Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun pembangunan antardaerah.
2. DASAR HUKUM
UU NO 25 TAHUN 2004
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL
UU NO 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA
PP NO 20 TAHUN 2004 TENTANG RENJA PEMERINTAH
PP NO 39 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN
DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
3. LATAR BELAKANG
• Perubahan aturan yang cukup radikal
(amandemen UUD 1945, presiden dipilih
langsung oleh rakyat, dll)
• Penguatan kedudukan legislatif dalam
penyusunan APBN
• Dihapuskannya GBHN sbg pedoman
penyusunan rencana pembangunan nasional
• Penguatan Otonomi Daerah & desentralisasi
Sehingga sbg pedoman Presiden untuk menyusun rencana
Pembangunan maka dibutuhkan pengaturan lebih lanjut bagi
proses perencanaan Pembangunan Nasional
4. Otonomi Daerah yang memberikan
kewenangan luas, nyata, dan bertanggung
jawab kepada daerah memerlukan
koordinasi dan pengaturan untuk lebih
mengharmoniskan dan menyelaraskan
pembangunan, baik pembangunan
Nasional, Pembangunan Daerah maupun
pembangunan antardaerah.
5. PENGERTIAN
• Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
• Pembangunan Nasional adalah upaya yang
dilaksanakan oleh semua, komponen bangsa dalam rangka
mencapai tujuan bernegara.
• Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana
pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah,
dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara
negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
7. RUANG LINGKUP
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN
PENYELENGGARA PEMERINTAH
PUSAT & DAERAH
PARTISIPASI
MASYARAKAT
8. Perencanaan Pembangunan Nasional
• Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan
demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan,
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta
kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan
kesatuan Nasional.
• Perencanaan pembangunan nasional disusun
secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan
tanggap terhadap perubahan.
• Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
diselenggarakan berdasarkan Asas Umum
Penyelenggaraan Negara.
9. Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional bertujuan:
• Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan
• Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan
sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu,
antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan
Daerah
• Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan
• Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
• Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya
secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan
11. Penyusunan Rencana
• Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang
bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur.
• Setiap Instansi Pemerintah menyiapkan rancangan
rencana kerja
• Partisipasi dan keterlibatan masyarakat untuk
penyelarasan rencana pembangunan
• Penyusunan rancangan akhir perencanaan
pembangunan
12. Penetapan Rencana
• Penetapan rencana menjadi produk hukum
sehingga mengikat semua pihak untuk
melaksanakannya
• RPJP Nasional-UU
• RPJP Daerah-Peraturan Daerah
• RPJM & Tahunan Nasional-PP
• RPJM & Tahunan Daerah-Perkada
13. Pengendalian Pelaksanaan
Rencana
• Untuk menjamin tercapainya tujuan dan
sasaran pembangunan
• Dilakukan oleh pimpinan
Kementrian/Lembaga/SKPD
• Dihimpun dan dianalisis oleh
Menteri/Kepala Bappeda hasil pemantauan
pelaksanaan rencana pembangunan
14. Evaluasi Pelaksanaan Rencana
• Mengumpulkan dan menganalisis data dan
informasi untuk menilai pencapaian sasaran,
tujuan dan kinerja pembangunan.
• Evaluasi dilakukan berdasarkan indikator dan
kinerja mencakup input, output, result, benefit,
dan impact
• Kementrian/Lembaga/SKPD wajib melaksanakan
evaluasi kinerja pembangunan yang terkait dengan
fungsi dan tanggungjawabnya
15. Dokumen Perencanaan
Pembangunan Nasional
DOKUMEN KETERANGAN WAKTU
RPJP Nasional Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 20 tahun
RPJM Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional
5 tahun
RKP Rencana Kerja Pemerintah 1 tahun
Renstra-KL Rencana Strategis Kementrian/Lembaga 5 tahun
Renja-KL Rencana Kerja Kementrian/Lembaga 1 tahun
16. Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah
DOKUMEN KETERANGAN WAKTU
RPJP Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 20 tahun
RPJM Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah
5 tahun
RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah 1 tahun
Renstra-SKPD Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah
5 tahun
Renja-SKPD Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 1 tahun
17. Dokumen Perencanaan
• RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya
pernerintahan Negara Indonesia yang tercanturn dalam Pembukaan
UUD 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pernbangunan Nasional.
• RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program
Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional,
memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program
Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan
dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang
mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah
kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi
dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
• RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, mernuat prioritas
pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup
gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan
fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas
Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi
dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif
18. Dokumen Perencanaan
• RPJP Daerah mernuat visi, misi, dan arah pembangunan
Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional
• RPJM Daerah merupakan penjabaran visi, misi, dan program
Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP
Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah
kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah,
kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan
program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja
dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat
indikatif.
• RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu
pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah,
prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan
pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh
pernerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.
19. Dokumen Perencanaan
• Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program,
dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi
Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM
Nasional dan bersifat indikatif.
• Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan
mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif,
serta. memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik
yang dilaksanakan langsung oleh Pernerintah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat.
• Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas
dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat
indikatif.
• Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan
mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.
20. Penyusunan RPJP:
• Penyiapan rancangan awal rencana
pembangunan
• Musyawarah perencanaan pembangunan
• Penyusunan rancangan akhir rencana
pembangunan.
21. Penyusunan RPJM N/D &
RKP/RKPD
• Penyiapan rancangan awal rencana
pembangunan;
• Penyiapan rancangan rencana kerja
• Musyawarah perencanaan pembangunan
• Penyusunan rancangan akhir rencana
pembangunan.
22. PENANGGGUNGJAWAB DOKUMEN
PERENCANAAN
DOKUMEN PENGANGGUNG JAWAB PENGESAHAN
RPJP Nasional Menteri (Pimpinan Kementrian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS)
UU
RPJM Nasional Menteri PP
RKP PP
RPJP Daerah Kepala Bappeda Perda
RPJM Daerah Kepala Bappeda Perkada
RKPD Perkada
Renstra-KL Pimpinan Kementrian/Lembaga Permen
Renja-KL
Renstra-SKPD Kepala SKPD Peraturan
Kepala SKPD
Renja-SKPD
23. RPJP
NASIONAL
RPJM
NASIONAL
RKP RAPBN
APBN
RPJP
DAERAH
RPJM
DAERAH
RKPD RAPBD APBD
RENSTRA
SKPD
RENJA
SKPD
RKA –
SKPD
PENJABARAN
APBD
RENSTRA
KL
RENJA
KL
RKA - KL RINCIAN
APBN
Pedoman dijabarkan
Pedoman
Pedoman
Pedoman dijabarkan
diacu
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pemerintah
Pusat
Pemerintah
Daerah
RENCANA
KERJA ANGGARAN
diacu diperhatikan Diserasikan melalui MUSRENBANGDA
Pedoman
Pedoman
KUA
Pedoman
24. KELEMBAGAAN
• Presiden menyelenggarakan dan bertanggung jawab
atas Perencanaan Pembangunan Nasional, dibantu
Menteri, dan Pimpinan Kementrian/Lembaga sesuai
tugas & Kewenangannya.
• Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung
jawab atas perencanaan pembangunan daerah di
daerahnya, dibantu Kepala Bappeda dan Pimpinan
SKPD sesuai tugas dan kewenangannya
• Gubernur selaku wakil pemerintah pusat
mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan tugas-
tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
perencanaan pembangunan antar kabupaten/kota
25. JADWAL PENETAPAN PERENCANAAN
DOKUMEN WAKTU KETERANGAN
RPJP Nasional Musrenbang dilaksanakan
paling lambat 1 tahun sebelum
RPJP berjalan berakhir
RPJM Nasional Paling lambat 3 bulan setelah
presiden dilantik
Musrenbang dilaksanakan
paling lambat 2 bulan setelah
presiden dilantik
RKP Musrenbang dilaksanakan
paling lambat bulan April
RPJP Daerah Musrenbang dilaksanakan
paling lambat 1 tahun sebelum
RPJP berjalan berakhir
RPJM Daerah Paling lambat 3 bulan setelah kepala
daerah dilantik
Musrenbang dilaksanakan
paling lambat 2 bulan setelah
kepala daerah dilantik
RKPD Musrenbang dilaksanakan
paling lambat bulan Maret
Renstra-KL Disesuaikan dengan RPJM Nasional
Renja-KL
Renstra-SKPD Disesuaikan dengan RPJM Daerah
Renja-SKPD
