Download to read offline
Uploaded byTaruna Wibowo
Dasar keuangan negara dan daerah
Dokumen ini membahas pengelolaan keuangan negara dan daerah berdasarkan UUD 1945, termasuk peran dan tanggung jawab DPR dan BPK dalam proses anggaran. Ditekankan bahwa setiap tahunnya, APBN/APBD ditetapkan dengan undang-undang, dan pengelolaan keuangan harus efisien dan transparan. Selain itu, terdapat perdebatan mengenai efektivitas BPK sebagai pengawas independen dan konflik kepentingan terkait pemilihannya.
Dasar keuangan negara dan daerah
- 1. Dasar Keuangan Negara danDaerah: UUD 1945 & UU Keuangan Negara Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung Rabu, 25 Agustus 2021 Oleh: Ari Wibowo, M.E.
- 2. Keuangan Negara: UUD1945 UUD 1945 Bab VIII: Hal Keuangan (Pasal 23) • Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.*** • Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.*** • Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.***
- 3. Keuangan Negara: UUD1945 UUD 1945 Bab VIII: Hal Keuangan • Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.*** (Pasal 23A) • Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.*** (Pasal 23B) • Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang- undang.*** (Pasal 23C) • Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.*** (Pasal 23D)
- 4. Bab VIIIA*** :Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 23E • Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.*** ) • Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.*** ) • Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.*** )
- 5. Bab VIIIA*** :BPK Pasal 23F: • Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.***) • Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.*** ) Pasal 23G: • Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.*** ) • Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.***)
- 6. Kewengan DPR sebagaiWakil Rakyat • Ayat I memuat hak begrooting Dewan Perwakilan Rakyat. Cara menetapkan anggaran pendapatan dan belanja adalah suatu ukuran bagi sifat pemerintahan negara. • Dalam negara yang berdasarkan fascisme, anggaran itu ditetapkan semata-mata oleh pemerintah. Tetapi dalam negara demokrasi atau dalam negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat, seperti Republik Indonesia, anggaran pendapatan dan belanja itu ditetapkan dengan undang- undang. Artinya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
- 7. UU No. 17Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- 8. Keuangan Negara: Definisi KeuanganNegara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- 9. Ruang Lingkup KeuanganNegara Meliputi: • Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; • Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; • Penerimaan Negara; • Pengeluaran Negara; • Penerimaan Daerah; • Pengeluaran Daerah; • Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; • Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; • Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- 10. APBN-APBD: Penetapan danFungsi • APBN/D, perubahan APBN/D, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang/peraturan daerah • APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. • Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. • Satuan hitung dalam penyusunan, penetapan, dan pertanggungjawaban APBN/APBD adalah mata uang Rupiah.
- 11. Pengelolaan Keuangan Negara •Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan • Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. • Namun dalam pelaksanaannya kekuasaan tersebut dikuasakan kepada: • Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan; • Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; • Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. • Tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.
- 12. Discussion: • Apakah menurutanda Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Lembaga independen sudah cukup efektif dalam mengawasi dan melakukan pemeriksaaan terhadap penggunaan keuangan negara? • Bagaimana dengan konflik kepentingan dan balas jasa? Apakah BPK sudah terbebas dari hal itu mengingat anggota BPK dipilih oleh DPR? Apa dampaknya? • Bank sentral harus independent, mengapa? • Kekayaaan negara yang dipisahkan masuk ke dalam keuangan negara, siapa yang berhak memeriksa dan mengaudit? • Kekuasaan pengelolaan keuangan negara ada di Presiden, apakah artinya presiden yang berhak menentukan anggaran belanja negara?