2. PENGERTIAN JAKSA
Menurut UU No. 16 Tahun 2004 pasal 12,
jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi
wewenang oleh udang-undang untuk
bertindak sebagai penuntut umum dan
pelaksana putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum ntuk tetap
serta wewenang lain berdasarkan undang-
undang.
3. PENGERTIAN JAKSA
Menurut UU No. 11 Tahun 2021 tentang
perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004, jaksa
adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan
fungsional yang memilik ikekhusuan dan
melaksanakan tugas, fungsi, dan
kewenangan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
4. DASAR HUKUM
• Pasal 20, pasal 21, dan pasal 24 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
• Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang
hukum acara pidana
5. TUGAS DAN WEWENANG
KEJAKSAAN
1. Bidang Pidana
a) Melakukan penyidikan terhadap pihak tertentu
berdasarkan undang-undang
b) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk
dapat melakukan pemeriksaan.
c) Melakukan penuntutan.
d) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan
pengadilan yang telah memperoleh hukum
tetap.
e) Melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan putusan pidana bersyarat,
putusan pidana pengawasan.
6. TUGAS DAN WEWENANG
KEJAKSAAN
2. Pidana Perdata Dan Tata Usaha Negara
• Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat
bertindak, baik di dalammaupun di luar
pengadilan untuk dan atas nama negara atau
pemerintah.
3. Pidana ketertiban dan ketentraman umum
a) Pengawasan aliran kepercayaan yang
dapat membahayakan masyarakat dan
negara.
b) Pencegahan penyaahgunaan atau
penodaan agama.
c) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
d) Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
e) Pengawasan peredaran barang cekatan.
7. PERAN JAKSA
Jaksa penyelidik : melakukan penyelidikan atas
suatu perkara yang dilaporkan atau ditemukan oleh
kepolisian atau instansi terkait.
Jaksa penyidik : melakukan penidikan atas suatu
perkara yang telah ditingkatkan dari penyidik.
Jaksa penuntut umum : menuntut perkara yang
telah ditingkatkan ke tahap penuntutan.
Jaksa eksekutor kejaksaan : melakukan eksekusi
terhadap putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap.
Jaksa pengacara negara : memberikan bantuan
hukum kepada pemerintah dan lembaga negara
dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan
perundang-undangan.
8. Untuk mengefektifkan perannya, lembaga
kejaksaan di indonesia memiliki tiga
tingkatan, yaitu:
1. Kejaksaan Agung di tingkat pusat yang
dipimpin oleh seorang Jaksa Agung.
2. Kejaksaan Tinggi di tingkat provinsiyang
dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan
Tinggi (Kajati).
3. Kejaksaan Negeri yang berada di tingkat
kabupaten/kota yang dipimpin oleh
seorang Kepala Kejaksaan Negeri
(Kajari).
9. VISI KEJAKSAAN
“Menjadi lembaga penegak hukum yang
bersih, efektif, efisien, transparan,
akuntabel, untuk dapat memberikan
pelayanan prima dalam mewujudkan
supremasi hukum secara profesional,
proposional, dan bermartabat yang
berlandaskan keadilan, kebenaran, serta
nilai-nilai kepautan.”
10. JENJANG KEJAKSAAN
I. Jenjang Pendidikan
S1 Ilmu Hukum/S1 Hukum
2. Jenjang Karir
• Jaksa ahli pertama
• Jaksa ahli muda
• Jaksa ahli madya
• Jaksa ahli utama
