Dasar Keuangan Negara: UUD 1945 dan UU 17 Tahun 2003

1. Dasar Keuangan Negara
dan Daerah: UUD 1945 &
UU Keuangan Negara
Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Bangka Belitung
Rabu, 25 Agustus 2021
Oleh: Ari Wibowo, M.E.

2. Keuangan Negara: UUD 1945 UUD 1945
Bab VIII: Hal Keuangan
(Pasal 23)
• Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan
keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.***
• Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara
diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat
dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.***
• Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah
menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang
lalu.***

3. Keuangan Negara: UUD 1945 UUD
1945 Bab VIII: Hal Keuangan
• Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan
negara diatur dengan undang-undang.*** (Pasal 23A)
• Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.***
(Pasal 23B)
• Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-
undang.*** (Pasal 23C)
• Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan,
kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan
undang-undang.*** (Pasal 23D)

4. Bab VIIIA*** : Badan Pemeriksa
Keuangan
Pasal 23E
• Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan
negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan
mandiri.*** )
• Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.*** )
• Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan
dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.*** )

5. Bab VIIIA*** : BPK
Pasal 23F:
• Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat
dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan
diresmikan oleh Presiden.***)
• Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.*** )
Pasal 23G:
• Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki
perwakilan di setiap provinsi.*** )
• Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan
undang-undang.***)

6. Kewengan DPR sebagai Wakil Rakyat
• Ayat I memuat hak begrooting Dewan
Perwakilan Rakyat. Cara menetapkan
anggaran pendapatan dan belanja adalah
suatu ukuran bagi sifat pemerintahan
negara.
• Dalam negara yang berdasarkan fascisme,
anggaran itu ditetapkan semata-mata oleh
pemerintah. Tetapi dalam negara demokrasi
atau dalam negara yang berdasarkan
kedaulatan rakyat, seperti Republik
Indonesia, anggaran pendapatan dan
belanja itu ditetapkan dengan undang-
undang. Artinya dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat

7. UU No. 17 Tahun 2003
Tentang Keuangan Negara

8. Keuangan Negara: Definisi
Keuangan Negara adalah semua hak dan
kewajiban negara yang dapat dinilai
dengan uang, serta segala sesuatu baik
berupa uang maupun berupa barang
yang dapat dijadikan milik negara
berhubung dengan pelaksanaan hak
dan kewajiban tersebut.

9. Ruang Lingkup Keuangan Negara
Meliputi:
• Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
• Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar
tagihan pihak ketiga;
• Penerimaan Negara;
• Pengeluaran Negara;
• Penerimaan Daerah;
• Pengeluaran Daerah;
• Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga,
piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada
perusahaan negara/perusahaan daerah;
• Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan
dan/atau kepentingan umum;
• Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

10. APBN-APBD: Penetapan dan Fungsi
• APBN/D, perubahan APBN/D, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun
ditetapkan dengan undang-undang/peraturan daerah
• APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan
stabilisasi.
• Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan
tanggal 31 Desember.
• Satuan hitung dalam penyusunan, penetapan, dan pertanggungjawaban APBN/APBD adalah
mata uang Rupiah.

11. Pengelolaan Keuangan Negara
• Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
• Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari
kekuasaan pemerintahan.
• Namun dalam pelaksanaannya kekuasaan tersebut dikuasakan kepada:
• Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang
dipisahkan;
• Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang
dipimpinnya;
• Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan
daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
• Tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan
uang, yang diatur dengan undang-undang.

12. Discussion:
• Apakah menurut anda Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Lembaga
independen sudah cukup efektif dalam mengawasi dan melakukan
pemeriksaaan terhadap penggunaan keuangan negara?
• Bagaimana dengan konflik kepentingan dan balas jasa? Apakah BPK sudah
terbebas dari hal itu mengingat anggota BPK dipilih oleh DPR? Apa
dampaknya?
• Bank sentral harus independent, mengapa?
• Kekayaaan negara yang dipisahkan masuk ke dalam keuangan negara, siapa
yang berhak memeriksa dan mengaudit?
• Kekuasaan pengelolaan keuangan negara ada di Presiden, apakah artinya
presiden yang berhak menentukan anggaran belanja negara?