Subjek Hukum Internasional dan Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional

1,676 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Subjek Hukum Internasional dan Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional

  1. 1. Subjek Hukum Internasional DAN Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional Deny Setiawan Gilang Pratama Kevin Anas .W Mahdif Indiarto Zori Aditya KELAS : XI-IPA 6
  2. 2. SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DENGAN HUKUM NASIONAL
  3. 3. Subjek Hukum Internasional adalah semua pihak atau entitas yang dapat dibebani oleh hak dan kewajiban yang diatur oleh Hukum Intenasional. Hak dan kewajiban tersebut berasal dan semua ketentuan baik yang bersifat formal ataupun non-formal dari Perjanjian Internasional ataupun dan Kebiasaan Internasional Subjek Hukum Internasional
  4. 4. • Negara1 • Organisasi Internasional2 • Palang Merah Internasional3 • Takhta Suci Vatikan4 • Kaum Pemberontak5 • Individu6 SUBJEK HUKUM INTENASIONAL
  5. 5. Negara Menurut Konvensi Montevideo 1949, mengenai Hak dan Kewajiban Negara, kualifikasi suatu negara untuk disebut sebagai pribadi dalam hukum internasional adalah:  Penduduk yang tetap  Wilayah tertentu  Pemerintahan  Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain
  6. 6. Negara Beberapa literatur menyebutkan bahwa negara adalah subjek hukum internasional yang utama, bahkan ada beberapa literatur yang menyebutkan bahwa negara adalah satu-satunya subjek hukum internasional. Alasan yang mendasari pendapat yang menyatakan bahwa negara adalah subjek hukum internasional yang utama adalah:  Hukum internasional mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara, sehingga yang harus diatur oleh hukum internasional terutama adalah negara.  Perjanjian internasional merupakan sumber hukum internasional yang utama dimana negara yang paling berperan menciptakannya.
  7. 7. Organisasi Internasional Munculnya organisasi internasional pada hakikatnya didorong oleh keinginan untuk meningkatkan dan melembagakan kerja sama internasional secara tetap. Klasifikasi organisasi internasional menurut Theodore A Couloumbis dan James Wolfe:  Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dengan maksud dan tujuan yang bersifat umum, contohnya adalah PBB.  Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan global dengan maksud dan tujuan yang bersifat spesifik, contohnya adalah World Bank, UNESCO,International Monetary Fund, International Labour Organization, dan lain-lain;  Organisasi internasional dengan keanggotaan regional dengan maksud dan tujuan global, antara lain: Association of Southeast Asian Nation (ASEAN),Europe Union.
  8. 8. Palang Merah Internasional Sebenarnya Palang Merah Internasional, hanyalah merupakan salah satu jenis organisasi internasional. Namun karena faktor sejarah, keberadaan Palang Merah Internasional di dalam hubungan dan hukum internasional menjadi sangat unik dan di samping itu juga menjadi sangat strategis. Pada awal mulanya,Palang Merah Internasional merupakan organisasi dalam yang lingkup nasional, yaitu Swiss, didirikan oleh lima orang berkewarganegaraan Swiss, yang dipimpin oleh Henry Dunant dan bergerak di bidang kemanusiaan. Kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Palang Merah Internasional mendapatkan simpati dan meluas di banyak negara, yang kemudian membentuk Palang Merah Nasional di masing-masing wilayahnya. Palang Merah Nasional dan negara-negara itu kemudian dihimpun menjadi Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross/ICRC) dan berkedudukan di Jenewa, Swiss.
  9. 9. Takhta Suci Vatikan Takhta Suci Vatikan di akui sebagai subyek hukum internasional berdasarkan Traktat Lateran tanggal 11 Februari 1929, antara pemerintah Italia dan Takhta Suci Vatikan mengenai penyerahan sebidang tanah di Roma. Perjanjian Lateran tersebut pada sisi lain dapat dipandang sebagai pengakuan Italia atas eksistensi Takhta Suci sebagai pribadi hukum internasional yang berdiri sendiri, walaupun tugas dan kewenangannya, tidak seluas tugas dan kewenangan negara, sebab hanya terbatas pada bidang kerohanian dan kemanusiaan, sehingga hanya memiliki kekuatan moral saja, namun wibawa Paus sebagai pemimpin tertinggi Takhta Suci dan umat Katolik sedunia, sudah diakui secara luas di seluruh dunia. Oleh karena itu, banyak negara membuka hubungan diplomatik dengan Takhta Suci, dengan cara menempatkan kedutaan besarnya di Vatikan dan demikian juga sebaliknya Tahta Suci juga menempatkan kedutaan besarnya di berbagai negara.
  10. 10. Kaum Pemberontak/Beligerensi Kaum beligerensi pada awalnya muncul sebagai akibat dan masalah dalam negeri suatu negara berdaulat. Oleh karena itu, penyelesaian sepenuhnya merupakan urusan negara yang bersangkutan. Namun apabila pemberontakan tersebut bersenjata dan terus berkembang, seperti perang saudara dengan akibat-akibat di luar kemanusiaan, bahkan meluas ke negara-negara lain, maka salah satu sikap yang dapat diambil adalah mengakui eksistensi atau menerima kaum pemberontak sebagai pribadi yang berdiri sendiri, walaupun sikap ini akan dipandang sebagai tindakan tidak bersahabat oleh pemerintah negara tempat pemberontakan terjadi. Dengan pengakuan tersebut, berarti bahwa dari sudut pandang negara yang mengakuinya, kaum pemberontak menempati status sebagai pribadi atau subyek hukum internasional. Contoh PLO (Palestine Liberalism Organization) atau Gerakan Pembebasan Palestina.
  11. 11. Kaum Pemberontak/Beligerensi Ciri-ciri kaum beligerensi adalah:  Pemberontak yang terorganisasikan secara rapi dan teratur di bawah pemimpinnya yang jelas,  Pemberontak biasanya menggunakan tanda pengenal yang jelas,  Kaum pemberontak sudah menguasai sebagian wilayah secara efektif sehingga wilayah- wilayah itu benar-benar di bawah kekuasaannya,  Kaum pemberontak mendapat dukungan dari rakyat di wilayah yang didudukinya tersebut.
  12. 12. Individu Pertumbuhan dan perkembangan kaidah-kaidah hukum internasional yang memberikan hak dan membebani kewajiban serta tanggungjawab secara langsung kepada individu semakin bertambah pesat, terutama setelah Perang Dunia II. Lahirnya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) pada tanggal 10 Desember 1948 diikuti dengan lahirnya beberapa konvensi-konvensi hak asasi manusia di berbagai kawasan, dan hal ini semakin mengukuhkan eksistensi individu sebagai subjek hukum internasional yang mandiri.
  13. 13. HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DENGAN HUKUM NASIONAL Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Dalam kehidupan masyarakat internasional, terjadi interaksi antara hukum internasional dan hukum nasional. Negara dalam hidup bermasyarakat membentuk hukum internasional, sedangkan masing-masing negara memiliki hukum nasional. Perjanjian yang dibuat oleh negara masuk dalam ruang lingkup hukum internasional, tetapi untuk mengimplementasikan hukum internasional sering memerlukan perundang-undangan nasional. Kekebalan diplomatik yang disediakan hukum internasional, tidak ada artinya bila tidak diakui dan tidak dilindungi oleh hukum nasional. Kaitannya dengan hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, dapat diambil suatu aturan bahwa hukum nasional tidak mempunyai pengaruh pada kewajiban negara di tingkat internasional, tetapi hukum internasional tidak sama sekali meninggalkan hukum nasional. Namun untuk menentukan lebih jauh bagaimana hukum internasional dan hukum nasional harus saling bereksistensi, serta apa yang terjadi bila ada konflik antarkeduanya, digunakanlah teori hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional
  14. 14. Teori Dualisme Teori Monisme TEORI HUBUNGAN ANTARA HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL
  15. 15. Teori dualisme Menurut teori dualisme, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang secara keseluruhan berbeda
  16. 16. Teori Monisme Menurut teori monisme, hukum internasional dan hukum nasional itu merupakan bagian yang saling berkaitan dari satu sistem hukum pada umumnya. Berdasarkan teori monisme dengan primat hukum internasional, hukum nasional herarkinya lebih rendah dibanding dengan hukum internasional. Hukum nasional tunduk pada hukum internasional dalam arti hukum nasional harus sesuai dengan hukum internasional. Namun ada pula monisme yang menganggap hukum nasional sejajar dengan hukum internasional. Keduanya harus sesuai dengan kaidah dan nilai-nilai suatu sistim hukum pada umumnya.

×