SEMINAR CAPACITY

Drs. H. Dadang Solihin, MA
Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah-Bappenas
Seminar Capacity Building FGNI
Pemda Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Kutai Barat
Hotel Inna Bali-Denpasar, 21 Maret 2009
BAPPENAS

File Presentasi ini bisa didownload di
http://www.ziddu.com/download/4117027/2009_009_Denpasar.pdf.html
www.dadangsolihin.com 2

MateriMateri
• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah
• Perencanaan Pembangunan Daerah
• Kegagalan Perencanaan
• Perwakilan Rakyat
• Anggaran Berbasis Kinerja dan Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana
Pembangunan Daerah
• Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD

Apa Tujuan Pembangunan?Apa Tujuan Pembangunan?
(Todaro: the three objectives of development)
1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik
pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan
kesehatan, pendidikan, dll.
2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa
percaya diri (self-esteem) setiap orang.
3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang.

How?How?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
 antar daerah
 antar sub daerah
 antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
1. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
2. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
3. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
4. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar
bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang
(berkelanjutan).

Pembangunan Daerah (1)Pembangunan Daerah (1)
 Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk
meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu
kemampuan yang andal dan profesional dalam:
• memberikan pelayanan kepada masyarakat,
• mengelola sumber daya ekonomi daerah.

 Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan
masyarakat di seluruh daerah sehingga:
• tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk
menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,
• memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi
peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.

• Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah
dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata
kepemerintahan yang baik (good governance).
• Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan
apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu: pemerintah,
dunia usaha swasta, dan masyarakat.

• Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran yang
menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang
kondusif bagi unsur-unsur lain.
• Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan lapangan kerja
dan pendapatan.
• Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan
politik.

Pergeseran Paradigma:Pergeseran Paradigma:
FFrom Government to Governancerom Government to Governance
Government Governance
 Memberikan hak ekslusif bagi
negara untuk mengatur hal-hal
publik,
 Aktor di luarnya hanya dapat
disertakan sejauh negara
mengijinkannya.
 Persoalan-persoalan publik
adalah urusan bersama
pemerintah, civil society dan
dunia usaha sebagai tiga aktor
utama.

Pelaku Pembangunan: Paradigma GovernancePelaku Pembangunan: Paradigma Governance
 Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang
bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
 Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
Dunia Usaha
Swasta
Pemerintah Masyarakat
Nilai
Pertumbuhan
Redistibusi
Melalui Pelayanan
Pasar
Kontrol Kontrol
Tenaga Kerja

Pelaku Pembangunan: StakeholdersPelaku Pembangunan: Stakeholders
Executive
Judiciary
Legislature
Public service
Military
Police
organized into:
Community-based organizations
Non-governmental organizations
Professional Associations
Religious groups
Women’s groups
Media
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange
BUSINESS
STATE CITIZENS

TroikaTroika

Troika: Pola HubunganTroika: Pola Hubungan aantara Pemerintah, Duniantara Pemerintah, Dunia
Usaha Swasta,Usaha Swasta, ddan Masyarakatan Masyarakat
VISI
Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara
PemerintahPemerintah
MasyarakatMasyarakat
Dunia UsahaDunia UsahaGood Governance

Perumusan Visi DaerahPerumusan Visi Daerah
Stakeholders
PEMDA

Perumusan Visi DaerahPerumusan Visi Daerah
PEMDA
Stakeholders

TernyataTernyata
Pemerintah Masih DiperlukanPemerintah Masih Diperlukan

Permasalahan Pembangunan Daerah (1)Permasalahan Pembangunan Daerah (1)
1.1. Pembangunan EkonomiPembangunan Ekonomi
 Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan
 Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan
sektor riil
 Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara nasional
belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi
antarwilayah
2.2. Pembangunan SosialPembangunan Sosial
 Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan-pelayanan
sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan gizi).

3.3. Pembangunan Prasarana WilayahPembangunan Prasarana Wilayah
 Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra
wilayah.
 Menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengaturan dan
pengelolaan infrastruktur.
 Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik.
 Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum.
 Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan
pelayanan infrastruktur.

4.4. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan HidupPembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
 Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh,
pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah).
 Berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah
perkotaan.
 Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman
secara signifikan.

5.5. Pembangunan SDA dan LH (lanjutan)Pembangunan SDA dan LH (lanjutan)
 Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan.
 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan
dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya pada Perencanaan.
 Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air, serta
meningkatnya DAS kritis.
 Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang frekuensinya
meningkat dan dampaknya semakin meluas, terutama pada kawasan
yang berfungsi lindung.

6.6. Permasalahan KhususPermasalahan Khusus
 Lemahnya daya saing investasi
 Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar
sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha
 Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat
 Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas keamanan di
daerah perbatasan negara.

Definisi PerencanaanDefinisi Perencanaan
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan
masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan.
 Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan).
 Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan
 Tepat : Dikaitkan dengan tindakan
 Pilihan-pilihan :
1. Pemilihan tujuan dan kriteria
2. Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan
pemilihan alternatif yang memungkinkan
3. Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan

Syarat PerencanaanSyarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.

Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi sumberdaya
• Penetapan standar dan pengawasan kualitas

Kegagalan Perencanaan (1)Kegagalan Perencanaan (1)
1. Penyusunan perencanaan tidak
tepat, mungkin karena:
 informasinya kurang lengkap,
 metodologinya belum dikuasai,
 perencanaannya tidak realistis
sehingga tidak mungkin pernah
bisa terlaksana
 pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-
pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.

2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti
seharusnya.
 kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan
pelaksanaannya.
 aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,
 masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak
mendukungnya.

3. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak
sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat
mengatasi masalah mendasar negara berkembang.
 Misalnya, orientasi semata-
mata pada pertumbuhan
yang menyebabkan makin
melebarnya kesenjangan.
 Dengan demikian, yang
keliru bukan semata-mata
perencanaannya, tetapi
falsafah atau konsep di balik
perencanaan itu.

4. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan
manusia sampai yang paling kecil sekalipun.
 Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan
berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan
kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.
 Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan
permintaan karena pemerintah mengatur semuanya.
 Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem
perencanaan terpusat (centrally planned system).

Sistem Perencanaan yang BerhasilSistem Perencanaan yang Berhasil
• Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya
mekanisme pasar dan peran serta masyarakat.
• Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan
sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun
ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha
swasta.

Perencanaan yang IdealPerencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari
perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu
tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan
terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi
kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak
dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari
berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive
system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).

Perwakilan RakyatPerwakilan Rakyat

Wadah Perwakilan RakyatWadah Perwakilan Rakyat
Pemerintah Daerah yang dipimpin
oleh Kepala Daerah yang dipilih
secara langsung oleh rakyat
DPRD sebagai organisasi politik
Negara yang berpihak dan berjuang
untuk kepentingan rakyat
Berbagai partai politik yang
seharusnya menjadi organisasi politik
sipil tertinggi dari rakyat
LSM dan berbagai bentuk asosiasi
yang menjadi wadah fungsional atas
perjuangan kepentingan tertentu
Berbagai organisasi kemasyarakatan
yang dibentuk mulai dari tingkat
dusun sampai tingkat nasional
 Mana yang paling dekat dengan
rakyat dan secara nyata sering
memperjuangkan kepentingan
rakyat?
 Organisasi mana yang terkait
langsung memperjuangkan
kepentingan rakyat?
 Lembaga dan organisasi mana
yang mempunyai sumberdaya
pembangunan yang dapat
didayagunakan untuk secara
nyata dan cepat memenuhi
kebutuhan hidup rakyat?
 Organisasi mana yang
mempunyai dasar pijakan kuat
dan konkrit di lingkungan rakyat?

Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam PembangunanStruktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan
Pemda
Kebijakan dan
Program
Pembangunan
DPRD
Produk-produk
Fungsi DPRD
Parpol
Program partai
dan janji
kampanye
LSM
Kebijakan dan
program khusus
LSM
Ormas
Agenda lobi dan
tekanan politik
Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan
Pemda
KDH, Sekda, SKPD
DPRD
Pimpinan, Komisi,
Fraksi, Kaukus
Parpol
Pimpinan Partai,
Biro-biro dalam
Partai
LSM
Berbagai bentuk
dan jenis LSM
Ormas
Berbagai bentuk
dan jenis Ormas
Lembaga Intermediary
Gender
Laki
Perempuan
Ekonomi
Kaya
Miskin
Domisili
Tetap
Tidak Tetap
Keamanan
Mapan
Rentan
Organisasi
Kelompok
Individual
Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya
Lingkungan
Lingkungan yang sehat
dan lestari
Arena Pembangunan
Sosial
Kesejahteraan sosial
bagi seluruh warga
Ekonomi
Pertumbuhan dan
pemerataan
Kelembagaan
Pembuatan keputusan
partisipatif
Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur
Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)

KelompokKelompok MMedianedian
 Mereka adalah para pemain politik di tingkat 'meso' atau tengah yang
cerdas dalam melihat peluang untuk melakukan perubahan.
 Motif gerakan dan sasaran mereka seringkali sangat ditentukan pada
pemenuhan insentif yang mereka harapkan; bisa insentif politik atau
ekonomi.
 Mereka dapat bergerak seperti 'bola liar' karena mampu masuk dalam
berbagai kalangan dengan mudah.
 Mereka juga bisa menjadi 'penunggang bebas' atau free rider terhadap
berbagai organisasi dan program yang sesuai dengan minat dan
kepentingan mereka.
 Pada umumnya, mereka muncul dari 'kelas menengah' di lingkungan
ekonomi atau pun lingkungan intelektual.

PPendukungendukung PPemiluemilu
 Pada umumnya mereka mendapatkan akses
pemanfaatan fasilitas publik dan sumberdaya
pembangunan secara lebih baik dibandingkan dengan
masyarakat kebanyakan.
 Karena posisi yang berada di lapisan tengah, mereka
dapat diakses baik oleh para penguasa formal
maupun masyarakat luas, sebab keduanya punya
ketergantungan terhadap kelompok median ini.

Fungsi DPRD menurut UUFungsi DPRD menurut UU
1. Legislasi: kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yaitu
menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga
membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh
eksekutif.
2. Anggaran: kewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan
RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan
Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala
daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD.
3. Pengawasan: kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan
pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah
daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama
internasional di daerah.
Sumber: UU 32/2004

Peran dan Fungsi DPRD (1966-1998)Peran dan Fungsi DPRD (1966-1998)
• DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan
kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang diprakarsai
eksekutif.
• Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk
melakukan analisa secara independen atau untuk meminta masukan dari
masyarakat.
• Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan kemampuan
mereka dalam memastikan bahwa program, pelayanan, dan anggaran
pemerintah daerah telah mencerminkan prioritas konstituen.
• Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih anggota
DPRD yang loyal pada rezim.

Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini)Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini)
• DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa lalu.
• Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan daerah ,
tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh pemerintah, dan
memainkan peran penting dalam proses penganggaran daerah.
• Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai keputusan-
keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara aktif mengambil
bagian dalam perencanaan untuk pengembangan ekonomi dan
masyarakat di daerahnya.
• Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kini lebih
representatif dibandingkan di masa lalu, di mana masyarakat memiliki
harapan yang tinggi terhadap lembaga ini.

Tantangan bagi DPRD yang Efektif (1)Tantangan bagi DPRD yang Efektif (1)
• Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali terlihat
sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri sendiri dan
mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita kemiskinan dan
kesengsaraan lain yang masih mewarnai kehidupan sehari-hari di
Indonesia.
• Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan merasa
bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak atas nama
masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus dan kemudian
menjauhkan diri dari masyarakat biasa.

Tantangan bagi DPRD yang Efektif (2)Tantangan bagi DPRD yang Efektif (2)
• Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang terus
menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis kepercayaan
publik.
• Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih dari
1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam penyelidikan
karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi.
• DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya menyetujui
satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun merencanakan untuk
membuat lebih banyak lagi. Anggaran daerah sering pula tertunda karena
keterlambatan DPRD untuk menyetujuinya.

Mengapa Hal Ini Terjadi?Mengapa Hal Ini Terjadi?
• Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi lebih
berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada berpihak
pada pemilih dan masyarakat.
• Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan dana
untuk pemilihan umum berikut, sehingga kebanyakan anggota DPRD
memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji mereka kepada
partai.
• Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai pendapat
lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye pemilihan kembali.
• “Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan
tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan
seringkali melibatkan uang.

Kemauan untuk MereformasiKemauan untuk Mereformasi
• Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin sadar
bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak hanya terjadi
selama kampanye saja tetapi dalam praktek sehari-hari.
• Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami
permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada para
politisi.
• DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang
memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan transparansi.

Best Practices (1)Best Practices (1)
Peraturan Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi
• Beberapa Pemda telah mengesahkan Perda yang transparan dan
memberikan kesempatan masyarakat untuk dimintai pendapatnya dalam
proses pembuatan keputusan.
Penggunaan Masa Reses yang Bermakna
• Setiap tahun, DPRD memiliki dua kali masa reses, untuk melakukan
konsultasi dengan para konsituennya.
• Beberapa DPRD telah menggunakan reses ini dengan sangat baik,
misalnya dengan mengikuti Musrenbang di daerah masing-masing.

Keterlibatan Publik dalam Penyusunan Peraturan Daerah
• DPRD dan pemerintah daerah membuka pintunya untuk masukan dari
kelompok-kelompok masyarakat sipil.
• Dalam beberapa kasus, hal ini telah dilembagakan melalui kebijakan lokal
untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam proses penyusunan
peraturan daerah.
• Dengan memperbolehkan masyarakat terlibat aktif dalam proses
pembuatan peraturan daerah, perangkat hukum menjadi lebih mantap
dan mudah dilaksanakan.

Dengar Pendapat Publik
• Sudah semakin lazim bagi DPRD untuk berkonsultasi dengan masyarakat
melalui dengar pendapat publik.
• Beberapa DPRD telah memanfaatkan fasilitator dan mekanisme
konsultatif yang lebih interaktif dibandingkan dengan komunikasi satu
arah tradisional dan sosialisasi dari atas ke bawah.
• Ruang sidang paripurna DPRD dipersiapkan sedemikian rupa guna
meningkatkan komunikasi diantara para peserta, dan pertemuan ini pun
difasilitasi oleh fasilitator yang terlatih.

Transparansi Anggaran
• Banyak DPRD kini telah membuka pintu bagi masyarakat untuk
mengakses dokumen anggaran, bahkan telah menyebarkannya kepada
publik dalam bentuk poster.
• Beberapa DPRD telah melakukan dialog interaktif melalui program radio
untuk membicarakan anggaran daerah.
Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penganggaran
• Di beberapa daerah delegasi yang mewakili masyarakat dari forum
Musrenbang dapat mengikuti pertemuan persiapan DPRD untuk
Kebijakan Umum Anggaran dalam rangka penyusunan APBD.

Orientasi Dasar Politik DPRDOrientasi Dasar Politik DPRD
1. Agenda politik yang sangat nyata dan
langsung memenuhi kebutuhan warga.
 Penanggulangan kemiskinan;
 Peningkatan aksesibilitas dan
kualitas pendidikan dan kesehatan;
 Pemberantasan korupsi dan
reformasi birokrasi.

Orientasi Dasar Politik DPRDOrientasi Dasar Politik DPRD . . .. . .
2. Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat
mendasar dan tidak klise.
 Dengan membawa dukungan politik nyata dari
warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat
pijakan mereka dalam proses politik yang
berlangsung dalam berbagai sidang DPRD.
 Dengan informasi dan pengetahuan yang langsung
diperoleh dari warga masyarakat, para anggota
DPRD akan mampu membawakan semua
kepentingan warga ke dalam proses pembuatan
Peraturan Daerah, penentuan APBD dan
pengawasan politik.

Orientasi Dasar Politik DPRDOrientasi Dasar Politik DPRD . . .. . .
3. Pemikiran yang selalu mencari upaya
perbaikan.
 Anggota DPRD akan selalu dituntut
untuk berpikir positif dan konstruktif
dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya.
 Sering tanpa disadari kebiasaan ini
justru meningkatkan kapasitas modal
politik yang memang dibutuhkan oleh
anggota DPRD dan struktur politik
pendukungnya.

Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
4. Membangun dan memperkokoh sistem
umpanbalik yang cepat dan efektif.
 Para anggota DPRD dan partai politiknya
dapat selalu melakukan up-date terhadap
informasi dan program kerjanya.
 Partai politik yang diwakili oleh anggota
DPRD tersebut juga secara terus menerus
mengevaluasi diri apakah mereka
mempunyai akar yang kuat di tingkat akar
rumput atau justru berkembang menjadi
partai politik yang mengambang.

Siklus Representasi Wakil RakyatSiklus Representasi Wakil Rakyat
 Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa rakyat
hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh anggota
DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan.
 Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk
mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
 Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka yang
memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat dicabut oleh para
pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun yang akan datang.
 Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang wakil
rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya, maka secara
politik yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi di mata publik.

Siklus Representasi Wakil RakyatSiklus Representasi Wakil Rakyat
Sumber: NDI,
LGSP
Perlindungan
hak-hak Individu
dan masyarakat
Hubungan dengan
Pemilih
Hubungan dengan
media dan
kelompok
kepentingan
Sumber daya
(anggaran, staf,
riset dan informasi)
R A K Y A
T
PEMILU
DPRD
MEMBUAT
KEPUTUSAN
POLITIK
Peningkatan
Kesejahteraan Individu
dan Masyarakat
Fungsi Legislasi
Fungsi Anggaran
Fungsi Pengawasan
Representasi
Rakyat
(keterwakilan)

Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik (1)Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik (1)
 Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat
menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak positif
melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan
pengawasan.
 Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik
perwakilan.
 DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah keterwakilan,
yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap dan bertindak sesuai
dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan melalui peran kelompok-
kelompok dalam masyarakat maupun individu-invidu warga negara.

Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik (2)Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik (2)
 Secara substansial
 perlindungan hak
 peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek
 Secara prosedural
 mengikuti prosedur hukum yang benar
 melibatkan masyarakat di dalam prosesnya
 Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat, Ormas,
LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain.
 Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain mencakup
anggaran, staf, riset dan informasi.

Pengertian Indikator KinerjaPengertian Indikator KinerjaPengertian Indikator KinerjaPengertian Indikator Kinerja
 Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan
ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan
pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati
dan ditetapkan
KEGUNAAN
 dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-
ante), pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post)
 petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau
sasaran

Pengertian KinerjaPengertian Kinerja
 Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran,
tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN, 1999:3)
 Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan tujuan
stratejik yang ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta
kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat
(Kane dan Johnson, 1995)
 Perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. Oleh karena itu
kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional,
sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung pada
banyak faktor (Bates dan Holton 1995).

Fungsi Indikator KinerjaFungsi Indikator KinerjaFungsi Indikator KinerjaFungsi Indikator Kinerja
• Memperjelas tentang; what, how, who, and when suatu
kegiatan dilaksanakan
• Menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders
• Membangun dasar pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja
program pembangunan

Kedudukan Indikator KinerjaKedudukan Indikator KinerjaKedudukan Indikator KinerjaKedudukan Indikator Kinerja
Perencanaan Pelaksanaan
Pemantauan
dan Evaluasi
Indikator
Kinerja
KuantitatifKualitatif
Sasaran dan Tujuan

Logic Model Theory
Hasil pembangunan yang
diperoleh dari pencapaian
outcome
Apa yang ingin
diubahDAMPAK
Manfaat yang diperoleh dalam
jangka menengah untuk
beneficieries tertentu sebagai
hasil dari output
Apa yang ingin
dicapai
OUTCOME
Produk/barang/jasa akhir
yang dihasilkan
Apa yang dihasilkan
(barang) atau
dilayani (jasa)
OUTPUT
Proses/kegiatan
menggunakan input
menghasilkan output yang
diinginkan
Apa yang
dikerjakan
KEGIATAN
Sumberdaya yang
memberikan kontribusi dalam
menghasilkan output
Apa yang
digunakan dalam
bekerja
INPUT
Metode
Pelaksanaan
MetodePenyusunan
Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007

Indikator Kinerja INPUTIndikator Kinerja INPUTIndikator Kinerja INPUTIndikator Kinerja INPUT
• Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM,
peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk
melaksanakan kegiatan.
• Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi
sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang
ditetapkan
Contoh:
• Jumlah dana yang dibutuhkan
• Tenaga yang terlibat
• Peralatan yang digunakan
• Jumlah bahan yang digunakan

Indikator Kinerja OUTPUTIndikator Kinerja OUTPUTIndikator Kinerja OUTPUTIndikator Kinerja OUTPUT
• Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan
apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik
dan terukur.
• Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan
instansi.
Contoh:
• Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan
– Jumlah orang yang diimunisasi / vaksinasi
– Jumlah permohonan yang diselesaikan
– Jumlah pelatihan / peserta pelatihan
– Jumlah jam latihan dalam sebulan
• Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan
– Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli
– Jumlah komputer yang dibeli
– Jumlah gedung /jembatan yg dibangun
– meter panjang jalanyang dibangun/rehab

Indikator Kinerja OUTCOMEIndikator Kinerja OUTCOMEIndikator Kinerja OUTCOMEIndikator Kinerja OUTCOME
• Pengukuran indikator Hasil seringkali rancu dengan
pengukuran indikator Keluaran.
• Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output.
Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum
tentu secara outcome kegiatan telah tercapai.
• Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih
tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak.
• Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah
hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan
kegunaan yang besar bagi masyarakat.

Menentukan Indikator Outcome (1)Menentukan Indikator Outcome (1)Menentukan Indikator Outcome (1)Menentukan Indikator Outcome (1)
1. Indikator outcome mencerminkan indikator output
terpenting
Indikator outcome :
1. Indikator output 1a
2. Indikator output 2b, 2c
3. Indikator output 3b
4. Indikator output 4a
OUTPUT 2
Indikator 2a
Indikator 2b
Indikator 2c
OUTPUT 2
Indikator 2a
Indikator 2b
Indikator 2c
OUTPUT 1
Indikator 1a
Indikator 1b
Indikator 1c
OUTPUT 1
Indikator 1a
Indikator 1b
Indikator 1c
OUTPUT 3
Indikator 3a
Indikator 3b
Indikator 3c
OUTPUT 3
Indikator 3a
Indikator 3b
Indikator 3c
OUTPUT 4
Indikator 4a
Indikator 4b
Indikator 4c
OUTPUT 4
Indikator 4a
Indikator 4b
Indikator 4c
OUTCOMEOUTCOME

2. Indikator outcome merupakan composite index dari
indikator output
– Indeks gabungan (composite indexes) diperoleh dengan
membobot output
OUTPUT 2
Indikator :
(Ptb)
OUTPUT 2
Indikator :
(Ptb)
OUTPUT 1
Indikator : (Pta)
OUTPUT 1
Indikator : (Pta)
OUTPUT 3
Indikator :
(Ptc)
OUTPUT 3
Indikator :
(Ptc)
OUTCOME
Indikator : (I = (∑Pt / ∑Pt-1) x 100)
OUTCOME
Indikator : (I = (∑Pt / ∑Pt-1) x 100)

3. Indikator outcome merupakan hasil Survei
– Indikator output harus mendukung pencapaian outcome,
meskipun tidak terkait langsung dalam penyusunan
indikator outcome
OUTCOME
(mis : IHSG, IPM, APK)
OUTCOME
(mis : IHSG, IPM, APK)
OUTPUT 3
Indikator output
OUTPUT 3
Indikator output
OUTPUT 2
Indikator output
OUTPUT 2
Indikator output
OUTPUT 1
Indikator output
OUTPUT 1
Indikator output

Contoh:Contoh:
Ukuran Kinerja Indikator OutcomeUkuran Kinerja Indikator Outcome
Contoh:Contoh:
Ukuran Kinerja Indikator OutcomeUkuran Kinerja Indikator Outcome
• Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan
– Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan
– tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer)
– kemenangan tim dlm setiap pertandingan
• Peningkatan langsung hal-hal yg positif
– kenaikan prestasi kelulusan siswa
– peningkatan daya tahan bangunan
– Penambahan daya tampung siswa
• Penurunan langsung hal-hal yang negatif
– Penurunan Tingkat Kemacetan
– Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas

Indikator Kinerja IMPACTIndikator Kinerja IMPACTIndikator Kinerja IMPACTIndikator Kinerja IMPACT
• Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat
yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator manfaat,
indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu
menengah dan panjang. Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran
mengapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan aspek makro
pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan
nasional.
Contoh:
• Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang
– % Kenaikan Pendapatan perkapita masyarakat
– Peningkatan cadangan pangan
– Peningkatan PDRB sektor tertentu
• Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang
– Penurunan Tingkat kemiskinan
– Penurunan Tingkat Kematian

Persyaratan Indikator Kinerja:Persyaratan Indikator Kinerja: SMARTPersyaratan Indikator Kinerja:Persyaratan Indikator Kinerja: SMART
• SPESIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
• MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured gets
managed”)
• ATTAINABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
appropriate collection method)
• RELEVANT (information needs of the people who will use the
data)
• TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time
to influence many manage decision)

Sumber Pembuktian
(Means of Verification)
Sumber Pembuktian
(Means of Verification)
• How should the information be collected, eg. sample survey
• What source is most appropriate?
• Who should do it?
• When and How often should the information be collected,
analyzed & reported
• What formats are required to record the data being
collected?

Langkah-LangkahLangkah-Langkah
Menyusun Indikator KinerjaMenyusun Indikator Kinerja
Langkah-LangkahLangkah-Langkah
Menyusun Indikator KinerjaMenyusun Indikator Kinerja
1. Susun dan tetapkan rencana strategis: visi, misi, tujuan,sasaran dan cara
mencapai tujuan/sasaran (kebijakan, program dan kegiatan)
2. Identifikasi data/informasi yang dapat dikembangkan menjadi indikator
kinerja.
– Dalam hal ini data hendaknya relevan, akurat,lengkap dan kemapuan
pengetahuan tentang bidang yang akan dibahas akan banyak
menolong untuk menyusun dan menetapkan indikator kinerja yang
tepat dan relevan.
1. Pilih dan tetapkan indikator kinerja yang paling relevan dan berpengaruh
besar terhadap keberhasilan pelaksanaan
kebijaksanaan/program/kegiatan.
76www.dadangsolihin.com

Anggaran Berbasis KinerjaAnggaran Berbasis Kinerja

Apa itu ABK?Apa itu ABK?
 Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based
Budgeting) adalah penyusunan anggaran yang
didasarkan atas perencanaan kinerja.
 ABK terdiri dari program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan serta indikator kinerja yang ingin dicapai
oleh suatu entitas anggaran (budget entity).

Landasan HukumLandasan Hukum
 UU 17/2003 tentang Keuangan Negara;
 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pemb Nasional;
 UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;
 PP 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
 PP 21/2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L
Good Governance: discipline, sustainable,
transparent, efficient, accountable
 TAP MPR XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas KKN;
 UU 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
dari KKN;
 Inpres 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengertian ABKPengertian ABK
 ABK adalah penyusunan anggaran dengan memperhatikan
keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil
yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil
dan keluaran tersebut.
(Pasal 7 ayat (1) PP 21/2004)
 Dalam ABK diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan
evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan.
(Pasal 7 ayat (2) PP 21/2004)

Tujuan ABKTujuan ABK
 Dengan penyusunan ABK diharapkan rencana dan program-program
pembangunan yang disusun dapat mengarah kepada:
– terwujudnya sasaran yang telah ditetapkan,
– dicapainya hasil yang optimal dari setiap investasi yang dilakukan
guna meningkatkan kualitas pelayanan publik,
– tercapainya efisiensi serta peningkatan produktivitas di dalam
pengelolaan sumberdaya dan peningkatan kualitas produk serta
jasa untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan dan
kemandirian nasional.
– mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan.

Reformasi Sistem PenganggaranReformasi Sistem Penganggaran
PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU
Visi:
Melaksanakan rencana
pembangunan lima tahunan
berdasarkan GBHN
Visi:
Melaksanakan program kerja
presiden terpilih
Misi:
Penyelenggaraan pemerintahan
umum dan pembangunan
Penganggaran berdasarkan
pendekatan menurut pengeluaran
rutin dan pengeluaran
pembangunan
Misi:
Pelaksanaan kerangka regulasi
serta kerangka investasi dan
pelayanan publik yang di tuangkan
dalam RKP
Anggaran disusun berdasarkan
RKP dengan mempertimbangkan
kemampuan keuangan negara

Reformasi Sistem PenganggaranReformasi Sistem Penganggaran
Paradigma Lama Paradigma Baru

Penerapan ABK
Mengubah Fokus Pengukuran
Besarnya
Jumlah
Alokasi
Sumber Daya
Hasil yang
dicapai dari
penggunaan
sumber daya
FLEKSIBILITAS
bergeser

Latar Belakang: 3 TuntutanLatar Belakang: 3 Tuntutan
Melahirkan sejumlah produk
hukum yang melandasi
perubahan menuju era
reformasi yang
mengedepankan: disiplin,
kesinambungan, transparan,
effisien, dan akuntabel.
1. azas keseimbangan
(checks and balances)
dalam penganggaran
2. penerapan tata
kepemerintahan yang baik
(good governance)
3. Komitmen dalam
menggunakan sumber
daya yang terbatas.

Pendekatan Sistem PenganggaranPendekatan Sistem Penganggaran
 Anggaran negara mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan,
pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi
 Fungsi alokasi dilaksanakan agar sumber daya yang langka dapat
dialokasikan secara efisien dan efektif sesuai skala prioritas guna
mencapai tujuan negara;
 Pendekatan tradisional (line item budget) menempatkan klasifikasi
ekonomi (jenis-belanja) sebagai instrument utama pengalokasian
anggaran;
 Penerapan prinsip “Good Governance” menuntut penggeseran
pendekatan tradisional ke ABK yang didukung dengan pendekatan
Penganggaran Terpadu dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah.

Manfaat Penerapan ABK (1)Manfaat Penerapan ABK (1)
Transparansi
 Meningkatkan transparansi dengan menekankan kejelasan hubungan antara
penggunaan anggaran dengan kinerja pemerintah sehingga dapat digunakan
untuk meningkatkan efisiensi dalam pengalokasian anggaran dan pelaksanaannya.
 Melalui penuangan kebijakan pemerintah ke dalam program-program, pemerintah
dapat menunjukkan komitmennya kepada rakyat secara jelas dan mudah
dipahami.
 Penganggaran dan pencatatan akuntansi dapat dilakukan menurut program
sehingga pemisahan data biaya dan penerimaan per program memperjelas untuk
pengambilan keputusan, di samping memberikan gambaran yang jelas pula
mengenai keluaran dan hasil yang diharapkan;
 Dibandingkan dengan pendekatan tradisional yang lebih mendasarkan pada
pengelompokan menurut jenis belanja, penganggaran yang disusun berdasarkan
program jelas lebih relevan dan mudah diakses oleh para politisi dan publik.

Pola Penganggaran
 Mengubah pola penganggaran dari semula terfokus pada bagaimana
mendapatkan anggaran & membelanjakannya menjadi bagaimana membiayai
kegiatan berdasarkan program dengan tujuan tertentu sesuai prioritas (money
follow function).
 Prosesnya dimulai dengan menentukan keluaran dan hasil yang diharapkan sesuai
tujuan dan sasaran program, kemudian baru ditetapkan inputnya yang digunakan
untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud.
 Hal ini tidak berarti bahwa pendekatan tradisional ditinggalkan, akan tetapi tetap
digunakan dalam rangka pencatatan dan pengendalian, hanya saja
pengelolaannya diserahkan kepada K/L.
 Tujuan yang luas & strategis ditetapkan oleh pembuat kebijakan, disusul dengan
penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan
dimaksud.
 Pengukuran kinerja juga bisa disusun guna mengukur efektifitas dari kegiatan
pencapaian tujuan yang diinginkan.

Penentuan Prioritas
 Pendekatan ABK memberikan peluang kepada Lembaga
Penentu/pembuat Kebijakan seperti Kabinet dan DPR untuk dapat
menentukan prioritas secara lebih rasional.
 Hal ini dimungkinkan karena anggaran program pemerintah tidak sekedar
menggambarkan pengelompok an menurut organisasi dan jenis belanja,
akan tetapi lebih dari itu di dalam program secara jelas tercermin hasil
yang diinginkan untuk dicapai.
 Pendekatan ABK membawa kejelasan atas fokus kebijakan pemerintah,
bagaimana kegiatan administrasi pendukung menunjang tujuan dan
target, serta bagaimana anggaran dibagi diantara berbagai prioritas.

Efisiensi Birokrasi
 Penerapan ABK berpotensi besar meningkatkan efisiensi birokrasi. ABK
mencerminkan harapan bahwa birokrasi terselenggara dalam performa
yang prima yang mendorong terfokuskannya pencapaian hasil.
 Hal ini terjadi karena dengan adanya lembaga yang bertanggung- jawab
atas penyediaan layanan barang dan jasa publik sementara K/L lebih
difokuskan pada tanggungjawab pengaturan regulasinya, maka kejelasan
pengaturan kewenangan ini akan meningkatkan kualitas pelayanan oleh
birokrasi.

Penyusunan RPJPD, RPJMD, RenstraPenyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra
SKPD, RKPD, dan Renja SKPDSKPD, RKPD, dan Renja SKPD
Penyusunan RPJPD, RPJMD, RenstraPenyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra
SKPD, RKPD, dan Renja SKPDSKPD, RKPD, dan Renja SKPD

92
Dokumen PerencanaanDokumen PerencanaanDokumen PerencanaanDokumen Perencanaan
www.dadangsolihin.com
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional
(RPJP-Nasional)
UU
(Ps. 13 Ayat 1)
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah
(RPJP-Daerah)
Perda
(Ps. 13 Ayat 2)
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional
(RPJM-Nasional)
Per Pres
(Ps. 19 Ayat 1)
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
(RPJM-Daerah)
Peraturan KDH
(Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian /
Lembaga (Renstra KL)
Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 19 Ayat 2)
Renstra Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renstra
SKPD)
Peraturan
Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah
(RKP)
Per Pres
(Ps. 26 Ayat 1)
Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)
Peraturan KDH
(Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja
Kementerian / Lembaga
(Renja KL)
Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 21 Ayat 1)
Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah
(Renja SKPD)
Peraturan
Pimpinan SKPD
( Ps. 21 Ayat 3)

Penyusunan RPJPD dan RPJMDPenyusunan RPJPD dan RPJMDPenyusunan RPJPD dan RPJMDPenyusunan RPJPD dan RPJMD

Sosialisasi,
Konsultasi
Publik, dan
jaring
asmara
Musrenbang
Jangka
Panjang
Daerah
Rumusan
hasil
kesepakatan
& komitmen
Rancangan
Visi & Misi
Saran,
tanggapan,
Rekomendasi
stakeholders
Tata Cara Penyusunan RPJPDTata Cara Penyusunan RPJPD
- Geomorfologi &
lingkungan
- Ekonomi & SDA
- Demografi
- Prasarana dan
sarana
- dll.
Prediksi Kondisi
Umum Daerah
Rancangan Arah
Pembangunan
Rencana tata ruang
Merumuskan
gambaran awal
- Visi
- Misi
- Arah
Pembangunan
Rancangan RPJP
Penetapan
Perda ttg
RPJPD
Peraturan
Daerah ttg
RPJP Daerah
- Visi
- Misi
- Arah
Pembangunan
▪ Arahan
Umum
▪ Fungsi &
peran sub
wilayah/
kawasan
Rancangan
Akhir RPJPD

Sistematika Penulisan RSistematika Penulisan RPJPPJP DaerahDaerah
Bab I Pendahuluan
Bab II Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi
Umum Daerah
Bab III Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Daerah
Bab IV Penutup

Langkah Penyusunan RPJMD
Visi, Misi, Program
Kepala Daerah Terpilih
Bappeda menyusun
Rancangan Awal
RPJMD
Bappeda menyelenggarakan
MUSRENBANG RPJMD
Penetapan RPJMD
Digunakan sebagai
pedoman penyusunan
Rancangan RKPD
Bappeda menyusun
Rancangan Akhir RPJMD
a) Visi, Misi Kepala Daerah
b) Strategi Pembangunan Daerah
c) Kebijakan Umum
d) Kerangka Ekonomi Daerah
e) Program SKPD
a) Visi,Misi Kepala Daerah
c) Kebijakan Umum
SKPD Menyusun Renstra SKPD
Program SKPD
e) Program SKPD
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Indikator

Outline RPJMD berdasarkan
PP 8/2008
1. Pendahuluan
2. Gambaran Umum Kondisi Daerah
3. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan
4. Analisis Isu-isu Strategis;
5. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
6. Strategi dan Arah Kebijakan
7. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
8. Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
9. Penetapan Indikator Kinerja Daerah
10. Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Checklist: RPJMD yang Berkualitas
1. Adanya Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
2. Profil Daerah dan Prediksi ke Depan
3. Visi Pembangunan Daerah Jangka Menengah
4. Misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah
5. Isu Strategis Daerah
6. Rumusan Tujuan
7. Rumusan Strategi
8. Rumusan Kebijakan
9. Rumusan Program Pembangunan Daerah
10. Rumusan Arah Kebijakan Keuangan Daerah
11. Keterkaitan antar Elemen Dokumen RPJMD
12. Kemudahan RPJMD dalam Mendukung Terlaksanannya Rencana

Penyusunan Renstra SKPD,Penyusunan Renstra SKPD,
RKPD, dan Renja SKPDRKPD, dan Renja SKPD
Penyusunan Renstra SKPD,Penyusunan Renstra SKPD,
RKPD, dan Renja SKPDRKPD, dan Renja SKPD

Tahapan PenyusunanTahapan Penyusunan
Rencana Pembangunan DaerahRencana Pembangunan Daerah
Tahapan PenyusunanTahapan Penyusunan
Rencana Pembangunan DaerahRencana Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan
Daerah
(Pasal 4 ayat 1)
RPJPD
RKPD
RPJM
D
Dokumen
Perencanaa
n
Rencana Pembangunan Daerah disusun dengan tahapan (Pasal 4 ayat
2)
Penyusunan Rancangan
Awal
Pelaksanaan Musrenbang
Perumusan Rancangan Akhir
Penetapan Rencana
RPJPD
RPJMD
RKPD

Penyusunan Renstra SKPDPenyusunan Renstra SKPDPenyusunan Renstra SKPDPenyusunan Renstra SKPD

Apa Itu Renstra SKPD (1)Apa Itu Renstra SKPD (1)Apa Itu Renstra SKPD (1)Apa Itu Renstra SKPD (1)
• Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang
dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan
pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke
depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
• Kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh
kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan
mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan, strategi,
kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra
SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.

Apa Itu Renstra SKPD (2)Apa Itu Renstra SKPD (2)Apa Itu Renstra SKPD (2)Apa Itu Renstra SKPD (2)
• Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar;
1) Ke mana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya dan apa
yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
2) Bagaimana mencapainya;
3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.
• Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya,
proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun komitmen
dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk Forum
Multistakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra SKPD melalui
proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan
pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis.

Outline Renstra SKPDOutline Renstra SKPDOutline Renstra SKPDOutline Renstra SKPD
1. Pendahuluan;
2. Gambaran pelayanan SKPD;
3. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
4. Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; rencana
program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif; dan
5. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan
sasaran RPJMD.
Pasal 40 (4) PP 8/2008

Penyusunan Renstra SKPDPenyusunan Renstra SKPDPenyusunan Renstra SKPDPenyusunan Renstra SKPD
Rancangan Renstra-
SKPD oleh SKPD
Memuat visi, misi, tujuan,
strategi, kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan
sesuai dengan tugas dan
fungsinya
Masukan
Rancangan
Renstra SKPD
Renstra SKPD ditetapkan dalam
Keputusan Kepala SKPD
Mengacu kepada
RPJMD dan bersifat
indikatif
Pasal 26
Pasal 25 ayat 2 dan 4
Pasal 27 ayat 3

Renstra SKPD dalam Penyusunan RPJMDRenstra SKPD dalam Penyusunan RPJMD
Visi, Misi, Program
Kepala Daerah Terpilih
Bappeda menyusun
Rancangan Awal
RPJMD
Bappeda menyelenggarakan
MUSRENBANG RPJMD
Penetapan RPJMD
Digunakan sebagai
pedoman penyusunan
Rancangan RKPD
Bappeda menyusun
Rancangan Akhir RPJMD
a) Visi, Misi Kepala Daerah
c) Kebijakan Umum
e) Program SKPD
a) Visi,Misi Kepala Daerah
c) Kebijakan Umum
SKPD Menyusun Renstra SKPD
Program SKPD
e) Program SKPD
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Renstra SKPD

Checklist: Renstra SKPD yang BerkualitasChecklist: Renstra SKPD yang Berkualitas
(1)(1)
(1)(1)
1. Ada review yang cukup menyeluruh tentang kinerja pelayanan SKPD
dalam periode lalu (1-3 tahun lalu) untuk mengidentifikasi faktor internal
dan eksternal yang telah berpengaruh pada kinerja pelayanan SKPD.
2. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja pencapaian
pelayanan SKPD masa kini dalam penyelenggaraan berbagai urusan wajib
atau pilihan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.
3. Ada kajian perspektif masa depan SKPD; mengantisipasi perubahan-
perubahan, kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang
diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pelayanan SKPD dan
merumuskan apa yang perlu dilakukan agar pelayanan SKPD kepada
masyarakat lebih efisien dan efektif.

(2)(2)
(2)(2)
4. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan pelayanan
SKPD dan identifikasi langkah-langkah strategis untuk memperbaiki
pelayanan SKPD kepada masyarakat.
5. Ada kesesuaian dan konsistensi antara visi, misi, dan agenda KDH terpilih,
tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD dengan usaha
mengoptimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan internal organisasi
dan pelayanan SKPD; mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan
eksternal pengembangan pelayanan SKPD.
6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, dan agenda
KDH terpilih dan RPJMD ke dalam perumusan visi, misi, tujuan (SMART),
strategi, dan kebijakan pembangunan pelayanan SKPD sesuai TUPOKSI
SKPD

(3)(3)
(3)(3)
7. Ada rumusan yang baik dan sistematis tujuan (berasaskan pada prinsip
SMART), strategi, kebijakan, dan prioritas program pembangunan
pelayanan SKPD.
8. Ada kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam pengelolaan
keuangan daerah dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan
keuangan dan pembiayaan SKPD.
9. Ada kesesuaian antara rumusan program pembangunan daerah dengan
kendala fiskal SKPD.
10. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan daerah
terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis pelayanan SKPD
dan pembangunan daerah secara keseluruhan.
11. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam
keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan Renstra SKPD

StepStep bby Step Penyusunan Renstra SKPDy Step Penyusunan Renstra SKPDStepStep bby Step Penyusunan Renstra SKPDy Step Penyusunan Renstra SKPD
1. Persiapan
2. Penyusunan Rancangan Awal RPJM Daerah
3. Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD
4. Pelaksanaan Musrenbang Daerah Jangka Menengah
5. Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Daerah/ Renstra SKPD
6. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD

Penyusunan RKPDPenyusunan RKPDPenyusunan RKPDPenyusunan RKPD

Apa Itu RKPD?Apa Itu RKPD?Apa Itu RKPD?Apa Itu RKPD?
• RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan satu dokumen
rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan
pembangunan daerah dalam jangka waktu satu tahun ke depan.
• RKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah,
karena RKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah
(RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran
tahunan.
• RKPD menjembatani sinkronisasi harmonisasi rencana tahunan dengan
rencana strategis; mengoperasionalkan rencana strategis ke dalam
langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk
memastikan tercapainya rencana strategis jangka menengah.

OutlineOutline RKPDRKPDOutlineOutline RKPDRKPD
1. Pendahuluan;
2. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
3. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
4. Prioritas dan sasaran pembangunan;
5. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
Pasal 40 (3) PP 8/2008

Langkah Penyusunan RKPDLangkah Penyusunan RKPD
Bappeda menyusun
Rancangan Awal RKPD
Penetapan RKPD
Sebagai pedoman penyusunan
Rancangan APBD
Rancangan Akhir RKPD
a) Prioritas Pembangunan
b) Kebijakan Umum
c) Kerangka Ekonomi Daerah
d) Program SKPD
a) Prioritas Pembangunan Daerah
b) Kebijakan Umum
c) Kerangka Ekonomi Daerah 
Pagu Indikatif
SKPD Menyusun Renja SKPD
Program SKPD
d) Program SKPD
MUSRENBANG Kab/Kota
a. Sinkronisasi Program SKPD
b. Harmonisasi Dekon dan TP
MUSRENBANG Prov Sbg
Wakil Pemerintah Pusat
a. Harmonisasi Dekon dan TP
(4)Bappenas menyelenggarakan
MUSRENBANGNAS
a. Sinkronisasi Program KL/SKPD
b. Harmonisasi Dekon dan TP
Maret
April
April
MUSRENBANG
Desa/Kelurahan/Kecamatan
Mei
(8)
(9)
(10)
(11.a)
(11.b)
(12)
(13)
(14)
(15)

Checklist: RKPD yang Berkualitas (1)Checklist: RKPD yang Berkualitas (1)Checklist: RKPD yang Berkualitas (1)Checklist: RKPD yang Berkualitas (1)
1. Ada review yang cukup menyeluruh tentang kinerja pembangunan
daerah dalam periode lalu (1-3 tahun lalu) untuk mengidentifikasi faktor
internal dan eksternal yang telah berpengaruh pada kinerja pelayanan
SKPD.
2. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja pembangunan
daerah masa kini dalam penyelenggaraan berbagai fungsi, urusan wajib,
atau urusan pilihan.
3. Ada kajian perspektif masa depan daerah; mengantisipasi perubahan-
diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pembangunan daerah dan
merumuskan apa yang perlu dilakukan agar kinerja daerah dalam
pembangunan dapat ditingkatkan, lebih efisien, dan efektif.

4. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah dan
identifikasi langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kinerja
pembangunan daerah.
5. Ada konsistensi dan hubungan yang jelas antara RKPD dengan visi, misi,
dan agenda KDH terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian
program RPJMD, RKP, dan Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan
oleh MENDAGRI.
6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, dan agenda
KDH terpilih dan RPJMD ke dalam perumusan tujuan (SMART), strategi,
dan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah.
7. Penyusunan Program dan Kegiatan berbasis kinerja dan
mengakomodasikan STÁNDAR PELAYANAN MINIMAL.

8. Ada kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam pengelolaan
keuangan daerah dan kendala fiskal daerah dengan rumusan tujuan,
strategi, dan arah kebijakan keuangan dan pembiayaan RKPD
keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan RKPD dan
kesesuaian antara RKPD dengan hasil-hasil kesepakatan Musrenbang dan
Forum Multi Stakeholder SKPD.

StepStep bby Step Penyusunan RKPDy Step Penyusunan RKPDStepStep bby Step Penyusunan RKPDy Step Penyusunan RKPD
1. Persiapan
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD
3. Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD
4. Pelaksanaan Musrenbang Tahunan Daerah
5. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD/Renja SKPD
6. Penetapan RKPD dan Renja SKPD

Penyusunan Renja SKPDPenyusunan Renja SKPDPenyusunan Renja SKPDPenyusunan Renja SKPD

Apa Itu Renja SKPD?Apa Itu Renja SKPD?Apa Itu Renja SKPD?Apa Itu Renja SKPD?
• Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen
rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan program
dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan tahunan
daerah pada umumnya.
• Renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan
terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan
mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD,
Renstra SKPD, RPJMD dan bahkan RPJPD.
• Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat
yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.
• Kualitas penyusunan Renja SKPD dengan demikian akan sangat
menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada masyarakat
penggunanya.

Outline Renja SKPDOutline Renja SKPDOutline Renja SKPDOutline Renja SKPD
1. Pendahuluan;
2. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;
3. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
4. Indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan
pencapaian Renstra SKPD;
5. Dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu
indikatif;
6. Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan
kegiatan;
7. Penutup.
Pasal 40 (5) PP 8/2008

Penyusunan Renja SKPD (1)Penyusunan Renja SKPD (1)Penyusunan Renja SKPD (1)Penyusunan Renja SKPD (1)
Rancangan Renja-SKPD
oleh SKPD
Memuat kebijakan, program
dan kebijakan pembangunan
Masukan
Rancangan
Renja SKPD
Rancangan Renja SKPD
dibahas dalam forum SKPD
untuk menentukan prioritas
pembangunan
Mengacu kepada rancanga
awal RKPD, Renstra
SKPD, hasil evaluasi
pelaksanaan program dan
kegiatan periode
sebelumnya, masalah yang
dihadapi dan usulan
program serta kegiatan
yang berasal dari
masyarakat
Renja SKPD ditetapkan dalam
Keputusan Kepala SKPD
Pasal 28
Pasal 27 ayat 5
Pasal 27 ayat 1 dan 3
Pasal 27 ayat 2

Penyusunan Renja SKPD (2)Penyusunan Renja SKPD (2)Penyusunan Renja SKPD (2)Penyusunan Renja SKPD (2)
• RENJA SKPD menekankan tentang pentingnya SKPD menguasai dan
kompeten dalam menyusun program dan kegiatan SKPD karena RENJA
SKPD merupakan dasar utama bagi penyusunan rencana dan
penganggaran tahunan dan rencana strategis jangka menengah daerah.
• Kualitas penyusunan RENJA SKPD akan sangat menentukan kualitas
rencana daerah diatasnya.

Checklist: Renja SKPD yang Berkualitas (1)Checklist: Renja SKPD yang Berkualitas (1)Checklist: Renja SKPD yang Berkualitas (1)Checklist: Renja SKPD yang Berkualitas (1)
1. Ada review yang cukup menyeluruh tentang kinerja pelayanan SKPD
dalam periode lalu (1-3 tahun lalu) untuk mengidentifikasi faktor internal
dan eksternal yang telah berpengaruh pada kinerja pelayanan SKPD.
2. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja pelayanan SKPD
masa kini dalam penyelenggaraan fungsi pokoknya, urusan wajib, atau
urusan pilihan.
3. Ada kajian perspektif masa depan daerah; mengantisipasi perubahan-
diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pelayanan SKPD dan
merumuskan apa yang perlu dilakukan agar kinerja SKPD dapat
ditingkatkan, lebih efisien, dan efektif.

4. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pelayanan SKPD dan
identifikasi langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kinerja
pelayanan kepada masyarakat
5. Ada benang merah yang jelas antara Renja SKPD dengan TUPOKSI SKPD,
visi, misi, dan agenda KDH terpilih, tujuan, strategi, kebijakan dan
capaian program RPJMD, RKP, dan Pedoman Penyusunan APBD yang
diterbitkan oleh MENDAGRI
6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari RKPD ke dalam
perumusan tujuan (SMART), strategi dan kebijakan, kriteria penentuan
prioritas Program dan Kegiatan yang tepat dan efektif dari pelayanan
SKPD
7. Penyusunan Program dan Kegiatan berbasis kinerja dan
mengakomodasikan Stándar Pelayanan Minimal

keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan Renja SKPD dan
kesesuaian antara RKPD dengan hasil-hasil kesepakatan MUSRENBANG
dan Forum Multi Stakeholder SKPD

StepStep bby Step Penyusunany Step Penyusunan Renja SKPDRenja SKPDStepStep bby Step Penyusunany Step Penyusunan Renja SKPDRenja SKPD
1. Persiapan
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD
3. Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD
4. Pelaksanaan Musrenbang Tahunan Daerah
5. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD/Renja SKPD
6. Penetapan RKPD dan Renja SKPD

Terima KasihTerima KasihTerima KasihTerima Kasih

Tentang NarasumberTentang Narasumber

SEMINAR CAPACITY

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to SEMINAR CAPACITY

Similar to SEMINAR CAPACITY (20)

More from Dadang Solihin

More from Dadang Solihin (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

SEMINAR CAPACITY