UU_17_2003 Keuangan Negara

1. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

2. Undang –undang Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2003
Tentang Keuangan Negara

3. SUB PEMBAHASAN
1. Pengertian mengenai keuangan negara
2. Ruang Lingkup Keuangan Negara
3. Pengelolaan Keuangan Negara

4. 4
KN adalah semua hak dan kewajiban negara yang dpt dinilai
dgn uang, serta segala sesuatu baik berupa uang
maupun berupa barang yang dpt dijadikan milik negara
berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban
tersebut
 Obyek : semua hak dan kewajiban, termasuk
kebijakan dan kegiatan fiskal, moneter, dan pengelolaan
kekayaan
 Subyek : Pemerintah Pusat, Pemda, Perusahaan
Negara/Daerah, dan badan lain yg ada kaitan dgn KN
 Proses : Dari kebijakan, perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban
 Tujuan : Dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan negara untuk mencapai tujuan bernegara
PENGERTIAN KEUANGAN NEGARA

5.  Hak negara memungut pajak, mengeluarkan &
mengedarkan uang, dan meminjam;
 Kewajiban negara menyelenggarakan layanan umum
pemerintahan dan membayar tagihan pihak ketiga;
 Penerimaan Negara/Daerah;
 Pengeluaran Negara/Daerah;
 Kekayaan negara/daerah yg dikelola sendiri atau oleh
pihak lain, termasuk kekayaan yg dipisahkan
 Kekayaan pihak lain yg dikuasai oleh pemerintah dlm
rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan atau untuk
kepentingan umum;
 Kekayaan pihak lain yg diperoleh dgn menggunakan
fasilitas yang diberikan pemerintah.
5
(Psl 2)

6.  Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab
dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN
setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang..
 APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan,
alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
 Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi
kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus
dimasukkan dalam APBN.
 Surplus penerimaan negara/daerah digunakan untuk membiayai
pengeluaran negara/daerah tahun anggaran berikutnya.
 Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari
sampai dengan tanggal 31 Desember.
6
Pasal 3 s/d 4

7.  Presiden memegang kekuasaan umum keuangan negara.
 Pengelolaan fiskal, termasuk kekayaan negara yg
dipisahkan, dikuasakan kpd Menteri Keuangan;
 Penggunaan anggaran/barang dikuasakan kpd
menteri/pimpinan lembaga;
 Pengelolaan keuangan daerah, termasuk kekayaan
daerah yg dipisahkan
 Kekuasaan umum presiden tdk termasuk bidang moneter,
yang diatur dalam UU tersendiri.
7
KEKUASAAN KEUANGAN NEGARA
Pasal 6

8.  TUGAS PENGELOLA FISKAL :
 Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro;
 Menyusun rancangan APBN dan APBN-P;
 Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
 Melakukan perjanjian internasional di bidang keu. negara;
 Melakukan pemungutan pendapatan negara;
 Melaksanakan fungsi bendahara umum negara;
 Menyusun laporan keuangan sbg pert.jawaban APBN;
 Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan
fiskal.
8
Pasal 8

9.  TUGAS PENGGUNA ANGGARAN :
 Menyusun rancangan anggaran K/L ybs;
 Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 Melaksanakan anggaran;
 Melaksanakan pemungutan PNBP dan menyetorkannya;
 Mengelola piutang dan utang negara pd K/L ybs;
 Mengelola BMN di lingkungannya;
 Menyusun laporan keuangan sbg pert.jawaban K/L;
 Melaksanakan tugas-tugas lain.
9
Pasal 9

10.  Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah :
a. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan
daerah selaku pejabat pengelola APBD;
b. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas :
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;
b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan
APBD;
 Kepala satuan kerja perangkat daerah mempunyai tugas ;
a. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja
perangkat daerah yang dipimpinnya.
b. melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang
dipimpinnya;
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 10

11.  APBN terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 Belanja dirinci m/ organisasi, fungsi, dan jenis belanja;
 RAPBN disusun berpedoman pd RKP yg didahului dg
penyampaian pokok2 kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi
makro pd bln Mei kpd DPR;
 K/L menyusun RKA berdasarkan prestasi kerja yang akan
dicapai beserta prakiraan belanja 1 tahun berikutnya;
 RKA dibahas dgn DPR, dan hasilnya digunakan utk
penyusunan RAPBN oleh Menkeu;
 RAPBN dibahas berdasarkan UU Susduk; DPR berhak
melakukan perubahan;
 Persetujuan RAPBN oleh DPR terinci sd unit organisasi,
fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja, paling lambat 2
bln sebelum tahun APBN.
11
PENYUSUNAN & PENETAPAN APBN
Pasal 11 s/d 15

12.  APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan
setiap tahun dengan Peraturan Daerah.
 APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan
pembiayaan.
 Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana
perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.
 Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.
 APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan
dan kemampuan pendapatan daerah
 Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran
berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai
landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya
pertengahan Juni tahun berjalan.
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Pasal 16 s/d 18

13.  Pemerintah Pusat dan Bank Sentral memiliki hub
koordinasi dlm hal pengelolaan fiskal dan moneter;
 Pemerintah Pusat menyediakan alokasi dana kepada
Pemda, dan juga dapat memberi hibah maupun pinjaman;
 Pemda dpt memberi pinjaman atau meminjam dengan
persetujuan DPRD (PP23/2003 memberi batas pinjaman);
 Pemerintah dpt melakukan investasi, memberi hibah kpd,
atau melakukan divestasi pd perusahaan negara/swasta
atas persetujuan DPR/D;
 Menteri Keuangan/KDH melakukan pembinaan atas
perusahaan negara/daerah;
 Menteri Keuangan/KDH melakukan pembinaan atas
badan-badan pengelola dana masyarakat dgn fasilitas
pemerintah.
13
HUBUNGAN LEMBAGA
(Psl 21 sd 25)

14. Setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang,
pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan
Presiden.
PELAKSANAAN APBN DAN APBD
Pasal 26

15.  Laporan Realisasi Semester Pertama APBN disampaikan kepada DPR
selambatlambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan.
 Penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan
dibahas bersama DPR dengan Pemerintah Pusat dalam rangka penyusunan
prakiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan, apabila
terjadi :
a. perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang
digunakan dalam APBN;
b. perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran
antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
d. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya
harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.
 Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang
belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan
perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
Pasal 27

16.  Pelaksanaan APBN dipertanggungjawabkan dgn UU berupa
Laporan Keuangan yang sdh diaudit BPK;
 Lap.Keuangan terdiri paling tidak Lap.Realisasi APBN,
Neraca, Lap Arus Kas, dan Catatan atas Lap. Keuangan serta
dilampiri Lap.Keuangan perusahaan negara;
 Lap.Keuangan disusun berdasarkan akuntansi yang
standarnya disusun oleh komite standar yang independen
dan dituangkan dalam PP;
 UU tentang pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 6
bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan negara diatur dgn UU tersendiri;
16
PERTANGGUNGJAWABAN
(Psl 30 sd 33)

17.  Penerapan basis akrual dlm pendapatan dan belanja
adalah 5 tahun kemudian;
 Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan berlaku mulai
APBN Tahun 2006;
 Indische Compatibiliteitswet (ICW), Indische
Bedrijvenwet (IBW), dan Reglement voor het
Administratief Beheer (RAB) tidak berlaku lagi sepanjang
telah diatur oleh UU ini.
Catatan: UU 17/03 diundangkan tanpa pengesahan oleh
Presiden Megawati (kurang berkenan krn protes Ketua
Bappenas dan Menteri BUMN, keduanya dari PDIP).
17
PERALIHAN & PENUTUP
(Psl 36 sd 39)

18. Hatur Nuhun Sadayana . . .