SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
PUBLIC CHOICE
DALAM KEBIJAKAN
EKONOMI
PRAKATA
 Teori pilihan publik ini awalnya muncul pada
tahun 50an.
 Menurut Samuelson dan Nordhaus
mengemukakan bahwa teori pilihan public
merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi
yang mempelajari bagaimana pemerintah
membuat keputusan yang terkait dengan
public.
 James Buchanan mengemukakan bahwa teori
pilihan public Intinya pilihan publik adalah “the
economic study of non market decision
Perkembangan Public Choice
Variabel Ekonomi klasik Publik Choice
Supplier Produsen,pengusaha,distributor Politis,parpol,birokrasi,pemeri
ntah
Demander Konsumen Pemilih (voters)
Jenis
Komoditas
Komoditas individu (private
goods)
Komoditi public (public
goods)
Alat transaksi Uang Suara (voters)
Jenis transaksi Voluntary transaction (sukarela) Politic as exchange
Teori pilihan public ini dibagi menjadi 2,
yaitu :
 Pendekatan Catalaxy/ ekonomi sebagai ilmu
pertukaran.
Para pelaku politik menawarkan berbagai kebijakan
public kepada masyarakat. Pembeli kebijakan public
ini adalah masyarakat pemilih yg akan memilih
kebijakan yg benar2 dpt mewakili kebutuhan mrka.
 Pendekatan Economicus (konsep manusia
ekonomi)
Konsep ini mengemukakan bahwa manusia
cenderung memaksimalkan manfaat utilitas untuk
dirinya karena dihadapkan pada kelangkaan sumber
daya.
 Berdasarkan dari kedua aspek tersebut
dapat dikatakan bahwa para pelaku politik
merupakan supply dan demandnya
merupakan masyarakat.
 Dalam teori ini menjelaskan bagaimana
proses pengambilan keputusan dalam
penentuan pilihan kebijakan publik yang
paling efektif.
 Teori pilihan publik memberikan ruang
untuk saling melakukan pertukaran
diantara masyarakat, partai politik,
pemerintah dan birokrat
 Dengan kata lain public choice theory
atau teori pilihan publik adalah
pengambilan keputusan secara bersama-
sama/kolektif yang dilihat dari perspektif
ekonomi untuk menjelaskan fenomena
sosial-politik
Aliran Teori Public Choice
1. Teori Pilihan Publik Normatif
• Dalam aliran teori publik normatif ini merupakan proses
menganalisa sifat-sifat dari sistem politik yang dianggap
menguntungkan.
• Sejalan dengan Caporaso, Erani menekankan bahwa
focus dari teori pilihan publik ini adalah pada isu-isu
yang terkait dengan desain politik dan aturan-aturan
politik dasar.
2. Aliran Pilihan Publik Positif
• berusaha untuk merancang penjelasan bagi aturan-aturan
dan proses-proses pemilihan yang ada dan menelaah
bagaimana konsekuensinya.
KEKUATAN DAN KELEMAHAN PUBLIC
CHOICE THEORY
 KEKUATAN
Sebagai jembatan penghubung antara ilmu ekonomi dengan
ilmu politik yang selama berkembang secara terpisah satu
sama lain. Teori ini memungkinkan untuk melihat fenomena
politik secara lebih pasti dan terprediksi secara teoritis.
 KELEMAHAN
Teori ini mengasumsikan bahwa setiap individu bertindak
rasional tanpa mengindahkan kekayaan lembaga, budaya, dan
politik masyarakat yang ada.
 APLIKASI
Pilihan public dalam aplikasinya sangat erat kaitannya dengan mayarakat
pemilih, partai politik, politisi, birokrat, kelompok kepentingan dan aturan-
aturan pemilihan umum. Ini bisa dilihat dalam sIstem ketatanegaraan kita
yang mengedepankan demokratisasi.
 FUNGSI
1) Menunjukkan bagaimana sikap (behavior) yang diinterpretasikan
sesuai medium budaya dan ideologi yang ada.
2) Mengiluminasikan kondisi-kondisi keberhasilan tindakan kolektif dan
untuk menunjukkan mengapa sebagian kepentingan bias lebih
diagregasikan dan sebagian lainnya tidak.
3) Bisa menjadi petunjuk bagi decision maker untuk menentukan pilihan
kebijakan yang paling efektif.
KEKUATAN DAN KELEMAHAN PUBLIC
CHOICE THEORY

More Related Content

What's hot

AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAAKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAFajar Dolly
 
Desain kebijakan publik
Desain kebijakan publik Desain kebijakan publik
Desain kebijakan publik yuniariarsela
 
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikAgenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Model Formulasi Kebijakan
Model Formulasi KebijakanModel Formulasi Kebijakan
Model Formulasi KebijakanZakiah dr
 
Sejarah new public service
Sejarah new public serviceSejarah new public service
Sejarah new public servicePutra Manurung
 
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik Dadang Solihin
 
3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakanMuh Firyal Akbar
 
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN Sri Suwanti
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...Oswar Mungkasa
 
model kebijakan merille s.grindle
model kebijakan merille s.grindlemodel kebijakan merille s.grindle
model kebijakan merille s.grindleHeru Fernandez
 
Prinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi PublikPrinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi Publik93220872
 

What's hot (20)

AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAAKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
 
Desain kebijakan publik
Desain kebijakan publik Desain kebijakan publik
Desain kebijakan publik
 
Analisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan PublikAnalisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan Publik
 
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikAgenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
 
Politik dan kebijakan publik
Politik dan kebijakan publikPolitik dan kebijakan publik
Politik dan kebijakan publik
 
Model Formulasi Kebijakan
Model Formulasi KebijakanModel Formulasi Kebijakan
Model Formulasi Kebijakan
 
siklus kebijakan publik
siklus kebijakan publiksiklus kebijakan publik
siklus kebijakan publik
 
Sejarah new public service
Sejarah new public serviceSejarah new public service
Sejarah new public service
 
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
 
Kebijakan Publik
Kebijakan PublikKebijakan Publik
Kebijakan Publik
 
Analisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publikAnalisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publik
 
3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan
 
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
 
Pertemuan ke 3 - perencanaan sosial
Pertemuan ke 3 - perencanaan  sosialPertemuan ke 3 - perencanaan  sosial
Pertemuan ke 3 - perencanaan sosial
 
Kebijakan publik
Kebijakan publik Kebijakan publik
Kebijakan publik
 
Analisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publikAnalisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publik
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
 
model kebijakan merille s.grindle
model kebijakan merille s.grindlemodel kebijakan merille s.grindle
model kebijakan merille s.grindle
 
Prinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi PublikPrinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi Publik
 
Teori teori ekonomi regional
Teori teori ekonomi regionalTeori teori ekonomi regional
Teori teori ekonomi regional
 

Similar to Public choice

TP Pertemuan ke-2.pptx
TP Pertemuan ke-2.pptxTP Pertemuan ke-2.pptx
TP Pertemuan ke-2.pptxAlqiAsaoka
 
Ppt Kebijakan dan manajemen kesehatan.pptx
Ppt Kebijakan dan manajemen kesehatan.pptxPpt Kebijakan dan manajemen kesehatan.pptx
Ppt Kebijakan dan manajemen kesehatan.pptxTyazmutzDartha
 
Nasrun public policy-revised
Nasrun public policy-revisedNasrun public policy-revised
Nasrun public policy-revisedNasrun Annahar
 
Teori teori relevan dengan komunikasi politik
Teori   teori relevan dengan komunikasi politikTeori   teori relevan dengan komunikasi politik
Teori teori relevan dengan komunikasi politikFuji Lestari
 
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar Tri Widodo W. UTOMO
 
dokumen.tips_pendekatan-pian.ppt
dokumen.tips_pendekatan-pian.pptdokumen.tips_pendekatan-pian.ppt
dokumen.tips_pendekatan-pian.pptArdifaSamawy
 
Ekonomi politik pembangunan agus suryono
Ekonomi politik pembangunan   agus suryonoEkonomi politik pembangunan   agus suryono
Ekonomi politik pembangunan agus suryonoBayu Rizky Aditya
 
Presentasi kebijakan publik.pptx
Presentasi kebijakan publik.pptxPresentasi kebijakan publik.pptx
Presentasi kebijakan publik.pptxPoinid
 
PENDEKATAN-PENDEKATAN DALAM ILMU POLITIK.pptx
PENDEKATAN-PENDEKATAN DALAM ILMU POLITIK.pptxPENDEKATAN-PENDEKATAN DALAM ILMU POLITIK.pptx
PENDEKATAN-PENDEKATAN DALAM ILMU POLITIK.pptxDanialDarwis1
 
(Paper v) pendekatan pendekatan ilmu politik
(Paper v) pendekatan pendekatan ilmu politik(Paper v) pendekatan pendekatan ilmu politik
(Paper v) pendekatan pendekatan ilmu politikYusuf Abror
 
Pancasila sebagai Sistem Etika dan Etika Politik (Mata Kuliah Pendidikan Panc...
Pancasila sebagai Sistem Etika dan Etika Politik (Mata Kuliah Pendidikan Panc...Pancasila sebagai Sistem Etika dan Etika Politik (Mata Kuliah Pendidikan Panc...
Pancasila sebagai Sistem Etika dan Etika Politik (Mata Kuliah Pendidikan Panc...Rajabul Gufron
 
Teori Teori Komunikasi Massa
Teori Teori Komunikasi MassaTeori Teori Komunikasi Massa
Teori Teori Komunikasi Massaiwan setiawan
 
Pkn bu evi presentasi!!
Pkn bu evi presentasi!!Pkn bu evi presentasi!!
Pkn bu evi presentasi!!jesslynJC
 
Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy Kasmiah Ali
 
Public-Policy-Revised.ppt
Public-Policy-Revised.pptPublic-Policy-Revised.ppt
Public-Policy-Revised.pptNadiaEunike1
 

Similar to Public choice (20)

TP Pertemuan ke-2.pptx
TP Pertemuan ke-2.pptxTP Pertemuan ke-2.pptx
TP Pertemuan ke-2.pptx
 
Ppt Kebijakan dan manajemen kesehatan.pptx
Ppt Kebijakan dan manajemen kesehatan.pptxPpt Kebijakan dan manajemen kesehatan.pptx
Ppt Kebijakan dan manajemen kesehatan.pptx
 
Nasrun public policy-revised
Nasrun public policy-revisedNasrun public policy-revised
Nasrun public policy-revised
 
Teori teori relevan dengan komunikasi politik
Teori   teori relevan dengan komunikasi politikTeori   teori relevan dengan komunikasi politik
Teori teori relevan dengan komunikasi politik
 
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
 
dokumen.tips_pendekatan-pian.ppt
dokumen.tips_pendekatan-pian.pptdokumen.tips_pendekatan-pian.ppt
dokumen.tips_pendekatan-pian.ppt
 
Konsep dasar politik
Konsep dasar politikKonsep dasar politik
Konsep dasar politik
 
Konsep dasar politik
Konsep dasar politikKonsep dasar politik
Konsep dasar politik
 
Ekonomi politik pembangunan agus suryono
Ekonomi politik pembangunan   agus suryonoEkonomi politik pembangunan   agus suryono
Ekonomi politik pembangunan agus suryono
 
Presentasi kebijakan publik.pptx
Presentasi kebijakan publik.pptxPresentasi kebijakan publik.pptx
Presentasi kebijakan publik.pptx
 
PENDEKATAN-PENDEKATAN DALAM ILMU POLITIK.pptx
PENDEKATAN-PENDEKATAN DALAM ILMU POLITIK.pptxPENDEKATAN-PENDEKATAN DALAM ILMU POLITIK.pptx
PENDEKATAN-PENDEKATAN DALAM ILMU POLITIK.pptx
 
(Paper v) pendekatan pendekatan ilmu politik
(Paper v) pendekatan pendekatan ilmu politik(Paper v) pendekatan pendekatan ilmu politik
(Paper v) pendekatan pendekatan ilmu politik
 
Pancasila sebagai Sistem Etika dan Etika Politik (Mata Kuliah Pendidikan Panc...
Pancasila sebagai Sistem Etika dan Etika Politik (Mata Kuliah Pendidikan Panc...Pancasila sebagai Sistem Etika dan Etika Politik (Mata Kuliah Pendidikan Panc...
Pancasila sebagai Sistem Etika dan Etika Politik (Mata Kuliah Pendidikan Panc...
 
Materi ilmu politik
Materi ilmu politikMateri ilmu politik
Materi ilmu politik
 
Teori Teori Komunikasi Massa
Teori Teori Komunikasi MassaTeori Teori Komunikasi Massa
Teori Teori Komunikasi Massa
 
Pkn bu evi presentasi!!
Pkn bu evi presentasi!!Pkn bu evi presentasi!!
Pkn bu evi presentasi!!
 
Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy
 
EKONOMI POLITIK NEOKLASIK
EKONOMI POLITIK NEOKLASIKEKONOMI POLITIK NEOKLASIK
EKONOMI POLITIK NEOKLASIK
 
Outline penelitian
Outline penelitianOutline penelitian
Outline penelitian
 
Public-Policy-Revised.ppt
Public-Policy-Revised.pptPublic-Policy-Revised.ppt
Public-Policy-Revised.ppt
 

Recently uploaded

Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (15)

Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 

Public choice

  • 2. PRAKATA  Teori pilihan publik ini awalnya muncul pada tahun 50an.  Menurut Samuelson dan Nordhaus mengemukakan bahwa teori pilihan public merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana pemerintah membuat keputusan yang terkait dengan public.  James Buchanan mengemukakan bahwa teori pilihan public Intinya pilihan publik adalah “the economic study of non market decision
  • 3. Perkembangan Public Choice Variabel Ekonomi klasik Publik Choice Supplier Produsen,pengusaha,distributor Politis,parpol,birokrasi,pemeri ntah Demander Konsumen Pemilih (voters) Jenis Komoditas Komoditas individu (private goods) Komoditi public (public goods) Alat transaksi Uang Suara (voters) Jenis transaksi Voluntary transaction (sukarela) Politic as exchange
  • 4. Teori pilihan public ini dibagi menjadi 2, yaitu :  Pendekatan Catalaxy/ ekonomi sebagai ilmu pertukaran. Para pelaku politik menawarkan berbagai kebijakan public kepada masyarakat. Pembeli kebijakan public ini adalah masyarakat pemilih yg akan memilih kebijakan yg benar2 dpt mewakili kebutuhan mrka.  Pendekatan Economicus (konsep manusia ekonomi) Konsep ini mengemukakan bahwa manusia cenderung memaksimalkan manfaat utilitas untuk dirinya karena dihadapkan pada kelangkaan sumber daya.
  • 5.  Berdasarkan dari kedua aspek tersebut dapat dikatakan bahwa para pelaku politik merupakan supply dan demandnya merupakan masyarakat.  Dalam teori ini menjelaskan bagaimana proses pengambilan keputusan dalam penentuan pilihan kebijakan publik yang paling efektif.
  • 6.  Teori pilihan publik memberikan ruang untuk saling melakukan pertukaran diantara masyarakat, partai politik, pemerintah dan birokrat  Dengan kata lain public choice theory atau teori pilihan publik adalah pengambilan keputusan secara bersama- sama/kolektif yang dilihat dari perspektif ekonomi untuk menjelaskan fenomena sosial-politik
  • 7. Aliran Teori Public Choice 1. Teori Pilihan Publik Normatif • Dalam aliran teori publik normatif ini merupakan proses menganalisa sifat-sifat dari sistem politik yang dianggap menguntungkan. • Sejalan dengan Caporaso, Erani menekankan bahwa focus dari teori pilihan publik ini adalah pada isu-isu yang terkait dengan desain politik dan aturan-aturan politik dasar. 2. Aliran Pilihan Publik Positif • berusaha untuk merancang penjelasan bagi aturan-aturan dan proses-proses pemilihan yang ada dan menelaah bagaimana konsekuensinya.
  • 8. KEKUATAN DAN KELEMAHAN PUBLIC CHOICE THEORY  KEKUATAN Sebagai jembatan penghubung antara ilmu ekonomi dengan ilmu politik yang selama berkembang secara terpisah satu sama lain. Teori ini memungkinkan untuk melihat fenomena politik secara lebih pasti dan terprediksi secara teoritis.  KELEMAHAN Teori ini mengasumsikan bahwa setiap individu bertindak rasional tanpa mengindahkan kekayaan lembaga, budaya, dan politik masyarakat yang ada.
  • 9.  APLIKASI Pilihan public dalam aplikasinya sangat erat kaitannya dengan mayarakat pemilih, partai politik, politisi, birokrat, kelompok kepentingan dan aturan- aturan pemilihan umum. Ini bisa dilihat dalam sIstem ketatanegaraan kita yang mengedepankan demokratisasi.  FUNGSI 1) Menunjukkan bagaimana sikap (behavior) yang diinterpretasikan sesuai medium budaya dan ideologi yang ada. 2) Mengiluminasikan kondisi-kondisi keberhasilan tindakan kolektif dan untuk menunjukkan mengapa sebagian kepentingan bias lebih diagregasikan dan sebagian lainnya tidak. 3) Bisa menjadi petunjuk bagi decision maker untuk menentukan pilihan kebijakan yang paling efektif. KEKUATAN DAN KELEMAHAN PUBLIC CHOICE THEORY