SlideShare a Scribd company logo

Peran bpk

•Download as PPT, PDF•
•
abd_
abd_

point B

Education
1 of 8
B.PERAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASARNEGARA REPUBLIKINDONESIA TAHUN 1945
1. Ketentuan Konstitusional tentang Badan Pemeriksa Keuangan  Menurut UU RI No.15 Tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.  Berikut pasal-pasal UUD 1945 tentan BPK:  Pasal 23E Ayat 1, 2, dan 3.  Pasal 23F Ayat 1 dan 2.  Pasal 23G Ayat 1 dan 2.
Pasal 23E 1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. 2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. 3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.
Pasal 23F Pasal 23G 1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang- 1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. 2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh
2. Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan UU RI Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 6 Ayat (1) “BPK be rtug as m e m e riksa pe ng e lo laan dan tang g ung jawab ke uang an ne g ara yang dilakukan o le h Pe m e rintah Pusat, Pe m e rintah Dae rah, Le m bag a Ne g ara lainnya, Bank Indo ne sia, Badan Usaha Milik Ne g ara, Badan Layanan Um um , Badan Usaha Milik Dae rah, dan le m bag a atau badan lain yang m e ng e lo la ke uang an ne g ara. ”
Kemudian dalam Pasal 9 Ayat (1) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang: a) menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan; b) meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara; c) melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat- surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
d) menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK; e) menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; f) menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
g) menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK; h) membina jabatan fungsional Pemeriksa; i) memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan j) memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah.

Recommended

Pengelolaan keuangan nkri
Pengelolaan keuangan nkriPengelolaan keuangan nkri
Pengelolaan keuangan nkriabd_
 
Hukum Keuangan Negara - 2
Hukum Keuangan Negara - 2Hukum Keuangan Negara - 2
Hukum Keuangan Negara - 2Mariske Myeke Tampi
 
Hukum Keuangan Negara - 1
Hukum Keuangan Negara - 1Hukum Keuangan Negara - 1
Hukum Keuangan Negara - 1Mariske Myeke Tampi
 
Hukum Keuangan Negara
Hukum Keuangan NegaraHukum Keuangan Negara
Hukum Keuangan NegaraNovita Andriani
 
Prinsip dan azas pkn
Prinsip dan azas pknPrinsip dan azas pkn
Prinsip dan azas pknSrie Maryati
 
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/DaerahPeraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/DaerahPenataan Ruang
 
UU_17_2003 Keuangan Negara
UU_17_2003 Keuangan NegaraUU_17_2003 Keuangan Negara
UU_17_2003 Keuangan NegaraAde ermawati
 
Modul keuangan negara
Modul keuangan negaraModul keuangan negara
Modul keuangan negarakppnpelaihari
 

Recommended

Pengelolaan keuangan nkri
Pengelolaan keuangan nkriPengelolaan keuangan nkri
Pengelolaan keuangan nkriabd_
 
Hukum Keuangan Negara - 2
Hukum Keuangan Negara - 2Hukum Keuangan Negara - 2
Hukum Keuangan Negara - 2Mariske Myeke Tampi
 
Hukum Keuangan Negara - 1
Hukum Keuangan Negara - 1Hukum Keuangan Negara - 1
Hukum Keuangan Negara - 1Mariske Myeke Tampi
 
Hukum Keuangan Negara
Hukum Keuangan NegaraHukum Keuangan Negara
Hukum Keuangan NegaraNovita Andriani
 
Prinsip dan azas pkn
Prinsip dan azas pknPrinsip dan azas pkn
Prinsip dan azas pknSrie Maryati
 
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/DaerahPeraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/DaerahPenataan Ruang
 
UU_17_2003 Keuangan Negara
UU_17_2003 Keuangan NegaraUU_17_2003 Keuangan Negara
UU_17_2003 Keuangan NegaraAde ermawati
 
Modul keuangan negara
Modul keuangan negaraModul keuangan negara
Modul keuangan negarakppnpelaihari
 
Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraUndang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraPenataan Ruang
 
Undang-undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
Undang-undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi KhususUndang-undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
Undang-undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi KhususPenataan Ruang
 
UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraUU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraJoy Irman
 
Makalah BPK dan Kekuasaan Kehakiman
Makalah BPK dan Kekuasaan KehakimanMakalah BPK dan Kekuasaan Kehakiman
Makalah BPK dan Kekuasaan Kehakimanshafirahany22
 
Undang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Undang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa KeuanganUndang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Undang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa KeuanganPenataan Ruang
 
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana PerimbanganPeraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana PerimbanganPenataan Ruang
 
5. instrumen keuangan negara
5. instrumen keuangan negara5. instrumen keuangan negara
5. instrumen keuangan negaraDian Oktavia
 
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARAPEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARALily Herliana
 
Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungja...
Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungja...Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungja...
Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungja...Penataan Ruang
 
138
138138
138Efry Ghani
 
Resume hukum keuangan negara
Resume hukum keuangan negaraResume hukum keuangan negara
Resume hukum keuangan negaraNaufal Adzkieyha
 
Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja I...
Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja I...Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja I...
Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja I...Penataan Ruang
 
Keuangan negara
Keuangan negaraKeuangan negara
Keuangan negaraLUSIANA SULMADI
 
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi PemerintahPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi PemerintahPenataan Ruang
 
UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan NegaraUU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negaraatambua
 
Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan DaerahPeraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan DaerahPenataan Ruang
 
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lay...
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lay...Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lay...
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lay...Penataan Ruang
 
Uu 2003 nomor 17 keuangan negara
Uu 2003 nomor 17 keuangan negaraUu 2003 nomor 17 keuangan negara
Uu 2003 nomor 17 keuangan negaraMystic333
 
2. dasar keuangan negara dan daerah
2. dasar keuangan negara dan daerah2. dasar keuangan negara dan daerah
2. dasar keuangan negara dan daerahTaruna Wibowo
 
Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman DaerahPeraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman DaerahPenataan Ruang
 
UU No 15 Tahun 2004 tentang BPK
UU No 15 Tahun 2004 tentang BPKUU No 15 Tahun 2004 tentang BPK
UU No 15 Tahun 2004 tentang BPKbanglarangan
 
Uu 15 2004
Uu 15 2004Uu 15 2004
Uu 15 2004People Power
 

More Related Content

What's hot

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraUndang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraPenataan Ruang
 
Undang-undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
Undang-undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi KhususUndang-undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
Undang-undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi KhususPenataan Ruang
 
UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraUU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraJoy Irman
 
Makalah BPK dan Kekuasaan Kehakiman
Makalah BPK dan Kekuasaan KehakimanMakalah BPK dan Kekuasaan Kehakiman
Makalah BPK dan Kekuasaan Kehakimanshafirahany22
 
Undang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Undang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa KeuanganUndang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Undang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa KeuanganPenataan Ruang
 
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana PerimbanganPeraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana PerimbanganPenataan Ruang
 
5. instrumen keuangan negara
5. instrumen keuangan negara5. instrumen keuangan negara
5. instrumen keuangan negaraDian Oktavia
 
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARAPEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARALily Herliana
 
Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungja...
Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungja...Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungja...
Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungja...Penataan Ruang
 
Resume hukum keuangan negara
Resume hukum keuangan negaraResume hukum keuangan negara
Resume hukum keuangan negaraNaufal Adzkieyha
 
Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja I...
Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja I...Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja I...
Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja I...Penataan Ruang
 
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi PemerintahPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi PemerintahPenataan Ruang
 
UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan NegaraUU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negaraatambua
 
Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan DaerahPeraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan DaerahPenataan Ruang
 
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lay...
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lay...Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lay...
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lay...Penataan Ruang
 
Uu 2003 nomor 17 keuangan negara
Uu 2003 nomor 17 keuangan negaraUu 2003 nomor 17 keuangan negara
Uu 2003 nomor 17 keuangan negaraMystic333
 
2. dasar keuangan negara dan daerah
2. dasar keuangan negara dan daerah2. dasar keuangan negara dan daerah
2. dasar keuangan negara dan daerahTaruna Wibowo
 
Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman DaerahPeraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman DaerahPenataan Ruang
 

What's hot (20)

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraUndang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 
Undang-undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
Undang-undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi KhususUndang-undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
Undang-undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
 
UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraUU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 
Makalah BPK dan Kekuasaan Kehakiman
Makalah BPK dan Kekuasaan KehakimanMakalah BPK dan Kekuasaan Kehakiman
Makalah BPK dan Kekuasaan Kehakiman
 
Undang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Undang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa KeuanganUndang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Undang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
 
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana PerimbanganPeraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
 
5. instrumen keuangan negara
5. instrumen keuangan negara5. instrumen keuangan negara
5. instrumen keuangan negara
 
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARAPEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA
 
Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungja...
Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungja...Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungja...
Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungja...
 
138
138138
138
 
Resume hukum keuangan negara
Resume hukum keuangan negaraResume hukum keuangan negara
Resume hukum keuangan negara
 
Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja I...
Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja I...Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja I...
Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja I...
 
Keuangan negara
Keuangan negaraKeuangan negara
Keuangan negara
 
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi PemerintahPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
 
UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan NegaraUU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
 
Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan DaerahPeraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
 
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lay...
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lay...Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lay...
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lay...
 
Uu 2003 nomor 17 keuangan negara
Uu 2003 nomor 17 keuangan negaraUu 2003 nomor 17 keuangan negara
Uu 2003 nomor 17 keuangan negara
 
2. dasar keuangan negara dan daerah
2. dasar keuangan negara dan daerah2. dasar keuangan negara dan daerah
2. dasar keuangan negara dan daerah
 
Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman DaerahPeraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
 

Similar to Peran bpk

UU No 15 Tahun 2004 tentang BPK
UU No 15 Tahun 2004 tentang BPKUU No 15 Tahun 2004 tentang BPK
UU No 15 Tahun 2004 tentang BPKbanglarangan
 
Uu 15 2004 - pemeriksanaan keuangan
Uu 15 2004 - pemeriksanaan keuanganUu 15 2004 - pemeriksanaan keuangan
Uu 15 2004 - pemeriksanaan keuanganAspul Hidayat
 
Uu 15 2004 - pemeriksanaan keuangan(1)
Uu 15 2004 - pemeriksanaan keuangan(1)Uu 15 2004 - pemeriksanaan keuangan(1)
Uu 15 2004 - pemeriksanaan keuangan(1)Galuh Dyah
 
Uu15 2004 pemeriksaan tanggung jawab keuangan negaraUndang-undang No. 15 Tahu...
Uu15 2004 pemeriksaan tanggung jawab keuangan negaraUndang-undang No. 15 Tahu...Uu15 2004 pemeriksaan tanggung jawab keuangan negaraUndang-undang No. 15 Tahu...
Uu15 2004 pemeriksaan tanggung jawab keuangan negaraUndang-undang No. 15 Tahu...Penataan Ruang
 
Tahapan pendekatan seintifik dan model pembelajaran kurikulum
Tahapan pendekatan seintifik dan model pembelajaran kurikulumTahapan pendekatan seintifik dan model pembelajaran kurikulum
Tahapan pendekatan seintifik dan model pembelajaran kurikulumBerbaginfo
 
Undang Undang Nomor 4 Tahun 2015
Undang Undang Nomor 4 Tahun 2015Undang Undang Nomor 4 Tahun 2015
Undang Undang Nomor 4 Tahun 2015TeguhSantoso676673
 
Dasar keuangan negara dan daerah
Dasar keuangan negara dan daerahDasar keuangan negara dan daerah
Dasar keuangan negara dan daerahTaruna Wibowo
 
Pengelolaan Keuangan Negara dan Kekuasaan Kehakiman
Pengelolaan Keuangan Negara dan Kekuasaan KehakimanPengelolaan Keuangan Negara dan Kekuasaan Kehakiman
Pengelolaan Keuangan Negara dan Kekuasaan KehakimanInsyaallah Bermanfaat
 
TINJAUAN UMUM KEUANGAN NEGARA
TINJAUAN UMUM KEUANGAN NEGARATINJAUAN UMUM KEUANGAN NEGARA
TINJAUAN UMUM KEUANGAN NEGARAAry Efendi
 
Profil pwk 2018 v4 compress
Profil pwk 2018 v4 compressProfil pwk 2018 v4 compress
Profil pwk 2018 v4 compressDwivaDeviShintia
 
Kelompok (1) Administrasi Keuangan Daerah (BAB 1) "Pembahasan Umum Keuangan N...
Kelompok (1) Administrasi Keuangan Daerah (BAB 1) "Pembahasan Umum Keuangan N...Kelompok (1) Administrasi Keuangan Daerah (BAB 1) "Pembahasan Umum Keuangan N...
Kelompok (1) Administrasi Keuangan Daerah (BAB 1) "Pembahasan Umum Keuangan N...Fhadlii24
 
Uu 2003 no 17 ttg keuangan negara
Uu 2003 no 17 ttg keuangan negaraUu 2003 no 17 ttg keuangan negara
Uu 2003 no 17 ttg keuangan negaraNandang Sukmara
 
Uu 2003 no 17 ttg keuangan negara
Uu 2003 no 17 ttg keuangan negaraUu 2003 no 17 ttg keuangan negara
Uu 2003 no 17 ttg keuangan negaraNandang Sukmara
 
Uu 2003 no 17 ttg keuangan negara
Uu 2003 no 17 ttg keuangan negaraUu 2003 no 17 ttg keuangan negara
Uu 2003 no 17 ttg keuangan negaraNandang Sukmara
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraSujatmiko Wibowo
 

Similar to Peran bpk (20)

UU No 15 Tahun 2004 tentang BPK
UU No 15 Tahun 2004 tentang BPKUU No 15 Tahun 2004 tentang BPK
UU No 15 Tahun 2004 tentang BPK
 
Uu 15 2004
Uu 15 2004Uu 15 2004
Uu 15 2004
 
Uu 15 2004 - pemeriksanaan keuangan
Uu 15 2004 - pemeriksanaan keuanganUu 15 2004 - pemeriksanaan keuangan
Uu 15 2004 - pemeriksanaan keuangan
 
Uu 15 2004 - pemeriksanaan keuangan(1)
Uu 15 2004 - pemeriksanaan keuangan(1)Uu 15 2004 - pemeriksanaan keuangan(1)
Uu 15 2004 - pemeriksanaan keuangan(1)
 
Uu15 2004 pemeriksaan tanggung jawab keuangan negaraUndang-undang No. 15 Tahu...
Uu15 2004 pemeriksaan tanggung jawab keuangan negaraUndang-undang No. 15 Tahu...Uu15 2004 pemeriksaan tanggung jawab keuangan negaraUndang-undang No. 15 Tahu...
Uu15 2004 pemeriksaan tanggung jawab keuangan negaraUndang-undang No. 15 Tahu...
 
Tahapan pendekatan seintifik dan model pembelajaran kurikulum
Tahapan pendekatan seintifik dan model pembelajaran kurikulumTahapan pendekatan seintifik dan model pembelajaran kurikulum
Tahapan pendekatan seintifik dan model pembelajaran kurikulum
 
UU 15 Tahun 2004
UU 15 Tahun 2004UU 15 Tahun 2004
UU 15 Tahun 2004
 
Undang Undang Nomor 4 Tahun 2015
Undang Undang Nomor 4 Tahun 2015Undang Undang Nomor 4 Tahun 2015
Undang Undang Nomor 4 Tahun 2015
 
Dasar keuangan negara dan daerah
Dasar keuangan negara dan daerahDasar keuangan negara dan daerah
Dasar keuangan negara dan daerah
 
Uu 15 2004 Pjls
Uu 15 2004 PjlsUu 15 2004 Pjls
Uu 15 2004 Pjls
 
Pengelolaan Keuangan Negara dan Kekuasaan Kehakiman
Pengelolaan Keuangan Negara dan Kekuasaan KehakimanPengelolaan Keuangan Negara dan Kekuasaan Kehakiman
Pengelolaan Keuangan Negara dan Kekuasaan Kehakiman
 
TINJAUAN UMUM KEUANGAN NEGARA
TINJAUAN UMUM KEUANGAN NEGARATINJAUAN UMUM KEUANGAN NEGARA
TINJAUAN UMUM KEUANGAN NEGARA
 
Profil pwk 2018 v4 compress
Profil pwk 2018 v4 compressProfil pwk 2018 v4 compress
Profil pwk 2018 v4 compress
 
LEMBAGA BPK
LEMBAGA BPKLEMBAGA BPK
LEMBAGA BPK
 
Kelompok (1) Administrasi Keuangan Daerah (BAB 1) "Pembahasan Umum Keuangan N...
Kelompok (1) Administrasi Keuangan Daerah (BAB 1) "Pembahasan Umum Keuangan N...Kelompok (1) Administrasi Keuangan Daerah (BAB 1) "Pembahasan Umum Keuangan N...
Kelompok (1) Administrasi Keuangan Daerah (BAB 1) "Pembahasan Umum Keuangan N...
 
Uu 2003 no 17 ttg keuangan negara
Uu 2003 no 17 ttg keuangan negaraUu 2003 no 17 ttg keuangan negara
Uu 2003 no 17 ttg keuangan negara
 
Uu 2003 no 17 ttg keuangan negara
Uu 2003 no 17 ttg keuangan negaraUu 2003 no 17 ttg keuangan negara
Uu 2003 no 17 ttg keuangan negara
 
Uu 2003 no 17 ttg keuangan negara
Uu 2003 no 17 ttg keuangan negaraUu 2003 no 17 ttg keuangan negara
Uu 2003 no 17 ttg keuangan negara
 
UU Nomor 17 Tahun 2003
UU Nomor 17 Tahun 2003UU Nomor 17 Tahun 2003
UU Nomor 17 Tahun 2003
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan Negara
 

More from abd_

Materippknsmaxiibab7
Materippknsmaxiibab7Materippknsmaxiibab7
Materippknsmaxiibab7abd_
 
Materippknsmaxiibab6
Materippknsmaxiibab6Materippknsmaxiibab6
Materippknsmaxiibab6abd_
 
Materippknsmaxiibab5
Materippknsmaxiibab5Materippknsmaxiibab5
Materippknsmaxiibab5abd_
 
Materippknsmaxiibab2
Materippknsmaxiibab2Materippknsmaxiibab2
Materippknsmaxiibab2abd_
 
Materippknsmaxiibab4
Materippknsmaxiibab4Materippknsmaxiibab4
Materippknsmaxiibab4abd_
 
Materippknsmaxiibab3
Materippknsmaxiibab3Materippknsmaxiibab3
Materippknsmaxiibab3abd_
 
Materippknsmaxiibab1
Materippknsmaxiibab1Materippknsmaxiibab1
Materippknsmaxiibab1abd_
 
globalisasi dan dampaknya
globalisasi dan dampaknyaglobalisasi dan dampaknya
globalisasi dan dampaknyaabd_
 
perubahan sosial
perubahan sosialperubahan sosial
perubahan sosialabd_
 
kelompok sosial
kelompok sosialkelompok sosial
kelompok sosialabd_
 
permasalahan sosial
permasalahan sosialpermasalahan sosial
permasalahan sosialabd_
 
hubungan sosial
hubungan sosialhubungan sosial
hubungan sosialabd_
 
fungsi dan peran sosiologi dalam memahami gejala sosial
fungsi dan peran sosiologi dalam memahami gejala sosialfungsi dan peran sosiologi dalam memahami gejala sosial
fungsi dan peran sosiologi dalam memahami gejala sosialabd_
 
perjuangan mempertahankan kedaulatan nkri
perjuangan mempertahankan kedaulatan nkriperjuangan mempertahankan kedaulatan nkri
perjuangan mempertahankan kedaulatan nkriabd_
 
perang dingin
perang dinginperang dingin
perang dinginabd_
 
peristiwa-peristiwa penting di eropa yang berpengaruh bagi dunia
peristiwa-peristiwa penting di eropa yang berpengaruh bagi duniaperistiwa-peristiwa penting di eropa yang berpengaruh bagi dunia
peristiwa-peristiwa penting di eropa yang berpengaruh bagi duniaabd_
 
kerajaan kerajaan besar masa hindu budha islam di indonesia
kerajaan kerajaan besar masa hindu budha islam di indonesiakerajaan kerajaan besar masa hindu budha islam di indonesia
kerajaan kerajaan besar masa hindu budha islam di indonesiaabd_
 
penelitian dan penulisan sejarah
penelitian dan penulisan sejarahpenelitian dan penulisan sejarah
penelitian dan penulisan sejarahabd_
 
ruang lingkup dan berfikir sejarah
ruang lingkup dan berfikir sejarahruang lingkup dan berfikir sejarah
ruang lingkup dan berfikir sejarahabd_
 
manusia dan sejarah
manusia dan sejarahmanusia dan sejarah
manusia dan sejarahabd_
 

More from abd_ (20)

Materippknsmaxiibab7
Materippknsmaxiibab7Materippknsmaxiibab7
Materippknsmaxiibab7
 
Materippknsmaxiibab6
Materippknsmaxiibab6Materippknsmaxiibab6
Materippknsmaxiibab6
 
Materippknsmaxiibab5
Materippknsmaxiibab5Materippknsmaxiibab5
Materippknsmaxiibab5
 
Materippknsmaxiibab2
Materippknsmaxiibab2Materippknsmaxiibab2
Materippknsmaxiibab2
 
Materippknsmaxiibab4
Materippknsmaxiibab4Materippknsmaxiibab4
Materippknsmaxiibab4
 
Materippknsmaxiibab3
Materippknsmaxiibab3Materippknsmaxiibab3
Materippknsmaxiibab3
 
Materippknsmaxiibab1
Materippknsmaxiibab1Materippknsmaxiibab1
Materippknsmaxiibab1
 
globalisasi dan dampaknya
globalisasi dan dampaknyaglobalisasi dan dampaknya
globalisasi dan dampaknya
 
perubahan sosial
perubahan sosialperubahan sosial
perubahan sosial
 
kelompok sosial
kelompok sosialkelompok sosial
kelompok sosial
 
permasalahan sosial
permasalahan sosialpermasalahan sosial
permasalahan sosial
 
hubungan sosial
hubungan sosialhubungan sosial
hubungan sosial
 
fungsi dan peran sosiologi dalam memahami gejala sosial
fungsi dan peran sosiologi dalam memahami gejala sosialfungsi dan peran sosiologi dalam memahami gejala sosial
fungsi dan peran sosiologi dalam memahami gejala sosial
 
perjuangan mempertahankan kedaulatan nkri
perjuangan mempertahankan kedaulatan nkriperjuangan mempertahankan kedaulatan nkri
perjuangan mempertahankan kedaulatan nkri
 
perang dingin
perang dinginperang dingin
perang dingin
 
peristiwa-peristiwa penting di eropa yang berpengaruh bagi dunia
peristiwa-peristiwa penting di eropa yang berpengaruh bagi duniaperistiwa-peristiwa penting di eropa yang berpengaruh bagi dunia
peristiwa-peristiwa penting di eropa yang berpengaruh bagi dunia
 
kerajaan kerajaan besar masa hindu budha islam di indonesia
kerajaan kerajaan besar masa hindu budha islam di indonesiakerajaan kerajaan besar masa hindu budha islam di indonesia
kerajaan kerajaan besar masa hindu budha islam di indonesia
 
penelitian dan penulisan sejarah
penelitian dan penulisan sejarahpenelitian dan penulisan sejarah
penelitian dan penulisan sejarah
 
ruang lingkup dan berfikir sejarah
ruang lingkup dan berfikir sejarahruang lingkup dan berfikir sejarah
ruang lingkup dan berfikir sejarah
 
manusia dan sejarah
manusia dan sejarahmanusia dan sejarah
manusia dan sejarah
 

Recently uploaded

Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)3HerisaSintia
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdfShintaNovianti1
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Abdiera
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASKurniawan Dirham
 
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxDwiYuniarti14
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxFuzaAnggriana
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfTaqdirAlfiandi1
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKirwan461475
 
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau tripletMelianaJayasaputra
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxmtsmampunbarub4
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxRezaWahyuni6
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaNadia Putri Ayu
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxmawan5982
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxnerow98
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxErikaPuspita10
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASreskosatrio1
 
Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada AnakPpt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anakbekamalayniasinta
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...Kanaidi ken
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docxModul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docxherisriwahyuni
 

Recently uploaded (20)

Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
 
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
 
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
 
Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada AnakPpt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anak
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docxModul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
 

Peran bpk

  • 2. 1. Ketentuan Konstitusional tentang Badan Pemeriksa Keuangan  Menurut UU RI No.15 Tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.  Berikut pasal-pasal UUD 1945 tentan BPK:  Pasal 23E Ayat 1, 2, dan 3.  Pasal 23F Ayat 1 dan 2.  Pasal 23G Ayat 1 dan 2.
  • 3. Pasal 23E 1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. 2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. 3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.
  • 4. Pasal 23F Pasal 23G 1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang- 1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. 2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh
  • 5. 2. Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan UU RI Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 6 Ayat (1) “BPK be rtug as m e m e riksa pe ng e lo laan dan tang g ung jawab ke uang an ne g ara yang dilakukan o le h Pe m e rintah Pusat, Pe m e rintah Dae rah, Le m bag a Ne g ara lainnya, Bank Indo ne sia, Badan Usaha Milik Ne g ara, Badan Layanan Um um , Badan Usaha Milik Dae rah, dan le m bag a atau badan lain yang m e ng e lo la ke uang an ne g ara. ”
  • 6. Kemudian dalam Pasal 9 Ayat (1) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang: a) menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan; b) meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara; c) melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat- surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
  • 7. d) menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK; e) menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; f) menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
  • 8. g) menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK; h) membina jabatan fungsional Pemeriksa; i) memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan j) memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah.