Kontrak perkuliahan ini membahas mata kuliah Hukum Keuangan Negara yang mencakup tujuan instruksional umum untuk menjelaskan masalah keuangan negara, landasan hukum pengelolaannya, asas-asas pengelolaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran, pengawasan, serta pertanggungjawaban. Mata kuliah ini terdiri atas 10 topik pokok bahasan dan akan memberikan manfaat untuk memahami pengelolaan

1. KONTRAK PERKULIAHAN
HUKUM KEUANGAN NEGARA
Oleh : Henny Juliani
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2008

2. 1
GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PERKULIAHAN (GBPP)
JUDUL MATA KULIAH : Hukum Keuangan Negara
KODE MATA KULIAH/SKS : WB 6.2044/2 SKS
DESKRIPSI SINGKAT : Mata kuliah Hukum Keuangan Negara memberikan penjelasan mengenai arti pentingnya tugas
negara dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, landasan hukum pengelolaan keuangan
negara/daerah, dan pengelolaan keuangan negara/daerah
TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM : Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan
masalah keuangan negara, landasan hukum pengelolaan keuangan negara, asas-asas umum
pengelolaan keuangan negara, penyusunan dan penetapan anggaran, pelaksanaan anggaran,
pengawasan keuangan negara, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
No TIK Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan
Estimasi
Waktu,
Sumber Kepustakaan
1. Mahasiswa dapat
menjelaskan hal-hal
mengenai tinjauan umum
keuangan negara
Tinjauan umum
keuangan negara
1. Tugas-tugas negara:
- fungsi reguler
- fungsi agent of
development
2. Pengertian keuangan negara:
- Definisi keuangan negara
- Unsur-unsur keuangan
negara
3. Landasan hukum pengelolaan
keuangan negara
- Landasan konstitusional
- Landasan operasional
200
menit
1. M.N. Azmy Achir, Masalah Pengurusan
Keuangan Negara, Suatu Pengantar
Teknis
2. S. F. Marbun dan Moh. Mahfud,. Pokok-
pokok Hukum Administrasi Negara
3. M. Subagio, Hukum Keuangan Negara
RI
4. Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
5. Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara

3. 2
No TIK Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan
Estimasi
Waktu,
Sumber Kepustakaan
2. Mahasiswa dapat
menjelaskan asas- asas
umum pengelolaan
keuangan negara
Asas-asas umum
pengelolaan keuangan
negara
1. Asas-asas pokok tentang
susunan anggaran
2. Asas-asas tambahan
3. Asas-asas umum
penyelenggaraan negara
menurut :
- UU No. 28 Tahun 1999;
- Asas-asas dalam Pasal 3
Ayat (1) UU No. 17
Tahun 2003
- Asas-asas yang terdapat
dalam PP No. 58 Tahun
2005
100
menit
1 M. Subagio, Hukum Keuangan Negara
RI
2. Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri,
Keuangan Negara dan Analisis
Kebijakan Utang Luar Negeri
3. Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas dari KKN
4. Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah

4. 3
No TIK Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan
Estimasi
Waktu,
Sumber Kepustakaan
3. Mahasiswa dapat
menjelaskan hal-hal
mengenai anggaran negara,
Anggaran negara 1. Tiga sudut tinjauan anggaran
negara
2. Hubungan keuangan negara
dengan anggaran negara
3. Pengertian anggaran negara
4. Fungsi-fungsi anggaran
5. Asas-asas dalam prosedur
anggaran
6. Materi/isi anggaran negara
7. Perkembangan sistematika
anggaran
- traditional budget
- performance budget
- planning, programming,
budgeting system
200
menit
1 Arifin P. Soeria Atmadja, Mekanisme
Pertanggung-jawaban Keuangan
Negara, Suatu Tinjauan Yuridis
2. M.N. Azmy Achir, Masalah Pengurusan
Keuangan Negara, Suatu Pengantar
Teknis.
3. M. Subagio, Hukum Keuangan Negara
RI
4. Soetrisno PH, Dasar-dasar Ilmu
Keuangan Negara
5. M. Suparmoko, Keuangan Negara
dalam Teori dan Praktik
6. Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen
Keuangan Daerah
7. W. Riawan Tjandra, Hukum Keuangan
Negara
8. Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri,
Keuangan Negara dan Analisis
Kebijakan Utang Luar Negeri

5. 4
No TIK Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan
Estimasi
Waktu,
Sumber Kepustakaan
4. Mahasiswa dapat
menjelaskan hal-hal
mengenai anggaran daerah
Anggaran daerah 1. Sumber-sumber penerimaan
daerah:
- PAD
- Dana perimbangan
- Pinjaman daerah
- Lain-lain penerimaan
daerah
2. Pengeluaran daerah
3. Utang-utang daerah
4. Pengelolaan keuangan daerah
200
menit
1. Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen
Keuangan Daerah
2. M. Suparmoko, Keuangan Negara dalam
Teori dan Praktik
3. Juli Panglima Saragih, Desentralisasi
Fiskal dan Keuangan Daerah dalam
Otonomi
4. M. Subagio, Hukum Keuangan Negara
RI.
5. Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah
6. Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah

6. 5
No TIK Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan
Estimasi
Waktu,
Sumber Kepustakaan
5 Mahasiswa dapat
menjelaskan hal-hal
mengenai siklus anggaran
Siklus anggaran 1. Pengertian siklus anggaran
2. Tahap-tahap siklus anggaran
3. Siklus anggaran negara
4. Siklus anggaran daerah
100
menit
1. Haryono Sumosudirdjo, Siklus Anggaran
Negara Republik Indonesia
2. Arifin P. Soeria Atmadja, Mekanisme
Pertanggung-jawaban Keuangan Negara,
Suatu Tinjauan Yuridis
3. M. Subagio, Hukum Keuangan Negara
RI.
4. Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen
Keuangan Daerah
5. W. Riawan Tjandra, Hukum Keuangan
Negara
6. Juli Panglima Saragih, Desentralisasi
Fiskal dan Keuangan Daerah dalam
Otonomi
7. Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara.

7. 6
No TIK Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan
Estimasi
Waktu,
Sumber Kepustakaan
6 Mahasiswa dapat
menjelaskan tahap
penyusunan dan penetapan
anggaran
Penyusunan dan
penetapan anggaran
1. APBN
2. APBD
200
menit
1. Haryono Sumosudirdjo, Siklus Anggaran
Negara Republik Indonesia
2. Arifin P. Soeria Atmadja, Mekanisme
Pertanggung-jawaban Keuangan Negara,
Suatu Tinjauan Yuridis
3. M. Subagio, Hukum Keuangan Negara
RI.
4. Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen
Keuangan Daerah
5. W. Riawan Tjandra, Hukum Keuangan
Negara
6. Juli Panglima Saragih, Desentralisasi
Fiskal dan Keuangan Daerah dalam
Otonomi
7. Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara.
8. Peraturan pelaksana lainnya

8. 7
No TIK Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan
Estimasi
Waktu,
Sumber Kepustakaan
7 Mahasiswa dapat
menjelaskan pelaksanaan
anggaran
Pelaksanaan anggaran 1. APBN
2. APBD
200
menit
1. Haryono Sumosudirdjo, Siklus Anggaran
Negara Republik Indonesia
2. Arifin P. Soeria Atmadja, Mekanisme
Pertanggung-jawaban Keuangan Negara,
Suatu Tinjauan Yuridis
3. M. Subagio, Hukum Keuangan Negara
RI.
4. Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen
Keuangan Daerah
5. W. Riawan Tjandra, Hukum Keuangan
Negara
6. Juli Panglima Saragih, Desentralisasi
Fiskal dan Keuangan Daerah dalam
Otonomi
7. Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara.
8. Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara
9. Peraturan pelaksana lainnya

9. 8
No TIK Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan
Estimasi
Waktu,
Sumber Kepustakaan
8 Mahasiswa dapat
menjelaskan hal-hal
mengenai pengawasan
keuangan negara
Pengawasan
keuangan negara
1. Pengawasan oleh BPK
2. Pengawasan oleh intern
pemerintah
3. Pengawasan pelaksanaan
anggaran
100
menit
1. Arifin P. Soeria Atmadja, Mekanisme
Pertanggung-jawaban Keuangan Negara,
Suatu Tinjauan Yuridis
2. M.N. Azmy Achir, Masalah Pengurusan
Keuangan Negara, Suatu Pengantar
Teknis
3. M. Subagio, Hukum Keuangan Negara
RI.
4. Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
5. Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara
6. Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara
6. Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan
7. Keppres Nomor 31 Tahun 1983 jo.
Keppres Nomor 103 Tahun 2001 jo.
Perpres Nomor 64 Tahun 2005 tentang
BPKP
8. Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksaan APBN jo. Keppres
Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman
Pelaksaan APBN
9. Peraturan pelaksana lainnya

10. 9
No TIK Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan
Estimasi
Waktu,
Sumber Kepustakaan
9 Mahasiswa dapat
menjelaskan
pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran
Pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran
1. APBN
2. APBD
100
menit
1. Haryono Sumosudirdjo, Siklus Anggaran
Negara Republik Indonesia
2. Arifin P. Soeria Atmadja, Mekanisme
Pertanggung-jawaban Keuangan Negara,
Suatu Tinjauan Yuridis
3. M. Subagio, Hukum Keuangan Negara
RI.
4. Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen
Keuangan Daerah
5. Juli Panglima Saragih, Desentralisasi
Fiskal dan Keuangan Daerah dalam
Otonomi
6. W. Riawan Tjandra, Hukum Keuangan
Negara
7. Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara.
8. Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara
9 Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan
10 Peraturan pelaksana lainnya
10 Mahasiswa dapat
mendiskusikan materi hukum
keuangan negara terkini
Diskusi Kelas 1. Keuangan negara
2. APBN
3. APBD
100
menit

11. KONTRAK PERKULIAHAN
HUKUM KEUANGAN NEGARA
Oleh : Henny Juliani
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2008

12. 1
KONTRAK PERKULIAHAN
(PEDOMAN PERKULIAHAN MAHASISWA)
Judul Mata Kuliah : Hukum Keuangan Negara
Kode Mata Kuliah/SKS : WB 6.2044/2 SKS
Dosen Pengampu : Henny Juliani, S.H. M.H.
Dwi Purnomo S.H. M.Hum
Kadek Cahya Susila Wibawa, S.H. M.H.
Semester : Gasal/genap
Hari/Tanggal Pertemuan :
Tempat Pertemuan :
A. Manfaat Kuliah
Negara mempunyai tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat, oleh karena itu
negara, dalam hal ini dipresentasikan sebagai pemerintah, mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan
uang yang disebut keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
sangat luas sehingga dapat dikelompokkan ke dalam sub bidang sebagai berikut:
1. pengelolaan fiskal,
2. pengelolaan moneter,
3. pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan,
4. pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan yang diwujudkan dalam bentuk APBN dan APBD.
Pengelolaan keuangan negara yang diwujudkan dalam bentuk APBN dan APBD diatur dalam landasan hukum pengelolaan
keuangan negara dan keuangan daerah, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sementara itu dalam pengelolaan keuangan daerah juga berlandaskan Undang-

13. 2
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Mata kuliah Hukum Keuangan Negara ini berbertujuan untuk memberikan penjelasan kepada mahasiswa tentang pengelolaan
keuangan negara dari tahap penyusunan dan penetapan anggaran, tahap pelaksanaan anggaran, tahap pengawasan keuangan negara,
sampai dengan tahap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.
B. Deskripsi Kuliah
Mata kuliah Hukum Keuangan Negara memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai hal-hal sebagai berikut:
1. Arti pentingnya tugas-tugas negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat. Dalam
melaksanakan tugas- tugas negara tersebut, pemerintah mempunyai hak-hak negara dan kewajiban-kewajiban negara yang dapat
dinilai dengan uang. Di samping itu juga mengenai asas-asas dalam pengelolaan keuangan negara yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
2. Bidang pengelolaan keuangan negara yang sangat luas sehingga dapat dikelompokkan ke dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub
bidang pengelolaan moneter dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Pengelolaan keuangan negara
diwujudkan dalam bentuk APBN dan APBD sebagai sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan.
3. Kewenangan daerah di era otonomi daerah, diatur dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, Undang-undang No. 33 Tahun 2004
serta perangkat perundangannya. Otonomi daerah tersebut memberikan makna yang lebih mendalam dalam pengelolaan keuangan
daerah yang berkaitan dengan arah dan tujuan kebijaksanaan fiskal, khususnya penekanan pada desentralisasi fiskal yang dikelola
daerah.
4. Landasan hukum pengelolaan keuangan negara/daerah, khususnya yang berkaitan dengan siklus anggaran, yaitu suatu siklus yang
memberikan gambaran tentang tahap penyusunan dan penetapan anggaran, tahap pelaksanaan anggaran, tahap pengawasan
keuangan negara dan tahap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, yaitu Undang-undang No. 17 Tahun 2003 dan Undang-
undang No. 1 Tahun 2004.
C. Tujuan Instruksional
Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan masalah keuangan negara,
landasan hukum pengelolaan keuangan negara, perbuatan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan negara, pengawasan keuangan
negara, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
daerah.

14. 3
D. Strategi Perkuliahan
Perkuliahan lebih banyak memakai metode ceramah yang diselingi dengan tanya jawab, penugasan dan diskusi. Mahasiswa juga
diwajibkan untuk membawa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang No. 17 Tahun 2003, Undang-undang No. 1 Tahun 2004,
Undang-undang No. 32 Tahun 2004, dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004
E. Materi Kuliah
Buku atau bahan bacaan yang digunakan antara lain:
1. Arifin P. Soeria Atmadja, Mekanisme Pertanggung-jawaban Keuangan Negara, Suatu Tinjauan Yuridis
2. Haryono Sumosudirdjo, Siklus Anggaran Negara Republik Indonesia
3. Juli Panglima Saragih, Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi
4. M. Subagio, Hukum Keuangan Negara RI.
5. M. Suparmoko, Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik
6. M.N. Azmy Achir, Masalah Pengurusan Keuangan Negara, Suatu Pengantar Teknis.
7. Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah
8. S. F. Marbun dan Moh. Mahfud,. Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara.
9. Soetrisno PH, Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara
10. W. Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara
11. Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri, Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri
12. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
14. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
15. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara
16. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

15. 4
17. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
18. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN
19. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
20. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah.
21. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
25. Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksaan APBN jo. Keppres Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksaan
APBN
26. Keppres Nomor 31 Tahun 1983 jo. Keppres Nomor 103 Tahun 2001 jo. Perpres Nomor 64 Tahun 2005 tentang BPKP
27. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 jo Perpres Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
F. Tugas
Dalam perkuliahan Hukum Keuangan Negara, mahasiswa mendapat tugas untuk:
1. Membaca dan mempelajari Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang No. 17 Tahun 2003, Undang-undang No. 1
Tahun 2004, Undang-undang No. 32 Tahun 2004, dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004
2. Membuat makalah dan mendiskusikan makalah yang dibuat,
3. Membuat kliping dan memberi komentar terhadap suatu kasus aktual
4. Membuat resume perkuliahan
5. UTS dan UAS terjadwal. Evaluasi berbentuk tertulis atau lisan tergantung jumlah mahasiswa.

16. 5
G. Kriteria Penilaian
Penilaian dilakukan Dosen dengan menggunakan kriteria yang berpedoman pada Keputusan Dekan Fakultas Hukum UNDIP
tentang PERAK. Nilai akhir mahasiswa merupakan kumulatif UTS, UAS, tugas, dan kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan. Oleh
karena itu kriteria penilaian dalam kuliah Hukum Keuangan Negara adalah sebagai berikut:
A : 4
AB : 3,5
B : 3
B/C : 2,5
C : 2
C/D : 1,5
D : 1
E : 0
Komponen yang dinilai pada akhir kuliah adalah:
Evaluasi tengah semester Bobot 40%
Evaluasi akhir semester Bobot 40%
Kehadiran Bobot 10%
Tugas atau responsi Bobot 10%
H. Jadwal Perkuliahan
MINGGU
KE
POKOK BAHASAN
SUB POKOK BAHASAN
SUMBER KEPUSTAKAAN
1, 2 Tinjauan umum keuangan negara
1. Tugas-tugas negara
2. Pengertian keuangan negara
3. Landasan hukum pengelolaan keuangan negara
5, 6, 8, 12, 14

17. 6
MINGGU
KE
POKOK BAHASAN
SUB POKOK BAHASAN
SUMBER KEPUSTAKAAN
Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara
1. Asas-asas pokok tentang susunan anggaran
2. Asas-asas tambahan
3. Asas-asas umum penyelenggaraan negara menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 1999; Asas-asas dalam Pasasl 3 Ayat (1) Undang-undang No. 17 tahun 2003 dan asas-asas
yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
6, 11, 13, 14, 243
Tugas : Membuat kliping opini pakar mengenai keuangan negara dan memberi komentar atas kliping
yang dibuat
4, 5 Anggaran negara
1. Tiga sudut tinjauan anggaran negara
2. Hubungan keuangan negara dengan anggaran negara
3. Pengertian anggaran negara
4. Fungsi-fungsi anggaran
5. Asas-asas dalam prosedur anggaran
6. Materi/isi anggaran negara
7. Perkembangan sistematika anggaran
1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
Anggaran daerah
1. Sumber-sumber penerimaan daerah
2. Pengeluaran daerah
3. Utang-utang daerah
4. Pengelolaan keuangan daerah
3, 4, 7, 18, 19, 24, 286, 7
Tugas: Membuat Resume perkuliahan yang telah terlaksana
Ujian Tengah Semester
8 Siklus anggaran
1. Pengertian siklus anggaran
2. Tahap-tahap siklus anggaran
3. Siklus anggaran negara
4. Siklus anggaran daerah
1, 2, 3, 4, 6, 10, 14

18. 7
MINGGU
KE
POKOK BAHASAN
SUB POKOK BAHASAN
SUMBER KEPUSTAKAAN
9 Penyusunan dan penetapan anggaran
1. APBN
2. APBD
1, 2, 3, 4, 6, 10, 14
10, 11 Pelaksanaan anggaran
APBN
APBD
1, 2, 3, 4, 6, 10, 14, 15, 27
XII, Pengawasan keuangan negara
1. Pengawasan oleh BPK
2. Pengawasan oleh intern pemerintah
3. Pengawasan pelaksanaan anggaran
1, 5, 6, 12, 14, 20, 25, 26
XIII Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
1. APBN
2. APBD
1, 2, 3, 4, 6, 10, 14, 16, 20
XIV Diskusi Kelas
UJIAN AKHIR SEMESTER

19. SATUAN ACARA PERKULIAHAN
HUKUM KEUANGAN NEGARA
Oleh : Henny Juliani
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2008

20. 1
SATUAN ACARA PERKULIAHAN
JUDUL MATA KULIAH : HUKUM KEUANGAN NEGARA
KODE MATA KULIAH/SKS : WB 6.2044/2 SKS
WAKTU PERTEMUAN : 2 × 50 MENIT
PERTEMUAN KE : 1 (SATU)
A. TUJUAN
1. TIU : Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan tinjauan umum keuangan
negara
2. TIK : Setelah mengikuti kuliah ini diharapkan mahasiswa akan dapat menjelaskan dan membandingkan tugas-tugas negara
B. POKOK BAHASAN : Tinjauan Umum Keuangan Negara
C. SUB POKOK BAHASAN : Tugas-tugas negara:
- Fungsi reguler
- Fungsi agent of development
D. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR
Tahap Kegiatan Pengajaran Kegiatan Mahasiswa Media
Pendahuluan 1. Mendeskripsikan secara singkat perkembangan tugas negara
2. Menjelaskan manfaat mempelajari perkembangan tugas-tugas negara
3. Menjelaskan kompetensi TIU dan TIK
- Memperhatikan
- Mengajukan
pertanyaan
OHP,
LCD projector,
White board
Penyajian 1. Menjelaskan dan membandingkan perkembangan tugas-tugas negara
2. Menjelaskan fungsi reguler negara
3. Menjelaskan fungsi agent of development negara
Memperhatikan dan
bervariasi dengan tanya
jawab
OHP,
LCD projector,
White board
Penutup 1. Merangkum materi yang disampaikan
2. Memberikan pertanyaan
3. Memberikan gambaran umum materi kuliah yang akan datang
Memperhatikan dan
bervariasi dengan tanya
jawab
OHP,
LCD projector,
White board

21. 2
E. EVALUASI
Memberi pertanyaan atau studi kasus untuk didiskusikan bersama sehingga dapat diketahui seberapa besar pemahaman mahasiswa terhadap
materi kuliah yang diberikan
F. REFERENSI
1. M.N. Azmy Achir, 1975, Masalah Pengurusan Keuangan Negara, Suatu Pengantar Teknis, CV Yulianti
2. S. F. Marbun dan Moh. Mahfud, 1987, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara Liberty, Yogyakarta

22. 3
JUDUL MATA KULIAH : HUKUM KEUANGAN NEGARA
KODE MATA KULIAH/SKS : WB 6.2044/2 SKS
WAKTU PERTEMUAN : 2 × 50 MENIT
PERTEMUAN KE : 2 (DUA)
A. TUJUAN
1. TIU : Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan tinjauan umum keuangan
negara
2. TIK : Setelah mengikuti kuliah ini diharapkan mahasiswa akan dapat :
- memberikan definisi mengenai keuangan negara
- menjelaskan dan memberikan contoh hal-hal mengenai landasan hukum pengelolaan keuangan negara
B. POKOK BAHASAN : Tinjauan Umum Keuangan Negara
C. SUB POKOK BAHASAN : 1. Pengertian keuangan negara:, meliputi
- Definisi keuangan negara
- Unsur-unsur keuangan negara
2 Landasan hukum pengelolaan keuangan negara, meliputi:
- Landasan konstitusional
- Landasan operasional
D. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR
Tahap Kegiatan Pengajaran Kegiatan Mahasiswa Media
Pendahuluan 1. Mendeskripsikan secara singkat pengertian keuangan negara dan landasan
hukum pengelolaan keuangan negara
2. Menjelaskan manfaat mempelajari pengertian keuangan negara dan
landasan hukum pengelolaan keuangan negara
3. Menjelaskan kompetensi TIU dan TIK
- Memperhatikan
- Mengajukan
pertanyaan
OHP,
LCD projector,
White board
Penyajian 1. Menjelaskan dan menyampaikan definisi mengenai keuangan negara
2. Menjelaskan dan memberikan contoh-contoh tentang landasan hukum
pengelolaan keuangan negara
Memperhatikan dan
bervariasi dengan tanya
jawab
OHP,
LCD projector,
White board

23. 4
Tahap Kegiatan Pengajaran Kegiatan Mahasiswa Media
Penutup 1. Merangkum materi yang disampaikan
2. Memberikan pertanyaan
3. Memberikan gambaran umum materi kuliah yang akan datang
Memperhatikan dan
bervariasi dengan tanya
jawab
OHP,
LCD projector,
White board
E. EVALUASI
Memberi pertanyaan atau studi kasus untuk didiskusikan bersama sehingga dapat diketahui seberapa besar pemahaman mahasiswa terhadap
materi kuliah yang diberikan
F. REFERENSI
1. M.N. Azmy Achir, 1975, Masalah Pengurusan Keuangan Negara, Suatu Pengantar Teknis, CV Yulianti
2. M. Subagio, 1988, Hukum Keuangan Negara RI, Rajawali Press, Jakarta
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

24. 5
JUDUL MATA KULIAH : HUKUM KEUANGAN NEGARA
KODE MATA KULIAH/SKS : WB 6.2044/2 SKS
WAKTU PERTEMUAN : 2 × 50 MENIT
PERTEMUAN KE : 3 (TIGA)
A. TUJUAN
1. TIU : Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan asas-asas umum pengelolaan
keuangan negara
2. TIK : Setelah mengikuti kuliah ini diharapkan mahasiswa akan dapat menerangkan:
- Asas-asas pokok tentang susunan anggaran
- Asas-asas tambahan
- Asas-asas umum penyelenggaraan negara
B. POKOK BAHASAN : Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara
C. SUB POKOK BAHASAN : - Asas-asas pokok tentang susunan anggaran
- Asas-asas tambahan
- Asas-asas umum penyelenggaraan negara
D. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR
Tahap Kegiatan Pengajaran Kegiatan Mahasiswa Media
Pendahuluan 1. Mendeskripsikan secara asas-asas umum pengelolaan keuangan negara
2. Menjelaskan manfaat mempelajari asas-asas umum pengelolaan keuangan
negara
3. Menjelaskan kompetensi TIU dan TIK
- Memperhatikan
- Mengajukan
pertanyaan
OHP,
LCD projector,
White board
Penyajian 1. Menerangkan asas-asas pokok tentang penyusunan anggaran
2. Menerangkan asas-asas tambahan sebagai best practices
3. menerangkan asas-asas umum penyelenggaraan negara menurut UU
no. 28 Tahun 1999, Asas-asas dalam Pasal 3 Ayat (1) UU No. 17
Tahun 2003, dan asas-asas yang terdapat dalam PP No. 58 Tahun 2005
Memperhatikan dan
bervariasi dengan tanya
jawab
OHP,
LCD projector,
White board

25. 6
Tahap Kegiatan Pengajaran Kegiatan Mahasiswa Media
Penutup 1. Merangkum materi yang disampaikan
2. Memberikan pertanyaan
3. Memberikan gambaran umum materi kuliah yang akan datang
Memperhatikan dan
bervariasi dengan tanya
jawab
OHP,
LCD projector,
White board
E. EVALUASI
Memberi pertanyaan atau studi kasus untuk didiskusikan bersama sehingga dapat diketahui seberapa besar pemahaman mahasiswa terhadap
materi kuliah yang diberikan
F. REFERENSI
1 M. Subagio, 1988, Hukum Keuangan Negara RI, Rajawali Press, Jakarta
2. Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri, 2003, Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri, Raja Grafindo Perkasa,
Jakarta
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

26. 7
JUDUL MATA KULIAH : HUKUM KEUANGAN NEGARA
KODE MATA KULIAH/SKS : WB 6.2044/2 SKS
WAKTU PERTEMUAN : 2 × 50 MENIT
PERTEMUAN KE : 4 (EMPAT)
A. TUJUAN
1. TIU : Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan hal-hal mengenai anggaran negara
2. TIK : Setelah mengikuti kuliah ini diharapkan mahasiswa akan dapat :
- Menjelaskan tiga sudut peninjauan anggaran negara dan hubungan keuangan negara dengan anggaran negara
- Memberikan definisi anggaran negara
- Menghubungkan fungsi-fungsi anggaran dan asas-asas dalam prosedur anggaran,
B. POKOK BAHASAN : Anggaran negara
C. SUB POKOK BAHASAN : - Tiga sudut tinjauan anggaran negara
- Hubungan keuangan negara dengan anggaran negara
- Pengertian anggaran negara
- Fungsi-fungsi anggaran
- Asas-asas dalam prosedur anggaran
D. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR
Tahap Kegiatan Pengajaran Kegiatan Mahasiswa Media
Pendahuluan 1. Mendeskripsikan secara singkat hal-hal yang berkaitan dengan anggaran
negara
2. Menjelaskan manfaat mempelajari anggaran negara
3. Menjelaskan kompetensi TIU dan TIK
- Memperhatikan
- Mengajukan
pertanyaan
OHP,
LCD projector,
White board
Penyajian 1. Menjelaskan tiga sudut tinjauan anggaran negara
2. Memberikan definisi anggaran negara
3. Menghubungkan fungsi-fungsi anggaran dan asas-asas dalam prosedur
anggaran
Memperhatikan dan
bervariasi dengan tanya
jawab
OHP,
LCD projector,
White board

27. 8
Tahap Kegiatan Pengajaran Kegiatan Mahasiswa Media
Penutup 1. Merangkum materi yang disampaikan
2. Memberikan pertanyaan
3. Memberikan gambaran umum materi kuliah yang akan datang
Memperhatikan dan
bervariasi dengan tanya
jawab
OHP,
LCD projector,
White board
E. EVALUASI
Memberi pertanyaan atau studi kasus untuk didiskusikan bersama sehingga dapat diketahui seberapa besar pemahaman mahasiswa terhadap
materi kuliah yang diberikan
F. REFERENSI
1 Arifin P. Soeria Atmadja, 1986, Mekanisme Pertanggung-jawaban Keuangan Negara, Suatu Tinjauan Yuridis, Gramedia, Jakarta
2. M.N. Azmy Achir, 1975, Masalah Pengurusan Keuangan Negara, Suatu Pengantar Teknis. CV Yulianti
3. M. Subagio, 1988, Hukum Keuangan Negara RI, Rajawali Press, Jakarta
4. M. Suparmoko, 1984, Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik, BPEE, Yogyakarta
5. Soetrisno PH, 1987, Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara, BPEE, Yogyakarta

28. 9
JUDUL MATA KULIAH : HUKUM KEUANGAN NEGARA
KODE MATA KULIAH/SKS : WB 6.2044/2 SKS
WAKTU PERTEMUAN : 2 × 50 MENIT
PERTEMUAN KE : 5 (LIMA)
A. TUJUAN
1. TIU : Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan anggaran negara
2. TIK : Setelah mengikuti kuliah ini diharapkan mahasiswa akan dapat :
- Menjelaskan materi/isi anggaran negara
- Membandingkan perkembangan sistematika anggaran
B. POKOK BAHASAN : Anggaran negara
C. SUB POKOK BAHASAN : - Materi/isi anggaran negara
- Perkembangan sistematika anggaran
D. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR
Tahap Kegiatan Pengajaran Kegiatan Mahasiswa Media
Pendahuluan 1. Mendeskripsikan secara singkat hal-hal yang berkaitan dengan anggaran
negara
2. Menjelaskan manfaat mempelajari anggaran negara
3. Menjelaskan kompetensi TIU dan TIK
- Memperhatikan
- Mengajukan
pertanyaan
OHP,
LCD projector,
White board
Penyajian 1. Menjelaskan materi/isi anggaran negara
2. Membandingkan perkembangan sistematika anggaran
Memperhatikan dan
bervariasi dengan tanya
jawab
OHP,
LCD projector,
White board
Penutup 1. Merangkum materi yang disampaikan
2. Memberikan pertanyaan
3. Memberikan gambaran umum materi kuliah yang akan datang
Memperhatikan dan
bervariasi dengan tanya
jawab
OHP,
LCD projector,
White board

29. 10
E. EVALUASI
Memberi pertanyaan atau studi kasus untuk didiskusikan bersama sehingga dapat diketahui seberapa besar pemahaman mahasiswa terhadap
materi kuliah yang diberikan
F. REFERENSI
1. Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta
2. W. Riawan Tjandra, 2006, Hukum Keuangan Negara, Grasindo, Jakarta
3. Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri, 2003, Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri, Raja Grafindo Perkasa,
Jakarta

30. 11
JUDUL MATA KULIAH : HUKUM KEUANGAN NEGARA
KODE MATA KULIAH/SKS : WB 6.2044/2 SKS
WAKTU PERTEMUAN : 2 × 50 MENIT
PERTEMUAN KE : 6 (ENAM)
A. TUJUAN
1. TIU : Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan anggaran daerah
2. TIK : Setelah mengikuti kuliah ini diharapkan mahasiswa akan dapat menjelaskan:
- Sumber-sumber penerimaan daerah:
- Pengeluaran daerah
- Utang-utang daerah
B. POKOK BAHASAN : Anggaran daerah
C. SUB POKOK BAHASAN : - Sumber-sumber penerimaan daerah
- Pengeluaran daerah
- Utang-utang daerah
D. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR
Tahap Kegiatan Pengajaran Kegiatan Mahasiswa Media
Pendahuluan 1. Mendeskripsikan secara singkat hal-hal yang berkaitan dengan anggaran
daerah
2. Menjelaskan manfaat mempelajari anggaran daerah
3. Menjelaskan kompetensi TIU dan TIK
- Memperhatikan
- Mengajukan
pertanyaan
OHP,
LCD projector,
White board
Penyajian 1. Menjelaskan sumber-sumber penerimaan daerah:
2. Menjelaskan pengeluaran daerah
3. Menjelaskan utang-utang daerah
Memperhatikan dan
bervariasi dengan tanya
jawab
OHP,
LCD projector,
White board
Penutup 1. Merangkum materi yang disampaikan
2. Memberikan pertanyaan
3. Memberikan gambaran umum materi kuliah yang akan datang
Memperhatikan dan
bervariasi dengan tanya
jawab
OHP,
LCD projector,
White board

31. 12
E. EVALUASI
Memberi pertanyaan atau studi kasus untuk didiskusikan bersama sehingga dapat diketahui seberapa besar pemahaman mahasiswa terhadap
materi kuliah yang diberikan
F. REFERENSI
1. Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta
2. M. Suparmoko, 1987, Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik, BPEE, Yogyakarta
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah

32. 13
JUDUL MATA KULIAH : HUKUM KEUANGAN NEGARA
KODE MATA KULIAH/SKS : WB 6.2044/2 SKS
WAKTU PERTEMUAN : 2 × 50 MENIT
PERTEMUAN KE : 7 (TUJUH)
A. TUJUAN
1. TIU : Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan anggaran daerah
2. TIK : Setelah mengikuti kuliah ini diharapkan mahasiswa akan dapat menjelaskan pengelolaan keuangan daerah
B. POKOK BAHASAN : Anggaran daerah
C. SUB POKOK BAHASAN : Pengelolaan keuangan daerah
D. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR
Tahap Kegiatan Pengajaran Kegiatan Mahasiswa Media
Pendahuluan 1. Mendeskripsikan secara singkat hal-hal yang berkaitan dengan anggaran
daerah
2. Menjelaskan manfaat mempelajari anggaran daerah
3. Menjelaskan kompetensi TIU dan TIK
- Memperhatikan
- Mengajukan
pertanyaan
OHP,
LCD projector,
White board
Penyajian Menjelaskan pengelolaan keuangan daerah Memperhatikan dan
bervariasi dengan tanya
jawab
OHP,
LCD projector,
White board
Penutup 1. Merangkum materi yang disampaikan
2. Memberikan pertanyaan
3. Memberikan gambaran umum materi kuliah yang akan datang
Memperhatikan dan
bervariasi dengan tanya
jawab
OHP,
LCD projector,
White board
E. EVALUASI
Memberi pertanyaan atau studi kasus untuk didiskusikan bersama sehingga dapat diketahui seberapa besar pemahaman mahasiswa terhadap
materi kuliah yang diberikan

33. 14
F. REFERENSI
1. Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah,Andi, Yogyakarta
2. Juli Panglima Saragih, 2003, Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi , Ghalia Indonesia, Jakarta
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

34. 15
JUDUL MATA KULIAH : HUKUM KEUANGAN NEGARA
KODE MATA KULIAH/SKS : WB 6.2044/2 SKS
WAKTU PERTEMUAN : 2 × 50 MENIT
PERTEMUAN KE : 8 (DELAPAN)
A. TUJUAN
1. TIU : Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan hal-hal mengenai siklus anggaran
2. TIK : Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat memberikan definisi, menerangkan dan menunjukkan hubungan
mengenai:
- Pengertian siklus anggaran
- Tahap-tahap siklus anggaran
- Siklus anggaran negara
- Siklus anggaran daerah
B. POKOK BAHASAN : Siklus anggaran
C. SUB POKOK BAHASAN : - Pengertian siklus anggaran
- Tahap-tahap siklus anggaran
- Siklus anggaran negara
- Siklus anggaran daerah
D. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR
Tahap Kegiatan Pengajaran Kegiatan Mahasiswa Media
Pendahuluan 1. Mendeskripsikan secara singkat hal-hal yang berkaitan dengan siklus
anggaran
2. Menjelaskan manfaat mempelajari siklus anggaran
3. Menjelaskan kompetensi TIU dan TIK
- Memperhatikan
- Mengajukan
pertanyaan
OHP,
LCD projector,
White board
Penyajian 1. Memberikan definisitentang pengertian siklus anggaran
2. Menerangkan tahap-tahap siklus anggaran
3. Menunjukkan hubungan Siklus anggaran negara dan Siklus anggaran
daerah
Memperhatikan dan
bervariasi dengan tanya
jawab
OHP,
LCD projector,
White board

35. 16
Tahap Kegiatan Pengajaran Kegiatan Mahasiswa Media
Penutup 1. Merangkum materi yang disampaikan
2. Memberikan pertanyaan
3. Memberikan gambaran umum materi kuliah yang akan datang
Memperhatikan dan
bervariasi dengan tanya
jawab
OHP,
LCD projector,
White board
E. EVALUASI
Memberi pertanyaan atau studi kasus untuk didiskusikan bersama sehingga dapat diketahui seberapa besar pemahaman mahasiswa terhadap
materi kuliah yang diberikan
F. REFERENSI
1. Arifin P. Soeria Atmadja, 1986, Mekanisme Pertanggung-jawaban Keuangan Negara, Suatu Tinjauan Yuridis, Gramedia, Jakarta
2. Haryono Sumosudirdjo, 2002, Siklus Anggaran Negara Republik Indonesia, Jakarta
3. M. Subagio, 1988, Hukum Keuangan Negara RI, Rajawali Press, Jakarta
4. Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta
5. W. Riawan Tjandra, 2006, Hukum Keuangan Negara, Gramedia, Jakarta
6. Juli Panglima Saragih, 2003, Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi, Ghalia Indonesia, Jakarta
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

36. 17
JUDUL MATA KULIAH : HUKUM KEUANGAN NEGARA
KODE MATA KULIAH/SKS : WB 6.2044/2 SKS
WAKTU PERTEMUAN : 2 × 50 MENIT
PERTEMUAN KE : 9 (SEMBILAN)
A. TUJUAN
1. TIU : Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan
anggaran
2. TIK : Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan tahap-tahap penyusunan dan penetapan anggaran yang
meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
B. POKOK BAHASAN : Penyusunan dan penetapan anggaran
C. SUB POKOK BAHASAN : - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
D. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR
Tahap Kegiatan Pengajaran Kegiatan Mahasiswa Media
Pendahuluan 1. Mendeskripsikan secara singkat tahap penyusunan dan penetapan
anggaran
2. Menjelaskan manfaat mempelajari penyusunan dan penetapan anggaran
3. Menjelaskan kompetensi TIU dan TIK
- Memperhatikan
- Mengajukan
pertanyaan
OHP,
LCD projector,
White board
Penyajian 1. Menjelaskan tahap penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara
2. Menjelaskan tahap penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah
Memperhatikan dan
bervariasi dengan tanya
jawab
OHP,
LCD projector,
White board
Penutup 1. Merangkum materi yang disampaikan
2. Memberikan pertanyaan
3. Memberikan gambaran umum materi kuliah yang akan datang
Memperhatikan dan
bervariasi dengan tanya
jawab
OHP,
LCD projector,
White board
E. EVALUASI
Memberi pertanyaan atau studi kasus untuk didiskusikan bersama sehingga dapat diketahui seberapa besar pemahaman mahasiswa terhadap
materi kuliah yang diberikan

37. 18
F. REFERENSI
1. Arifin P. Soeria Atmadja, 1983 Mekanisme Pertanggung-jawaban Keuangan Negara, Suatu Tinjauan Yuridis, Gramedia, Jakarta
2. Haryono Sumosudirdjo, 1988, Siklus Anggaran Negara Republik Indonesia, Jakarta
3. M. Subagio, 1988, Hukum Keuangan Negara RI, Rajawali Press, Jakarta
4. Mardiasmo, 2002 Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta
5. W. Riawan Tjandra, 2006, Hukum Keuangan Negara, Gramedia, Jakarta
6. Juli Panglima Saragih, 2003, Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi, Ghalia Indonesia, Jakarta
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
8. Peraturan pelaksana lainnya

38. 19
JUDUL MATA KULIAH : HUKUM KEUANGAN NEGARA
KODE MATA KULIAH/SKS : WB 6.2044/2 SKS
WAKTU PERTEMUAN : 2 × 50 MENIT
PERTEMUAN KE : 10 (SEPULUH)
A. TUJUAN
1. TIU : Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran
2. TIK : Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan tahap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
B. POKOK BAHASAN : Pelaksanaan anggaran
C. SUB POKOK BAHASAN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
D. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR
Tahap Kegiatan Pengajaran Kegiatan Mahasiswa Media
Pendahuluan 1. Mendeskripsikan secara singkat hal-hal yang berkaitan dengan
pelaksanaan anggaran
2. Menjelaskan manfaat mempelajari pelaksanaan anggaran
3. Menjelaskan kompetensi TIU dan TIK
- Memperhatikan
- Mengajukan
pertanyaan
OHP,
LCD projector,
White board
Penyajian Menjelaskan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Memperhatikan dan
bervariasi dengan tanya
jawab
OHP,
LCD projector,
White board
Penutup 1. Merangkum materi yang disampaikan
2. Memberikan pertanyaan
3. Memberikan gambaran umum materi kuliah yang akan datang
Memperhatikan dan
bervariasi dengan tanya
jawab
OHP,
LCD projector,
White board
E. EVALUASI
Memberi pertanyaan atau studi kasus untuk didiskusikan bersama sehingga dapat diketahui seberapa besar pemahaman mahasiswa terhadap
materi kuliah yang diberikan

39. 20
F. REFERENSI
1. Arifin P. Soeria Atmadja, 1986, Mekanisme Pertanggung-jawaban Keuangan Negara, Suatu Tinjauan Yuridis, Gramedia, Jakarta
2. Haryono Sumosudirdjo, 1983, Siklus Anggaran Negara Republik Indonesia, Jakarta
3. M. Subagio, 1988, Hukum Keuangan Negara RI., Rajawali Press, Jakarta
4. W. Riawan Tjandra, 2006, Hukum Keuangan Negara, Gramedia, Jakarta
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

40. 21
JUDUL MATA KULIAH : HUKUM KEUANGAN NEGARA
KODE MATA KULIAH/SKS : WB 6.2044/2 SKS
WAKTU PERTEMUAN : 2 × 50 MENIT
PERTEMUAN KE : 11 (SEBELAS)
A. TUJUAN
1. TIU : Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran
2. TIK : Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan tahap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
B. POKOK BAHASAN : Pelaksanaan anggaran
C. SUB POKOK BAHASAN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
D. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR
Tahap Kegiatan Pengajaran Kegiatan Mahasiswa Media
Pendahuluan 1. Mendeskripsikan secara singkat hal-hal yang berkaitan dengan
pelaksanaan anggaran
2. Menjelaskan manfaat mempelajari pelaksanaan anggaran
3. Menjelaskan kompetensi TIU dan TIK
- Memperhatikan
- Mengajukan
pertanyaan
OHP,
LCD projector,
White board
Penyajian Menjelaskan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Memperhatikan dan
bervariasi dengan tanya
jawab
OHP,
LCD projector,
White board
Penutup 1. Merangkum materi yang disampaikan
2. Memberikan pertanyaan
3. Memberikan gambaran umum materi kuliah yang akan datang
Memperhatikan dan
bervariasi dengan tanya
jawab
OHP,
LCD projector,
White board
E. EVALUASI
Memberi pertanyaan atau studi kasus untuk didiskusikan bersama sehingga dapat diketahui seberapa besar pemahaman mahasiswa terhadap
materi kuliah yang diberikan

41. 22
F. REFERENSI
1. Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta
2. Juli Panglima Saragih, 2003, Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi, Ghalia Indonesia, Jakarta
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

42. 23
JUDUL MATA KULIAH : HUKUM KEUANGAN NEGARA
KODE MATA KULIAH/SKS : WB 6.2044/2 SKS
WAKTU PERTEMUAN : 2 × 50 MENIT
PERTEMUAN KE : 12 (DUA BELAS)
A. TUJUAN
1. TIU : Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan keuangan negara
2. TIK : Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan dan menghubungkan pengawasan keuangan negara oleh
BPK, oleh instansi intern pemerintah maupun pengawasan pelaksanaan anggaran
B. POKOK BAHASAN : Pengawasan Keuangan Negara
C. SUB POKOK BAHASAN : - Pengawasan oleh BPK
- Pengawasan oleh intern pemerintah
- Pengawasan pelaksanaan anggaran
D. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR
Tahap Kegiatan Pengajaran Kegiatan Mahasiswa Media
Pendahuluan 1. Mendeskripsikan secara singkat hal-hal yang berkaitan dengan
pengawasan anggaran
2. Menjelaskan manfaat mempelajari pengawasan anggaran
3. Menjelaskan kompetensi TIU dan TIK
- Memperhatikan
- Mengajukan
pertanyaan
OHP,
LCD projector,
White board
Penyajian 1. Menjelaskan pengawasan oleh BPK
2. Menjelaskan pengawasan oleh intern pemerintah
3. Menjelaskan pengawasan pelaksanaan anggaran
Memperhatikan dan
bervariasi dengan tanya
jawab
OHP,
LCD projector,
White board
Penutup 1. Merangkum materi yang disampaikan
2. Memberikan pertanyaan
3. Memberikan gambaran umum materi kuliah yang akan datang
Memperhatikan dan
bervariasi dengan tanya
jawab
OHP,
LCD projector,
White board
E. EVALUASI
Memberi pertanyaan atau studi kasus untuk didiskusikan bersama sehingga dapat diketahui seberapa besar pemahaman mahasiswa terhadap
materi kuliah yang diberikan

43. 24
F. REFERENSI
1. Arifin P. Soeria Atmadja, Mekanisme Pertanggung-jawaban Keuangan Negara, Suatu Tinjauan Yuridis, Gramedia, Jakarta
2. M. Suparmoko, Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik, BPEE, Yogyakarta
3. M.N. Azmy Achir, Masalah Pengurusan Keuangan Negara, Suatu Pengantar Teknis, CV Yulianti
4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah.
7. Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksaan APBN jo. Keppres Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksaan APBN
8. Keppres Nomor 31 Tahun 1983 jo. Keppres Nomor 103 Tahun 2001 jo. Perpres Nomor 64 Tahun 2005 tentang BPKP

44. 25
JUDUL MATA KULIAH : HUKUM KEUANGAN NEGARA
KODE MATA KULIAH/SKS : WB 6.2044/2 SKS
WAKTU PERTEMUAN : 2 × 50 MENIT
PERTEMUAN KE : 13 (TIGA BELAS)
A. TUJUAN
1. TIU : Setelah mengikuti mata kuliah ini Mahasiswa dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran
2. TIK : Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan tahap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
B. POKOK BAHASAN : Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
C. SUB POKOK BAHASAN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
D. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR
Tahap Kegiatan Pengajaran Kegiatan Mahasiswa Media
Pendahuluan 1. Mendeskripsikan secara singkat hal-hal yang berkaitan dengan
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
2. Menjelaskan manfaat mempelajari pertanggungjawaban pelaksanaan
anggaran
3. Menjelaskan kompetensi TIU dan TIK
- Memperhatikan
- Mengajukan
pertanyaan
OHP,
LCD projector,
White board
Penyajian 1. Menjelaskan tahap pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
2. Menjelaskan tahap pertanggungjawaban pelaksanaan Pendapatan dan
Belanja Daerah
Memperhatikan dan
bervariasi dengan tanya
jawab
OHP,
LCD projector,
White board
Penutup 1. Merangkum materi yang disampaikan
2. Memberikan pertanyaan
3. Memberikan gambaran umum materi kuliah yang akan datang
Memperhatikan dan
bervariasi dengan tanya
jawab
OHP,
LCD projector,
White board
E. EVALUASI
Memberi pertanyaan atau studi kasus untuk didiskusikan bersama sehingga dapat diketahui seberapa besar pemahaman mahasiswa terhadap
materi kuliah yang diberikan

45. 26
F. REFERENSI
1. Arifin P. Soeria Atmadja, Mekanisme Pertanggung-jawaban Keuangan Negara, Suatu Tinjauan Yuridis, Gramedia, Jakarta
2. Haryono Sumosudirdjo, Siklus Anggaran Negara Republik Indonesia, Jakarta
3. Juli Panglima Saragih, Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi, Ghalia Indonesia, Jakarta
4. M. Subagio, Hukum Keuangan Negara RI,
5. M.N. Azmy Achir, Masalah Pengurusan Keuangan Negara, Suatu Pengantar Teknis, CV Yulianti
6. W. Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara, Grasindo, Jakarta
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah.

46. 27
JUDUL MATA KULIAH : HUKUM KEUANGAN NEGARA
KODE MATA KULIAH/SKS : WB 6.2044/2 SKS
WAKTU PERTEMUAN : 2 × 50 MENIT
PERTEMUAN KE : 14 (EMPAT BELAS)
A. TUJUAN
1. TIU : Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat mendiskusikan materi hukum keuangan negara terkini
2. TIK : Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat memberi kesimpulan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan mata
kuliah Hukum Keuangan Negara
B. POKOK BAHASAN : diskusi kelas materi hukum keuangan negara
C. SUB POKOK BAHASAN : Studi kasus aspek hukum keuangan negara, APBN maupun APBD
D. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR
Tahap Kegiatan Pengajaran Kegiatan Mahasiswa Media
Pendahuluan 1. Mendeskripsikan secara singkat hal-hal yang berkaitan dengan keuangan
negara
2. memberikan kasus-kasus yang berkaitan dengan materi kuliah Hukum
Keuangan Negara
3. Menjelaskan kompetensi TIU dan TIK
- Memperhatikan
- Mengajukan
pertanyaan
OHP,
LCD projector,
White board
Penyajian Supervisi pelaksanaan diskusi Melaksanakan diskusi OHP,
LCD projector,
White board
Penutup 1. Merangkum materi diskusi
2. Memberi komentar pelaksanaan diskusi
3. Memberikan pertanyaan
Memperhatikan dan
bervariasi dengan tanya
jawab
OHP,
LCD projector,
White board
E. EVALUASI
Memberi penilaian terhadap penyajian, sanggahan, dan pertanyaan yang muncul dalam diskusi

47. 28
F. REFERENSI
Media masa (surat kabar, majalah, internet) yang sesuai dengan materi diskusi