Recommended
More Related Content
Similar to OPT-REGULASI
More from Joseph Sitepu
More from Joseph Sitepu (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (14)
OPT-REGULASI
- 1. Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. MENTERI HUKUM & HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
- 2. Latar Belakang Masalah Dalam Penataan Regulasi Terlalu banyaknya Regulasi di Indonesia Mulai Dari Tingkat Pusat Sampai Dengan Daerah Tumpang Tindih Peraturan Perundang-undangan Baik Secara Vertikal dan Horizontal Menghambat Iklim Investasi dan Kemudahan Berusaha Di Indonesia 1 2 3
- 4. Perbaikan Untuk Kemudahan Iklim Investasi dan Kemudahan Berusaha Perbaikan Over Regulasi Tujuan Penataan Regulasi
- 5. Evaluasi Prolegnas 2015-2019 2015 DARI 40 RUU HANYA 3 RUU MENJADI UU 2016 DARI 50 RUU HANYA 10 RUU MENJADI UU 2017 DARI 52 RUU HANYA 5 RUU MENJADI UU 2018 DARI 50 RUU HANYA 5 RUU MENJADI UU 2019 DARI 55 RUU HANYA 12 RUU MENJADI UU
- 6. Strategi Prolegnas 2015-2019 1 REGULASI TIDAK BOLEH KAKU, RUMIT DAN YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN BIAYA TINGGI, YANG MENYULITKAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA (EASE OF DOING BUSINESS) 2 REGULASI YANG TIDAK KONSISTEN DAN TUMPANG TINDIH ANTARA SATU DAN LAINNYA HARUS DIPANGKAS, DISELARASKAN DAN DISEDERHANAKAN, SERTA MENGHINDARI HIPER REGULASI/OBESITAS REGULASI 3 REGULASI HARUS MEMPERMUDAH RAKYAT MENCAPAI CITA-CITANYA, HARUS MEMBERIKAN RASA AMAN, HARUS MEMUDAHKAN SEMUA ORANG UNTUK MENDAPATKAN HAKNYA, SERTA MAMPU MENDORONG SEMUA PIHAK UNTUK BERINOVASI MENUJU INDONESIA MAJU 4 REGULASI TIDAK BOLEH MENGHAMBAT INOVASI, TANGGAP TERHADAP TANTANGAN BARU DAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI, REGULASI YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN ZAMAN HARUS DIHAPUS
- 7. Sesuai dengan arahan Presiden tentang Pembangunan SDM dan Simplifikasi Regulasi, Kementerian Hukum dan HAM melakukan penguatan terhadap SDM dalam mendukung Penyederhanaan Regulasi di Wilayah
- 8. Penguatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kepala Kantor Wilayah Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kepala Bidang Hukum Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Perancang Kantor Wilayah Perancang Peraturan Perundang-undangan BPSDM Hukum dan Ham Dengan latar belakang Arahan Presiden tersebut maka di adakan kegiatan Penguatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dengan memanfaatkan Strategi pembelajaran Teknologi Informasi, dengan Peserta berjumlah 778 pegawai yang terdiri dari : 1 2 3 4 5 6 7
- 9. STRATEGI “PENATAAN REGULASI DI TINGKAT NASIONAL” UNDANG-UNDANG CIPTA LAPANGAN KERJA UNDANG-UNDANG PEMBERDAYAAN UMKM
- 10. TERIMA KASIH