Buku keuangan publik pusat dan daerah

10,058 views

Published on

Pendanaan Pusat dan Daerah

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
10,058
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
479
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Buku keuangan publik pusat dan daerah

  1. 1. KKeeuuaannggaann PPuubblliikk::PPeennddaannaaaann PPuussaatt ddaann DDaaeerraahhDadang SolihinJakarta2006
  2. 2. Keuangan Publik: Pendanaan Pusat dan DaerahOleh: Dadang SolihinHak Cipta © 2006 pada PenulisEditor : Yudhie Hatmadji S.Setting : Grace Secondlady M.Desain cover : F. Rachmat KautsarPenata letak : Andi ErwingKorektor : Ika WidyawatiHak Cipta dilindungi Undang-undang.Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku inidalam bentuk apapun, baik secara elektornis maupun mekanis, termasukmemfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya tanpa izintertulis dari penyusunPenerbit: P.T. Artifa Duta PrakarsaCetakan pertama : Februari 2006ISBN : 978-602-18505-0-3
  3. 3. iiiPengantarBuku ini disusun untuk memberikan tambahan wawasankepada pembaca mengenai prinsip-prinsip keuangan pusat dankeuangan daerah di era otonomi daerah berdasarkan perundang-undangan yang terkait.Sebagaimana diketahui, Trilogi Perundangan tentangkeuangan negara tersebut adalah Undang-undang No. 17 tahun2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang No. 1 tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara. Dalam era otonomi daerah,perundangan tersebut dilengkapi dengan perundangan terkaitdengan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diaturdalam Undang-undang No. 33 tahun 2004.Dengan tersedianya buku ini dihadapan pembacamendapatkan wawasan untuk memperkaya khazanah pemikiranyang berkaitan dengan Keuangan Publik baik Keuangan Pusatmaupun Keuangan Daerah.Jakarta, 13 Februari 2006Penyusun,Dadang Solihin
  4. 4. vDaftar IsiPengantar………………………………………………………………… iiiDaftar Isi…………………………………………………………………. vKeuangan NegaraBab 1 Keuangan Negara……………………………………………… 1Bab 2 Pembendaharaan Negara……………………………………… 31Bab 3 Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab KeuanganNegara…………………………………………………………. 81Perimbangan Keuangan Pusat dan DaerahBab 4 Pendahuluan…………………………………………………… 101Bab 5 Sumber Penerimaan Daerah…………………………………… 111Bab 6 Pengelolaan Keuangan dalam rangka Desentralisasi…………. 145Bab 7 Dana Dekonsentrasi…………………………………………… 155Bab 8 Dana Tugas Pembantuan………………………………………. 159Bab 9 Sistem Informasi Keuangan Daerah…………………………... 163Bab 10 Ketentuan Peralihan dan Penutup……………………………... 165Pajak dan Retribusi DaerahBab 11 Pajak Daerah…………………………………………………... 175Bab 12 Retribusi Daerah………………………………………………. 219Pinjaman Daerah ke Luar Negeri dan Perjanjian InternasionalBab 13 Pendahuluan HUBLN…………………………………………. 233Bab 14 Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri…………………………... 239Bab 15 Pinjaman Daerah………………………………………………. 247Bab 16 Hubungan Luar Negeri………………………………………… 259Bab 17 Perjanjian Internasional……………………………………….. 275Bab 18 Manajemen Utang Luar Negeri Pemerintah…………………... 291Bab 19 Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah. 307Daftar Pustaka……………………………………………………………. 323Lampiran…………………………………………………………………. 327
  5. 5. KEUANGAN NEGARA
  6. 6. 1Bab 1Keuangan Negara1. PendahuluanKeuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negarayang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupauang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negaraberhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimanatercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakanfungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukanpemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajibannegara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalamsuatu sistem pengelolaan keuangan negara.Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat,berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negaraberdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harussesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII HalKeuangan, antara lain disebutkan bahwa anggaran pendapatandan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yangbersifat memaksa untuk keperluan negara serta macam dan hargamata uang ditetapkan dengan undang-undang. Hal-hal lainmengenai keuangan negara sesuai dengan amanat Pasal 23Cdiatur dengan undang-undang.Selama ini dalam pelaksanaan pengelolaan keuangannegara masih digunakan ketentuan perundang-undangan yangdisusun pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda yangberlaku berdasarkan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar1945, yaitu Indische Comptabiliteitswet yang lebih dikenal
  7. 7. Keuangan Negara2dengan nama ICW Stbl. 1925 No. 448 selanjutnya diubah dandiundangkan dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 6, 1955Nomor 49, dan terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968,yang ditetapkan pertama kali pada tahun 1864 dan mulai berlakupada tahun 1867, Indische Bedrijvenwet (IBW) Stbl. 1927 No.419 jo. Stbl. 1936 No. 445 dan Reglement voor het AdministratiefBeheer (RAB) Stbl. 1933 No. 381. Sementara itu, dalampelaksanaan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan negaradigunakan Instructie en verdere bepalingen voor de AlgemeeneRekenkamer (IAR) Stbl. 1933 No. 320. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat mengakomodasikan berbagaiperkembangan yang terjadi dalam sistem kelembagaan negara danpengelolaan keuangan pemerintahan negara Republik Indonesia.Oleh karena itu, meskipun berbagai ketentuan tersebut secaraformal masih tetap berlaku, secara materiil sebagian dariketentuan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud tidaklagi dilaksanakan.Kelemahan perundang-undangan dalam bidang keuangannegara menjadi salah satu penyebab terjadinya beberapa bentukpenyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam upayamenghilangkan penyimpangan tersebut dan mewujudkan sistempengelolaan fiskal yang berkesinambungan (sustainable) sesuaidengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar dan asas-asas umum yang berlaku secara universaldalam penyelenggaraan pemerintahan negara diperlukan suatuundang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara.Upaya untuk menyusun undang-undang yang mengaturpengelolaan keuangan negara telah dirintis sejak awal berdirinyanegara Indonesia. Oleh karena itu, penyelesaian Undang-undangtentang Keuangan Negara merupakan kelanjutan dan hasil dariberbagai upaya yang telah dilakukan selama ini dalam rangkamemenuhi kewajiban konstitusional yang diamanatkan olehUndang-Undang Dasar 1945.
  8. 8. Keuangan Negara3a. Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan NegaraPendekatan yang digunakan dalam merumuskanKeuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dantujuan.• Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negarameliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilaidengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidangfiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yangdipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupunberupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungdengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.• Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negarameliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yangdimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat,Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/ Daerah, dan badanlain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.• Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruhrangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyeksebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakandan pengambilan keputusan sampai denganpertanggunggjawaban.• Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan,kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan denganpemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebutdi atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luasdapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, subbidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaankekayaan negara yang dipisahkan.b. Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan NegaraDalam rangka mendukung terwujudnya goodgovernance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan
  9. 9. Keuangan Negara4keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional,terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yangtelah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Sesuai denganamanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undangtentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yangtelah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut ke dalamasas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lamadikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan,asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas maupunasas-asas baru sebagai pencerminan best practices (penerapankaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara,antara lain :• Akuntabilitas berorientasi pada hasil.• Profesionalitas.• Proporsionalitas.• Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara.• Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas danmandiri.Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjaminterselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerahsebagaimana yang telah dirumuskan dalam Bab VI Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dianutnya asas-asas umum tersebutdi dalam Undang-undang tentang Keuangan Negara, pelaksanaanUU 17/2003 selain menjadi acuan dalam reformasi manajemenkeuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkokohlandasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah diNegara Kesatuan Republik Indonesia.c. Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan NegaraPresiden selaku Kepala Pemerintahan memegangkekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian darikekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputikewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat
  10. 10. Keuangan Negara5khusus. Untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraankekuasaan dimaksud, sebagian dari kekuasaan tersebutdikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskaldan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yangdipisahkan, serta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selakuPengguna Anggaran/Pengguna Barang kementriannegara/lembaga yang dipimpinnya. Menteri Keuangan sebagaipembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnyaadalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah RepublikIndonesia, sementara setiap menteri/pimpinan lembaga padahakekatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatubidang tertentu pemerintahan. Prinsip ini perlu dilaksanakansecara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagianwewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme checksand balances serta untuk mendorong upaya peningkatanprofesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.Sub bidang pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsipengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro,penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepabeanan,perbendaharaan, dan pengawasan keuangan.Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraanpemerintahan negara sebagian kekuasaan Presiden tersebutdiserahkan kepada Gubernur/ Bupati/Walikota selaku pengelolakeuangan daerah. Demikian pula untuk mencapai kestabilan nilairupiah tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneterserta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayarandilakukan oleh bank sentral.d. Penyusunan dan Penetapan APBN dan APBDKetentuan mengenai penyusunan dan penetapanAPBN/APBD dalam UU 17/2003 meliputi penegasan tujuan danfungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR/DPRDdan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapananggaran, pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalamsistem penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran,
  11. 11. Keuangan Negara6penyatuan anggaran, dan penggunaan kerangka pengeluaranjangka menengah dalam penyusunan anggaran.Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dankebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomianggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan danstabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalamrangka mencapai tujuan bernegara. Dalam upaya untukmeluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perludilakukan pengaturan secara jelas peran DPR/DPRD danpemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaransebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalamUndang-Undang Dasar 1945. Sehubungan dengan itu, penyebutanbahwa belanja negara/belanja daerah dirinci sampai dengan unitorganisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja-- berartibahwa setiap pergeseran anggaran antar unit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja harus mendapat persetujuanDPR/DPRD.Masalah lain yang tidak kalah pentingnya dalam upayamemperbaiki proses penganggaran di sektor publik adalahpenerapan anggaran berbasis prestasi kerja. Mengingat bahwasistem anggaran berbasis prestasi kerja/hasil memerlukan kriteriapengendalian kinerja dan evaluasi serta untuk menghindariduplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggarankementrian negara/lembaga/perangkatdaerah, perlu dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerjadalam sistem penganggaran dengan memperkenalkan sistempenyusunan rencana kerja dan anggaran kementrian negara/lembaga/ perangkat daerah. Dengan penyusunan rencana kerjadan anggaran kementrian/lembaga/perangkat daerah tersebutdapat terpenuhi sekaligus kebutuhan akan anggaran berbasisprestasi kerja dan pengukuran akuntabilitas kinerja kementrian/lembaga/ perangkat daerah yang bersangkutan.Sejalan dengan upaya untuk menerapkan secara penuhanggaran berbasis kinerja di sektor publik, perlu pula dilakukanperubahan klasifikasi anggaran agar sesuai dengan klasifikasiyang digunakan secara internasional. Perubahan dalam
  12. 12. Keuangan Negara7pengelompokan transaksi pemerintah tersebut dimaksudkan untukmemudahkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, memberikangambaran yang objektif dan proporsional mengenai kegiatanpemerintah, menjaga konsistensi dengan standar akuntansi sektorpublik, serta memudahkan penyajian dan meningkatkankredibilitas statistik keuangan pemerintah.Selama ini anggaran belanja pemerintah dikelompokkanatas anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan.Pengelompokan dalam anggaran belanja rutin dan anggaranbelanja pembangunan yang semula bertujuan untuk memberikanpenekanan pada arti pentingnya pembangunan dalampelaksanaannya telah menimbulkan peluang terjadinya duplikasi,penumpukan, dan penyimpangan anggaran. Sementara itu,penuangan rencana pembangunan dalam suatu dokumenperencanaan nasional lima tahunan yang ditetapkan denganundang-undang dirasakan tidak realistis dan semakin tidak sesuaidengan dinamika kebutuhan penyelenggaraan pemerintahandalam era globalisasi.Perkembangan dinamis dalam penyelenggaraanpemerintahan membutuhkan sistem perencanaan fiskal yangterdiri dari sistem penyusunan anggaran tahunan yangdilaksanakan sesuai dengan Kerangka Pengeluaran JangkaMenengah (Medium Term Expenditure Framework) sebagaimanadilaksanakan di kebanyakan negara maju.Walaupun anggaran dapat disusun dengan baik, jikaproses penetapannya terlambat akan berpotensi menimbulkanmasalah dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam UU17/2003 diatur secara jelas mekanisme pembahasan anggarantersebut di DPR/DPRD, termasuk pembagian tugas antarapanitia/komisi anggaran dan komisi-komisi pasangan kerjakementrian negara/ lembaga/ perangkat daerah di DPR/DPRD.
  13. 13. Keuangan Negara8e. Hubungan Keuangan antar Instansi serta BadanPengelola Dana MasyarakatSejalan dengan semakin luas dan kompleksnya kegiatanpengelolaan keuangan negara, perlu diatur ketentuan mengenaihubungan keuangan antara pemerintah dan lembaga-lembagainfra/ supranasional. Ketentuan tersebut meliputi hubungankeuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintahdaerah, pemerintah asing, badan/lembaga asing, serta hubungankeuangan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaandaerah, perusahaan swasta dan badan pengelola dana masyarakat.Dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan banksentral ditegaskan bahwa pemerintah pusat dan bank sentralberkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskaldan moneter. Dalam hubungan dengan pemerintah daerah, UU17/2003 menegaskan adanya kewajiban pemerintah pusatmengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah.Selain itu, UU 17/2003 mengatur pula perihal penerimaanpinjaman luar negeri pemerintah. Dalam hubungan antarapemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah,perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakatditetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan pinjaman/ hibah/penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dariperusahaan negara/daerah setelah mendapat persetujuanDPR/DPRD.f. Pelaksanaan APBN dan APBDSetelah APBN ditetapkan secara rinci dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengankeputusan Presiden sebagai pedoman bagi kementriannegara/lembaga dalam pelaksanaan anggaran. Penuangan dalamkeputusan Presiden tersebut terutama menyangkut hal-hal yangbelum dirinci di dalam undang-undang APBN, seperti alokasianggaran untuk kantor pusat dan kantor daerah kementriannegara/lembaga, pembayaran gaji dalam belanja pegawai, danpembayaran untuk tunggakan yang menjadi beban kementriannegara/lembaga. Selain itu, penuangan dimaksud meliputi pula
  14. 14. Keuangan Negara9alokasi dana perimbangan untuk provinsi/kabupaten/kota danalokasi subsidi sesuai dengan keperluan perusahaan/badan yangmenerima.Untuk memberikan informasi mengenai perkembanganpelaksanaan APBN/APBD, pemerintah pusat/ pemerintah daerahperlu menyampaikan laporan realisasi semester pertama kepadaDPR/DPRD pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan.Informasi yang disampaikan dalam laporan tersebut menjadibahan evaluasi pelaksanaan APBN/APBD semester pertama danpenyesuaian/perubahan APBN/APBD pada semester berikutnya.Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalamrangka pelaksanaan APBN/APBD ditetapkan tersendiri dalamundang-undang yang mengatur perbendaharaan negara mengingatlebih banyak menyangkut hubungan administratif antarkementerian negara/ lembaga di lingkungan pemerintah.g. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan NegaraSalah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansidan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalahpenyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintahyang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun denganmengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterimasecara umum.Dalam UU 17/2003 ditetapkan bahwa laporanpertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disampaikanberupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya terdiri darilaporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatanatas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standarakuntansi pemerintah. Laporan keuangan pemerintah pusat yangtelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harusdisampaikan kepada DPR selambat-lambatnya 6 bulan setelahberakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan, demikian pulalaporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa olehBadan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPRD
  15. 15. Keuangan Negara10selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaranyang bersangkutan.Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negaramenteri/ pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/ walikota selakupengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawabatas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD, dari segimanfaat/hasil (outcome). Sedangkan Pimpinan unit organisasikementrian negara/lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaankegiatan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN,demikian pula Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerahbertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkandalam Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi barang dan/ataujasa yang disediakan (output). Sebagai konsekuensinya, dalamUU 17/2003 diatur sanksi yang berlaku bagi menteri/ pimpinanlembaga/ gubernur/ bupati/ walikota, serta Pimpinan unitorganisasi kementrian negara/ lembaga/ Satuan Kerja PerangkatDaerah yang terbukti melakukan penyimpangankebijakan/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Undang-undangtentang APBN /Peraturan Daerah tentang APBD. Ketentuansanksi tersebut dimaksudkan sebagai upaya preventif dan represif,serta berfungsi sebagai jaminan atas ditaatinya Undang-undangtentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD yangbersangkutan.Selain itu perlu ditegaskan prinsip yang berlaku universalbahwa barang siapa yang diberi wewenang untuk menerima,menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, suratberharga atau barang milik negara bertanggung jawab secarapribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalampengurusannya. Kewajiban untuk mengganti kerugian keuangannegara oleh para pengelola keuangan negara dimaksudmerupakan unsur pengendalian intern yang andal.
  16. 16. Keuangan Negara112. Batasan Keuangan NegaraKeuangan Negara meliputi :1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan danmengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layananumum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihakketiga.3. Penerimaan Negara.4. Pengeluaran Negara.5. Penerimaan Daerah.6. Pengeluaran Daerah.7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atauoleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang,serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasukkekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalamrangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/ataukepentingan umum.9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakanfasilitas yang diberikan pemerintah1.Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat padaperaturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasakeadilan dan kepatutan21Kekayaan pihak lain meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badanlain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungankementrian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah..2Setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib,taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan
  17. 17. Keuangan Negara12APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawabanpelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. Sedangkan APBD, perubahan APBD, danpertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkandengan Peraturan Daerah.APBN/APBD mempunyai fungsi:1. Otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadidasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahunyang bersangkutan.2. Perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negaramenjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakankegiatan pada tahun yang bersangkutan.3. Pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran negaramenjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatanpenyelenggaraan pemerintahan negara sesuai denganketentuan yang telah ditetapkan.4. Alokasi, mengandung arti bahwa anggaran negara harusdiarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosansumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitasperekonomian.5. Distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggarannegara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.6. Stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintahmenjadi alat untuk memelihara dan mengupayakankeseimbangan fundamental perekonomian.Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaranyang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yangbersangkutan harus dimasukkan dalam APBN.Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaranyang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yangbersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.kepatutan. Pengelolaan dimaksud mencakup keseluruhan kegiatanperencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
  18. 18. Keuangan Negara13Surplus penerimaan negara/daerah dapat digunakan untukmembiayai pengeluaran negara/daerah tahun anggaranberikutnya.Penggunaan surplus penerimaan negara/daerahsebagaimana dimaksud dalam ayat (7) untuk membentuk danacadangan atau penyertaan pada Perusahaan Negara/Daerah harusmemperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR/DPRD.Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai daritanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Satuanhitung dalam penyusunan, penetapan, dan pertanggungjawabanAPBN/APBD adalah mata uang Rupiah. Penggunaan mata uanglain dalam pelaksanaan APBN/APBD diatur oleh MenteriKeuangan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yangberlaku.3. Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan NegaraPresiden selaku Kepala Pemerintahan memegangkekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian darikekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pengelolaan KeuanganNegara meliputi kewenangan yang bersifat umum dankewenangan yang bersifat khusus.Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapanarah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaanAPBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan danpertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunanrencana kerja kementrian negara/lembaga, penetapan gaji dantunjangan, serta pedoman pengelolaan Penerimaan Negara.Kewenangan yang bersifat khusus meliputi keputusan/kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN,antara lain keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaanAPBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan,dan penghapusan aset dan piutang negara.Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara tersebutdikuasakan kepada:
  19. 19. Keuangan Negara141. Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan WakilPemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yangdipisahkan.2. Menteri/pimpinan lembaga selaku PenggunaAnggaran/Pengguna Barang kementrian negara/ lembaga 33. Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepalapemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah danmewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaandaerah yang dipisahkan.yang dipimpinnya.4. Tidak termasuk kewenangan di bidang moneter, yang meliputiantara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diaturdengan undang-undang.Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakanuntuk mencapai tujuan bernegara. Dalam rangkapenyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuanbernegara setiap tahun disusun APBN dan APBD.Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaanfiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :1. Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro.2. Menyusun rancangan APBN dan rancangan PerubahanAPBN.3. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran.4. Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan.5. Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telahditetapkan dengan undang-undang.6. Melaksanakan fungsi bendahara umum negara.3Yang dimaksud dengan lembaga adalah lembaga negara dan lembagapemerintah nonkementerian negara. Di lingkungan lembaga negara, yangdimaksud dengan pimpinan lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawabatas pengelolaan keuangan lembaga yang bersangkutan.
  20. 20. Keuangan Negara157. Menyusun laporan keuangan yang merupakanpertanggungjawaban pelaksanaan APBN.8. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskalberdasarkan ketentuan undang-undang.Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementrian negara/ lembaga yang dipimpinnyamempunyai tugas sebagai berikut :1. Menyusun rancangan anggaran kementrian negara/lembagayang dipimpinnya.2. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.3. Melaksanakan anggaran kementrian negara /lembaga yangdipimpinnya.4. Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajakdan menyetorkannya ke Kas Negara.5. Mengelola piutang46. Mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjaditanggung jawab kementrian negara /lembaga yangdipimpinnya.dan utang negara yang menjadi tanggungjawab kementrian negara /lembaga yang dipimpinnya.7. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan58. Melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggungjawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang.kementriannegara /lembaga yang dipimpinnya.4Piutang dimaksud adalah hak negara dalam rangka penerimaan negara bukanpajak yang pemungutannya menjadi tanggung jawab kementriannegara/lembaga yang bersangkutan.Utang dimaksud adalah kewajiban negara kepada pihak ketiga dalam rangkapengadaan barang dan jasa yang pembayarannya merupakan tanggung jawabkementrian negara/lembaga berkaitan sebagai unit pengguna anggaran dan/ataukewajiban lainnya yang timbul berdasarkan undang-undang/keputusan pengadilan.5Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dimaksud adalah dalam rangkaakuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, termasukprestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran.
  21. 21. Keuangan Negara16Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah:1. Dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangandaerah selaku pejabat pengelola APBD.2. Dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerahselaku pejabat pengguna anggaran/ barang daerah.Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, PejabatPengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD.2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan PerubahanAPBD.3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telahditetapkan dengan Peraturan Daerah.4. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.5. Menyusun laporan keuangan yang merupakanpertanggungjawaban pelaksanaan APBD.Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabatpengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas sebagaiberikut:1. Menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yangdipimpinnya.2. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.3. Melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yangdipimpinnya.4. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.5. Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggungjawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.6. Mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjaditanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yangdipimpinnya.
  22. 22. Keuangan Negara177. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerjaperangkat daerah yang dipimpinnya6.4. Penyusunan dan Penetapan APBNAPBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negarayang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. APBN terdiriatas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak 7APBN disusun,penerimaan bukan pajak, dan hibah. Belanja negara dipergunakanuntuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat danpelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dandaerah.Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, danjenis belanja. Rincian belanja negara menurut organisasidisesuaikan dengan susunan kementrian negara/lembagapemerintahan pusat. Rincian belanja negara menurut fungsi antaralain terdiri dari pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dankeamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitasumum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, danperlindungan sosial.Rincian belanja negara menurut jenis belanja (sifatekonomi) antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang,belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanjalain-lain.86Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dimaksud adalah dalam rangkaakuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasukprestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran.7Dalam pungutan perpajakan tersebut termasuk pungutan bea masuk dan cukai.8Dalam menyusun APBN dimaksud, diupayakan agar belanja operasional tidakmelampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.sesuai dengan kebutuhanpenyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalammenghimpun pendapatan negara.
  23. 23. Keuangan Negara18Penyusunan Rancangan APBN berpedoman kepadaRencana Kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkantercapainya tujuan bernegara.Dalam hal anggaran diperkirakan defisit 9Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkansumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalamUndang-undang tentang APBN.10Rencana kerja dan anggaran disusun berdasarkan prestasikerja yang akan dicapai, disertai dengan prakiraan belanja untuk, PemerintahPusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggarankepada Dewan Perwakilan Rakyat.Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakanfiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnyakepada DPR selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahunberjalan.Pemerintah Pusat dan DPR membahas kerangka ekonomimakro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang diajukan olehPemerintah Pusat dalam pembicaraan pendahuluan rancanganAPBN tahun anggaran berikutnya.Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokokkebijakan fiskal, Pemerintah Pusat bersama DPR membahaskebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuanbagi setiap kementrian negara/lembaga dalam penyusunan usulananggaran.Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barangmenyusun rencana kerja dan anggaran kementriannegara/lembaga tahun berikutnya.9Defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk DomestikBruto. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto.10Penggunaan surplus anggaran perlu mempertimbangkan prinsippertanggungjawaban antargenerasi sehingga penggunaannya diutamakan untukpengurangan utang, pembentukan dana cadangan, dan peningkatan jaminansosial.
  24. 24. Keuangan Negara19tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun.disampaikan kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaraanpendahuluan rancangan APBN.Hasil pembahasan rencana kerja dan anggarandisampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahanpenyusunan rancangan undang-undang tentang APBN tahunberikutnya.Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencanakerja dan anggaran kementrian negara/lembaga diatur denganPeraturan Pemerintah.Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undang-undangtentang APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumenpendukungnya kepada DPR pada bulan Agustus tahunsebelumnya.Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang APBNdilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunandan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat.DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkanperubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam RancanganUndang-undang tentang APBN. Perubahan Rancangan Undang-undang tentang APBN dapat diusulkan oleh DPR sepanjang tidakmengakibatkan peningkatan defisit anggaran.Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai RancanganUndang-undang tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unitorganisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.Apabila DPR tidak menyetujui Rancangan Undang-undang, Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.
  25. 25. Keuangan Negara205. Penyusunan dan Penetapan APBDAPBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerahyang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. APBDterdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, danpembiayaan. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan aslidaerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, danjenis belanja. Rincian belanja daerah menurut organisasidisesuaikan dengan susunan perangkat daerah/lembaga teknisdaerah. Rincian belanja daerah menurut fungsi antara lain terdiridari pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi,lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan,pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial.Rincian belanja daerah menurut jenis belanja (sifatekonomi) antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang,belanja modal, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.APBD disusun 11Dalam hal anggaran diperkirakan defisitsesuai dengan kebutuhanpenyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatandaerah. Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepadarencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkantercapainya tujuan bernegara.12Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkansumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalamPeraturan Daerah tentang APBD.1311Dalam menyusun APBD dimaksud, diupayakan agar belanja operasionaltidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.12Defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk RegionalBruto daerah yang bersangkutan. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dariProduk Regional Bruto daerah yang bersangkutan., ditetapkanpenggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentangAPBD.13Penggunaan surplus anggaran perlu mempertimbangkan prinsippertanggungjawaban antar generasi, sehingga penggunaannya diutamakan
  26. 26. Keuangan Negara21Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umumAPBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana KerjaPemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBDkepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahunberjalan.DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukanoleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluanRAPBD tahun anggaran berikutnya.Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakatidengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama DPRD membahasprioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuanbagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan KerjaPerangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencanakerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahunberikutnya.Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disusundengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.Rencana kerja dan anggaran tersebut disertai denganprakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaranyang sudah disusun. Kemudian Rencana kerja dan anggarantersebut disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalampembicaraan pendahuluan RAPBD.Hasil pembahasan rencana kerja dan anggarandisampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagaibahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBDtahun berikutnya.Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencanakerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur denganPeraturan Daerah.untuk pengurangan utang, pembentukan cadangan, dan peningkatan jaminansosial.
  27. 27. Keuangan Negara22Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan PeraturanDaerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertamabulan Oktober tahun sebelumnya.Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBDdilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunandan kedudukan DPRD.DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkanperubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam RancanganPeraturan Daerah tentang APBD146. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat danBank Sentral, Pemerintah Daerah, sertaPemerintah/Lembaga Asing.Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai RancanganPeraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnyasatu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutandilaksanakan.APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai denganunit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan PeraturanDaerah, untuk membiayai keperluan setiap bulan PemerintahDaerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginyasebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.Pemerintah Pusat dan bank sentral berkoordinasi dalampenetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter.Pemerintah Pusat mengalokasikan dana perimbangan kepadaPemerintah Daerah berdasarkan undang-undang perimbangankeuangan pusat dan daerah.Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atauhibah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya. Pemerintah14Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dapat diusulkan olehDPRD sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit anggaran.
  28. 28. Keuangan Negara23wajib menyampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan salinansetiap perjanjian pinjaman dan/atau hibah yang telahditandatangani. Pemberian pinjaman dan/atau hibah dilakukansetelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.Pemerintah Daerah dapat memberikan pinjamankepada/menerima pinjaman dari daerah lain dengan persetujuanDPRD.Pemerintah Pusat dapat memberikan hibah/pinjamankepada atau menerima hibah/pinjaman dari pemerintah/lembagaasing dengan persetujuan DPR.Pinjaman dan/atau hibah yang diterima Pemerintah Pusatdapat diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah/PerusahaanNegara/ Perusahaan Daerah. Pemerintah wajib menyampaikankepada Badan Pemeriksa Keuangan salinan setiap perjanjianpinjaman dan/atau hibah yang telah ditandatangani.7. Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan PerusahaanNegara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta, sertaBadan Pengelola Dana MasyarakatPemerintah dapat memberikan pinjaman/ hibah/penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/ hibah dariperusahaan negara/daerah. Pemerintah wajib menyampaikankepada Badan Pemeriksa Keuangan salinan setiap perjanjianpinjaman dan/atau hibah yang telah ditandatangani. Pemberianpinjaman/ hibah/ penyertaan modal dan penerimaanpinjaman/hibah terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD.Menteri Keuangan melakukan pembinaan danpengawasan kepada perusahaan negara. Gubernur/ bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepadaperusahaan daerah.Pemerintah Pusat dapat melakukan penjualan dan/atauprivatisasi perusahaan negara setelah mendapat persetujuan DPR.
  29. 29. Keuangan Negara24Pemerintah Daerah dapat melakukan penjualan dan/atauprivatisasi perusahaan daerah setelah mendapat persetujuanDPRD.Dalam keadaan tertentu, untuk penyelamatanperekonomian nasional, Pemerintah Pusat dapat memberikanpinjaman dan/atau melakukan penyertaan modal kepadaperusahaan swasta setelah mendapat persetujuan DPR.Menteri Keuangan melakukan pembinaan danpengawasan kepada badan pengelola dana masyarakat 158. Pelaksanaan APBN dan APBDyangmendapat fasilitas dari Pemerintah Pusat.Gubernur/ bupati/ walikota melakukan pembinaan danpengawasan kepada badan pengelola dana masyarakat yangmendapat fasilitas dari Pemerintah Daerah.Setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang,pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan KeputusanPresiden.Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah,pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan KeputusanGubernur/ Bupati/ Walikota.Pemerintah Pusat menyusun Laporan Realisasi SemesterPertama APBN dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya. Laporantersebut disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya pada akhirJuli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersamaantara DPR dan Pemerintah Pusat.Penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atauperubahan keadaan dibahas bersama DPR dengan PemerintahPusat dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBNtahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :15Dalam hal ini badan pengelola dana masyarakat tidak termasukperusahaan jasa keuangan yang telah diatur dalam aturan tersendiri.
  30. 30. Keuangan Negara251. Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai denganasumsi yang digunakan dalam APBN.2. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal.3. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeserananggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antarjenisbelanja.4. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahunsebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaranyang berjalan.Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukanpengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnyadiusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan/ataudisampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pengeluarantersebut termasuk belanja untuk keperluan mendesak yangkriterianya ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN yangbersangkutan.Pemerintah Pusat mengajukan rancangan undang-undangtentang Perubahan APBN tahun anggaran yang bersangkutanberdasarkan perubahan untuk mendapatkan persetujuan DPRsebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.Pemerintah Daerah menyusun Laporan Realisasi SemesterPertama APBD dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya.Laporan tersebut disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan,untuk dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atauperubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan PemerintahDaerah dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atasAPBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakanumum APBD.
  31. 31. Keuangan Negara262. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeserananggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenisbelanja.3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahunsebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaranyang berjalan.Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapatmelakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yangselanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD,dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.Pengeluaran tersebut termasuk belanja untuk keperluan mendesakyang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentangAPBD yang bersangkutan.Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan PeraturanDaerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran yangbersangkutan berdasarkan perubahan untuk mendapatkanpersetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutanberakhir.Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalamrangka pelaksanaan APBN dan APBD ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur perbendaharaan negara.9. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dan APBDPresiden menyampaikan rancangan undang-undangtentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPRberupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BadanPemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahunanggaran berakhir. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangandiselesaikan selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerimalaporan keuangan dari Pemerintah Pusat.Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputiLaporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatanatas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuanganperusahaan negara dan badan lainnya. Laporan Realisasi
  32. 32. Keuangan Negara27Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja,juga menjelaskan prestasi kerja setiap kementriannegara/lembaga.Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancanganperaturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDkepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa olehBadan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 bulan setelahtahun anggaran berakhir. Pemeriksaan laporan keuangan olehBadan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2bulan setelah menerima laporan keuangan dari PemerintahDaerah.Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputiLaporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatanatas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuanganperusahaan daerah. Laporan Realisasi Anggaran selainmenyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskanprestasi kerja satuan kerja perangkat daerah.Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaanAPBN/ APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standarakuntansi pemerintahan.Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun olehsuatu komite standar yang independen dan ditetapkan denganPeraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapatpertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Apabila dalamwaktu 2 bulan tidak memberikan pertimbangan yang diminta,Badan Pemeriksa Keuangan dianggap menyetujui sepenuhnyastandar akuntansi pemerintahan yang diajukan oleh Pemerintah.Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawabankeuangan negara diatur dalam undang-undang tersendiri.
  33. 33. Keuangan Negara2810. Ketentuan Pidana, Sanksi Administratif, dan Ganti RugiMenteri/ Pimpinan lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikotayang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan1616Kebijakan yang dimaksud tercermin pada manfaat/ hasil yang harus dicapaidengan pelaksanaan fungsi dan program kementrian negara/ lembaga/pemerintahan daerah yang bersangkutan.yang telahditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/ PeraturanDaerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan dendasesuai dengan ketentuan undang-undang.Pimpinan Unit Organisasi Kementrian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukanpenyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalamundang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBDdiancam dengan pidana penjara dan denda sesuai denganketentuan undang-undang.Presiden memberi sanksi administratif sesuai denganketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimanaditentukan dalam UU 17/2003.Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukanbendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannyabaik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangannegara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan,membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga ataubarang-barang negara adalah bendahara yang wajibmenyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BadanPemeriksa Keuangan.Setiap bendahara bertanggung jawab secara pribadi ataskerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya.
  34. 34. Keuangan Negara2911. Ketentuan PeralihanKetentuan mengenai pengakuan dan pengukuranpendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 UU 17 /2003 tentangKeuangan Negara dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanjaberbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan danpengukuran berbasis kas.Batas waktu penyampaian laporan keuangan olehpemerintah pusat/pemerintah daerah, demikian pula penyelesaianpemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat/ pemerintahdaerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 30 dan Pasal 31 UU 17 /2003, berlaku mulaiAPBN/APBD tahun 2006.
  35. 35. Keuangan Negara30
  36. 36. 31Bab 2Perbendaharaan Negara1. PendahuluanPenyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkantujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yangperlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara.Pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yangdiwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Sebagai landasan hukum pengelolaan keuangan negaratersebut, pada tanggal 5 April 2003 telah diundangkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 ini menjabarkan lebihlanjut aturan-aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke dalamasas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Sesuai denganketentuan dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara, dalam rangka pengelolaan danpertanggungjawaban Keuangan Negara yang ditetapkan dalamAPBN dan APBD, perlu ditetapkan kaidah-kaidah hukumadministrasi keuangan negara.Sampai dengan saat ini, kaidah-kaidah tersebut masihdidasarkan pada ketentuan dalam Undang-undang PerbendaharaanIndonesia/ Indische Comptabiliteitswet (ICW) Staatsblad Tahun1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhirdengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan LembaranNegara Nomor 2860) Undang-undang Perbendaharaan Indonesiatersebut tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan
  37. 37. Perbendaharaan Negara32keuangan negara yang sesuai dengan tuntutan perkembangandemokrasi, ekonomi, dan teknologi. Oleh karena itu, Undang-undang tersebut perlu diganti dengan undang-undang baru yangmengatur kembali ketentuan di bidang perbendaharaan negara,sesuai dengan tuntutan perkembangan demokrasi, ekonomi, danteknologi modern.2. Pengertian, Ruang Lingkup, dan Asas UmumPerbendaharaan NegaraUndang-undang No. 1/2004 tentang PerbendaharaanNegara (UUPN) dimaksudkan untuk memberikan landasan hukumdi bidang administrasi keuangan negara. Dalam UUPN ditetapkanbahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan danpertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dankekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN danAPBD.Sesuai dengan pengertian tersebut, dalam UUPN diaturruang lingkup dan asas umum perbendaharaan negara,kewenangan pejabat perbendaharaan negara, pelaksanaanpendapatan dan belanja negara/ daerah, pengelolaan uang negara/daerah, pengelolaan piutang dan utang negara/ daerah,pengelolaan investasi dan barang milik negara/ daerah,penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN/APBD,pengendalian intern pemerintah, penyelesaian kerugian negara/daerah, serta pengelolaan keuangan badan layanan umum.Sesuai dengan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaankeuangan negara, UUPN menganut asas kesatuan, asasuniversalitas, asas tahunan, dan asas spesialitas. Asas kesatuanmenghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/ daerahdisajikan dalam satu dokumen anggaran. Asas universalitasmengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secarautuh dalam dokumen anggaran. Asas tahunan membatasi masaberlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu. Asas spesialitasmewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secarajelas peruntukannya. Demikian pula UUPN memuat ketentuan
  38. 38. Keuangan Negara33yang mendorong profesionalitas, serta menjamin keterbukaan danakuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.Ketentuan yang diatur dalam UUPN dimaksudkan pulauntuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi danotonomi daerah. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi danotonomi daerah, kepada daerah telah diberikan kewenangan yangluas, demikian pula dana yang diperlukan untukmenyelenggarakan kewenangan itu. Agar kewenangan dan danatersebut dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untukpenyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah, diperlukankaidah-kaidah sebagai rambu-rambu dalam pengelolaan keuangandaerah. Oleh karena itu UUPN selain menjadi landasan hukumdalam pelaksanaan reformasi pengelolaan Keuangan Negara padatingkat pemerintahan pusat, berfungsi pula untuk memperkokohlandasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalamkerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.3. Pejabat Perbendaharaan NegaraSejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara MenteriKeuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuanganpada hakikatnya adalah Chief Financial Officer (CFO)Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiapmenteri/pimpinan lembaga pada hakikatnya adalah ChiefOperational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentupemerintahan.Sesuai dengan prinsip tersebut KementerianKeuangan berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaanaset dan kewajiban negara secara nasional, sementara kementeriannegara/ lembaga berwenang dan bertanggung jawab ataspenyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsimasing-masing.Konsekuensi pembagian tugas antara MenteriKeuangan dan para menteri lainnya tercermin dalam pelaksanaananggaran. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan menjamin
  39. 39. Perbendaharaan Negara34terselenggaranya saling-uji (check and balance) dalam prosespelaksanaan anggaran perlu dilakukan pemisahan secara tegasantara pemegang kewenangan administratif dengan pemegangkewenangan kebendaharaan. Penyelenggaraan kewenanganadministratif diserahkan kepada kementerian negara/ lembaga,sementara penyeleng-garaan kewenangan kebendaharaandiserahkan kepada Kementerian Keuangan. Kewenanganadministratif tersebut meliputi melakukan perikatan atau tindakan-tindakan lainnya yang mengakibatkan terjadinya penerimaan ataupengeluaran negara, melakukan pengujian dan pembebanantagihan yang diajukan kepada kementerian negara/lembagasehubungan dengan realisasi perikatan tersebut, sertamemerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan yangtimbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran.Di lain pihak, Menteri Keuangan selaku Bendahara UmumNegara dan pejabat lainnya yang ditunjuk sebagai KuasaBendahara Umum Negara bukanlah sekedar kasir yang hanyaberwenang melaksanakan penerimaan dan pengeluaran negaratanpa berhak menilai kebenaran penerimaan dan pengeluarantersebut. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negaraadalah pengelola keuangan dalam arti seutuhnya, yaitu berfungsisekaligus sebagai kasir, pengawas keuangan, dan manajerkeuangan.Fungsi pengawasan keuangan di sini terbatas pada aspekrechmatigheid dan wetmatigheid dan hanya dilakukan pada saatterjadinya penerimaan atau pengeluaran, sehingga berbeda denganfungsi pre-audit yang dilakukan oleh kementerian teknis ataupost-audit yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional.Dengan demikian, dapat dijalankan salah satu prinsippengendalian intern yang sangat penting dalam prosespelaksanaan anggaran, yaitu adanya pemisahan yang tegas antarapemegang kewenangan administratif (ordonnateur) danpemegang fungsi pembayaran (comptable). Penerapan polapemisahan kewenangan tersebut, yang merupakan salah satukaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara, telahmengalami ”deformasi” sehingga menjadi kurang efektif untuk
  40. 40. Keuangan Negara35mencegah dan/atau meminimalkan terjadinya penyimpangandalam pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara. Olehkarena itu, penerapan pola pemisahan tersebut harus dilakukansecara konsisten.4. Penerapan Kaidah Pengelolaan Keuangan yang Sehat diLingkungan PemerintahanSejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaankeuangan negara, dirasakan pula semakin pentingnya fungsiperbendaharaan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuanganpemerintah yang terbatas secara efisien. Fungsi perbendaharaantersebut meliputi, terutama, perencanaan kas yang baik,pencegahan agar jangan sampai terjadi kebocoran danpenyimpangan, pencarian sumber pembiayaan yang paling murahdan pemanfaatan dana yang menganggur (idle cash) untukmeningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan.Upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaankeuangan yang selama ini lebih banyak dilaksanakan di duniausaha dalam pengelolaan keuangan pemerintah, tidaklahdimaksudkan untuk menyamakan pengelolaan keuangan sektorpemerintah dengan pengelolaan keuangan sektor swasta. Padahakikatnya, negara adalah suatu lembaga politik.Dalam kedudukannya yang demikian, negara tunduk padatatanan hukum publik. Melalui kegiatan berbagai lembagapemerintah, negara berusaha memberikan jaminan kesejahteraankepada rakyat (welfare state).Namun, pengelolaan keuangan sektor publik yangdilakukan selama ini dengan menggunakan pendekatansuperioritas negara telah membuat aparatur pemerintah yangbergerak dalam kegiatan pengelolaan keuangan sektor publiktidak lagi dianggap berada dalam kelompok profesi manajemenoleh para profesional. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelurusankembali pengelolaan keuangan pemerintah dengan menerapkanprinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) yangsesuai dengan lingkungan pemerintahan.
  41. 41. Perbendaharaan Negara36Dalam UUPN juga diatur prinsip-prinsip yang berkaitandengan pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kas, perencanaanpenerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang piutang daninvestasi serta barang milik negara/ daerah yang selama ini belummendapat perhatian yang memadai.Dalam rangka pengelolaan uang negara/ daerah, dalamUUPN ditegaskan kewenangan Menteri Keuangan untukmengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah,menyimpan uang negara dalam rekening kas umum negara padabank sentral, serta ketentuan yang mengharuskan dilakukannyaoptimalisasi pemanfaatan dana pemerintah. Untuk meningkatkantransparansi dan akuntabilitas pengelolaan piutang negara/ daerah,diatur kewenangan penyelesaian piutang negara dan daerah.Sementara itu, dalam rangka pelaksanaan pembiayaan ditetapkanpejabat yang diberi kuasa untuk mengadakan utang negara/daerah. Demikian pula, dalam rangka meningkatkan efisiensi danefektivitas pengelolaan investasi dan barang milik negara/ daerahdalam UUPN diatur pula ketentuan yang berkaitan denganpelaksanaan investasi serta kewenangan mengelola danmenggunakan barang milik negara/ daerah.5. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban PelaksanaanAnggaranUntuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalampengelolaan keuangan negara, laporan pertanggung-jawabankeuangan pemerintah perlu disampaikan secara tepat waktu dandisusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Sehubungandengan itu, perlu ditetapkan ketentuan yang mengatur mengenaihal-hal tersebut agar:1. Laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui prosesakuntansi.2. Laporan keuangan pemerintah disajikan sesuai dengan standarakuntansi keuangan pemerintahan, yang terdiri dari LaporanRealisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kasdisertai dengan catatan atas laporan keuangan.
  42. 42. Keuangan Negara373. Laporan keuangan disajikan sebagai wujudpertanggungjawaban setiap entitas pelaporan yang meliputilaporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangankementerian negara/lembaga, dan laporan keuanganpemerintah daerah.4. Laporan keuangan pemerintah pusat/ daerah disampaikankepada Dewan Perwakilan Rakyat/ DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran yang bersangkutanberakhir.5. Laporan keuangan pemerintah diaudit oleh lembaga pemeriksaekstern yang independen dan profesional sebelumdisampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.6. Laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistikkeuangan yang mengacu kepada manual Statistik KeuanganPemerintah (Government Finance Statistics/GFS) sehinggadapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisifiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antarnegara(cross country studies), kegiatan pemerintahan, dan penyajianstatistik keuangan pemerintah.Pada saat ini laporan keuangan pemerintah dirasakanmasih kurang transparan dan akuntabel karena belum sepenuhnyadisusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang sejalandengan standar akuntansi sektor publik yang diterima secarainternasional. Standar akuntansi pemerintahan tersebut sesuaidengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara menjadi acuan bagi PemerintahPusat dan seluruh Pemerintah Daerah di dalam menyusun danmenyajikan Laporan Keuangan.Standar akuntansi pemerintahan ditetapkan dalam suatuperaturan pemerintah dan disusun oleh suatu Komite StandarAkuntansi Pemerintahan yang independen yang terdiri dari paraprofesional. Agar komite dimaksud terjamin independensinya,komite harus dibentuk dengan suatu keputusan Presiden dan harusbekerja berdasarkan suatu due process. Selain itu, usul standaryang disusun oleh komite perlu mendapat pertimbangan dari
  43. 43. Perbendaharaan Negara38Badan Pemeriksa Keuangan. Bahan pertimbangan dari BadanPemeriksa Keuangan digunakan sebagai dasar untukpenyempurnaan. Hasil penyempurnaan tersebut diberitahukankepada Badan Pemeriksa Keuangan, dan selanjutnya usul standaryang telah disempurnakan tersebut diajukan oleh MenteriKeuangan untuk ditetapkan dalam peraturan pemerintah.Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuanganpemerintah dapat memenuhi prinsip transparansi danakuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi PemerintahPusat (SAPP) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SAP)yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan SistemAkuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan oleh kementeriannegara/lembaga.Selain itu, perlu pula diatur agar laporanpertanggungjawaban keuangan pemerintah dapat disampaikantepat waktu kepada DPR/DPRD. Mengingat bahwa laporankeuangan pemerintah terlebih dahulu harus diaudit oleh BadanPemeriksa Keuangan (BPK) sebelum disampaikan kepadaDPR/DPRD, BPK memegang peran yang sangat penting dalamupaya percepatan penyampaian laporan keuangan pemerintahtersebut kepada DPR/DPRD. Hal tersebut sejalan denganpenjelasan Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-undang Nomor 17Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menetapkan bahwaaudit atas Laporan Keuangan Pemerintah harus diselesaikanselambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Laporan Keuangantersebut diterima oleh BPK dari Pemerintah. Selama ini, menurutPasal 70 ICW, BPK diberikan batas waktu 4 (empat) bulan untukmenyelesaikan tugas tersebut.6. Penyelesaian Kerugian NegaraUntuk menghindari terjadinya kerugian keuangan negara/daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaianseseorang, dalam UUPN diatur ketentuan mengenai penyelesaiankerugian negara/ daerah. Oleh karena itu, dalam UUPNditegaskan bahwa setiap kerugian negara/ daerah yang disebabkan
  44. 44. Keuangan Negara39oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harusdiganti oleh pihak yang bersalah. Dengan penyelesaian kerugiantersebut negara/ daerah dapat dipulihkan dari kerugian yang telahterjadi.Sehubungan dengan itu, setiap pimpinan kementeriannegara/ lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah wajibsegera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwadalam kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerahyang bersangkutan terjadi kerugian. Pengenaan ganti kerugiannegara/ daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BadanPemeriksa Keuangan, sedangkan pengenaan ganti kerugiannegara/ daerah terhadap pegawai negeri bukan bendaharaditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/walikota.Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabatlain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidanaapabila terbukti melakukan pelanggaran administratif dan/ataupidana.7. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan UmumDalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakatdapat dibentuk Badan Layanan Umum yang bertugas memberikanpelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ataujasa yang diperlukan dalam rangka memajukan kesejahteraan umumdan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kekayaan Badan LayananUmum merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan sertadikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakankegiatan Badan Layanan Umum yang bersangkutan. Berkenaandengan itu, rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dankinerja Badan Layanan Umum disusun dan disajikan sebagai bagianyang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporankeuangan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum dilakukan olehMenteri Keuangan, sedangkan pembinaan teknis dilakukan oleh
  45. 45. Perbendaharaan Negara40menteri yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yangbersangkutan.8. Ruang Lingkup Perbendaharaan Negara meliputi:1) Pelaksanaan pendapatan dan belanja negara.2) Pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah.3) Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara.4) Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah.5) Pengelolaan kas.6) Pengelolaan piutang dan utang negara/ daerah.7) Pengelolaan investasi dan barang milik negara/ daerah.8) Penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasimanajemen keuangan negara/ daerah.9) Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaanAPBN/APBD.10) Penyelesaian kerugian negara/ daerah.11) Pengelolaan Badan Layanan Umum.12) Perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan proseduryang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negaradalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.9. Asas Umum Perbendaharaan NegaraUndang-undang tentang APBN merupakan dasar bagiPemerintah Pusat untuk melakukan penerimaan dan pengeluarannegara.Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagiPemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluarandaerah.
  46. 46. Keuangan Negara41Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibatpengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untukmembiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukuptersedia. Program Pemerintah Pusat dimaksud diusulkan di dalamRancangan Undang-undang tentang APBN serta disusun sesuaidengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dankemampuan dalam menghimpun pendapatan negara denganberpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangkamewujudkan tercapainya tujuan bernegara.Semua pengeluaran negara, termasuk subsidi dan bantuanlainnya yang sesuai dengan program pemerintah pusat, dibiayaidengan APBN.Semua pengeluaran daerah, termasuk subsidi dan bantuanlainnya yang sesuai dengan program pemerintah daerah, dibiayaidengan APBD. Program Pemerintah Daerah dimaksud diusulkandi dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sertadisusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahandaerah dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan daerahdengan berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalamrangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnyamendesak dan/atau tidak terduga disediakan dalam bagiananggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dalam peraturanpemerintah.Kelambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitandengan pelaksanaan APBN/APBD dapat mengakibatkanpengenaan denda dan/atau bunga. Denda dan/atau bungadimaksud dapat dikenakan kepada kedua belah pihak.10. Pejabat Perbendaharaan NegaraPengguna AnggaranMenteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi kementerian negara/ lembaga yangdipimpinnya.
  47. 47. Perbendaharaan Negara42Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/ lembaga yangdipimpinnya, berwenang:1. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.2. Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.3. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutanpenerimaan negara.4. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaanutang dan piutang.5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluarananggaran belanja.6. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian danperintah pembayaran.7. Menggunakan barang milik negara.8. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaanbarang milik negara.9. Mengawasi pelaksanaan anggaran.10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.11. Kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.Gubernur/bupati/walikota selaku Kepala PemerintahanDaerah:1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD.2. Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran dan BendaharaPenerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran.3. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutanpenerimaan daerah.4. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaanutang dan piutang daerah.
  48. 48. Keuangan Negara435. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaanbarang milik daerah.6. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atastagihan dan memerintahkan pembayaran.Gubernur/bupati/walikota menetapkan Kuasa PenggunaAnggaran, Bendahara Penerimaan dan/ atau BendaharaPengeluaran berdasarkan usulan Pengguna Anggaran yangbersangkutan.Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah PenggunaAnggaran/ Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerahyang dipimpinnya.Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakantugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barangsatuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang:1. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atasbeban anggaran belanja.3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkanpembayaran.4. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.5. Mengelola utang dan piutang.6. Menggunakan barang milik daerah.7. Mengawasi pelaksanaan anggaran.8. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.9. Satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.Bendahara Umum Negara/ daerahMenteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negaraberwenang:
  49. 49. Perbendaharaan Negara441. Menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggarannegara.2. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran.3. Melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara.4. Menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara.5. Menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalamrangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggarannegara.6. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalampelaksanaan anggaran negara.7. Menyimpan uang negara.8. Menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakaninvestasi. Dalam rangka pengelolaan kas, investasi yangdimaksud adalah pembelian Surat Utang Negara.9. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabatPengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara.10. Melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas namapemerintah.11. Memberikan pinjaman atas nama pemerintah.12. Melakukan pengelolaan utang dan piutang negara.13. Mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentangstandar akuntansi pemerintahan.14. Melakukan penagihan piutang negara.15. Menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangannegara.16. Menyajikan informasi keuangan negara.17. Menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan sertapenghapusan barang milik negara.18. Menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiahdalam rangka pembayaran pajak.
  50. 50. Keuangan Negara4519. Menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara.Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negaramengangkat Kuasa Bendahara Umum Negara untukmelaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaananggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan. Tugaskebendaharaan meliputi kegiatan menerima, menyimpan,membayar atau menyerahkan, menatausahakan, danmempertanggungjawab-kan uang dan surat berharga yang beradadalam pengelolaannya.Kuasa Bendahara Umum Negara melaksanakanpenerimaan dan pengeluaran Kas Negara sesuai dengan ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c UUPN171. Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD..Kuasa Bendahara Umum Negara berkewajiban memerintahkanpenagihan piutang negara kepada pihak ketiga sebagaipenerimaan anggaran dan melakukan pembayaran tagihan pihakketiga sebagai pengeluaran anggaran.Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalahBendahara Umum Daerah, dan berwenang:2. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran.3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaandan pengeluaran kas daerah.5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah.6. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBDoleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telahditunjuk.7. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalampelaksanaan APBD.17Pasal 7 ayat (2) huruf c UUPN: Melakukan pengendalian pelaksanaananggaran negara.
  51. 51. Perbendaharaan Negara468. Menyimpan uang daerah.9. Melaksanakan penempatan uang daerah danmengelola/menatausahakan investasi. Dalam rangkapengelolaan kas, investasi yang dimaksud adalah pembelianSurat Utang Negara.10. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabatPengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah.11. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminanatas nama pemerintah daerah.12. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintahdaerah.13. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.14. Melakukan penagihan piutang daerah.15. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangandaerah.16. Menyajikan informasi keuangan daerah.17. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan sertapenghapusan barang milik daerah.Bendahara Penerimaan/PengeluaranBendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran adalahPejabat Fungsional. Tugas kebendaharaan meliputi kegiatanmenerima, menyimpan, menyetor/ membayar/ menyerahkan,menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan penerimaan/pengeluaran uang dan surat berharga yang berada dalampengelolaannya.Persyaratan pengangkatan dan pembinaan karierbendahara diatur oleh Bendahara Umum Negara selakuPembina Nasional Jabatan Fungsional Bendahara.Menteri/ pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/ walikotamengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas
  52. 52. Keuangan Negara47kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatanpada kantor/ satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga /satuan kerja perangkat daerah.Menteri/ pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/ walikotamengangkat Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugaskebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja padakantor/ satuan kerja di lingkungan kementerian negara/ lembaga/satuan kerja perangkat daerah.Jabatan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran tidak bolehdirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa BendaharaUmum Negara.Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dilarang melakukan,baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatanperdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa ataubertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/ penjualantersebut.11. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/ DaerahTahun AnggaranTahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai daritanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.APBN dalam satu tahun anggaran meliputi:1. Hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilaikekayaan bersih.2. Kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurangnilai kekayaan bersih.3. Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaranyang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yangbersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukanmelalui Rekening Kas Umum Negara.
  53. 53. Perbendaharaan Negara48APBD dalam satu tahun anggaran meliputi:1. Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilaikekayaan bersih.2. Kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangnilai kekayaan bersih.3. Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaranyang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yangbersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukanmelalui Rekening Kas Umum Daerah.Dokumen Pelaksanaan AnggaranSetelah APBN ditetapkan, Menteri Keuanganmemberitahukan kepada semua menteri/pimpinan lembaga agarmenyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing kementerian negara/lembaga.Menteri/pimpinan lembaga menyusun dokumenpelaksanaan anggaran untuk kementerian negara/lembaga yangdipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan olehPresiden.Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran,diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program danrincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapaisasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuankerja, serta pendapatan yang diperkirakan.Pada dokumen pelaksanaan anggaran dilampirkan rencanakerja dan anggaran Badan Layanan Umum dalam lingkungankementerian negara yang bersangkutan.Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan olehMenteri Keuangan disampaikan kepada menteri/pimpinanlembaga, kuasa bendahara umum negara, dan Badan PemeriksaKeuangan.
  54. 54. Keuangan Negara49Setelah APBD ditetapkan, Pejabat Pengelola KeuanganDaerah memberitahukan kepada semua kepala satuan kerjaperangkat daerah agar menyampaikan dokumen pelaksanaananggaran untuk masing-masing satuan kerja perangkat daerah.Kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun dokumenpelaksanaan anggaran untuk satuan kerja perangkat daerah yangdipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan olehgubernur/bupati/walikota.Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran, diuraikansasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rinciankegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasarantersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja sertapendapatan yang diperkirakan.Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan olehPejabat Pengelola Keuangan Daerah disampaikan kepada Kepalasatuan kerja perangkat daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan.Pelaksanaan Anggaran PendapatanSetiap kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkatdaerah yang mempunyai sumber pendapatan wajibmengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenangdan tanggung jawabnya.Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturanpemerintah. Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerjaperangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untukmembiayai pengeluaran. Penerimaan berupa komisi, potongan,ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ataupengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/ daerah adalah haknegara/ daerah.
  55. 55. Perbendaharaan Negara50Pelaksanaan Anggaran BelanjaPengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaranmelaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumenpelaksanaan anggaran yang telah disahkan.Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimanatersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, PenggunaAnggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakanikatan/ perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yangtelah ditetapkan.Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhakuntuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang telahdisediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atasbeban APBN/APBD.Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaranberwenang:1. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hakpihak penagih.2. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi per-syaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjianpengadaan barang/jasa.3. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan.4. Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaranpengeluaran yang bersangkutan.5. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkandokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasarpengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab ataskebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan suratbukti dimaksud.Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBNdilakukan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa BendaharaUmum Negara.
  56. 56. Keuangan Negara51Dalam rangka pelaksanaan pembayaran, BendaharaUmum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara berkewajibanuntuk:1. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkanoleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.2. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBNyang tercantum dalam perintah pembayaran.3. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.4. Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluarannegara.5. Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yangditerbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaAnggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBDdilakukan oleh Bendahara Umum Daerah.Dalam rangka pelaksanaan pembayaran, BendaharaUmum Daerah berkewajiban untuk:1. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkanoleh Pengguna Anggaran.2. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDyang tercantum dalam perintah pembayaran.3. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.4. Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluarandaerah.5. Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yangditerbitkan oleh Pengguna Anggaran tidak memenuhipersyaratan yang ditetapkan.Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak bolehdilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah kepada Pengguna
  57. 57. Perbendaharaan Negara52Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uangpersediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dariuang persediaan yang dikelolanya setelah:1. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkanoleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.2. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalamperintah pembayaran.3. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan18Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadiatas pembayaran yang dilaksanakannya..12. Pengelolaan UangPengelolaan Kas Umum Negara/ daerahMenteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negaraberwenang mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah.Dalam rangka penyelenggaraan rekening pemerintah, MenteriKeuangan membuka Rekening Kas Umum Negara.Uang negara disimpan dalam Rekening Kas UmumNegara pada bank sentral. Uang negara dimaksud adalah uangmilik negara yang meliputi rupiah dan valuta asing.Dalam pelaksanaan operasional penerimaan danpengeluaran negara, Bendahara Umum Negara dapat membukaRekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada bankumum. Dalam hal tertentu, Bendahara Umum Negara dapatmembuka rekening pada lembaga keuangan lainnya. Pembukaanrekening pada bank umum dilakukan dengan mempertimbangkanasas kesatuan kas dan asas kesatuan perbendaharaan, sertaoptimalisasi pengelolaan kas.18Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan ini tidak dipenuhi.
  58. 58. Keuangan Negara53Rekening Penerimaan digunakan untuk menampungpenerimaan negara setiap hari. Saldo Rekening Penerimaan setiapakhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening KasUmum Negara pada bank sentral. Dalam hal kewajibanpenyetoran tersebut secara teknis belum dapat dilakukan setiaphari, Bendahara Umum Negara mengatur penyetoran secaraberkala. Rekening Pengeluaran pada bank umum diisi dengandana yang bersumber dari Rekening Kas Umum Negara padabank sentral.Jumlah dana yang disediakan pada Rekening Pengeluarandisesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayaikegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan dalamAPBN. Pemerintah Pusat memperoleh bunga dan/atau jasa giroatas dana yang disimpan pada bank sentral.Jenis dana, tingkat bunga dan/atau jasa giro, serta biayasehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank sentral,ditetapkan berdasarkan kesepakatan Gubernur bank sentraldengan Menteri Keuangan.Pemerintah Pusat/Daerah berhak memperoleh bungadan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank umum.Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah Pusat/Daerahdidasarkan pada tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yangberlaku.Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan olehbank umum didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bankumum yang bersangkutan. Bunga dan/atau jasa giro yangdiperoleh Pemerintah merupakan Pendapatan Negara/ daerah.Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bankumum dibebankan pada Belanja Negara/ daerah.Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalamhal tertentu dapat menunjuk badan lain untuk melaksanakanpenerimaan dan/atau pengeluaran negara untuk mendukungkegiatan operasional kementerian negara/lembaga. Hal tertentutersebut adalah keadaan belum tersedianya layanan perbankan di
  59. 59. Perbendaharaan Negara54satu tempat yang menjamin kelancaran pelaksanaan penerimaandan pengeluaran negara.Badan lain tersebut adalah badan hukum di luar lembagakeuangan yang memiliki kompetensi dan reputasi yang baik untukmelaksanakan fungsi penerimaan dan pengeluaran negara.Kompetensi dimaksud meliputi keahlian, permodalan, jaringan,dan sarana penunjang layanan yang diperlukan. Reputasi dinilaiberdasarkan perkembangan kinerja badan hukum yangbersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun terakhir.Kegiatan operasional dimaksud terutama berkaitan denganpenyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga.Penunjukan badan lain dilakukan dalam suatu kontrakkerja. Penunjukan badan lain tersebut dilakukan secara tertib, taatpada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasakeadilan dan kepatutan serta mengutamakan badan hukum di luarlembaga keuangan yang sebagian besar atau seluruh sahamnyadimiliki oleh negara.Badan lain yang ditunjuk berkewajiban menyampaikanlaporan secara berkala kepada Bendahara Umum Negaramengenai pelaksanaan penerimaan dan/atau pengeluaran sesuaidengan tugas dan tanggung jawabnya. Badan lain dimaksudberkewajiban menyampaikan laporan bulanan atas pelaksanaanpenerimaan dan/atau pengeluaran yang dilakukannya. Laporandimaksud disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansipemerintahan.Dalam rangka penyelenggaraan rekening PemerintahDaerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah membuka RekeningKas Umum Daerah pada bank yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota.Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan danPengeluaran Daerah, Bendahara Umum Daerah dapat membukaRekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada bank yangditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.
  60. 60. Keuangan Negara55Rekening Penerimaan digunakan untuk menampungPenerimaan Daerah setiap hari. Saldo Rekening Penerimaan setiapakhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening KasUmum Daerah.Rekening Pengeluaran pada bank diisi dengan dana yangbersumber dari Rekening Kas Umum Daerah.Jumlah dana yang disediakan pada Rekening Pengeluarandisesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayaikegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBD.Pokok-pokok mengenai pengelolaan uang negara/ daerahdiatur dengan peraturan pemerintah setelah dilakukan konsultasidengan bank sentral.Pedoman lebih lanjut mengenai pengelolaan uang negara/daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturanpemerintah ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku BendaharaUmum Negara.Pelaksanaan ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaanuang daerah selanjutnya diatur dengan peraturan daerah.Pelaksanaan Penerimaan Negara/ daerah oleh KementerianNegara/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat DaerahMenteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggarandapat membuka rekening untuk keperluan pelaksanaanpenerimaan di lingkungan kementerian negara/lembaga yangbersangkutan setelah memperoleh persetujuan dari BendaharaUmum Negara. Pembukaan rekening dapat dilakukan oleh KuasaPengguna Anggaran/pejabat lain yang ditunjuk.Menteri/pimpinan lembaga mengangkat bendahara untukmenatausahakan penerimaan negara di lingkungan kementeriannegara/lembaga.Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Negaradapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupanrekening.
  61. 61. Perbendaharaan Negara56Gubernur/bupati/walikota dapat memberikan ijinpembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan penerimaan dilingkungan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuanperundang-undangan yang berlaku. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut adalah peraturanpemerintah yang mengatur pengelolaan uang negara/ daerah.Gubernur/bupati/walikota mengangkat bendahara untukmenatausahakan penerimaan satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya.Pengelolaan Uang Persediaan untuk Keperluan KementerianNegara/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat DaerahMenteri/pimpinan lembaga dapat membuka rekeninguntuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungankementerian negara/lembaga yang bersangkutan setelah mendapatpersetujuan dari Menteri Keuangan selaku Bendahara UmumNegara. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementeriannegara/lembaga, kantor/satuan kerja di lingkungan kementeriannegara/lembaga dapat diberi persediaan uang kas untuk keperluanpembayaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh KuasaBendahara Umum Negara kepada pihak yang menyediakanbarang dan/atau jasa. Sehubungan dengan itu, diperlukanpembukaan rekening untuk menyimpan uang persediaan tersebutsebelum dibayarkan kepada yang berhak. Tata cara pembukaanrekening dimaksud, serta penggunaan dan mekanismepertanggungjawaban uang persediaan tersebut ditetapkan olehBendahara Umum Negara sesuai dengan peraturan pemerintahmengenai pengelolaan uang negara.Menteri/pimpinan lembaga mengangkat bendahara untukmengelola uang yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangkapelaksanaan pengeluaran kementerian negara/lembaga.Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Negaradapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupanrekening.
  62. 62. Keuangan Negara57Gubernur/bupati/walikota dapat memberikan ijinpembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran dilingkungan satuan kerja perangkat daerah. Untuk kelancaranpelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah, satuan kerjayang bersangkutan dapat diberi persediaan uang kas untukkeperluan pembayaran yang tidak dapat dilakukan langsung olehBendahara Umum Daerah kepada pihak yang menyediakanbarang dan/atau jasa. Sehubungan dengan itu, diperlukanpembukaan rekening untuk menyimpan uang persediaan tersebutsebelum dibayarkan kepada yang berhak. Tata cara pembukaanrekening dimaksud, serta penggunaan dan mekanismepertanggungjawaban uang persediaan tersebut ditetapkan olehBendahara Umum Negara sesuai dengan peraturan pemerintahmengenai pengelolaan uang daerah.Gubernur/bupati/walikota mengangkat bendahara untukmengelola uang yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangkapelaksanaan pengeluaran satuan kerja perangkat daerah.13. Pengelolaan Piutang dan UtangPengelolaan PiutangPemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibahkepada Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/BadanUsaha Milik Daerah sesuai dengan yang tercantum/ditetapkandalam Undang-undang tentang APBN.Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibahkepada lembaga asing sesuai dengan yang tercantum/ditetapkandalam Undang-undang tentang APBN. Tata cara pemberianpinjaman atau hibah diatur dengan peraturan pemerintah.Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelolapendapatan, belanja, dan kekayaan negara/ daerah wajibmengusahakan agar setiap piutang negara/ daerah diselesaikanseluruhnya dan tepat waktu.
  63. 63. Perbendaharaan Negara58Piutang negara/ daerah yang tidak dapat diselesaikanseluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturanperundang-undangan yang berlaku.Piutang negara/ daerah jenis tertentu19Penyelesaian piutangmempunyai hakmendahulu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yangberlaku.Penyelesaian piutang negara/ daerah yang timbul sebagaiakibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melaluiperdamaian, kecuali mengenai piutang negara/ daerah yang carapenyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.201. Menteri Keuangan, jika bagian piutang negara yang tidakdisepakati tidak lebih dari Rp.10. miliar.yang menyangkut piutang negaraditetapkan oleh:2. Presiden, jika bagian piutang negara yang tidak disepakatilebih dari Rp.10.miliar sampai dengan Rp.100.miliar.3. Presiden, setelah mendapat pertimbangan Dewan PerwakilanRakyat, jika bagian piutang negara yang tidak disepakati lebihdari Rp.100.miliar.Pelaksanaan ketentuan yang menyangkut piutangPemerintah Daerah ditetapkan oleh:1. Gubernur/bupati/walikota, jika bagian piutang daerah yangtidak disepakati tidak lebih dari Rp.5.miliar.2. Gubernur/bupati/walikota, setelah mendapat pertimbanganDPRD, jika bagian piutang daerah yang tidak disepakati lebihdari Rp.5.miliar.Perubahan atas jumlah uang, ditetapkan dengan undang-undang. Piutang negara/ daerah dapat dihapuskan secara mutlak19Yang dimaksud dengan piutang negara/daerah jenis tertentu antara lainpiutang pajak dan piutang yang diatur dalam undang-undang tersendiri.20Yang dimaksud dengan bagian piutang yang tidak disepakati adalah selisihantara jumlah tagihan piutang menurut pemerintah dengan jumlah kewajibanyang diakui oleh debitur.
  64. 64. Keuangan Negara59atau bersyarat dari pembukuan, kecuali mengenai piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.Penghapusan, sepanjang menyangkut piutang PemerintahPusat, ditetapkan oleh:1. Menteri Keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp.10. miliar.2. Presiden untuk jumlah lebih dari Rp.10. miliar sampai denganRp.100.miliar.3. Presiden dengan persetujuan DPRuntuk jumlah lebih dariRp.100.miliar.Penghapusan, sepanjang menyangkut piutang PemerintahDaerah, ditetapkan oleh:1. Gubernur/bupati/walikota untuk jumlah sampai denganRp.5.miliar.2. Gubernur/bupati/walikota dengan persetujuan DPRD untukjumlah lebih dari Rp.5.miliar.Perubahan atas jumlah uang, ditetapkan dengan undang-undang. Tata cara penyelesaian dan penghapusan piutang negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah.Pengelolaan UtangMenteri Keuangan dapat menunjuk pejabat yang diberikuasa atas nama Menteri Keuangan untuk mengadakan utangnegara atau menerima hibah yang berasal dari dalam negeriataupun dari luar negeri sesuai dengan ketentuan yang telahditetapkan dalam Undang-undang APBN.Utang/hibah dapat diteruspinjamkan kepada PemerintahDaerah/ BUMN/ BUMD. Biaya berkenaan dengan prosespengadaan utang atau hibah dibebankan pada Anggaran BelanjaNegara.Tata cara pengadaan utang dan/atau penerimaan hibahbaik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri serta

×