Dokumen tersebut membahas tentang hukum pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Keuangan negara diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai undang-undang terkait, serta mengatur lembaga-lembaga pengelola seperti Kementerian Keuangan, bank sentral, dan BPK. Dokumen ini juga membahas asas-asas dan masalah dalam pengelolaan keuangan negara.

1. Hukum Pengelolaan
Keuangan Negara
Oleh :
Muhammad Burhanudin Habiburrahman (X.03/20.21/01.1237)
Anisa Latif (X.03/20.21/01.1260)
Indah Amin Rohmana (X.03/19.20/01.1204)

2. P
E
N
G
E
R
T
I
A
N
K
E
U
A
N
G
A
N
N
E
G
A
R
A
• Menurut UU RI Nomor 17 tahun 2003, keuangan negara adalah semua hak dan
kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa
uang / barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan
hak dan kewajiban tersebut.
• Menurut para ahli, keuangan negara adalah :
1) M. Ichwan : “Keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif
(dengan angka-angka diantaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang
akan dijalankan untuk masa mendatang lazimnya atau tahun mendatang.”
2) Van Der Kamp : “Keuangan negara adalah semua hak yang dapat dinilai dengan
uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang dapat
dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut.”
3) Geodhart : “Keuangan negara merupakan keseluruhan undang-undang yang
ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk
melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan melanjutkan alat
pembiayaan yang diperluka untuk menutup pengeluaran tersebut.”

3. Keuangan negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 Bab VII, sebagaimana berikut :
Pasal 23
1. Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan
negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara
terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.
2. Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh
Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
3. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah
menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.
Pasal 23A
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur
dengan undang-undang.
UNDANG
–
UNDANG
YANG
MENGATUR
KEUANGAN
NEGARA

4. Pasal 23B
Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal 23C
Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.
Pasal 23D
Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan,
tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.
UNDANG
–
UNDANG
YANG
MENGATUR
KEUANGAN
NEGARA

5. ASAS
–
ASAS
PENGELOLAAN
KEUANGAN
NEGARA
Asas Kesatuan
•Menghendaki
agar semua
pendapatan dan
belanja negara
disajikan dalam
satu dokumen
anggaran.
Asas
Universalitas
•Mengharuskan
setiap transaksi
keuangan
ditampilkan
secara utuh
dalam dokumen
anggaran.
Asas Tahunan
•Membatasi
masa
berlakunya
anggaran untuk
satu tahun
tertentu.
Asas Spesialitas
•Mewajibkan
agar kredit
anggaran yang
di sediakan
terperinci secara
jelas
peruntukannya.

6. a. Pajak
Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap wajib pajak
tertentu berdasarkan undang-undang, tanpa ada imbalan langsung bagi
pembayarnya. Contoh: PPh, PBB, cukai, bea materai, dll.
b. Retribusi
Retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan
undang-undang, di mana pemerintah memberikan imbalan langsung bagi
pembayarnya. Contoh: retribusi pasar, parkir, pelayanan medis, pembayaran uang
sekolah, dll.
c. BUMN/BUMD
Sebagai pemilik BUMN, pemerintah pusat berhak memperoleh bagian laba yang
diperoleh BUMN. Demikian pula dengan BUMD, pemerintah daerah sebagai
pemilik BUMD berhak memperoleh bagian laba BUMD.
d. Denda dan Sita
Pemerintah berhak memungut denda atau menyita asset milik masyarakat, apabila
masyarakat diketahui telah melanggar peraturan pemerintah. Contoh: denda
pelanggaran lalulintas, penyitaan jaminan atas hutang yang tidak tertagih, dll.
S
U
M
B
E
R
K
E
U
A
N
G
A
N
N
E
G
A
R
A

7. e. Pencetakan Uang
Pencetakan uang umumnya dilakukan pemerintah dalam rangka menutup defisit
anggaran. Penentuan besarnya jumlah uang yang dicetak harus dilakukan dengan
cermat, agar pencetakan uang tidak menimbulkan inflasi.
e. Pinjaman
Pinjaman pemerintah merupakan sumber penerimaan negara, yang dilakukan
apabila terjadi defisit anggaran. Pinjaman dapat diperoleh dari dalam maupun luar
negeri. Sumber pinjaman bisa berasal pemerintah, institusi perbankan, institusi
non bank, maupun individu.
e. Sumbangan, Hadiah, dan Hibah
Sumbangan, hadiah, dan hibah dapat diperoleh dari dalam maupun luar negeri.
Tidak ada kewajiban pemerintah untuk mengembalikan sumbangan, hadiah, atau
hibah.
e. Penyelenggaraan Undian Berhadiah
Pemerintah dapat menyelenggarakan undian berhadiah dengan menunjuk suatu
institusi tertentu sebagai penyelenggara. Jumlah yang diterima pemerintah adalah
selisih dari penerimaan uang undian dikurangi dengan biaya operasi dan besarnya
hadiah yang dibagikan.
S
U
M
B
E
R
K
E
U
A
N
G
A
N
N
E
G
A
R
A

8.  Rendahnya efektivitas dan efesiensi penggunaan uang pemerintah akibat
maraknya pembiayaan kegiatan negara.
 Kurang adanya skala prioritas yang terumuskan secara tegas dalam proses
pengelolaan keuangan negara yang menimbulkan pemborosan sumber daya
publik.
 Menuntut dilakukannya reformasi menejemen keuangan pemerintah adalah
terjadinya kebocoran dan penyimpangan.
 Rendahnya profesionalisme aparat pemerintah dalam mengelola anggaran publik.
MASALAH
DALAM
PENGELOLAAN
KEUANGAN
NEGARA

9. MEKANISME
PENGELOLAAN
KEUANGAN
NEGARA
UU RI No. 17 tahun 2003 pasal 6 ayat (1) menjelaskan
bahwa presiden bertanggung jawab atas kegiatan
pengelolaan negara.
UU RI No. 17 tahun 2003 pasal 6 ayat (2) menjelaskan
bahwa presiden mendelegasikan kekuasaan pengelolaan
keuangan negara kepada Menteri Keuangan, Menteri /
Pimpinan Lembaga Negara, dan kepala daerah.
Menurut UUD 1945 pasal 23 ayat 2, Presiden menyusun
RAPBN setiap tahun, diajukan pada DPR untuk dibahas
bersama DPD.

10. 1. Menteri Keuangan
•Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro.
•Menyusun rencana APBN dan rancangan perubahan APBN.
•Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran.
•Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan.
•Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan negara.
•Melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
•Menyusun laporan keuangan.
2. Kementerian/Pimpinan Lembaga Negara
•Menyusun rancangan anggaran kementerian negara.
•Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.
•Melaksanakan anggaran kementerian negara.
•Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara.
•Mengelola utang piutang negara yang menjadi tanggung jawabnya.
•Mengelola barang milik negara yang menjadi tanggung jawabnya.
•Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara.
3. Kepala Daerah
•Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD.
•Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD.
•Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
•Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
•Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
LEMBAGA
PENGELOLAAN
KEUANGAN
NEGARA

11. 4. Bank Indonesia
• Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
• Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
• Mengatur dan mengawasi bank.
5. Bank Sentral
• Memberi/mencabut, atau mengajukan rekomendasi pemberian izin usaha kepada bank.
• Mengatur, mengawasi, dan memberi sanksi kepada bank.
6. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
• Memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara.
• Memeriksa semua pelaksanaan APBN.
• Pelaksanaan pemerintah dilakukan berdasarkan ketentuan UU.
• Hasil pemeriksaan BPK diberitahukan kepada DPR.
LEMBAGA
PENGELOLAAN
KEUANGAN
NEGARA