point A

1. A.PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA
KESATUAN
REPUBLIK
INDONESIA

2. 1. Ketentuan Konstitusional tentang
Keuangan Negara
 Menurut UU RI No.17 Tahun 2003, keuangan negara
adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat
dinilai dengan uang.
 Berikut pasal-pasal UUD 1945 yang mengatur tentang
Keuangan:
 Pasal 23 Ayat 1 : “APBNse bag ai wujud dari
pe ng e lo laan ke uang an ne g ara dite tapkan se tiap tahun
de ng an undang -undang dan dilaksanakan se cara
te rbuka dan be rtang g ung jawab untuk se be sar-
be sarnya ke m akm uran rakyat. ”
 Pasal 23 Ayat 2 : “RUAPBNdiajukan o le h Pre side n
untuk dibahas be rsam a DPR de ng an m e m pe rhatikan
pe rtim bang an DPD. ”

3. (lanjut…)
 Pasal 23 Ayat 3 : “Apabila DPR tidak m e nye tujui
rancang an ang g aran pe ndapatan dan be lanja ne g ara
yang diusulkan o le h Pre side n, Pe m e rintah m e njalankan
APBNtahun yang lalu. ”
 Pasal 23A : “Pajak dan pung utan lain yang be rsifat
m e m aksa untuk ke pe rluan ne g ara diatur de ng an undang -
undang . ”
 Pasal 23B : “Macam dan harg a m ata uang dite tapkan
de ng an undang -undang . ”
 Pasal 23C : “Hal-hal lain m e ng e nai ke uang an ne g ara
diatur de ng an undang -undang . ”
 Pasal 23D : “Ne g ara m e m iliki suatu bank se ntralyang
susunan, ke dudukan, ke we nang an, tang g ung jawab, dan
inde pe n-de nsinya diatur de ng an undang -undang . ”

4. Sumberkeuangan negara Republik
Indonesia meliputi beberapa hal berikut
 Pajak
 Retribusi
 Keuntungan BUMN/BUMD
 Denda dan Sita
 Pencetakan Uang
 Pinjaman
 Sumbangan, Hadiah, dan Hibah
 Penyelenggaraan Undian Berhadiah

5. 2. Mekanisme Pengelolaan Keuangan
Negara
 Berdasarkan ketentuan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, pada :
 Pasal 6 Ayat (1) : “Pre side n se laku Ke pala
Pe m e rintahan m e m e g ang ke ­kuasaan
pe ng e lo laan ke uang an ne g ara se bag ai
bag ian dari ke kuasaan pe m e rintahan. ”
 Pasal 6 Ayat (2) diuraikan bahwa Kekuasaan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):

6. (lanjut…)
a) dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku
pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam
kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
b) dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga
selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
c) diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku
kepala pemerintahan daerah untuk mengelola
keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah
dalam kepemilikan kekayaan daerah yang
dipisahkan.
d) tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang
meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan
uang, yang diatur dengan undang­-undang

7. 3. Peran BankIndonesia sebagai Bank
Sentral Negara RepublikIndonesia
Keberadaan Bank Indonesia diatur dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Pasal 23D yang
menyatakan
“Ne g ara m e m iliki suatu bank se ntralyang
susunan, ke dudukan, ke we nang an, tang g ung
jawab, dan inde pe nde nsinya diatur de ng an
undang ­undang . ”

8. Untukmencapai tujuan, BankIndonesia
mempunyai tugas sebagai berikut :
a) menetapkan dan melaksanakan kebijakan
moneter;
b) mengatur dan menjaga kelancaran sistem
pembayaran;
c) mengatur dan mengawasi bank