Membahas Seberapa Penting Pajak

1. z
KEBERADAAN KESADARAN
PERPAJAKAN DITINJAU DARI
PAARADIGMA KEADILAN SOSIAL
BAGI SELURUH RAKYAT
INDONESIA
1. MOCH. RIVNALDY BYANTARA (180602045)
2. RUSDIAWAN AGUNG IZZULHAQ (180602032)
3. ANDRA RIZKY AFFANDHI (180602054)
4. MUHAMMAD WAHYU FAJAR FIRDAUS (180602049)
5. ACHMAD YUSUF AMIR (180602037)

2. z Paradigma dan Rekonstruksi
Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007
Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, pajak
didefinisikan sebagai:
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

3. z
1. Pajak dalam Paradigma Klasik
Unsur-unsur yang ada dalam definisi pajak tersebut akan
diuraikan sebagai berikut:
a. Dapat Dipaksakan
Di Indonesia, salah satu instrumen “paksaan” dalam pemungutan
pajak adalah Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (selanjutnya
disebut PPSP). Berikut ini penjelasan ringkas pelaksanaan PPSP
sebagai instrumen penagihan pajak:
 Penagihan Surat Paksa
Secara garis besar, pelaksanaan PPSP dapat diilustrasikan dalam
gambar sebagai berikut:

4. z

5. z Penagihan Seketika dan Sekaligus
Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan
apabila:
 a) Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk
selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 b) Penanggung Pajak menghentikan atau secara nyata
mengecilkan kegiatan perusahaan;
 c) Penanggung Pajak akan membubarkan usahanya atau
berniat untuk itu;
 d) Terjadi penyitaan barang Penanggung Pajak oleh Pihak
Ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

6. z Esensi Sanksi dalam Perpajakan
Tujuan pemberian sanksi adalah:
 Menghalangi orang untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan;
 Menegakkan keadilan.
 Sanksi pidana maupun sanksi administrasi lebh mempunyai tujuan
jangka pendek, yaitu menghukum Wajib Pajak yang tidak kooperatif
dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, daripada untuk tujuan
jangka panjang yaitu memengaruhi tingkah laku Wajib Pajak yang tidak
kooperatif menjadi Wajib Pajak patuh.
 Kompromi Fiskal
Kompromi Fiskal hanya berlaku apabila kesalahan yang dilakukan oleh
Wajib Pajak adalah kesalahan yang tidak disengaja. Hal ini sesuai dengan
Pasal 38 UU KUP.

7. zb. Dipungut berdasarkan Undang-undang
Dalam merumuskan atau menentukan peraturan perundang-undangan pajak
tersebut, aspirasi masyarakat harus terwakili, paling tidak melalui wakilnya di
Badan Legislatif.
C. Tidak Mendapatkan Manfaat Langsung
Pembayar pajak tidak menerima langsung manfaat atas kontribusi pembayaran
pajaknya. Meskipun demikian, bukan berarti uang pajak dapat digunakan oleh
Pemerintah secara semena-mena, karena Pemerintah harus melakukan
akuntabilitas dan transparansi penggunaannya.
d. Dipergunakan untuk Menjalankan Fungsi Negara
Pemanfaatan pajak untuk menjalankan fungsi Negara hendaknya berpegang
pada prinsip-prinsip good governance, yaitu penegakan hukum, transparansi,
akuntabilitas, efisiensi, profesionalisme dan melibatkan masyarakat secara luas.

8. z
2. Pajak dalam Paradigma Kontemporer
Beberapa poin pergeseran paradigma dalam
mendefinisikan pajak adalah:
 Pajak tidak boleh memaksa;
 Pajak harus dikembalikan ke Masyarakat;
 Pembayar pajak mendapatkan manfaat;
 Pajak juga memiliki pengukuran benefit.

9. z
Fungsi Negara dan Pajak
 Fungsi Pemerintah
Fungsi Pemerintah dari segi ekonomi adalah mengatasi masalah inefisiensi
dalam alokasi sumber ekonomi, mendistribusikan penghasilan dan kekayaan
kepada masyarakat
Fungsi kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah adalah:
a. Fungsi alokasi
b. Fungsi distribusi
c. Fungsi stabilisasi
d. Fungsi Regulasi

10. z 2.Fungsi Pajak
Pajak sebagai instrumen politik dapat dielaborasi dalam beberapa fungsi sebagai
berikut:
a. Sebagai Sumber Penerimaan Negara yang Aman, Murah dan Berkelanjutan
b. Sebagai Instrumen Keadilan dan Pemerataan
Pajak sebagai instrumen keadilan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:
 Dari sisi kebijakan pajak;
 Dari sisi belanja / pengeluaran pemerintah.
c. Sebagai Instrumen Kebijakan Pembangunan
 Pajak untuk pembangunan nasional;
 Pajak untuk pembangunan regional;
 Pajak untuk pembangunan ekonomi.
d. Sebagai Instrumen Ketenagakerjaan

11. z
Hubungan Pajak Dengan Pancasila
Pancasila merupakan dasar filsafah segala sesuatu yang hidup
dimasyarakat Indonesia, dan sumua perangkat hukum berdasarkan Pancasila.
Hukum pajak yang tertuang dalam perundang-undangan pajak dengan sendirinya
harus berlandaskan Pancasila.
landasan Idiil negara untuk mencapai tujuannya yaitu : suatu masyarakat
yang adil dan makmur spiritual dan material yang merata. Untuk mencapai tujuan
itu diperluakan uang, dan pajak merupakan sumber keuangan utama untuk
mencapai tujuan itu. Pajak yang merupakan realisasi bakti rakyat kepada
pemerintah dalam hidup bersama mengandung sifat kegotong-royongan dan
kekeluargaan yang juga terdapat dalam Pancasila.

12. z
Jadi baik Pancasila maupun pajak merupakan dua unsure yang
sangat memegang peranan dalam pembangunan masyarakat Indonesia.
Pancasila dapat dijabarkan dalam pajak, karena pajak tidak lain
adalah merupakan penjelmaan dari kekeluargaan dan gotong-royong
rakyat, dimana memberikan baktinya berupa uang dengan tidak
mendapatkan imbalan yang secara langsung, yang digunakan untuk
membiayai pengeluaran untuk kepentingan umum, yang akhirnya
mencakup kepentingan individu. Apa yang berasal dari wajib pajak yang
hanya merupakan sebagian hasil dari masyarakat, digunakan untuk
kepentingan seluruh rakyat, juga untuk kepentingan mereka yang tidak
membayar pajak, sehingga Nampak adanya pemerataan.

13. z
Hubungan Sila Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat
Indonesia dengan Pajak. Pajak merupakan suatu alat untuk
pembiayaan masyarakat, yaitu untuk membiayai pengeluaran
untuk kepentingan masyarakat umum. Tidak semua orang
bertempat tinggal di Indonesia membayar Pajak, tetapi hanya
sebagian saja yang membayar. Akan tetapi hasil yang
diperoleh dari pajak itu digunakan untuk kepentingan
bersama, juga untuk kepentingan rakyat yang tidak
membayar pajak. Disinilah letak pemerataan dari pajak.
Pembangunan yang sebagian besar dibiayai dari hasil pajak
dinikmati oleh seluruh Rakyat Indonesia, tidak pandang
apakah rakyat itu ikut memikul beban pajak atau tidak.