HKN STAN

1. HUKUM KEUANGAN NEGARA
Pertemuan 1
Sebelum mengetahui lebih lanjut, kita perlu mengetahui dasarnya, yaitu apa itu hukum dan apa
itu keuangan Negara, berikut pengertian dari hukum dan keuangan negara.
Pengertian Hukum
Hukum ialah salah satu dari norma dan aturan dalam masyarakat. Norma hokum
memiliki peraturan yang mengikat dan sanksi yang lebih tegas. Hukum sulit didefinisikan karena
kompleks dan beragamnya sudut pandang yang hendak dikaji. Beberapa pengertian hokum
menurut para ahli hokum adalah sebagai berikut.
1. J.C.T. Simorangkir
Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa dan menentukan tingkah laku manusia
dalam lingkungan masyarakat dan dibuat oleh lembaga berwenang.
2. Mr. E.M. Meyers
Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan. Ditujukan
kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi
penguasa penguasa negara dalam melakukan tugasnya.
3. P. Borst
Hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam
masyarakat. Yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata
atau keadilan.
4. Immanuel Kant
Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang
satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti
peraturan hukum tentang kemerdekaan (1995).

2. 5. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja
Hukum ialah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup
dalam masyarakat dan bertujuan memelihara ketertiban serta meliputi lembaga-
lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai kenyataan dalam
masyarakat.
Pengertian Keuangan Negara
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menyelenggarakan pemerintahan Negara
dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalamrangka pencapaian tujuan bernegara inilah, negara menyelenggarakan fungsi
pemerintahan dalam berbagai bidang, sehingga berkonsekuensi pada timbulnya hak dan
kewajiban negara, termasuk berkaitan dengan keuangan negara. Khususnya di Indonesia,
pengertian keuangan negara dapat ditemukan padaUndang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003
Tentang Keuangan Negara.
DalamUU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, khususnya pasal 1 ayat 1 dinyatakan
bahwa pengertian Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai
dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang
dapatdijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Untuk memahami pengertian di atas, maka keuangan negara dapat dilihat dari berbagai
pendekatan berikut ini, yaitu:
1. Dari sisi obyek, Keuangan Negara merupakan semua hak dan kewajiban negara dalam
menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang, misalnya: kebijakan
pemberian ataupun pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kebijakan
pemungutan pajak terhadap rakyat, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang
yang dapat dijadikanmilik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut,
misalnya: dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan kendaraan dinas pejabat negara atau
pemerintahan.

3. 2. Dari sisi subyek, Keuangan Negara merupakan seluruh obyek keuangan negara yang dimiliki
negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan
Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara, misalnya: uang
yang ada di kas negara dan barang-barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
3. Dari sisi proses, Keuangan Negara merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang
berkaitandengan pengelolaan obyek keuangan negara mulai dari perumusan kebijakan,
penetapan regulasi, penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD)
sampai dengan pertanggung jawaban APBN/APBD.
4. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum
yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek keuangan negara dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan negara.
Jadi, di dalam mengelola keuangan negara diperlukan suatu hukum yang mengatur terkait
dengan penguasaan objek keuangan dalampenyelenggaraan pemerintahan Negara dan
mewujudkaan cita-cita tujuan bangsa.
Hukum Keuangan Negara termasuk kedalamhukum apa?
Pengertian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara
Hukum tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi Negara yang meliputi bentuk
Negara, bentuk pemerintahan, lembaga Negara dan wewenangnya, hubungan antar negara dan
wewenangnya, hubungan antar lembaga hubungan pemerintah pusat dan daerah, serta hak
dan kewajiban warga negara.
Hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan-aturan tentang cara bagaimana alat-
alat pemerintahan dan badan-badan kenegaraan dan majelis-majelis pengadilan tata usaha
hendak memenuhi tugasnya.
Jadi Hukum Keuangan Negara merupakan bagian dari hukum administrasi negara. Karena
didalam hukum administrasi negara mengatur juga alat-alat kelengkapan pemerintah dalam
bidang keuangan negara melalui peran Lembaga Keuangan (MenKeu).

4. Dalamupaya meningkatkan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah sebagai
pengelola dana akan memberikan pelayanan berupa barang dan jasa (good and
services).Barang dan jasa tersebut berupa barang ekonomi
Barang ekonomi adalah barang berguna yang jumlah permintaannya lebih banyak
dibandingkan dengan jumlah yang tersedia. Contoh sederhananya adalah beras, semua orang
Indonesia rata-rata mengkonsumsi beras, akan tetapi pasokannya tidak selalu lancar, sehingga
ketika terjadi kelangkaan pasti serta merta akan terjadi kenaikan harga untuk menyesuaikan
dengan permintaan yang ada.
Barang privat, yaitu barang yang kepemilikannya dimiliki seseorang.
Barang publik, yaitu barang yang kepemilikannya dimiliki publik, contohnya jalan dan jembatan
umum.
Barang publik yang disediakan pemerintah
Pemerintah menyediakan banyak barang publik kepada masyarakat. Sekilas, pemerintah tidak
jauh berbeda dengan organisasi lain seperti serikat pekerja, asosiasi profesional, atau bahkan
perkumpulan seperti klub mahasiswa. Mereka memberikan manfaat dan menciptakan
kewajiban bagi para anggotanya. Pemerintah berbeda, terutama karena mereka dapat
mencapai skala ekonomis dan karena pemerintah mempunyai kemampuan untuk membiayai
aktivitas mereka melalui pendapatan pajak. Umumnya, barang publik harus disediakan oleh
pemerintah. Barang ini dikonsumsi secara kolektif. Hal ini dilakukan oleh pemerintah karena
pada umumnya swasta enggan terlibat dalam penyediaan tersebut. Contohnya jalan,
transportasi umum, halte dan lain-lain
BELANJA NEGARA
Belanja negara merupakan semua pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran yang
mengurangi ekuitas dana lancar dan merupakan kewajiban suatu negara, dan tidak akan
diperoleh kembali pembayarannya oleh negara. Belanja negara ini memiliki peran yang

5. strategis untuk mendukung percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dalam
mencapai dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Belanja negara terdiri dari Belanja
Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah.
Belanja Pemerintah pusat memiliki fungsi sebagai stabilisator bagi perokonomian; saat
perekonomian dalamkeadaan resesi, maka dengan kebijakan belanja pemerintah pusat yang
ekspansif dapat memberikan stimulasi pada pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas.
Sebaliknya, saat perekonomian dalam kondisi terlalu ekspansif, kebijakan belanja pemerintah
pusat dapat berperan untuk menstabilkan roda perekonomian menuju kondisi yang lebih
kondusif.
Anggaran transfer ke daerah merupakan salah satu instrumen kebijakan desentralisasi
fiskal guna mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka
pelaksanaan otonomi daerah. Jadi pengalokasian dana kepada daerah dilakukan dalamsatu
kesatuan sistemtransfer dana dari pemerintah pusat (APBN) kepada pemerintah daerah (APBD)
serta merupakan satu kesatuan yang utuh, guna mengurangi ketimpangan sumber pendanaan
antara pusat dan daerah dan mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintah
antardaerah. Dengan demikian, peran utama APBN dalam fungsi alokasi salah satunya
tercermin dalam anggaran transfer ke daerah ini, dan besama-sama APBD menjalankan fungsi
distribusi. Berikut merupakan penggunaan dana APBN untuk belanja negara:
BELANJA NEGARA
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT
A. Belanja KL
B. Belanja Non KL
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang
3. Belanja Modal
4. Pembayaran Bunga Utang
i. Utang DalamNegeri
ii. Utang Luar Negeri

6. 5. Subsidi
i. Subsidi Energi
ii. Subsidi Non Energi
6. Belanja Hibah
7. Bantuan Sosial
8. Belanja Lain-lain
II. Transfer ke Daerah
1. Dana Perimbangan
a. Dana Bagi Hasil
b. Dana Alokasi Umum
c. Dana Alokasi Khusus
i. Dana Alokasi Khusus Murni
ii. Tambahan Dana Optimalisasi
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
a. Dana Otonomi Khusus
b. Dana Penyesuaian
Kronologi Hubungan HKN dan UUD 1945
Hubungan antara HKN dan UUD 1945 dapat dilihat dalam pembukaan UUD 1945 alenia
pertama, di mana terdapat 4 tujuan NKRI yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah
darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa salah satu tujuan
Keuangan Negara yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat (wealth). Jadi antara HKN dengan
UUD 1945 sangat erat kaitannya.
Perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang HKN, diantaranya:
UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

7. 1. pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diperlukan kaidah-kaidah
hukum administrasi keuangan negara yang mengatur perbendaharaan negara
2. Revisi dari UU Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun
1925 Nomor 448)
3. Berisi pengertian dari Perbendaharaan Negara, Kas Negara, Rekening Kas Umum
Negara, Kas daerah, Rekening Kas Umum Daerah, Piutang Negara, Piutang Daerah,
Utang Negara, Utang daerah,Bendahara Umum Negara/Daerah, hingga Bank Sentral
4. Menjelaskan mengenai Ruang Lingkup mulai dari pelaksanaan pendapatan belanja
negara hingga perumusan standar, kebijakan, serta sistemdan prosedur yang berkaitan
dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.
5. Menjelaskan mengenai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Umum
Negara/Daerah,Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran
6. Menjelaskan mengenai tata cara pelaksanaan dan perencanaan APBN/APBD
7. Menjelaskan mengenai pengelolaan utang piutang, pengelolaan investasi,
pengelolaanbarang milik negara/daerah
UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa, Pengelola, Keuangan Negara
1. UU No.15 Tahun 2004 dibuat untuk mendukung keberhasilan pemerintahan negara agar
berjalan secara tertib, teratur, dan penuh tanggung jawab
2. Berisi pengertian Pemeriksaan, Pemeriksa, Badan Pemeriksa Keuangan,Pejabat,
Lembaga Perwakilan, Pengelolaan Keuangan Negara, Tanggung Jawab Keuangan
Negara, Standar Pemeriksaan, Laporan Keuangan,Dokumen, Opini dan Rekomendasi
3. Membahas dan menjelaskan mengenai lingkup pemeriksaan , pelaksanaan
pemeriksaan,hasil dan pemeriksaan tindak lanjut, hingga ketentuan pidana
UU No.17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara
1. Berisi pengertian dari Keuangan Negara,Pemerintah, DPR, DPRD,Perusahaan Negara,
Perusahaan Daerah,APBN, APBD,Penerimaan Negara, Penerimaan Daerah,Pengeluaran

8. Negara, Pengeluaran Daerah,Belanja Negara, Belanja Daerah, Pendapatan Negara,
Pendapatan Daerah, serta Pembiayaan
2. Menjelaskan pula mengenai bagaimana mengelola keuangan negara, siapa yang berhak
mengelola keuangan negara, Kebijakan apa yang ditempuh untuk mengelola Keuangan
Negara
3. Menjelaskan tentang cara penyusunan dan penetapan APBN/APBD
4. Menjelaskan tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral,
Pemerintah Daerah, serta Pemerintah/Lembaga Asing
5. Menjelaskan tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Perusahaan Negara,
Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta, serta Badan Pengelola Dana.
6. UU No.17 Tahun 2004 juga berisi bagaimana pelaksanaan APBN/APBD serta
pertanggungjawabannya terhadap APBN/APBD
UU No.27 tahun 2014 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARATAHUN
ANGGARAN 2015
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015 disusun dengan
berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015. RKP tahun 2015 disusun
berdasarkan tema “Melanjutkan Reformasi Pembangunan Bagi Percepatan Pembangunan
Ekonomi Yang Berkeadilan” dan sebagai penjabarannya, diidentifikasi 25 isu strategis yang
dikelompokkan menurut sembilan bidang pembangunan ,sebagai berikut:
Pertama, bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, dengan isu strategis meliputi (1)
pengendalian jumlah penduduk; (2) reformasi pembangunan kesehatan terkait Sistem Jaminan
Sosial Nasional (demand and supply) dan penurunan angka kematian ibu dan bayi; (3) reformasi
pembangunan pendidikan; dan (4) sinergi percepatan penanggulangan kemiskinan.
Kedua, bidang ekonomi, dengan isu strategis meliputi (1) transformasi sektor industri dalam
arti luas; (2) peningkatan daya saing tenaga kerja; (3) peningkatan daya saing UMKM dan
koperasi; (4) peningkatan efisiensi sistemlogistik dan distribusi; dan (5) reformasi keuangan
negara.

9. Ketiga, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan isu strategis peningkatan kapasitas
iptek.
Keempat, bidang sarana dan prasarana, dengan isu strategis meliputi (1) peningkatan
ketahanan air; (2) penguatan konektivitas nasional melalui keseimbangan pembangunan antar
wilayah, pendorong pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan transportasi massal perkotaan;
dan (3) peningkatan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar, melalui peningkatan rasio
elektrifikasi nasional, peningkatan akses air minum dan sanitasi, serta penataan
perumahan/permukiman.
Kelima, bidang politik dengan isu strategis konsolidasi demokrasi.
Keenam, bidang pertahanan dan keamanan dengan isu strategis meliputi (1) percepatan
pembangunan Minimum Essential Force (MEF) dan Almatsus Polri dengan pemberdayaan
industri pertahanan dan (2) peningkatan ketertiban dan keamanan dalam negeri.
Ketujuh, bidang hukum dan aparatur dengan isu strategis meliputi (1) reformasi birokrasi dan
peningkatan kapasitas kelembagaan publik dan (2) pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Kedelapan, bidang wilayah dan tata ruang dengan isu strategis meliputi (1) pembangunan
daerah tertinggal dan perbatasan; (2) pengelolaan risiko bencana; dan (3) sinergi pembangunan
perdesaan.
Kesembilan, bidang sumberdaya alamdan lingkungan dengan isu strategis meliputi: (1)
perkuatan ketahanan pangan; (2) peningkatan ketahanan energi; (3) percepatan pembangunan
kelautan; dan (4) Peningkatan keekonomian keanekaragaman hayati dan kualitas lingkungan
hidup
Agar prioritas sasaran pembangunan nasional dan prioritas nasional lainnya tersebut dapat
tercapai, salah satu hal yang perlu dilakukan Pemerintah adalah mengoptimalkan penerimaan
perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terutama sumber daya alam.
Peningkatan penerimaan perpajakan dilakukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak

10. Pendekatan Penyusunan Anggaran
1. Pendekatan Penganggaran Terpadu (Unified Budget).
Dalampendekatan ini tidak dikenal pemisahan anggaran dalam bentuk anggaran rutin
dan anggaran pembangunan belanja dalam APBN. Secara ekonomi diklasifikasikan
dalam delapan klasifikasi sesuai Government Finance Statistic (GFS) tahun 2001, yaitu:
belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, bantuan social, hibah,
dan belanja lain-lain.
2. Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) atau Medium Term
Expenditure Framework (MTEF).
Suatu metode pendekatan anggaran terhadap pengambilan suatu kebijakan perspektif
lebih dari satu tahun anggaran dengan mempertimbangkan implikasibiaya dari
kebijakan bersangkutan dengan tahun anggaran sebelumnya.
3. Pendekatan berbasis Kinerja (PBK) atau Performance Based Budgetting (PBB).
Penganggaran berbasis kineja didefinisikan sebagai pengalokasian dana untuk mencapai
tujuan secara terprogam atau untuk mencapai suatu indicator pengukuran kerja,
efisiensi, dan produktifitas. Dalampendekatan ini hal sangat dipertimbangkan yaitu
antara input dan output, serta outcome, dimana outcome adalah keberhasilan yang
didapat setelah output diperoleh dan digunakan. Dan input sendiri adalah modal yang
diperlukan untuk menghasilkan output tersebut.