESIDEN MENTERI PENGGUNA ANGGARAN MENTERI KEUANGAN BENDAHARAWAN UMUM SATKER SATKER KPPN KPPN Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Bendara Umum Kuasa Bendara Umum gajahguling
  34. 34.   Perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Dalam pengertian tersebut terkait 2 hal yaitu: 1. Pengelolaan keuangan negara; dan 2. Pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan negara. 1 dan 2 tersebut, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. gajahguling
  35. 35.  Kegiatan pelaksanaan perbendaharaan negara merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara, yang hanya mencakup pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN/APBD. gajahguling
  36. 36. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pelaksanaan pendapatan dan belanja negara/daerah, Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara/daerah, Pengelolaan kas, Pengelolaan piutang dan utang negara/daerah, Pengolaan investasi dan barang milik negara/daerah, Penyelenggaraan akuntansi dan sistim informasi manajemen keuangan negara/daerah, gajahguling
  37. 37. 7. 8. 9. 10. Penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD, Penyelesaian kerugian negara/daerah, Pengelolaan Badan Layanan Umum, Perumusan standar, kebijakan, serta sistem yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaanAPBN. gajahguling
  38. 38. 1. 2. 3. UU tentang APBN/Perda merupakan dasar bagi pemerintah pusat/daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara/daerah; Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia; Semua pengeluaran negara/daerah, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah pusat/daerah, dibiayai dengan APBN/APBD. gajahguling
  39. 39. 4. 5. Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/atau tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah; Kelambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN/APBD dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga. gajahguling
  40. 40. PENGUJIAN DALAM PELAKSANAAN PENGELUARAN NEGARA Menteri Teknis Selaku Pengguna Anggaran Tahapan Administratif Menteri Keuangan Selaku BUN Tahapan Komtabel PEMBUATAN KOMITMEN PENGUJIAN PENGUJIAN Pengujian : • Wetmatigheid • Rechtmatigheid • Doelmatigheid SPM Pengujian : • Substansial : •Wetmatigheid •Rechtmatigheid • Formal ? gajahguling CHEQUE
  41. 41. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Pengguna anggaran; Bendahara Umum negara; Kuasa Pengguna Anggaran; Kuasa Bendahara Umum Negara; Bendahara Penerima; Bendahara Pengeluaran. Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Penguji SPM gajahguling
  42. 42. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga.  Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara.  Setiap menteri/pimpinan lembaga adalah pengguna anggaran/pengguna barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.  gajahguling
  43. 43. 1. 2. 3. 4. 5. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran Menunjuk kuasa pengguna anggaran/pengguna barang Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja gajahguling
  44. 44. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran Menggunakan barang milik negara Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik negara Mengawasi pelaksanaan anggaran Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya gajahguling
  45. 45. Bendahara umum negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.  Menteri keuangan adalah bendahara umum negara.  gajahguling
  46. 46. 1. 2. 3. 4. 5. Menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara Mengesahkan dokumen pelaksana anggaran Melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara Menetapkan system penerimaan dan pengeluaran kas negara Menunjuk Bank dan atau lembaga keuangan laninya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara gajahguling
  47. 47. 6. 7. 8. 9. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara Menyimpan uang negara Menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum negara gajahguling
  48. 48. 10. 11. 12. 13. 14. Melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah Memberikan pinjaman atas nama pemerintah Melakukan pengelolaan utang dan piutang negara Mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintah Melakukan penagihan piutang negara gajahguling
  49. 49. 15. 16. 17. 18. 19. Menetapkan system akuntansi dan pelaporan keuangan negara Menyajikan informasi keuangan negara Menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barnag milik negara Menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap uang rupiah dalam rangka pembayaran pajak Menunjuk pejabat kuasa bendahara umum negara. gajahguling
  50. 50.  Menteri keuangan selaku bendahara umum negara mengangkat kuasa bendahara umum negara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.  Tugas kebendaharaan meliputi kegiatan : - menerima, - menyimpan, - membayar atau menyerahkan, - menata usahakan, dan - mempertanggung jawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya. gajahguling
  51. 51.   Kuasa bendahara umum negara melaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas negara sesuai dengan ketentuan dalam rangka melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara. Kuasa bendahara umum negara berkewajiban: - memerintahkan penagihan piutang negara kepada pihak ketiga sebagai penerimaan anggaran, dan - berkewajiban melakukan pembayaran tagihan pihak ketiga sebagai pengeluaran anggaran. gajahguling
  52. 52.  Bendahara penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk : - menerima, - menyimpan, - menyetorkan, - menata usahakan dan - mempertanggung jawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/ lembaga/pemerintah daerah. gajahguling
  53. 53.  Bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk : - menerima, - menyimpan, - membayarkan, - menatausahakan, dan - mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/ satuan kerja kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah. gajahguling
  54. 54.  Bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga.  Bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada kantor/satuan kerja dilingkungan kementerian negara/lembaga. gajahguling
  55. 55. Anggaran atau budget adalah jenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan yang dinyatakan dalam suatu jangka waktu tertentu  Menurut suparmoko (1979) anggaran atau budget adalah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan selama jangka waktu tertentu biasanya adalah satu tahun.  gajahguling
  56. 56.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. (Pasal 1 ayat (7) UU No. 17 tahun 2003)  APBN setiap tahun ditetapkan, merupakan penjabaran rencana kerja penyelenggaraan negara untuk kurun waktu satu tahun anggaran atau 12 bulan. gajahguling
  57. 57. o Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). (Pasal 1 ayat (8) UU No. 17 tahun 2003) APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. o Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember o gajahguling
  58. 58.    APBN tahun anggaran 1999/2000 dan APBNAPBN sebelumnya berlaku mulai 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya. APBN tahun anggaran 2000 sebagai APBN transisi jangka waktunya hanya sembilan bulan yang berlaku mulai 1 April sampai dengan 31 Desember. APBN tahun anggaran 2001 dan tahun-tahun anggaran selanjutnya menggunakan tahun takwim penuh yang berlaku mulai 1 Januari sampai 31 Desember setiap tahun. gajahguling
  59. 59.   APBN dituangkan ke dalam suatu struktur dan fomat yang memuat pengelompokan jenis transaksi berkaitan dengan rencana kegiatan penyelenggaraan negara menurut pengaruhnya terhadap posisi keuangan negara dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Rencana kerja tersebut dituangkan dalam angka-angka yang dikategorikan ke dalam kelompok pendapatan negara dan hibah, belanja negara dan pembiayaan. gajahguling
  60. 60. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah.  Belanja negara dipergunakan untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.  gajahguling
  61. 61. Struktur dan format APBN sampai dengan tahun anggaran 1999/2000 dibuat dalam bentuk skontro, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran negara diletakkan berdampingan.  Sisi kiri berisi catatan penerimaan negara dan sisi kanan berisi catatan belanja negara.  Bentuk ini biasanya dikenal dengan Taccount dan berdasarkan pada prinsip anggaran berimbang yang dinamis.  gajahguling
  62. 62.     Mulai tahun anggaran 2000 struktur dan format APBN dirubah ke dalam bentuk staffel, yaitu catatan penerimaan negara dan pengeluarannya disatuan dalam satu kolom. Catatan penerimaan ditempatkan di bagian atas, sedangkan catatan belanja negara ditempatkan di bawahnya. Dalam format APBN bentuk staffel ini dapat memperlihatkan adanya surplus atau defisit anggaran, dan kemudian dilanjutkan dengan pembiayaannya baik dari sumber dalam negeri maupun dari luar negeri. Bentuk ini kemudian dikenal dengan istilah Iaccount. gajahguling
  63. 63. gajahguling
  64. 64. gajahguling
  65. 65. A.Penerimaan Penerimaan APBN diperoleh dari berbagai sumber yang meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), cukai dan Pajak lainnya yang merupakan sumber utama penerimaan APBN. Selanjutnya Penerimaan Non Pajak, diantaranya penerimaan dari sumber daya alam, laba BUMN gajahguling
  66. 66. B.Pengeluaran Secara umum, pengeluaran yang dilakukan pada suatu tahun anggaran harus ditutup dengan penerimaan pada tahun anggaran yang sama. Berbeda dengan anggaran penerimaan negara yang diperlakukan sebagai target penerimaan pemerintah dan diharapkan dapat dilampauinya, anggaran pengeluaran merupakan batas pengeluaran yang tidak boleh dilampaui. gajahguling
  67. 67. B.Pengeluaran (Cont’d) Secara Umum, proses terjadinya pengeluaran melalui 4 tahap, yaitu: 1. Kewenangan Anggaran 2. Pelimpahan Kewenangan Anggaran 3. Kewajiban 4. Realisasi Pengeluaran (outlays) gajahguling
  68. 68. C.Dana Perimbangan Dana Perimbangan adalah transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka program desentralisasi. Terdapat 3 jenis transfer, yaitu dana bagi hasil penerimaan, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus gajahguling
  69. 69. D.Dana Otonomi Khusus Dana Otonomi Khusus diberikan kepada daerah yang memiliki karakteristik khusus yang membedakan dengan daerah lain, contohnya propinsi Papua mendapat dana alokasi yang lebih besar untuk mengatasi masalah yang kompleks di wilayahnya. Tujuan alokasi tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan mengurangi ketertinggalan dari propinsi lainnya. gajahguling
  70. 70. F. Defisit dan Surplus Defisit atau surplus merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran yang melebihi penerimaan disebut defisit, sebaliknya jika penerimaan yang melebihi pengeluaran disebut surplus. gajahguling
  71. 71. G.Keseimbangan Dalam tampilan APBN, dikenal dua istilah defisit anggaran, yaitu : keseimbangan primer, dan keseimbangan umum. Keseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja tidak termasuk pembayaran bunga, sedangkan Kesembangan Umum adalah total penerimaan dikurangi total pengeluaran termasuk pembayaran bunga gajahguling
  72. 72. H.Pembiayaan Pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran. Beberapa sumber pembiayaan yang penting saat ini adalah pembiayaan dalam negeri meliputi penerbitan obligasi, penjualan aset dan privatisasi, dan pembiayaan luar negeri meliputi pinjaman proyek, pembayaran kembali utang, pinjaman program dan penjadwalan kembali utang gajahguling
  73. 73. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) Visi, Misi, Tupoksi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Program Strategi & Prioritas APBN Arah dan Kebijakan Umum RKA-KL Program & Kegiatan Unit Kerja Rancangan Anggaran K/L Rancangan APBN gajahguling
  74. 74. (2) (1) RKP Pagu Indikatif (Maret) Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dan Kerangka Ekonomi Makro (Pertengahan Mei) (4) RAPBN (Agustus) LKPP (Juni TA Y) (7) (31 Desember) Pagu Sementara (Pertengahan Juni) RUU & NK (8) DIPA K/L (3) (6) Rincian Anggaran Belanja K/L (Akhir November) Perpres (5) APBN (Akhir Oktober) UU gajahguling
  75. 75. ALUR APBN Departemen Keuangan PLAFON RAPBN • • • • Depkeu Bappenas Bank Indonesia BPS Asumsi Makro • • • • • • Pertumbuhan Ekonomi Inflasi Nilai Tukar Harga Minyak Produksi Minyak Tk. Suku Bunga .Komisi-Komisi DPR .Depkeu .Kementerian/Lembaga Pembahasan RKA-KL gajahguling
  76. 76. BAPPENAS KEMENTERIAN/LEMBAGA BAPPENAS+DEPKEU KEMENTERIAN/LEMBAGA BAPPENAS KEMENTERIAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA RPJM PP RENSTRA-KL PAGU INDIKATIF SEB PERENCANAAN RENJA-KL RKP PP PAGU SEMENTARA SE-MK RKA-KL KEMENTERIAN KEUANGAN HIMPUNAN RKA-KL KEMENTERIAN KEUANGAN NOTA KEU & RAPBN PEMERINTAH+DPR KEMENTERIAN KEUANGAN APBN RINCIAN APBN KEMENTRIAN/L+DEPKEU LKPP UU Perpres PENGESAHAN ANGGARAN PELAKSANAAN DIPA KEMENTERIAN KEUANGAN PENGANGGARAN UU PERTNGGJWB gajahguling
  77. 77.    Penganggaran Terpadu (Unified Budget) Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) Penganggaran dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework) gajahguling
  78. 78. 1. Penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. 2. Sangat penting untuk memastikan bahwa investasi dan biaya operasional yang berulang (recurrent) dipertimbangkan secara simultan. Dualisme perencanaan antara anggaran rutin dan anggaran pembangunan di masa lampau menimbulkan peluang duplikasi, penumpukan, dan penyimpangan anggaran. 3. Perencanaan belanja rutin dan belanja modal dilakukan secara terpadu dalam rangka mewujudkan prestasi kerja kementerian/lembaga yang dapat memuaskan masyarakat. gajahguling
  79. 79. FORMAT LAMA (s/d 2004) Belanja Pemerintah Pusat : 1. Pengeluaran RUTIN a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang c. Pembayaran Bunga Utang d. Subsidi e. Pengeluaran Rutin Lainnya 2. Pengeluaran PEMBANGUNAN FORMAT BARU (mulai TA 2005) Belanja Pemerintah Pusat : 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal 4. Pembayaran Bunga Utang 5. Subsidi 6. Belanja Hibah 7. Bantuan Sosial 8. Belanja Lain-lain gajahguling
  80. 80. FORMAT LAMA (s/d 2004) FORMAT BARU (mulai TA 2005) • Belanja Pegawai (Tidak Mengikat) Pengeluaran Pembangunan • Belanja Barang (Tidak Mengikat) • Belanja Modal • Bantuan Sosial gajahguling
  81. 81. 1. Mengutamakan upaya pencapaian output (keluaran) dan outcomes (hasil) atas alokasi belanja (input) yang ditetapkan. 2. Ditujukan untuk memperoleh manfaat sebesarbesarnya dari penggunaan sumber daya yang terbatas. 3. Perlu adanya indikator kinerja dan pengukuran kinerja untuk tingkat satuan kerja (satker) dan kementerian/lembaga. gajahguling
  82. 82. MENGUBAH FOKUS PENGUKURAN bergeser Besarnya Jumlah Alokasi Sumber Daya Hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya gajahguling
  83. 83. Pasal 1 poin 5 PP 21/2004: KPJM adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju Prakiraan Maju (Pasal 1 poin 6 PP 21/2004): Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran berikutnya. gajahguling tahun guna telah tahun
  84. 84. Dampak kebijakan terhadap anggaran pada tahun: 2007 Saat kebijakan diputuskan 2008 2009 (R)APBN Prakiraan Maju 2010 Prakiraan Maju KPJM gajahguling
  85. 85. Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah Perencanaan RPJMD Pelaksanaan Rencana DPA-SKPD RKPD KUA/PPAS Nota Kesepakatan Verifikasi DPA-SKPD Pelaksanaan APBD Pedoman Penyusunan RKASKPD Pendapatan Belanja RKA-SKPD Pembiayaan RAPBD Evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur/Mendagri Laporan Realisasi Semester Pertama Perubahan APBDD APBD Penatausahaan Prtggungjwbn Pemeriksaan Penatausahaan Pendapatan Bendahara penerimaan wajib menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambatlambatnya 1 hari kerja Penatausahaan Belanja Penerbitan SPM-UP, SMP-GU,SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD Penerbitan SP2D oleh PPKD Penatausahaan Pembiayaan Disusun sesuai SAP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan Keuangan Diperiksa oleh BPK -LRA -Neraca -Lap. Arus Kas -CaLK Dilakukan oleh PPKD Kekayaan dan Kewajiban Daerah -Kas Umum --Piutang --Investasi -Barang --Dana Cadangan --Utang Akuntnsi Keuangan Daerah Raperda Pertanggun g-jawaban APBD gajahguling
  86. 86. Pendapatan daerah Belanja Daerah Pembiayan daerah gajahguling
  87. 87. APBD Pendapatan Daerah • PAD • Dana Perimbangan • Lain-lain pendapatan daerah yang sah Belanja Daerah • Klasifikasi belanja menurut organisaasi • Klasifikasi belanja menurut fungsi • Klasifikasi belaja menurut program dan kegiatan • Klasifikasi belanja menurut jenis belanja Pembiayaan Daerah • Penerimaan pembiayaan • Pengeluaran pembiayaan gajahguling
  88. 88. PP 58/2005 & Permendagri 13/2006 A. 1. 2. 3. B. 1. 2. 3. C. 1. 2. 3. 4. 5. Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Bantuan Dana Hibah Dana Darurat Dana penyesuaian & Dana Otsus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya PP 24/2005 SAP Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 4. Lain-lainPAD yang sah B. Pendapatan Transfer Transfer pemerintah pusat-dana perimbangan 1. Dana Bagi Hasil 2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Khusus Transfer pemerintah pusat lainnya 1. Dana otonomi khusus 2. Dana penyesuaian Transfer Pemerintah Provinsi 1. Pendapatan bagi hasil pajak 2. Pendapatan bagi hasil pajak lainnya C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 1. Pendapatan hibah 2. Pendapatan dana darurat A. 1. 2. 3. gajahguling
  89. 89. Belanja Daerah Urusan Wajib Prioritas : Melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Peningkatan pelayanan dasar, pendidikan , kesehatan, fasos, fasum,sistem jaminan sosial Urusan Pilihan Potensi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pertambanga n,perikanan,p ertanian,perk ebunan, perhutanan, dan pariwisata gajahguling
  90. 90. gajahguling
  91. 91. KOMPONEN POKOK SETIAP SATUAN KERJA MINIMAL MEMPUNYAI SATU KEGIATAN DLM RANGKA MEWUJUDKAN SEBAGIAN SASARAN PROGRAM DARI UNIT ORGANISASI PENDEKATAN ANGGARAN TERPADU DALAM RKA-KL KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN SATUAN KERJA MEMPUNYAI KELUARAN YANG JELAS & TIDAK TUMPANG TINDIH DNG KELUARAN DARI KEGIATAN LAIN PENETAPAN SATUAN KERJA SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNTUK MELAKSANAKAN SEMUA KEGIATAN YANG DITETAPKAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA JENIS BELANJA YG DITETAPKAN DENGAN KRITERIA YG SAMA UNTUK SEMUA KEGIATAN SATU DOKUMEN PERENCANAAN, SATU DOKUMEN PENGANGGARAN DAN SATU DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN UNTUK SEMUA JENIS SATKER DAN KEGIATAN gajahguling
  92. 92. KLASIFIKASI EKONOMI BELANJA PEGAWAI PENGELUARAN UNTUK KOMPENSSI DALAM BENTUK UANG YANG DIBERIKAN KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH YANG BERTUGAS DIDALAM MAUPUN DILUAR NEGERI SEBAGI IMBALAN ATAS PEKERJAAN YANG TELAH DILAKSANAKAN BELANJA BARANG PENGELUARAN UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA YANG HABIS PAKAI UNTUK MEMPRODUKSI BARANG/JASA TERTENTU BELANJA MODAL BANTUAN SOSIAL HIBAH SUBSIDI BUNGA UTANG BELANJA LAIN-LAIN gajahguling PENGELUARAN YANG DIPAKAI UNTUK PEMBENTUKAN MODAL YANG SIFATNYA MENAMBAH ASET PEMERINTAH PENGELUARAN UNTUK TRANSFER UANG ATAU BARANG YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT GUNA MELINDUNGI DARI KEMUNGKINAN TERJADINYA RESIKO SOSIAL TERTENTU PENGELUARAN UNTUK TRANSFER YANG SIFATNYA TIDAK WAJIB KEPADA NEGARA LAIN ATAU ORGANISASI INTERNASIONAL PENGELUARAN YG DIBAYARKAN KEPADA PERUSAHAAN NEGARA/SWASTA/LEMBAGA TERTENTU YG MEMPRODUKSI DAN MENJUAL BARANG/JASA AGAR HARGA BARANG/JASA YANG DIPRODUKSI DPT DIJANGKAU MASYARAKAT PENGELUARAN UNTUK PEMBAYARAN ATAS KEWAJIBAN PENGGUNAAN UTANG BAIK DALAM MAUPUN LUAR NEGERI PENGELUARAN UNTUK BELANJA PEMERINTAH YANG TIDAK DAPAT DIKLASIFIKASIKAN MENURUT JENIS BELANJA TERSEBUT
  93. 93. gajahguling
  94. 94. 1. Mengutamakan upaya pencapaian output (keluaran) dan outcomes (hasil) atas alokasi belanja (input) yang ditetapkan. 2. Ditujukan untuk memperoleh manfaat sebesarbesarnya dari penggunaan sumber daya yang terbatas. 3. Perlu adanya indikator kinerja dan pengukuran kinerja untuk tingkat satuan kerja (satker) dan kementerian/lembaga. gajahguling
  95. 95. KOMPONEN POKOK PENDEKATAN ANGGARAN KINERJA DALAM RKA-KL SATUAN KERJA SEBAGAI PENANGUNGJAWAB PENCAPAIAN KELUARAN/OUTPUT KEGIATAN/ SUBKEGIATAN RANGKAIAN TINDAKAN YG DILAKSANAKAN SATUAN KERJA SESUAI DENGAN TUGAS POKOKNYA UNTUK MENGHASILKAN KELUARAN YANG DITENTUKAN SATUAN KERJA MEMPUNYAI KELUARAN YANG JELAS & TERUKUR SEBAGAI AKIBAT DARI PELAKSANAAN KEGIATAN PERHITUNGAN ANGGARAN DIDASARKAN PADA STANDAR BIAYA (BERSIFAT UMUM DAN BERSIFAT KHUSUS PEMBEBANAN ANGGARAN PADA JENIS BELANJA YANG SESUAI gajahguling
  96. 96. Kerangka Konseptual Penganggaran Berbasis Kinerja Memerlukan RENSTRA Isu Stratejik RENJA • • • • • Program Sasaran Terukur Program Pengguna Program Kegiatan IK • Mengendalikan dan mengarahkan setiap program/kegiatan dg mengacu kepada rencana • Setiap satuan kerja dpt lebih selektif dlm merencanakan program/kegiatan • Menghindari duplikasi pembiayaan/tumpang tindih anggaran Komitmen Bersama Keputusan stratejik untuk peningkatan kualitas organisasi, efisiensi & optimalisasi sumber daya, evaluasi, dan pelaporan kinerja Budget Entity gajahguling
  97. 97. Kerangka Konseptual Penganggaran Berbasis Kinerja Mempertimbangkan Alokasi Anggaran Budget Execution Hasil Yang Diharapkan • • • RENSTRA • Visi • Misi • Tujuan • Sasaran • Strategi Output Outcome Manfaat Kegiatan Target Kinerja Realisasi Rencana Pengukuran Kinerja Evaluasi • Efisiensi • Efektivitas • Akuntabilitas Sistem Monitoring & Pelaporan Kinerja gajahguling
  98. 98. gajahguling
  99. 99.  Specific – jelas, tepat dan akurat Faktor apa yang paling menentukan keberhasilan?  Measured – dapat dikuantifikasikan Karakteristik apa yang dapat dikuantifikasikan?  Achievable – praktis & realistis Apakah kinerja tahun sebelumnya dapat ditingkatkan?  Relevant – bagi konsumen (masyarakat) Apakah konsumen menganggap bahwa target yang ditetapkan yang terpenting?  Timed – batas atau tenggang waktu Seberapa cepat dapat dicapai? Berapa lama permintaan dapat direspon? gajahguling
  100. 100. PP 21/2004 Pasal 7 ayat 2: “Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan ” Penjelasan PP 21/2004 (Poin I.4): “Kementerian/lembaga dituntut memperkuat diri dengan kapasitas dalam mengembangkan indikator kinerja, dan sistem pengukuran kinerja, dan dalam meningkatkan kualitas penyusunan kebutuhan biaya, sebagai persyaratan untuk mendapatkan anggaran” gajahguling
  101. 101.    Agar pengukuran dapat dilakukan, maka kinerja harus dapat dinyatakan dalam angka (kuantifikasi). Oleh karena itu diperlukan indikatorindikator yang dapat menunjukkan secara tepat tingkat prestasi kerja/kinerja. Macam Indikator Kinerja: ◦ Indikator Kinerja Kegiatan ◦ Indikator Kinerja Program ◦ Indikator Efisiensi ◦ Indikator Kualitas gajahguling
  102. 102.  Fokus penganggaran dan penelaahan biaya kegiatan akan bergeser dari input costing ke per unit cost of output  Perlu koordinasi yang erat antara Kementerian/Lembaga dengan Kementerian Keuangan agar standar biaya keluaran dapat ditetapkan gajahguling
  103. 103.   Pengukuran kinerja diperlukan untuk menilai seberapa besar perbedaan (gap) antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan. Dengan diketahuinya perbedaan (gap) tersebut, maka upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kinerja dapat dilakukan. gajahguling
  104. 104. Level Kinerja Standar Kinerja 2 Standar Kinerja 1 gap Kinerja Aktual Waktu gajahguling
  105. 105. gajahguling
  106. 106. Pasal 1 poin 5 PP 21/2004: KPJM adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju Prakiraan Maju (Pasal 1 poin 6 PP 21/2004): Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran berikutnya. gajahguling tahun guna telah tahun
  107. 107. Dampak kebijakan terhadap anggaran pada tahun: 2007 Saat kebijakan diputuskan 2008 2009 (R)APBN Prakiraan Maju 2010 Prakiraan Maju KPJM gajahguling
  108. 108. 2006 APBN 2007 RAPBN to 2008 2009 Prakiraan Proyeksi Maju t+1 2006 Realisasi 2007 APBN t-1 t0 2006 PAN t-2 t+2 Tahun anggaran berjalan 2006 & KPJM 2007-2009 t+3 2009 2008 2010 Prakiraan Proyeksi RAPBN Maju t+1 t+2 Tahun anggaran berjalan 2007 & KPJM 2008-2010 t+3 2010 2007 2008 2009 2011 Realisasi APBN RAPBN Prakiraan Proyeksi Tahun anggaran berjalan 2008 & KPJM 2009-2011 Maju t-1 to t+1 t+2 t+3 gajahguling
  109. 109.  Mengembangkan disiplin fiskal, dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal (fiscal sustainability)  Meningkatkan keterkaitan antara kebijakan, perencanaan, dan penganggaran (antara KPJM, RKP, dan APBN)  Mengarahkan alokasi sumberdaya agar lebih rasional dan strategis  Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan pemberian pelayanan yang optimal dan lebih efisien  Meningkatkan predictabiliy dan kesinambungan pembiayaan suatu program/kegiatan.  Memudahkan kerja perencanaan kementerian/lembaga pada tahuntahun berikutnya.  Mendorong peningkatan kinerja kementerian/lembaga memberikan pelayanan kepada publik. gajahguling dalam
  110. 110. gajahguling
  111. 111. Kebijakan Penerapan Undang Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara • Penganggaran terpadu • Kerangka Pengeluaran jangka menengah • Penganggaran berbasis kinerja Top Down Bottom Up Stakeholders • Optimalisasi penggunaan dana untuk pencapaian sasaran program • Penyusunan anggaran dengan perspektif multi tahun • Meningkatkan disiplin dan alokasi anggaran yang efisien dg perkiraan ke depan (forward estimates) • Wahana untuk mengubah kebijakan, program dan kegiatan, mengalokasikan sumber daya sesuai prioritas dan sasaran penting pemerintah • Mengharuskan adanya keterkaitan yang jelas antara setiap anggaran instansi pemerintah dg outputs & outcomes • Mengembangkan informasi kinerja sebagai pengukuran kinerja, dan pengukuran biaya • Mengubah paradigma penilaian kinerja instansi/unit kerja • Meningkatkan kualitas pelayanan publik gajahguling
  112. 112. Kebijakan Penerapan • Peraturan Pemerintah Nomor: 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) • Peraturan Pemerintah Nomor: 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) RPJM Renstra-KL Renja - KL RKP Renstra-KL Renja - KL • Untuk menghubungkan Renstra dengan anggaran • Menghindarkan tumpang tindih program/ kegiatan • Ketersediaan pendanaan program/ kegiatan yang lintas fungsi, lintas instansi, lintas daerah • Menjamin kepastian pendanaan & pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, dan tanggungjawab yang jelas RKA - KL gajahguling
  113. 113. 2005 2006 MULAI MENGGUNAKAN DOKUMEN PENGANGGARAN TERPADU - RKAKL MENYEMPURNAKAN PENGGUNAAN DOKUMEN PENGANGGARAN TERPADU - RKAKL MULAI MENERAPKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TERPADU – SATKER MENYEMPURNAKAN KRITERIA SATKER SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN DAN PELAKSANA KEGIATAN TERPADU MULAI MENGANUT KLASIFIKASI EKONOMI TERPADU – JENIS BELANJA gajahguling MENYEMPURNAKAN KRITERIA JENIS BELANJA DAN KRITERIA PEMBEBANAN PADA JENIS BELANJA 2007 MEMPERSIAPKAN UPAYA UNTUK BENAR-BENAR MENGHILANGKAN KESAN MASIH ADANYA DIKOTOMI BELANJA RUTIN DAN BELANJA PEMBANGUNAN MENGEVALUASI KEMBALI PEMBEBANAN PENGELUARAN SEBAGAI BELANJA ATAU NON BELANJA – PENDANAAN ATAU PEMBIAYAAN
  114. 114. 2005 2006 2007 MEMPERKENALKAN DOKUMEN PENGANGGARAN KINERJA - RKAKL MENYEMPURNAKAN PENGGUNAAN DOKUMEN PENGANGGARAN KINERJA RKAKL SINKRONISASI FUNGSI/SUBFUNGSI/PROG RAM/KEGIATAN DALAM RANGKA KONSISTENSI ANTARA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN MULAI MENGGUNAKAN UNIT PENANGGUNGJAWAB PENCAPAIAN KELUARAN SATKER MENYEMPURNAKAN KRITERIA SATKER SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB PENCAPAIAN KELUARAN SUDAH MENYEDIAKAN SEBAGIAN STANDAR BIAYA UNTUK MENGHITUNG ALOKASI PADA KEGIATAN – SBU/SBK MEMPERLUAS PENYEDIAAN STANDAR BIAYA BAIK YANG BERSIFAT UMUM MAUPUN YANG BERSIFAT KHUSUS gajahguling
  115. 115. 2005 MEMPERKENALKAN DOKUMEN PENGANGGARAN UNTUK KPJM/MTEF – RKAKL KHUSUSNYA FORM 1.2, 1.4, 1.5, 2.2,.2.4, 3.2, DAN 3.4 MENGENAI PRAKIRAAN MAJU 2006 MENYEMPURNAKAN PENGGUNAAN DOKUMEN PENGANGGARAN UNTUK PELAKSANAAN KPJM/MTEF MELETAKKAN DASARDASAR PELAKSANAAN MTEF/KPJM SUDAH TERSEDIA SEBAGIAN STANDAR BIAYA YANG KELAK AKAN MEMBANTU DALAM MEPERHITUNGKAN PRAKIRAAN MAJU & MTEF 2007 MENYEMPURNAKAN PENGGUNAAN DOKUMEN PENGANGGARAN UNTUK PELAKSANAAN KPJM/MTEF – KHUSUSNYA MULAI DIGUNAKANNYA FORM 1, FORM 2, DAN FORM 3 UNTUK MULAI MELAKSANAKAN DASARDASAR KPJM/NTEF MEMPERLUAS TERSEDIANYA STANDAR BIAYA YANG AKAN SANGAT MEMBANTU DALAM MEPERHITUNGKAN PRAKIRAAN MAJU DAN KPJM gajahguling
  116. 116. APBN(dalam triliun) Pendapatan Negara > Pen. Perpajakan > Pen. Bukan Pajak > Hibah Belanja Negara > Belanja Pem. Pusat > Transfer Daerah Pembiayaan > Dalam negeri > Luar Negeri 2010* 992,4 743,3 247,2 1,9 1.126,1 781,5 344,6 133,7 133,9 (0,2) 2011** 1.104,9 850,3 250,9 3,7 1.229,6 836,6 393,0 124,7 125,3 (0,6) gajahguling
  117. 117. Sumber: * APBN-P 2010 ** APBN 2011 Asumsi Makro PDB (Triliun Rp) Pertumb. Ekonomi(%) Inflasi (%) Kurs (IDR/USD) SBI 3 bln (%) Harga Minyak(USD/brl) Lift. Minyak (MBCD) 2010* 6.253,8 5,8 5,3 9.200,0 6,5 80,0 0,965 2011** 7.019,9 6,4 5,3 9.250,0 6,5 80,0 0,970 gajahguling
  118. 118. Terima kasih gajahguling

×