tugas pengantar perpajakan IBS 2016 MATERI SKP KEL.1

1. Surat Ketetapan Pajak
KELOMPOK 1
ADHINDA GHINNA P. (20161112023)
SALSABIELA ARBAIYA (20161112015)
ANASTASIA FEDRIKA R. (2016112036)
HANNA FIRDAUS (20161112029)
SYAVIRA USMAN P. (201611120250
AKUNTANSI 2016
INDONESIA BANKING SCHOOL

2. Surat Ketetapan Pajak
Surat ketetapan pajak adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode
akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan
keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap
biasanya:
 Surat Tagihan PajakSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
 Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
 Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

3.  Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat
Ketetapan Pajak Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan,
Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
Surat ketetapan yang dihasilkan dari proses pemeriksaan yang dilakukan
oleh petugas fungsional pemeriksa pajak dan hasil penelitian.
 Surat ketetapan administrasi lainnya dapat dengan Surat Tagihan Pajak
yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak.

4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit
pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya
terutang.
 Fungsi SKPLB
Sebagai sarana atau alat untuk mengembalikan kelebihan
pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak

5. Dasar atau sebab-sebab diterbitkannya SKPLB:
 Untuk Pajak Penghasilan
 Untuk Pajak Pertambahan Nilai
 Untuk Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

6. Tata cara Penerbitan SKPLB
 Terjadi kelebihan pembayaran pajak setelah dilakukan
pemeriksaan terhadap SPT tanpa adanya permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi)
 Atas Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak yang sesuai dengan perhitungan yang terdapat di
dalam SPT yang disampaikan wajib pajak

7.  Apabila setelah lewat jangka waktu 12 bulan tersebut Direktur Jenderal
Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan
Pajak Lebih Bayar harus diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 bulan
setelah jangka waktu tersebut berakhir.
 Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terlambat diterbitkan dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud, maka kepada Wajib Pajak
diberikan imbalan bunga sebesar 2% sebulan dihitung sejak berakhirnya
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b sampai dengan saat
diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

8. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Pengertian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar menurut ( Pasal
13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ):
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak
yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit
pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya
sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

9. Fungsi SKPKB
 Sebagai alat atau sarana untuk menagih pajak
 Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang
 Sebagai alat atau sarana untuk mengenakan sanksi

10. Dasar Penerbitan SKPKB
 Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak
atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%.
 Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain,
pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.

11.  Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 (tentang
kewajiban pembukuan) dan Pasal 29 (tentang kewajiban dalam
pemeriksaan) tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya
pajak yang terutang. (SKPKB diterbitkan secara jabatan).
 Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka
waktunya dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada
waktunya sebagaimana ditentukan didalam surat teguran. (SKPKB
diterbitkan secara jabatan).

12. Jangka Waktu Penerbitan SKPKB
 Dalam jangka waktu 10 tahun: sesudah saat pajak
terutang, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak
atau Tahun Pajak.
 Setelah lewat jangka waktu 10 tahun: sesudah saat
terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, Bagian Tahun
Pajak atau Tahun Pajak

13. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
 SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih
besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya
terutang.
 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan merupakan
koreksi atas surat ketetapan pajak sebelumnya.

14. Pada prinsipnya untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan perlu dilakukan pemeriksaan. Jika surat ketetapan pajak
sebelumnya diterbitkan berdasarkan pemeriksaan, perlu dilakukan
pemeriksaan ulang sebelum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar Tambahan.
Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dilakukan
dengan syarat adanya data baru termasuk data yang semula belum terungkap
yang menyebabkan penambahan pajak yang terutang dalam surat ketetapan
pajak sebelumnya.

15. Sanksi SKPKBT
 Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Tambahan ditambah dengan sanksi administrasi berupa
kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak
tersebut
 Kenaikan sebagaimana dimaksud tidak dikenakan apabila Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan itu diterbitkan berdasarkan
keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat
Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan
dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

16.  Apabila jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud sebelumnya telah
lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tetap dapat diterbitkan
ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan
persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak
setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak
pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan
kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.
 Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana
dimaksud diatas diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

17. Surat Ketetapan Pajak Nihil
Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
SKP Nihil adalah Surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok
pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit pajak (Pasal 1 angka 18 UU KUP)

18. Surat ketetapan pajak nihil diterbitkan apabila setelah dilakukan
pemeriksaan, ditemukan adanya jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang
dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang
dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. Untuk masing-
masing jenis pajak, surat ketetapan nihil diterbitkan untuk :
 Pajak Penghasilan
 Pajak Pertambahan Nilai
 Pajak Penjualan atas Barang Mewah