SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
Hukum Udara Perdata
Internasional (2)
Air and Space LawAir and Space Law
Mariske Myeke TampiMariske Myeke Tampi
Risk in AviationRisk in Aviation
Source: ICAO Safety Report 2016
Risk in AviationRisk in Aviation
Protokol Denhaag 1955Protokol Denhaag 1955
Diadakan untuk menampung kebutuhan udaraDiadakan untuk menampung kebutuhan udara
internasional.internasional.
Dalam Protokol Denhaag 1955 diadakan sedikitDalam Protokol Denhaag 1955 diadakan sedikit
perubahan terhadap Konvensi Warsawa 1929 denganperubahan terhadap Konvensi Warsawa 1929 dengan
cara menyederhanakan dokumen pengangkutan udaracara menyederhanakan dokumen pengangkutan udara
internasional dan meningkatkan besaran ganti rugiinternasional dan meningkatkan besaran ganti rugi
dari US$10,000.00 menjadi US$20,000.00.dari US$10,000.00 menjadi US$20,000.00.
Dilakukan oleh Organisasi Penerbangan SipilDilakukan oleh Organisasi Penerbangan Sipil
Internasional dalam Konferensi Diplomatikk di DenInternasional dalam Konferensi Diplomatikk di Den
Haag, Belanda, 1955.Haag, Belanda, 1955.
Protokol Denhaag 1955Protokol Denhaag 1955
Diadakan untuk menampung kebutuhan udaraDiadakan untuk menampung kebutuhan udara
internasional.internasional.
Dalam Protokol Denhaag 1955 diadakan sedikitDalam Protokol Denhaag 1955 diadakan sedikit
perubahan terhadap Konvensi Warsawa 1929 denganperubahan terhadap Konvensi Warsawa 1929 dengan
cara menyederhanakan dokumen pengangkutan udaracara menyederhanakan dokumen pengangkutan udara
internasional dan meningkatkan besaran ganti rugiinternasional dan meningkatkan besaran ganti rugi
dari US$10,000.00 menjadi US$20,000.00.dari US$10,000.00 menjadi US$20,000.00.
Dilakukan oleh Organisasi Penerbangan SipilDilakukan oleh Organisasi Penerbangan Sipil
Internasional dalam Konferensi Diplomatikk di DenInternasional dalam Konferensi Diplomatikk di Den
Haag, Belanda, 1955.Haag, Belanda, 1955.
Protokol Denhaag 1955Protokol Denhaag 1955
Penyempurnaan Pengertian Pengangkutan Udara InternasionalPenyempurnaan Pengertian Pengangkutan Udara Internasional
Protokol Denhaag 1955Protokol Denhaag 1955 Konvensi Warsawa 1929Konvensi Warsawa 1929
““Pengangkutan udara internasionalPengangkutan udara internasional
adalah setiap angkutan yang,adalah setiap angkutan yang,
sesuai dengan persetujuan parasesuai dengan persetujuan para
pihak, tempat keberangkatan danpihak, tempat keberangkatan dan
tempat tujuan, apakah angkutantempat tujuan, apakah angkutan
tersebut terputus atau tidaktersebut terputus atau tidak
terputus berada dalam dua wilayahterputus berada dalam dua wilayah
negara anggota atau dalam satunegara anggota atau dalam satu
wilayah negara anggota denganwilayah negara anggota dengan
sebuah wilayah antarasebuah wilayah antara
((intermediate landingintermediate landing) yang) yang
disetujui berada di negara lain,disetujui berada di negara lain,
walaupun tempat pendaratanwalaupun tempat pendaratan
tersebut angkutan udaratersebut angkutan udara
internasional.”internasional.”
““...tempat pemberhentian yang...tempat pemberhentian yang
disetujui dalam satu wilayahdisetujui dalam satu wilayah
negara berdaulat, kekuasaan,negara berdaulat, kekuasaan,
mandat atau penguasa lainmandat atau penguasa lain
sebagaimana diatur dalamsebagaimana diatur dalam
Konvensi Warsawa 1929“.Konvensi Warsawa 1929“.
Perubahan dilakukan karenaPerubahan dilakukan karena
semakin bertambahnya negarasemakin bertambahnya negara
berdaulat pasca Perang Duniaberdaulat pasca Perang Dunia
kedua.kedua.
Protokol Denhaag 1955Protokol Denhaag 1955
Penyempurnaan Pengaturan Tiket Penumpang (Penyempurnaan Pengaturan Tiket Penumpang (Passanger’s TicketPassanger’s Ticket))
Protokol Denhaag 1955Protokol Denhaag 1955 Konvensi Warsawa 1929Konvensi Warsawa 1929
Tiket pesawat udara sepintas kilasTiket pesawat udara sepintas kilas
((prima facieprima facie) merupakan bukti) merupakan bukti
yang kuat persyaratanyang kuat persyaratan
pengangkutan udara.pengangkutan udara.
Dalam hal tidak adanya,Dalam hal tidak adanya,
ketidakteraturan, atau hilangnyaketidakteraturan, atau hilangnya
tiket penumpang pesawat, tidaktiket penumpang pesawat, tidak
berpengaruh terhadap berlakunyaberpengaruh terhadap berlakunya
kontrak pengangkutan.kontrak pengangkutan.
Perubahan dilakukan untukPerubahan dilakukan untuk
menegaskan bahwamenegaskan bahwa prima facieprima facie
tiket pesawat udara juga pentingtiket pesawat udara juga penting
dan tidak boleh dihilangkan.dan tidak boleh dihilangkan.
Protokol Denhaag 1955Protokol Denhaag 1955
Penyempurnaan Pengaturan Tiket Bagasi (Penyempurnaan Pengaturan Tiket Bagasi (Baggage TicketBaggage Ticket))
Protokol Denhaag 1955Protokol Denhaag 1955 Konvensi Warsawa 1929Konvensi Warsawa 1929
Tiket bagasi harus berisikanTiket bagasi harus berisikan
indikasi tempat keberangkatan,indikasi tempat keberangkatan,
tempat tujuan dan tempattempat tujuan dan tempat
pemberhentian antarapemberhentian antara
((intermediate landingintermediate landing))
Hanya berisi tempatHanya berisi tempat
keberangkatan dan tujuan.keberangkatan dan tujuan.
Perubahan dilakukan agar tempatPerubahan dilakukan agar tempat
pemberhentian antarapemberhentian antara
(intermediate landing)(intermediate landing) dapatdapat
terdeteksi melalui tiket bagasi.terdeteksi melalui tiket bagasi.
Protokol Denhaag 1955Protokol Denhaag 1955
Penyempurnaan Pengaturan Surat Muatan Udara (Penyempurnaan Pengaturan Surat Muatan Udara (Airway BillAirway Bill))
Protokol Denhaag 1955Protokol Denhaag 1955 Konvensi Warsawa 1929Konvensi Warsawa 1929
Pengangkut harus menandatanganiPengangkut harus menandatangani
sebelum pemuatan kargo ke dalamsebelum pemuatan kargo ke dalam
pesawat udara.pesawat udara.
Pengirim bertanggung jawab atasPengirim bertanggung jawab atas
kebenaran keterangan barangkebenaran keterangan barang
yang disebutkan dalam surat muatyang disebutkan dalam surat muat
udara.udara.
Pengangkut harus menandatanganiPengangkut harus menandatangani
pada saat penerimaan barang.pada saat penerimaan barang.
Pengirim bertanggung jawab atasPengirim bertanggung jawab atas
semua kerugian yang diderita olehsemua kerugian yang diderita oleh
pengangkut atau setiap orang lainpengangkut atau setiap orang lain
yang menjadi tanggung jawabyang menjadi tanggung jawab
pengangkut, disebabkan olehpengangkut, disebabkan oleh
ketidakbenaran isi barang dalamketidakbenaran isi barang dalam
surat muat udara.surat muat udara.
Perubahan dilakukan untukPerubahan dilakukan untuk
menyederhanakan konten danmenyederhanakan konten dan
memastikan pengirimmemastikan pengirim
bertanggung jawab penuh atasbertanggung jawab penuh atas
ketidakbenaran keterangan barangketidakbenaran keterangan barang
yang dimuat.yang dimuat.
Konvensi Guadalajara 1961Konvensi Guadalajara 1961
Diadakan karena Konvensi Warsawa 1929 danDiadakan karena Konvensi Warsawa 1929 dan
Konvensi Den Haag 1955 tidak mengatur masalahKonvensi Den Haag 1955 tidak mengatur masalah
transportasi udara yang dilakukan oleh orang atautransportasi udara yang dilakukan oleh orang atau
perusahaan yang benar-benar mengangkut (perusahaan yang benar-benar mengangkut (actual airactual air
carriercarrier).). Actual air carrierActual air carrier yang dimaksud antarai lainyang dimaksud antarai lain
pesawat udara sewaan, carter atau pertukaranpesawat udara sewaan, carter atau pertukaran
pesawat udara dalam pengoperasian secarapesawat udara dalam pengoperasian secara
internasional.internasional.
Konvensi Guadalajara 1961Konvensi Guadalajara 1961
Tanggung JawabTanggung Jawab Contracting CarrierContracting Carrier dandan Actual CarrierActual Carrier
Dalam Pasal III paragraf 1 Konvensi Guadalajara 1961Dalam Pasal III paragraf 1 Konvensi Guadalajara 1961
mengatur tindakan dan kealpaanmengatur tindakan dan kealpaan actual carrieractual carrier
termasuk agen atau karyawan yang bertindak dalamtermasuk agen atau karyawan yang bertindak dalam
rangka pekerjaan mereka, berkenaan denganrangka pekerjaan mereka, berkenaan dengan
transportasi yang dilakukan olehtransportasi yang dilakukan oleh actual carrieractual carrier jugajuga
berlaku terhadapberlaku terhadap contracting carriercontracting carrier..
Tanggung jawab yang dilakukan jika keduanya terlibatTanggung jawab yang dilakukan jika keduanya terlibat
adalah tanggung jawab secaraadalah tanggung jawab secara tanggung rentengtanggung renteng
((jointly and severally liabilityjointly and severally liability))
Montreal Agreement 1966Montreal Agreement 1966
AgreementAgreement ini hanya berlaku terhadap penerbanganini hanya berlaku terhadap penerbangan
yang berasal atau menuju atau melalui wilayahyang berasal atau menuju atau melalui wilayah
Amerika Serikat yang mengikat terhadap perusahaanAmerika Serikat yang mengikat terhadap perusahaan
penerbangan asing.penerbangan asing.
Lebih dikenal sebagai hukum administrasi yangLebih dikenal sebagai hukum administrasi yang
merupakan persyaratan untuk melakukanmerupakan persyaratan untuk melakukan
penerbangan dari, ke, atau melalui (penerbangan dari, ke, atau melalui (intermediateintermediate
landinglanding) di Amerika Serikat.) di Amerika Serikat.
Protokol Guatemala City 1971Protokol Guatemala City 1971
Protokol ini bertujuan untuk memodernisasi KonvensiProtokol ini bertujuan untuk memodernisasi Konvensi
Warsawa 1929 sebagaimana diubah oleh Protokol DenWarsawa 1929 sebagaimana diubah oleh Protokol Den
Haag 1955, meningkatkan besaran ganti rugi dariHaag 1955, meningkatkan besaran ganti rugi dari
250,000.00250,000.00 gold francsgold francs menurut Protocol Den Haagmenurut Protocol Den Haag
1955 menjadi 1,500,000.001955 menjadi 1,500,000.00 gold francsgold francs untukuntuk
penumpang meninggal dunia, 250penumpang meninggal dunia, 250 gold francsgold francs per kgper kg
untuk bagasi tercatat atau kargo dan 5,000.00untuk bagasi tercatat atau kargo dan 5,000.00 goldgold
francsfrancs setiap penumpang untuk barang-barang yangsetiap penumpang untuk barang-barang yang
dibawa sendiri oleh penumpang.dibawa sendiri oleh penumpang.
Protokol Tambahan Montreal 1975Protokol Tambahan Montreal 1975
Konvensi ini bermaksud untuk menyeragamkanKonvensi ini bermaksud untuk menyeragamkan
penghitungan nilai uang secara internasional, karenapenghitungan nilai uang secara internasional, karena
itu nilai uang yang digunakan semula menggunakanitu nilai uang yang digunakan semula menggunakan
gold francsgold francs pengadilan Amerika Serikat sejak tahunpengadilan Amerika Serikat sejak tahun
1968 menggunakan perhitungan dollar Amerika1968 menggunakan perhitungan dollar Amerika
Serikat.Serikat.
Tetapi dalam perkembangannya dollar Amerika SerikatTetapi dalam perkembangannya dollar Amerika Serikat
tidak bisa digunakan sebagai patokan karena adanyatidak bisa digunakan sebagai patokan karena adanya
perbedaan nilai dollar resmi dengan nilai dollar bebasperbedaan nilai dollar resmi dengan nilai dollar bebas
(market)(market), sehingga dalam Protokol ini digunakan, sehingga dalam Protokol ini digunakan
Special Drawing Right (SDR)Special Drawing Right (SDR) yang digunakan olehyang digunakan oleh
International Monetary Fund (IMF)International Monetary Fund (IMF)..
Pembahasan Kasus Minggu Lalu (3 Mei 2016)
Kasus Sigit Nurcahyo vs Singapore Airlines
• Sigit Nurcahyo melakukan penerbangan
rute Jakarta – Singapura – Los Angeles –
Houston – Las Vegas – Singapore –
Jakarta sejak tanggal 31 Oktober 2000
s.d 8 November 2007 mengalami
kecelakaan di Taipei
• Kerugian (damages): Sigit menderita cedera,
cacat fisik (karena luka bakar) dan mental
(trauma).
• Kerugian materil: barang-barang pribadi
selama penerbangan US $ 23,535.90
Pembahasan Kasus Minggu Lalu (3 Mei 2016)
Kasus Sigit Nurcahyo vs Singapore Airlines
• Gugatan diajukan di Pengadilan Negara
Bagian California dengan nomor
registrasi BC 260883 dan CV 01-05096
GAF (RCx)
• Yurisdiksi Pengadilan (Saksi ahli Dr. K.
Martono, SH., LLM: Kesalahan yang
disengaja (wilful misconduct), tanggung
jawab tidak terbatas (unlimited liability)
Pembahasan Kasus Minggu Lalu (3 Mei 2016)
Kasus Sigit Nurcahyo vs Singapore Airlines
• Mengapa gugatan diajukan ke negara
bagian California?
• Bagaimana seharusnya pengaturan
tentang pengajuan gugatan sengketa
perdata penerbangan internasional?
• Bagaimana proses penyelesaian kasus
Sigit Nurcahyo?
Pembahasan Kasus Minggu Lalu (3 Mei 2016)
Kasus Sigit Nurcahyo vs Singapore Airlines
Pembahasan Kasus Minggu Lalu (3 Mei 2016)
Kasus Sigit Nurcahyo vs Singapore Airlines
Menurut Pasal 28 (1) Konvensi Warsawa
1929, gugatan penumpang terhadap
perusahaan penerbangan diajukan pada
pengadilan negara anggota Konvensi
Warsawa 1929 pada:
1) Tempat kedudukan perusahaan
penerbangan yang bersangkutan;
2) Tempat terjadinya kontrak bisnis
(tempat pembelian tiket); dan
3) Tempat tujuan penerbangan.
Pembahasan Kasus Minggu Lalu (3 Mei 2016)
Kasus Sigit Nurcahyo vs Singapore Airlines
Negara pertama yang menjadi tempat pengajuan gugatan
adalah Los Angeles, California sebagai tempat tujuan
penerbangan (Pasal 28 ayat (1) Konvensi Warsawa).
Gugatan ditolak dengan alasan penggugat bukan warga
negara AS, melainkan WNI.
Sigit mengajukan gugatan ke Singapura, namun kandas
karena Sigit tidak datang untuk memberikan
keterangan dan barang bukti.
Sigit mengajukan gugatan ke PN Jaksel pada Februari 2008,
Sigit menang dan mendapat ganti rugi, SQ
mengajukan banding, kasasi, tetapi pengadilan
memenangkan Sigit. Ganti rugi yang harus dibayar 1,5
M
-----
Pembahas: Andre, Sumber: www.hukum.online, “Singapore Airlines
Harus Bayar Ganti Rugi Rp. 1,5 M”, 16 Maret 2009
TugasTugas
Carilah mengapa diadakan konvensi-Carilah mengapa diadakan konvensi-
konvensi di bawah ini dan konten apakonvensi di bawah ini dan konten apa
yang diubah dalam konvensi-konvensiyang diubah dalam konvensi-konvensi
tersebut:tersebut:
Konvensi Montreal 1999,Konvensi Montreal 1999,
Konvensi Montreal 1999 & Sistem “Warsawa” B,Konvensi Montreal 1999 & Sistem “Warsawa” B,
dan Evaluasi Konvensi Montreal 1999.dan Evaluasi Konvensi Montreal 1999.

More Related Content

What's hot

Tanggung jawab pengangkutan barang
Tanggung jawab pengangkutan barangTanggung jawab pengangkutan barang
Tanggung jawab pengangkutan barangrionaldi_1982
 
Menetapkan batas kedaulatan wilayah udara
Menetapkan batas kedaulatan wilayah udaraMenetapkan batas kedaulatan wilayah udara
Menetapkan batas kedaulatan wilayah udaraahmad akhyar
 
Transportation Law - Air Transportation Law
Transportation Law - Air Transportation LawTransportation Law - Air Transportation Law
Transportation Law - Air Transportation LawMariske Myeke Tampi
 
Kedaulatan negara di ruang udara a2
Kedaulatan negara di ruang udara a2Kedaulatan negara di ruang udara a2
Kedaulatan negara di ruang udara a2ahmad akhyar
 
Kedaulatan Di Ruang Udara Indonesia
Kedaulatan Di Ruang Udara IndonesiaKedaulatan Di Ruang Udara Indonesia
Kedaulatan Di Ruang Udara IndonesiaRus Mala
 
Kedaulatan ryang udara negara
Kedaulatan ryang udara negaraKedaulatan ryang udara negara
Kedaulatan ryang udara negaraahmad akhyar
 
Hukum internasional
Hukum internasionalHukum internasional
Hukum internasionalagusjepara
 
International trade law
International trade lawInternational trade law
International trade lawganangsetiadi
 
HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/
HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/
HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/Fair Nurfachrizi
 
Uudarurat 31 1950
Uudarurat 31 1950Uudarurat 31 1950
Uudarurat 31 1950guest150909
 
Pengangkutan dengan kereta api (presentasi)
Pengangkutan dengan kereta api (presentasi)Pengangkutan dengan kereta api (presentasi)
Pengangkutan dengan kereta api (presentasi)Nabiil Reshuffle
 
Undang undang antarabangsa
Undang undang antarabangsaUndang undang antarabangsa
Undang undang antarabangsaHafizati Husna
 
Hukum Pengangkutan Tanggung Jawab Pengusaha
Hukum Pengangkutan Tanggung Jawab PengusahaHukum Pengangkutan Tanggung Jawab Pengusaha
Hukum Pengangkutan Tanggung Jawab PengusahaZainal Abidin
 
Tidak semua negara memiliki wilayah laut
Tidak semua negara memiliki wilayah lautTidak semua negara memiliki wilayah laut
Tidak semua negara memiliki wilayah lautYasirecin Yasir
 
P P Hukum Perdata Internasional U I B 08 2
P P  Hukum  Perdata  Internasional  U I B 08 2P P  Hukum  Perdata  Internasional  U I B 08 2
P P Hukum Perdata Internasional U I B 08 2daron malakiano
 
Subjek Hukum Internasional dan Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Na...
Subjek Hukum Internasional dan Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Na...Subjek Hukum Internasional dan Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Na...
Subjek Hukum Internasional dan Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Na...Mahdif Indiarto
 

What's hot (20)

Tanggung jawab pengangkutan barang
Tanggung jawab pengangkutan barangTanggung jawab pengangkutan barang
Tanggung jawab pengangkutan barang
 
Menetapkan batas kedaulatan wilayah udara
Menetapkan batas kedaulatan wilayah udaraMenetapkan batas kedaulatan wilayah udara
Menetapkan batas kedaulatan wilayah udara
 
Transportation Law - Air Transportation Law
Transportation Law - Air Transportation LawTransportation Law - Air Transportation Law
Transportation Law - Air Transportation Law
 
Intlawimmunity
IntlawimmunityIntlawimmunity
Intlawimmunity
 
Ticket sebagai bukti perjanjian
Ticket sebagai bukti perjanjianTicket sebagai bukti perjanjian
Ticket sebagai bukti perjanjian
 
Kedaulatan negara di ruang udara a2
Kedaulatan negara di ruang udara a2Kedaulatan negara di ruang udara a2
Kedaulatan negara di ruang udara a2
 
Kedaulatan Di Ruang Udara Indonesia
Kedaulatan Di Ruang Udara IndonesiaKedaulatan Di Ruang Udara Indonesia
Kedaulatan Di Ruang Udara Indonesia
 
Kedaulatan ryang udara negara
Kedaulatan ryang udara negaraKedaulatan ryang udara negara
Kedaulatan ryang udara negara
 
Hukum internasional
Hukum internasionalHukum internasional
Hukum internasional
 
International trade law
International trade lawInternational trade law
International trade law
 
HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/
HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/
HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/
 
Makalah Hukum Dagang
Makalah Hukum DagangMakalah Hukum Dagang
Makalah Hukum Dagang
 
Uudarurat 31 1950
Uudarurat 31 1950Uudarurat 31 1950
Uudarurat 31 1950
 
Pengangkutan dengan kereta api (presentasi)
Pengangkutan dengan kereta api (presentasi)Pengangkutan dengan kereta api (presentasi)
Pengangkutan dengan kereta api (presentasi)
 
Undang undang antarabangsa
Undang undang antarabangsaUndang undang antarabangsa
Undang undang antarabangsa
 
Hukum Pengangkutan Tanggung Jawab Pengusaha
Hukum Pengangkutan Tanggung Jawab PengusahaHukum Pengangkutan Tanggung Jawab Pengusaha
Hukum Pengangkutan Tanggung Jawab Pengusaha
 
Resume HPI
Resume HPIResume HPI
Resume HPI
 
Tidak semua negara memiliki wilayah laut
Tidak semua negara memiliki wilayah lautTidak semua negara memiliki wilayah laut
Tidak semua negara memiliki wilayah laut
 
P P Hukum Perdata Internasional U I B 08 2
P P  Hukum  Perdata  Internasional  U I B 08 2P P  Hukum  Perdata  Internasional  U I B 08 2
P P Hukum Perdata Internasional U I B 08 2
 
Subjek Hukum Internasional dan Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Na...
Subjek Hukum Internasional dan Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Na...Subjek Hukum Internasional dan Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Na...
Subjek Hukum Internasional dan Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Na...
 

Viewers also liked

Air & Space Law - Pengertian, Istilah dan Sumber Hukum Udara dan Angkasa
Air & Space Law - Pengertian, Istilah dan Sumber Hukum Udara dan AngkasaAir & Space Law - Pengertian, Istilah dan Sumber Hukum Udara dan Angkasa
Air & Space Law - Pengertian, Istilah dan Sumber Hukum Udara dan AngkasaMariske Myeke Tampi
 
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaanHukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaanAdhy Djr
 
Law of Investment in Indonesia - Investment Facilities in Common
Law of Investment in Indonesia - Investment Facilities in CommonLaw of Investment in Indonesia - Investment Facilities in Common
Law of Investment in Indonesia - Investment Facilities in CommonMariske Myeke Tampi
 
International Business Transaction - Sale of Services
International Business Transaction - Sale of ServicesInternational Business Transaction - Sale of Services
International Business Transaction - Sale of ServicesMariske Myeke Tampi
 
Law of Investment in Indonesia - Land rights, immigration service and import ...
Law of Investment in Indonesia - Land rights, immigration service and import ...Law of Investment in Indonesia - Land rights, immigration service and import ...
Law of Investment in Indonesia - Land rights, immigration service and import ...Mariske Myeke Tampi
 
International Business Transaction - Exporting and Importing: The Documentary...
International Business Transaction - Exporting and Importing: The Documentary...International Business Transaction - Exporting and Importing: The Documentary...
International Business Transaction - Exporting and Importing: The Documentary...Mariske Myeke Tampi
 
International Business Transaction - An Overview
International Business Transaction - An OverviewInternational Business Transaction - An Overview
International Business Transaction - An OverviewMariske Myeke Tampi
 
International Business Transaction - International Contracting
International Business Transaction - International ContractingInternational Business Transaction - International Contracting
International Business Transaction - International ContractingMariske Myeke Tampi
 
International Business Transaction - Arbitration of Disputes in International...
International Business Transaction - Arbitration of Disputes in International...International Business Transaction - Arbitration of Disputes in International...
International Business Transaction - Arbitration of Disputes in International...Mariske Myeke Tampi
 
Air & Space Law - Tindak Pidana Dalam Hukum Udara Nasional
Air & Space Law - Tindak Pidana Dalam Hukum Udara NasionalAir & Space Law - Tindak Pidana Dalam Hukum Udara Nasional
Air & Space Law - Tindak Pidana Dalam Hukum Udara NasionalMariske Myeke Tampi
 
Law of Investment in Indonesia - An Introduction
Law of Investment in Indonesia - An IntroductionLaw of Investment in Indonesia - An Introduction
Law of Investment in Indonesia - An IntroductionMariske Myeke Tampi
 
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasionalRancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasionalIndonesia Infrastructure Initiative
 
TUGAS MATA KULIAH SEMINAR. "GROUND HANDLING & KESELAMATAN PENERBANGAN"
TUGAS MATA KULIAH SEMINAR.  "GROUND HANDLING & KESELAMATAN PENERBANGAN"TUGAS MATA KULIAH SEMINAR.  "GROUND HANDLING & KESELAMATAN PENERBANGAN"
TUGAS MATA KULIAH SEMINAR. "GROUND HANDLING & KESELAMATAN PENERBANGAN"Astario Nugraha
 
Manajemen Transportasi Materi 12
Manajemen Transportasi Materi 12Manajemen Transportasi Materi 12
Manajemen Transportasi Materi 12Arjuna Ahmadi
 
Bulk material handling equipment
Bulk material handling equipmentBulk material handling equipment
Bulk material handling equipmentSuhardiyoto Haryadi
 

Viewers also liked (20)

Air & Space Law - Pengertian, Istilah dan Sumber Hukum Udara dan Angkasa
Air & Space Law - Pengertian, Istilah dan Sumber Hukum Udara dan AngkasaAir & Space Law - Pengertian, Istilah dan Sumber Hukum Udara dan Angkasa
Air & Space Law - Pengertian, Istilah dan Sumber Hukum Udara dan Angkasa
 
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaanHukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
 
Law of Investment in Indonesia - Investment Facilities in Common
Law of Investment in Indonesia - Investment Facilities in CommonLaw of Investment in Indonesia - Investment Facilities in Common
Law of Investment in Indonesia - Investment Facilities in Common
 
International Business Transaction - Sale of Services
International Business Transaction - Sale of ServicesInternational Business Transaction - Sale of Services
International Business Transaction - Sale of Services
 
Human Rights
Human RightsHuman Rights
Human Rights
 
Law of Investment in Indonesia - Land rights, immigration service and import ...
Law of Investment in Indonesia - Land rights, immigration service and import ...Law of Investment in Indonesia - Land rights, immigration service and import ...
Law of Investment in Indonesia - Land rights, immigration service and import ...
 
International Business Transaction - Exporting and Importing: The Documentary...
International Business Transaction - Exporting and Importing: The Documentary...International Business Transaction - Exporting and Importing: The Documentary...
International Business Transaction - Exporting and Importing: The Documentary...
 
International Business Transaction - An Overview
International Business Transaction - An OverviewInternational Business Transaction - An Overview
International Business Transaction - An Overview
 
Democracy - Jokowi
Democracy - Jokowi Democracy - Jokowi
Democracy - Jokowi
 
International Business Transaction - International Contracting
International Business Transaction - International ContractingInternational Business Transaction - International Contracting
International Business Transaction - International Contracting
 
International Business Transaction - Arbitration of Disputes in International...
International Business Transaction - Arbitration of Disputes in International...International Business Transaction - Arbitration of Disputes in International...
International Business Transaction - Arbitration of Disputes in International...
 
International Trade Regulation
International Trade RegulationInternational Trade Regulation
International Trade Regulation
 
Air & Space Law - Tindak Pidana Dalam Hukum Udara Nasional
Air & Space Law - Tindak Pidana Dalam Hukum Udara NasionalAir & Space Law - Tindak Pidana Dalam Hukum Udara Nasional
Air & Space Law - Tindak Pidana Dalam Hukum Udara Nasional
 
Law of Investment in Indonesia - An Introduction
Law of Investment in Indonesia - An IntroductionLaw of Investment in Indonesia - An Introduction
Law of Investment in Indonesia - An Introduction
 
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasionalRancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
 
TUGAS MATA KULIAH SEMINAR. "GROUND HANDLING & KESELAMATAN PENERBANGAN"
TUGAS MATA KULIAH SEMINAR.  "GROUND HANDLING & KESELAMATAN PENERBANGAN"TUGAS MATA KULIAH SEMINAR.  "GROUND HANDLING & KESELAMATAN PENERBANGAN"
TUGAS MATA KULIAH SEMINAR. "GROUND HANDLING & KESELAMATAN PENERBANGAN"
 
Bar screening
Bar screeningBar screening
Bar screening
 
Manajemen Transportasi Materi 12
Manajemen Transportasi Materi 12Manajemen Transportasi Materi 12
Manajemen Transportasi Materi 12
 
174136923 scraper
174136923 scraper174136923 scraper
174136923 scraper
 
Bulk material handling equipment
Bulk material handling equipmentBulk material handling equipment
Bulk material handling equipment
 

More from Mariske Myeke Tampi

Introduction to Indonesian Law - Part I
Introduction to Indonesian Law - Part IIntroduction to Indonesian Law - Part I
Introduction to Indonesian Law - Part IMariske Myeke Tampi
 
Pengantar Hukum Internasional - North Sea Continental Shelf Case
Pengantar Hukum Internasional  - North Sea Continental Shelf CasePengantar Hukum Internasional  - North Sea Continental Shelf Case
Pengantar Hukum Internasional - North Sea Continental Shelf CaseMariske Myeke Tampi
 
Pengantar Hukum Internasional - UN Charter and ASEAN Charter
Pengantar Hukum Internasional - UN Charter and ASEAN CharterPengantar Hukum Internasional - UN Charter and ASEAN Charter
Pengantar Hukum Internasional - UN Charter and ASEAN CharterMariske Myeke Tampi
 
Pengantar Hukum Internasional - International Court of Justice
Pengantar Hukum Internasional - International Court of JusticePengantar Hukum Internasional - International Court of Justice
Pengantar Hukum Internasional - International Court of JusticeMariske Myeke Tampi
 
Pengantar Hukum Internasional - Sumber dan Subjek Hukum Internasional
Pengantar Hukum Internasional - Sumber dan Subjek Hukum InternasionalPengantar Hukum Internasional - Sumber dan Subjek Hukum Internasional
Pengantar Hukum Internasional - Sumber dan Subjek Hukum InternasionalMariske Myeke Tampi
 
Pengantar Hukum Internasional - Pandangan Tentang Hukum Internasional
Pengantar Hukum Internasional - Pandangan Tentang Hukum InternasionalPengantar Hukum Internasional - Pandangan Tentang Hukum Internasional
Pengantar Hukum Internasional - Pandangan Tentang Hukum InternasionalMariske Myeke Tampi
 
Pengantar Hukum Internasional - Pengertian, Sejarah dan Hakikat
Pengantar Hukum Internasional - Pengertian, Sejarah dan HakikatPengantar Hukum Internasional - Pengertian, Sejarah dan Hakikat
Pengantar Hukum Internasional - Pengertian, Sejarah dan HakikatMariske Myeke Tampi
 
Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus-Kasus Kepailitan
Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus-Kasus KepailitanTanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus-Kasus Kepailitan
Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus-Kasus KepailitanMariske Myeke Tampi
 

More from Mariske Myeke Tampi (12)

Introduction to Indonesian Law - Part I
Introduction to Indonesian Law - Part IIntroduction to Indonesian Law - Part I
Introduction to Indonesian Law - Part I
 
Hukum Keuangan Negara - 2
Hukum Keuangan Negara - 2Hukum Keuangan Negara - 2
Hukum Keuangan Negara - 2
 
Hukum Keuangan Negara - 1
Hukum Keuangan Negara - 1Hukum Keuangan Negara - 1
Hukum Keuangan Negara - 1
 
Hukum Lingkungan - 2
Hukum Lingkungan - 2Hukum Lingkungan - 2
Hukum Lingkungan - 2
 
Hukum Lingkungan - 1
Hukum Lingkungan - 1Hukum Lingkungan - 1
Hukum Lingkungan - 1
 
Pengantar Hukum Internasional - North Sea Continental Shelf Case
Pengantar Hukum Internasional  - North Sea Continental Shelf CasePengantar Hukum Internasional  - North Sea Continental Shelf Case
Pengantar Hukum Internasional - North Sea Continental Shelf Case
 
Pengantar Hukum Internasional - UN Charter and ASEAN Charter
Pengantar Hukum Internasional - UN Charter and ASEAN CharterPengantar Hukum Internasional - UN Charter and ASEAN Charter
Pengantar Hukum Internasional - UN Charter and ASEAN Charter
 
Pengantar Hukum Internasional - International Court of Justice
Pengantar Hukum Internasional - International Court of JusticePengantar Hukum Internasional - International Court of Justice
Pengantar Hukum Internasional - International Court of Justice
 
Pengantar Hukum Internasional - Sumber dan Subjek Hukum Internasional
Pengantar Hukum Internasional - Sumber dan Subjek Hukum InternasionalPengantar Hukum Internasional - Sumber dan Subjek Hukum Internasional
Pengantar Hukum Internasional - Sumber dan Subjek Hukum Internasional
 
Pengantar Hukum Internasional - Pandangan Tentang Hukum Internasional
Pengantar Hukum Internasional - Pandangan Tentang Hukum InternasionalPengantar Hukum Internasional - Pandangan Tentang Hukum Internasional
Pengantar Hukum Internasional - Pandangan Tentang Hukum Internasional
 
Pengantar Hukum Internasional - Pengertian, Sejarah dan Hakikat
Pengantar Hukum Internasional - Pengertian, Sejarah dan HakikatPengantar Hukum Internasional - Pengertian, Sejarah dan Hakikat
Pengantar Hukum Internasional - Pengertian, Sejarah dan Hakikat
 
Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus-Kasus Kepailitan
Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus-Kasus KepailitanTanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus-Kasus Kepailitan
Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus-Kasus Kepailitan
 

Recently uploaded

Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxadesofyanelabqory
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 

Recently uploaded (12)

Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 

HUKUM UDARA INTERNASIONAL

  • 1. Hukum Udara Perdata Internasional (2) Air and Space LawAir and Space Law Mariske Myeke TampiMariske Myeke Tampi
  • 2. Risk in AviationRisk in Aviation Source: ICAO Safety Report 2016
  • 3. Risk in AviationRisk in Aviation
  • 4. Protokol Denhaag 1955Protokol Denhaag 1955 Diadakan untuk menampung kebutuhan udaraDiadakan untuk menampung kebutuhan udara internasional.internasional. Dalam Protokol Denhaag 1955 diadakan sedikitDalam Protokol Denhaag 1955 diadakan sedikit perubahan terhadap Konvensi Warsawa 1929 denganperubahan terhadap Konvensi Warsawa 1929 dengan cara menyederhanakan dokumen pengangkutan udaracara menyederhanakan dokumen pengangkutan udara internasional dan meningkatkan besaran ganti rugiinternasional dan meningkatkan besaran ganti rugi dari US$10,000.00 menjadi US$20,000.00.dari US$10,000.00 menjadi US$20,000.00. Dilakukan oleh Organisasi Penerbangan SipilDilakukan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional dalam Konferensi Diplomatikk di DenInternasional dalam Konferensi Diplomatikk di Den Haag, Belanda, 1955.Haag, Belanda, 1955.
  • 5. Protokol Denhaag 1955Protokol Denhaag 1955 Diadakan untuk menampung kebutuhan udaraDiadakan untuk menampung kebutuhan udara internasional.internasional. Dalam Protokol Denhaag 1955 diadakan sedikitDalam Protokol Denhaag 1955 diadakan sedikit perubahan terhadap Konvensi Warsawa 1929 denganperubahan terhadap Konvensi Warsawa 1929 dengan cara menyederhanakan dokumen pengangkutan udaracara menyederhanakan dokumen pengangkutan udara internasional dan meningkatkan besaran ganti rugiinternasional dan meningkatkan besaran ganti rugi dari US$10,000.00 menjadi US$20,000.00.dari US$10,000.00 menjadi US$20,000.00. Dilakukan oleh Organisasi Penerbangan SipilDilakukan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional dalam Konferensi Diplomatikk di DenInternasional dalam Konferensi Diplomatikk di Den Haag, Belanda, 1955.Haag, Belanda, 1955.
  • 6. Protokol Denhaag 1955Protokol Denhaag 1955 Penyempurnaan Pengertian Pengangkutan Udara InternasionalPenyempurnaan Pengertian Pengangkutan Udara Internasional Protokol Denhaag 1955Protokol Denhaag 1955 Konvensi Warsawa 1929Konvensi Warsawa 1929 ““Pengangkutan udara internasionalPengangkutan udara internasional adalah setiap angkutan yang,adalah setiap angkutan yang, sesuai dengan persetujuan parasesuai dengan persetujuan para pihak, tempat keberangkatan danpihak, tempat keberangkatan dan tempat tujuan, apakah angkutantempat tujuan, apakah angkutan tersebut terputus atau tidaktersebut terputus atau tidak terputus berada dalam dua wilayahterputus berada dalam dua wilayah negara anggota atau dalam satunegara anggota atau dalam satu wilayah negara anggota denganwilayah negara anggota dengan sebuah wilayah antarasebuah wilayah antara ((intermediate landingintermediate landing) yang) yang disetujui berada di negara lain,disetujui berada di negara lain, walaupun tempat pendaratanwalaupun tempat pendaratan tersebut angkutan udaratersebut angkutan udara internasional.”internasional.” ““...tempat pemberhentian yang...tempat pemberhentian yang disetujui dalam satu wilayahdisetujui dalam satu wilayah negara berdaulat, kekuasaan,negara berdaulat, kekuasaan, mandat atau penguasa lainmandat atau penguasa lain sebagaimana diatur dalamsebagaimana diatur dalam Konvensi Warsawa 1929“.Konvensi Warsawa 1929“. Perubahan dilakukan karenaPerubahan dilakukan karena semakin bertambahnya negarasemakin bertambahnya negara berdaulat pasca Perang Duniaberdaulat pasca Perang Dunia kedua.kedua.
  • 7. Protokol Denhaag 1955Protokol Denhaag 1955 Penyempurnaan Pengaturan Tiket Penumpang (Penyempurnaan Pengaturan Tiket Penumpang (Passanger’s TicketPassanger’s Ticket)) Protokol Denhaag 1955Protokol Denhaag 1955 Konvensi Warsawa 1929Konvensi Warsawa 1929 Tiket pesawat udara sepintas kilasTiket pesawat udara sepintas kilas ((prima facieprima facie) merupakan bukti) merupakan bukti yang kuat persyaratanyang kuat persyaratan pengangkutan udara.pengangkutan udara. Dalam hal tidak adanya,Dalam hal tidak adanya, ketidakteraturan, atau hilangnyaketidakteraturan, atau hilangnya tiket penumpang pesawat, tidaktiket penumpang pesawat, tidak berpengaruh terhadap berlakunyaberpengaruh terhadap berlakunya kontrak pengangkutan.kontrak pengangkutan. Perubahan dilakukan untukPerubahan dilakukan untuk menegaskan bahwamenegaskan bahwa prima facieprima facie tiket pesawat udara juga pentingtiket pesawat udara juga penting dan tidak boleh dihilangkan.dan tidak boleh dihilangkan.
  • 8. Protokol Denhaag 1955Protokol Denhaag 1955 Penyempurnaan Pengaturan Tiket Bagasi (Penyempurnaan Pengaturan Tiket Bagasi (Baggage TicketBaggage Ticket)) Protokol Denhaag 1955Protokol Denhaag 1955 Konvensi Warsawa 1929Konvensi Warsawa 1929 Tiket bagasi harus berisikanTiket bagasi harus berisikan indikasi tempat keberangkatan,indikasi tempat keberangkatan, tempat tujuan dan tempattempat tujuan dan tempat pemberhentian antarapemberhentian antara ((intermediate landingintermediate landing)) Hanya berisi tempatHanya berisi tempat keberangkatan dan tujuan.keberangkatan dan tujuan. Perubahan dilakukan agar tempatPerubahan dilakukan agar tempat pemberhentian antarapemberhentian antara (intermediate landing)(intermediate landing) dapatdapat terdeteksi melalui tiket bagasi.terdeteksi melalui tiket bagasi.
  • 9. Protokol Denhaag 1955Protokol Denhaag 1955 Penyempurnaan Pengaturan Surat Muatan Udara (Penyempurnaan Pengaturan Surat Muatan Udara (Airway BillAirway Bill)) Protokol Denhaag 1955Protokol Denhaag 1955 Konvensi Warsawa 1929Konvensi Warsawa 1929 Pengangkut harus menandatanganiPengangkut harus menandatangani sebelum pemuatan kargo ke dalamsebelum pemuatan kargo ke dalam pesawat udara.pesawat udara. Pengirim bertanggung jawab atasPengirim bertanggung jawab atas kebenaran keterangan barangkebenaran keterangan barang yang disebutkan dalam surat muatyang disebutkan dalam surat muat udara.udara. Pengangkut harus menandatanganiPengangkut harus menandatangani pada saat penerimaan barang.pada saat penerimaan barang. Pengirim bertanggung jawab atasPengirim bertanggung jawab atas semua kerugian yang diderita olehsemua kerugian yang diderita oleh pengangkut atau setiap orang lainpengangkut atau setiap orang lain yang menjadi tanggung jawabyang menjadi tanggung jawab pengangkut, disebabkan olehpengangkut, disebabkan oleh ketidakbenaran isi barang dalamketidakbenaran isi barang dalam surat muat udara.surat muat udara. Perubahan dilakukan untukPerubahan dilakukan untuk menyederhanakan konten danmenyederhanakan konten dan memastikan pengirimmemastikan pengirim bertanggung jawab penuh atasbertanggung jawab penuh atas ketidakbenaran keterangan barangketidakbenaran keterangan barang yang dimuat.yang dimuat.
  • 10. Konvensi Guadalajara 1961Konvensi Guadalajara 1961 Diadakan karena Konvensi Warsawa 1929 danDiadakan karena Konvensi Warsawa 1929 dan Konvensi Den Haag 1955 tidak mengatur masalahKonvensi Den Haag 1955 tidak mengatur masalah transportasi udara yang dilakukan oleh orang atautransportasi udara yang dilakukan oleh orang atau perusahaan yang benar-benar mengangkut (perusahaan yang benar-benar mengangkut (actual airactual air carriercarrier).). Actual air carrierActual air carrier yang dimaksud antarai lainyang dimaksud antarai lain pesawat udara sewaan, carter atau pertukaranpesawat udara sewaan, carter atau pertukaran pesawat udara dalam pengoperasian secarapesawat udara dalam pengoperasian secara internasional.internasional.
  • 11. Konvensi Guadalajara 1961Konvensi Guadalajara 1961 Tanggung JawabTanggung Jawab Contracting CarrierContracting Carrier dandan Actual CarrierActual Carrier Dalam Pasal III paragraf 1 Konvensi Guadalajara 1961Dalam Pasal III paragraf 1 Konvensi Guadalajara 1961 mengatur tindakan dan kealpaanmengatur tindakan dan kealpaan actual carrieractual carrier termasuk agen atau karyawan yang bertindak dalamtermasuk agen atau karyawan yang bertindak dalam rangka pekerjaan mereka, berkenaan denganrangka pekerjaan mereka, berkenaan dengan transportasi yang dilakukan olehtransportasi yang dilakukan oleh actual carrieractual carrier jugajuga berlaku terhadapberlaku terhadap contracting carriercontracting carrier.. Tanggung jawab yang dilakukan jika keduanya terlibatTanggung jawab yang dilakukan jika keduanya terlibat adalah tanggung jawab secaraadalah tanggung jawab secara tanggung rentengtanggung renteng ((jointly and severally liabilityjointly and severally liability))
  • 12. Montreal Agreement 1966Montreal Agreement 1966 AgreementAgreement ini hanya berlaku terhadap penerbanganini hanya berlaku terhadap penerbangan yang berasal atau menuju atau melalui wilayahyang berasal atau menuju atau melalui wilayah Amerika Serikat yang mengikat terhadap perusahaanAmerika Serikat yang mengikat terhadap perusahaan penerbangan asing.penerbangan asing. Lebih dikenal sebagai hukum administrasi yangLebih dikenal sebagai hukum administrasi yang merupakan persyaratan untuk melakukanmerupakan persyaratan untuk melakukan penerbangan dari, ke, atau melalui (penerbangan dari, ke, atau melalui (intermediateintermediate landinglanding) di Amerika Serikat.) di Amerika Serikat.
  • 13. Protokol Guatemala City 1971Protokol Guatemala City 1971 Protokol ini bertujuan untuk memodernisasi KonvensiProtokol ini bertujuan untuk memodernisasi Konvensi Warsawa 1929 sebagaimana diubah oleh Protokol DenWarsawa 1929 sebagaimana diubah oleh Protokol Den Haag 1955, meningkatkan besaran ganti rugi dariHaag 1955, meningkatkan besaran ganti rugi dari 250,000.00250,000.00 gold francsgold francs menurut Protocol Den Haagmenurut Protocol Den Haag 1955 menjadi 1,500,000.001955 menjadi 1,500,000.00 gold francsgold francs untukuntuk penumpang meninggal dunia, 250penumpang meninggal dunia, 250 gold francsgold francs per kgper kg untuk bagasi tercatat atau kargo dan 5,000.00untuk bagasi tercatat atau kargo dan 5,000.00 goldgold francsfrancs setiap penumpang untuk barang-barang yangsetiap penumpang untuk barang-barang yang dibawa sendiri oleh penumpang.dibawa sendiri oleh penumpang.
  • 14. Protokol Tambahan Montreal 1975Protokol Tambahan Montreal 1975 Konvensi ini bermaksud untuk menyeragamkanKonvensi ini bermaksud untuk menyeragamkan penghitungan nilai uang secara internasional, karenapenghitungan nilai uang secara internasional, karena itu nilai uang yang digunakan semula menggunakanitu nilai uang yang digunakan semula menggunakan gold francsgold francs pengadilan Amerika Serikat sejak tahunpengadilan Amerika Serikat sejak tahun 1968 menggunakan perhitungan dollar Amerika1968 menggunakan perhitungan dollar Amerika Serikat.Serikat. Tetapi dalam perkembangannya dollar Amerika SerikatTetapi dalam perkembangannya dollar Amerika Serikat tidak bisa digunakan sebagai patokan karena adanyatidak bisa digunakan sebagai patokan karena adanya perbedaan nilai dollar resmi dengan nilai dollar bebasperbedaan nilai dollar resmi dengan nilai dollar bebas (market)(market), sehingga dalam Protokol ini digunakan, sehingga dalam Protokol ini digunakan Special Drawing Right (SDR)Special Drawing Right (SDR) yang digunakan olehyang digunakan oleh International Monetary Fund (IMF)International Monetary Fund (IMF)..
  • 15. Pembahasan Kasus Minggu Lalu (3 Mei 2016) Kasus Sigit Nurcahyo vs Singapore Airlines • Sigit Nurcahyo melakukan penerbangan rute Jakarta – Singapura – Los Angeles – Houston – Las Vegas – Singapore – Jakarta sejak tanggal 31 Oktober 2000 s.d 8 November 2007 mengalami kecelakaan di Taipei • Kerugian (damages): Sigit menderita cedera, cacat fisik (karena luka bakar) dan mental (trauma). • Kerugian materil: barang-barang pribadi selama penerbangan US $ 23,535.90
  • 16. Pembahasan Kasus Minggu Lalu (3 Mei 2016) Kasus Sigit Nurcahyo vs Singapore Airlines • Gugatan diajukan di Pengadilan Negara Bagian California dengan nomor registrasi BC 260883 dan CV 01-05096 GAF (RCx) • Yurisdiksi Pengadilan (Saksi ahli Dr. K. Martono, SH., LLM: Kesalahan yang disengaja (wilful misconduct), tanggung jawab tidak terbatas (unlimited liability)
  • 17. Pembahasan Kasus Minggu Lalu (3 Mei 2016) Kasus Sigit Nurcahyo vs Singapore Airlines • Mengapa gugatan diajukan ke negara bagian California? • Bagaimana seharusnya pengaturan tentang pengajuan gugatan sengketa perdata penerbangan internasional? • Bagaimana proses penyelesaian kasus Sigit Nurcahyo?
  • 18. Pembahasan Kasus Minggu Lalu (3 Mei 2016) Kasus Sigit Nurcahyo vs Singapore Airlines
  • 19. Pembahasan Kasus Minggu Lalu (3 Mei 2016) Kasus Sigit Nurcahyo vs Singapore Airlines Menurut Pasal 28 (1) Konvensi Warsawa 1929, gugatan penumpang terhadap perusahaan penerbangan diajukan pada pengadilan negara anggota Konvensi Warsawa 1929 pada: 1) Tempat kedudukan perusahaan penerbangan yang bersangkutan; 2) Tempat terjadinya kontrak bisnis (tempat pembelian tiket); dan 3) Tempat tujuan penerbangan.
  • 20. Pembahasan Kasus Minggu Lalu (3 Mei 2016) Kasus Sigit Nurcahyo vs Singapore Airlines Negara pertama yang menjadi tempat pengajuan gugatan adalah Los Angeles, California sebagai tempat tujuan penerbangan (Pasal 28 ayat (1) Konvensi Warsawa). Gugatan ditolak dengan alasan penggugat bukan warga negara AS, melainkan WNI. Sigit mengajukan gugatan ke Singapura, namun kandas karena Sigit tidak datang untuk memberikan keterangan dan barang bukti. Sigit mengajukan gugatan ke PN Jaksel pada Februari 2008, Sigit menang dan mendapat ganti rugi, SQ mengajukan banding, kasasi, tetapi pengadilan memenangkan Sigit. Ganti rugi yang harus dibayar 1,5 M ----- Pembahas: Andre, Sumber: www.hukum.online, “Singapore Airlines Harus Bayar Ganti Rugi Rp. 1,5 M”, 16 Maret 2009
  • 21. TugasTugas Carilah mengapa diadakan konvensi-Carilah mengapa diadakan konvensi- konvensi di bawah ini dan konten apakonvensi di bawah ini dan konten apa yang diubah dalam konvensi-konvensiyang diubah dalam konvensi-konvensi tersebut:tersebut: Konvensi Montreal 1999,Konvensi Montreal 1999, Konvensi Montreal 1999 & Sistem “Warsawa” B,Konvensi Montreal 1999 & Sistem “Warsawa” B, dan Evaluasi Konvensi Montreal 1999.dan Evaluasi Konvensi Montreal 1999.