1. Dokumen tersebut menjelaskan alasan penghentian penyidikan, penangkapan, dan penahanan menurut hukum acara pidana Indonesia. Alasan penghentian penyidikan meliputi tidak diperoleh bukti, peristiwa bukan tindak pidana, demi hukum, nebis in idem, tersangka meninggal, dan kadaluarsa.
2. Dokumen juga menjelaskan syarat penangkapan berdasarkan dugaan keras dan bukti permulaan, s
1. 1). Menjelaskan alasan penghentian penyelidikan yaitu :
a) Tidak diperoleh bukti yang cukup.
Artinya penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti
yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika
diajukan ke depan pengadilan. Atas dasar inilah kemudian penyidik berwenang
menghentikan penyidikan.
b) Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.
Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berkesimpulan bahwa apa yang
disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum atau
tindak kejahatan maka penyidik berwenang menghentikan penyidikan.
c) Penghentian penyidikan demi hukum.
Penghentian atas dasar alasan demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan
hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana.
d) Asas nebis in idem. Yaitu seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya atas dasar
perbuatan yang sama, dimana atas perbuatan itu telah diputus oleh pengadilan yang
berwenang untuk itu dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
e) Apabila tersangkanya meninggal dunia.
f) Karena kadaluarsa. Tenggang waktu itu, menurut KUHP:
o Lewat masa satu tahun terhadap sekalian pelanggaran dan bagi kejahatan yang
dilakukan dengan alat percetakan.
o Lewat masa 6 tahun bagi tindak pidana yang dapat dihukum dengan pidana denda,
kurungan atau penjara, yang tidak lebih dari hukuman penjara selama tiga tahun.
o Lewat tenggang waktu 12 tahun bagi semua kejahatan yang diancam dengan
hukuman penjara lebih dari 3 tahun.
o Lewat 18 tahun bagi semua kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman pidana
mati atau penjara seumur hidup.
o Atau bagi orang yang pada waktu melakukan tindak pidana belum mencapai umur 18
tahun, tenggang waktu kadaluarsa yang disebut pada poin 1 sampai 4, dikurangi
sehingga menjadi sepertiganya.
2). Menjelaskan alasan penangkapan, cara penangkapan dan batas waktu penangkapan
yaitu :
a. Alasan Penangkapan
Mengenai alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17
KUHAP:
o Seorang tersangka diduga keras melakukan tindakan pidana,
2. o Dan dugaan yang kuat itu, didasarkan pada permulaan bukti yang cukup.
Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup menurut penjelasan Pasal 17
KUHAP ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan
bunyi Pasal 1 butir 14 KUHAP. Selanjutnya penjelasan Pasal 17 KUHAP
menyatakan: ”Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat
dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-
betul melakukan tindak pidana”.
Pengertian “bukti permulaan yang cukup” dari pendekatan teori dan praktek,
masih dapat diperdebatkan. Sekalipun pengertian permulaan bukti yang cukup dicoba
mengaitkan dengan bunyi penjelasan Pasal 17 KUHAP maupun pengertian itu
dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHAP, masih belum mampu
memberi pengertian yang jelas dan mudah ditangkap. Sebab apa yang dijelaskan
pada Pasal 1 butir 14 KUHAP, hanya berupa ulangan dari bunyi penjelasan Pasal 17
KUHAP. Atau sebaliknya, pengertian permulaan bukti yang terdapat pada Pasal 17
KUHAP hanya merupakan ulangan dari Pasal 1 butir 14 KUHAP.
Sebagai pegangan, tindakan penangkapan baru dapat dilakukan oleh penyidik
apabila seseorang itu: “diduga keras melakukan tindak pidana, dan dugaan itu
didukung oleh permulaan bukti yang cukup”. Mengenai apa yang dimaksud dengan
permulaan bukti yang cukup, pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya
kepada penilaian penyidik. Akan tetapi, sangat disadari cara penerapan demikian,
bisa menimbulkan “kekurangpastian” dalam praktek hukum serta sekaligus
membawa kesulitan bagi Praperadilan untuk menilai tentang ada atau tidak
permulaan bukti yang cukup.
Syarat lain, untuk melakukan penangkapan harus didasarkan untuk kepentingan
penyelidikan atau penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 KUHAP. Oleh
karena penangkapan juga dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan, mesti tetap
ditegakkan prinsip: harus ada dugaan keras terhadap tersangka sebagai pelaku tindak
pidananya, serta harus didahului adanya bukti permulaan yang cukup. Juga penting
untuk diingat, supaya alasan untuk kepentingan penyelidikan dan kepentingan
penyidikan jangan diselewengkan untuk maksud lain diluar kepentingan
penyelidikan dan penyidikan.
b.Cara penangkapan
o Penangkapan dengan Surat Perintah Penangkapan
o Penangkapan dapat dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu yang namanya
tercantum dalam Surat Penangkapan.
o Apabila Penangkapan dilakukan oleh Penyelidik atas Perintah Penyidik, maka
penangkapan selain dengan Surat Perintah Penangkapan juga harus dilengkapi
dengan Surat Perintah Tugas dari Penyidik yang memerintahkan.
3. o Penangkapan dikenakan terhadap seseorang yang namanya/identitasnya tercantum
didalam Surat Perintah Penangkapan.
C. batas waktu penangkpan
Berdasar ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHAP, telah ditentukan batas waktu lamanya
penangkapan, tidak boleh lebih dari “satu hari”. Lewat dari satu hari, berarti telah terjadi
pelanggaran hukum, dan dengan sendirinya penangkapan dianggap “tidak sah”.
Konsekuensinya, tersangka harus “dibebaskan demi hukum”. Atau jika batas waktu itu
dilanggar, tersangka, penasehat hukumnya, atau keluarganya dapat meminta pemeriksaan
kepada praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan dan sekaligus dapat menuntut
ganti rugi.
Mengenai pembatasan masa penangkapan yang singkat ini, dapat menimbulkan
kesulitan dan permasalahan dalam praktek, disebabkan beberapa factor. Antara lain factor
“geografi” yang dijumpai pada beberapa tempat di kepulauan Indonesia seperti daerah
Maluku, Irian Jaya dan Kalimantan, tidak mungkin diselesaikan dalam satu hari mulai dari
tindakan penangkapan dan seterusnya dilanjutkan dengan pemeriksaan pada hari itu juga.
Coba bayangkan bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi jika penangkapan dilakukan pada
pulau terpencil lantas tempat kedudukan penyidik/penyidik pembantu terletak di pulau lain
yang harus ditempuh dalam waktu seminggu atau sebulan dengan sampan atau perahu
kecil. Atau bagaimana mungkin hal ini dapat dilaksanakan didaerah yang sama sekali tidak
ada saran komunikasi dan transportasi? Disana antara suatu desa dengan ibukota
kecamatan tempat kedudukan penyidik pembantu, harus ditempuh berminggu-minggu.
Barangkali hambatan geografis dan komunikasi bukan hanya terdapat didaerah yang
disebut diatas. Untuk mengatasi hambatan permasalahan ini, agar penangkapan
mempunyai arti untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan, tapi sekaligus tidak
melanggar hukum, dapat disetujui alternatif yang digariskan pada buku pedoman KUHAP
yang memberi jalan keluar atas hambatan tersebut:
o Penangkapan supaya dilaksanakan sendiri atau dipimpin oleh penyidik, sehingga
segera dapat dilakukan pemeriksaan di tempat yang terdekat;
o Apabila penangkapan dilakukan oleh penyelidik, pejabat penyidik mengeluarkan
surat perintah kepada penyelidik untuk membawa dan menghadapkan orang yang
ditangkap kepada penyidik.
Apabila orang itu melawan perintah dan diperlukan upaya paksa, bisa dilakukan
pembatasan tertentu, misalnya membawanya dengan diborgol. Jadi, yang dikeluarkan oleh
penyidik jangan perintah penangkapan, melainkan surat perintah membawa dan
menghadapkan seseorang kepada penyidik (Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 4 KUHAP).
Alternatif yang digambarkan diatas, jika tersangka yang hendak ditangkap bertempat
tinggal di daerah yang sangat terpencil dan sarana tempat itu tidak memungkinkan untuk
membawa tangkapan pada hari itu juga, sebaiknya dipergunakan dulu ketentuan Pasal 5
4. ayat (1) huruf b angka 4 KUHAP, yakni penyidik mengeluarkan perintah kepada petugas
Polri untuk membawa dan menghadapkan tersangka ke hadapan penyidik. Surat perintah
penangkapan baru dikeluarkan setelah tersangka berada di hadapan penyidik.
Tetapi, alternatif inipun mengandung kesulitan, sehubungan dengan masalah
kewajiban penyidik untuk menyampaikan tembusan surat perintah penangkapan kepada
keluarga tersangka. Sebab pemberian tembusan surat penangkapan menurut Pasal 18 ayat
(3) KUHAP harus diberikan segera setelah penangkapan dilakukan. Berarti pada saat
dikeluarkan surat penangkapan, keluarga tersangka harus mendapat tembusan. Dan rasio
keharusan penyampaian tembusan itu dengan segera, dimaksudkan agar pada saat
dilakukan penangkapan sudah tahu kemana dan dimana tersangka dibawa dan diperiksa.
Jadi, alternatif yang kita kemukakan sama sekali belum bisa menghilangkan hambatan
secara tuntas. Namun demikian alternatif itulah jalan tengah yang paling dapat
dipertahankan dari segi hukum dan kepastian hukum.
3). Menjelaskan dasar penahanan, tatacara penahanan, dan batas waktu penahanan yaitu
a. dasar penahanan
Unsur Objektif/Yuridis:
– Tindak pidana yg disangkakan diancam dgn 5 (lima) tahun penjara atau lebih.
– Pidana dlm psl 282/3(kesusilaan), 296(perbuatan cabul), 335/1(perbuatan tdk
menyenangkan, pencemaran nama baik), 351/1(penganiayaan berat kecuali percobaan
penganiayaan), 372(penggelapan), 378(penipuan), 379a(penipuan), 453, 454, 455, 459,
480 dan 506 KUHAP, 25 dan 26 stbld 1931 no. 471 (pelanggaran terhadap ordonansi
beacukai), psl 1, psl 2 dan psl 4 UU TP Imigrasi.
Unsur Subjektif:
Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa melarikan
diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau dikhawatirkan akan mengulangi
tindak pidana (psl 21/1 KUHAP).
b. Tata cara penahanan
dengan surat perintah penahanan dari penyidik/penuntut umum/hakim yg berisi:
– identitas tersangka,
– menyebut alasan penahanan,
– uraian singkat kejahatan yg disangkakan,
– menyebut dgn jelas ditempat mana tersangka ditahan. (psl 21/2)
menyerahkan tembusan surat perintah penahanan kepada keluarga tersangka.
c. batas waktu penahanan
o penyidik = berwenang untuk menahan tersangka selama 20 hari dan demi
kepentingan penyidikan dapat diperpanjang selama 40 hari
5. o penuntut umum = berwenang untuk menahan tersangka selama 20 hari dan demi
kepentingan pemeriksaan yanmg belum selesai dapat diperpanjang selama 30 hari
o hakim pengadilan negeri = berwenang untuk mengeluarkan surat perintah
penahanan terhadap tersangka untuk paling lama 30 hari dan guna kepentingan
pemeriksaan dapat diperpanjang selama 60 hari.
Artinya adalah ketika dalam tiap tingkat pemeriksaan tersangka atau terdakwa tidak
terbukti dan atau masa penahanan untuk kepentingan pemeriksaan sudah lewat waktu nya
maka tersangka atau terdakwa harus dikeluarkan dalam tahanan demi hukum.
Rincian penahanan dalam hukum acara pidana Indonesia sebagai berikut:
a) Penahanan oleh penyidik atau pembantu penyidik 20 hari
b) Perpanjangan oleh penuntut umum 40 hari
c) Penahanan oleh penuntut umum 20 hari
d) Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri 30 hari
e) Penahanan oleh hakim pengadilan negeri 30 hari
f) Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri 60 hari
g) Penahanan oleh hakim pengadilan tinggi 30 hari
h) Perpanjangan oleh ketua pengadilan tinggi 60 hari
i) Penahanan oleh Mahkamah Agung 50 hari
j) Perpanjangan oleh ketua Mahkamah Agung 60 hari
Jadi, seseorang tersangka atau terdakwa dari pertama kali ditahan dalam rangka penyidikan
sampai pada tingkat kasasi dapat ditahan paling lama 400 hari.
Pejabat yang berwenang memperpanjang penahanan sesuai dengan pasal 29 ayat
3.Menurut pasal 30 KUHAP, apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut
pada pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27 dan pasal 28 atau perpanjangan penahanan
sebagimana tersebut pada pasal 29 ternyata tidak sah, tersangka atau terdakwa berhak
minta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 95 dan 96.
4). Menjelaskan terjadinya penangguhan penahanan, syarat penangguhan penahanan, dan
jaminan penangguhan penahanan yaitu :
a. terjadinya penangguhan penahanan
permintaan dari tersangka/terdakwa
permintaan disetujui oleh instansi yang menahan dengan syarat dan jaminan yang
ditetapkan
ada persetujuan dari tersangka/terdakwa yang ditahan untuk mematuhi syarat dan
jaminan yang ditetapkan
6. B. syarat penangguhan penahanan
wajib lapor
tidak keluar rumah
tidak keluar kota
c. jaminan penangguhan penahanan
Jaminan Uang yang ditetapkan secara jelas dan disebutkan dalam surat perjanjian
penangguhan penahanan. Uang jaminan tersebut disimpan di kepaniteraan Pengadilan
Negeri yang penyetorannya dilakukan oleh tersangka/terdakwa atau keluarganya atau
kuasa hukumnya berdasarkan formulir penyetoran yang dikeluarkan oleh instansi yang
menahan. Bukti setoran tersebut dibuat dalam rangkap tiga dan berdasarkan bukti setoran
tersebut maka instansi yang menahan mengeluarkan surat perintah atau surat penetapan
penangguhan penahanan.
Penyetoran uang tanggungan baru bisa dilaksanakan apabila
o a.tersangka/terdakwa melarikan diri
o b.setelah tiga bulan tidak diketemukan
o c.penyetoran uang tanggungan ke kasn negara dilakukan oleh orang yang
menjamin melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri
o d.pengeluaran surat perintah penangguhan didasarkan atas jaminan dari si
penjamin
Jaminan orang, maka si penjamin harus membuat pernyataan dan kepastian kepada
instansi yang menahan bahwa penjamin bersedia bertanggung jawab apabila
tersangka/terdakwa yang ditahan melarikan diri. Untuk itu harus ada surat perjanjian
penangguhan penahanan pada jaminan yang berupa orang yang berisikan identitas orang
yang menjamin dan instansi yang menahan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus
ditanggung oleh penjamin (uang tanggungan)
5). Penjelasan tentang penggeledahan, pejabat yang berwenang menggeleda, waktu
penggeledahan, dan penggeledahan di luar daerah hukum yaitu :
a. penggeledahan
menurut M.Yahya Harahap, penggeledahan adalah adanya seorang atau beberapa orang
petugas mendatangi dan menyuruh berdiri seseorang. Lantas petugas tadi memeriksa segala
sudut rumah ataupun memeriksa sekujur tubuh orang yang digeledah.
7. untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau
penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tatacara yang ditentukan
dalam UU ini (pasal 32 KUHAP).
b. Pejabat yang Berwenang Melakukan Penggeledahan
o Penyidik dan penyidik pembantu (Pasal 7 ayat (1) jo pasal 32 KUHAP)
o Penyelidik atas perintah penyidik (Pasal 5 ayat (1) huruf b)
Wewenang tindakan penggeledahan oleh penyidik tidak seratus persen berdiri sendiri.
Penyidik diawasi dan dikaitkan dengan Ketua Pengadilan Negeri dalam melakukan setiap
penggeledahan. (M. Yahya, 2002 : 268) Pada setiap tindakan penggeledahan, penyidik pada
asasnya wajib memperoleh terlebih dahulu izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat,
sebagaimana diatur dalam Pasal 33 KUHAP.Sedangkan dalam “keadaan luar biasa” dan
“mendesak” penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa lebih dulu dapat surat izin dari
Ketua Pengadilan Negeri. Namun demikian, segera sesudah penggeledahan, penyidik wajib
meminta “persetujuan” Ketua Pengadilan Negeri setempat.
c. waktu penggeledahan
Dalam tempo paling lama 2 hari sesudah penggeledahan, penyidik membuat berita acara
yang berisi jalannya penggeledahan dan hasil penggeledahan.
Berita acara dibacakan lebih dulu pada yang bersangkutan;
Diberi tanggal;
Ditanda tangani penyidik dan tersangka serta keluarganya, jika mereka tidak mau
menanda tangani, penyidik membuat catatan tentang itu serta menyebut alasannya;
Turunan berita acara disampaikan kepada pemilik atau penguin rumah yang
bersangkutan;Misal : tersangka digeledah dan ditangkap dalam sebuah hotel, maka
turunan berita acara penggeledahan disampaikan kepada pemilik hotel.
D. Penggeledahan di Luar Daerah Hukum
ditinjau secara “kasuistis” atas dasar pertimbangan cara mana yang paling berfaedah
menghadapi peristiwa ini, penyidik dapat memilih alternative yang dirumuskan Pasal 36
KUHAP :
Penyidik Dapat Melakukan Sendiri Penggeledahan Sekalipun tindakan di luar wilayah
hokum kekuasaannya, penggeledahan harus tetap mengikuti ketentuan yang digariskan
dalam Pasal 33 KUHAP. Tata cara dan prosedur penggeledahan di luar daerah hukum,
dimana penyidik melakukan penggeledahan di atur dalam Pasal 36 KUHAP yang
menggariskan bahwa :
o Surat izin penggeledahan harus dimintakan dari Ketua Pengadilan Negeri di tempat
wilayah hukum kekuasaan penyidik yang bersangkutan.
8. o Dengan surat izin penggeledahan itu, penyidik melapor kepada Ketua Pengadilan
Negeri di daerah tempat di manapenggeledahan akan dilaksanakan.
o Dalam pelaksanaan penggeledahan didampingi olehpenyidik dari daerah hukum di
mana penggeledahan itu dilakukan.
Tetapi apabila penggeledahan dilakukan dalam keadaan yang sangat mendesak,
penyidik tidak diwajibkan melapor dan memberitahu Ketua Pengadilkan Negeri di daerah
hukum di mana penggeledahan dilakukan serta tidak perlu didampingi oleh penyidik dari
daerah hukum dimanapenggeledahan dilakukan. Sedangkan pelaporan serta pemberitahuan
kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan baru disampaikan setelah penggeledahan
selesai.
Penggeledahan Didelegasikan Penyidik tidak langsung datang melakukan
penggeledahan di luar daerahnya sendiri, tapi minta bantuan penyidik di daerah mana
penggeledahan dilakukan. Makam penyidik yang bersangkutan mengirimkan surat permintaan
bantuan sekaligus “surat izin” penggeledahan Ketua Pengadilan Negeri setempat. Berdasarkan
surat izin itu penyidik diminta bantuan memberitahukan penggeledahan kepada Ketua
Pengadilan Negeri di tempat di mana penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
Penyidik yang dimintai bantuan harus mengeluarkan
perintah tertulis penggeledahan, maupun pengadaan saksisaksi yang menghadiri
penggeledahan. Dan juga pembuatan berita acara, diselesaikan penyidik yang dimintai
bantuan selambat-lambatnya “2 hari” serta menyampaikan turunan berita acara tersebut pada
penghuni rumah yang digeledah.
Setelah semua selesai dilakukan oleh penyidik yang dimintai bantuan, segera mungkin
hasil dan berita acara disampaikan kepada penyidik yang mendelegasikan. Bila dalam
penggeledahan tersangka ditangkap sesuai dengan maksud dan izin penggeledahan yang
dikeluarkan pengadilan, tersangka segera diantar ke tempat penyidik yang bersangkutan atau
memberitahukan agar tersangka yang ditangkap segera diambil untuk dibawa ke tempat
penyidik yang minta bantuan (yang mendelegasikan).
6). Menjelaskan tujuan penyitaan,yang berwenang menyita, bentuk dan tatacara
penyitaan, benda yang dapat di sita serta penyimpanannya yaitu :
a. tujuan pexitaan
tujuan Penyitaan, adalah untuk kepentingan pembuktian , terutama ditujukan sebagai barang
bukti dimuka sidang pengadilan.
B. tata cara penyitaan
berdasarkan surat ijin ketua pengadilan negeri kecuali tertangkap tangan hanya atas
benda bergerak. (Pasal 38 KUHAP).
9. penyitaan oleh penyidik terlebih dahulu menunjukan tanda pengenal (Pasal 128
KUHAP).
penyitaan disaksikan oleh kepala desa atau kepala lingkungan dan dua orang saksi
(Pasal 129 ayat 1).
penyidik membuat berita acara yang dibacakan, ditandatangani serta salinannya
disampaikan kepada atasan penyidik, orang yang disita , keluarganya dan kepala desa.
(Pasal 129 ayat 2,3 dan 4 KUHAP).
benda sitaan dibungkus, dirawat, dijaga, serta dilak dan cap jabatan. (pasal 130 KUHAP
(1) ).
c. benda yang dapat disita dan penyimpananya
Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga diperoleh
dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau
untuk mempersiapkannya;
Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
7). Menjelaskan tentang pra penuntutan dan tujuannya yaitu :
a. prapenuntutan
Prapenuntutan adalah Petunjuk Penuntut Umum kepada Penyidik untuk menyempurnakan
hasil penyidikan (berkas perkara) apabila ada kekurangan dan kewajiban Penyidik untuk
segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
b. tujuan pra penuntutan
Dalam sebuah pelaksanaan prapenuntutan, proses prapenuntutan selain dapat memacu
terhindarinya rekayasa penyidikan juga dapat mempercepat penyelesaian penyidikan juga
menghindari terjadinya arus bolak - balik perkara. Proses prapenuntutan selain dapat
menghilangkan kewenangan penyidikan oleh penuntut umum dalam perkara tindak pidana
umum juga dalam melakukan pemeriksaan tambahan bilamana penyidik Polri menyatakan telah
melaksanakan petunjuk penuntut umum secara optimal namun penuntut umum tidak dapat
melakukan penyidikan tambahan secara menyeluruh artinya penuntut umum hanya dapat
melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi - saksi tanpa dapat melakukan pemeriksaan
terhadap tersangka.
8) penjelasan tentang penuntutan dan penghentian tuntutan yaitu :
a.Pengertian
Sebagaimana di ungkapkan pada pendahuluan bahwa penuntutan adalah tindakan Penuntut
10. Umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang
berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU dengan permintaan supaya
diperiksa dan diputus oleh hakim dalam persidangan. Menurut pasal 137 KUHAP yang
berwenang untuk melakukan penuntutan ialah penuntut umum (PU).
b. alasan penghentian tuntutan
Ditutup demi kepentingan hukum Karena tidak cukup bukti. Contohnya: tidak mencapai
minimal dari alat bukti yang diharuskan seperti disebut dalam pasal 183 KUHAP, alat
bukti yang ada tidak sah menurut hukum, tidak terpenuhinya unsur delik dari pasal yang
didakwakan.
9). Penjelasan surat dakwaan dan bagaiman dengan surat dakwaan yang tidak memenuhi
syarat yaitu :
a.surat dakwaan
Surat Dakwaan adalah sebuah akta yang dibuat oleh penuntut umum yang berisi perumusan
tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan.
Surat dakwaan merupakan senjata yang hanya bisa digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum
berdasarkan atas asas oportunitas yang memberikan hak kepada jaksa penuntut umum sebagai
wakil dari negara untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa pelaku tindak pidana.
b. surat dakwaan tidak memenuhi syarat
surat dakwaan tidak terang seperti yang telah dijelaskan, syarat materiil surat dakwaan
harus memuat dengan lengkap unsure-unsur tindak pidana yang didakwakan. Kalau usur-
unsur tindak pidana yang didakwakan tidak dijelaskan secara keseluruhan, terdapat
kekaburan dalam surat dakwaan. Bahkan pada hakikatnya surat dakwaan yang tidak
memuat secara jelas yang lengkap unsure-unsur tindak pidana yang didakwakan, dengan
sendirinya mengakibatkan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa bukan
merupakan tindak pidana. Surat dakwaan yang tidak jelas dan tidak terang, merugikan
kepentingan terdakwa mempersiapkan pembelaan.
surat dakwaan mengandung pertentangan antara yang satu dengan yang lain
pertentangan isi surat dakwaan menimbulkan “keraguan” bagi terdakwa tentang
perbuatan atau tindakan mana yang didakwakan kepadanya. Surat dakwaan harus jelas
memuat semua unsure tindak pidana yang didakwakan (voldoende en duidelijke opgave
van het feit). Disamping itu, surat dakwaan harus merinci secara jelas.
10). uraian dan penjelasan bentuk surat dakwaan
11. Dakwaan Tunggal
Dakwaannya hanya satu/tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil
penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam
dakwaan ini, terdakwa hanya dikenai satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-
dakwaan lain. Dalam menyusun surat dakwaan tersebut tidak terdapat kemungkinan-
kemungkinan alternatif, atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai
penggantinya, maupun kemungkinan untuk mengkumulasikan atau mengkombinasikan tindak
pidana dalam surat dakwaan. Penyusunan surat dakwaan ini dapat dikatakan sederhana, yaitu
sederhana dalam perumusannya dan sederhana pula dalam pembuktian dan penerapan
hukumnya.
Dakwaan Alternatif
Dalam bentuk dakwaan demikian, maka dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang
didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling
mengecualikan. Dalam dakwaan ini, terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak
pidana, tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa satu tindak pidana saja. Biasanya dalam
penulisannya menggunakan kata “atau”. Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif
adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk
diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari
dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif. Biasanya dakwaan demikian, dipergunakan
dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain
menunjukkan corak/ciri yang sama atau hampir bersamaan, misalnya:pencurian atau penadahan,
penipuan atau penggelapan, pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati dan
sebagainya. Jaksa menggunakan kata sambung “atau”.
Dakwaan Subsidiair
Bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak
pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Keadaan demikian dapat
menimbulkan keraguan pada penunutut umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya
maupun mengenai pasal yang dilanggarnya. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan satu
tindak pidana saja. Oleh karena itu, penuntut umum memilih untuk menyusun dakwaan yang
berbentuk subsider, dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat
ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan
ditempatkan di bawahnya. Konsekuensi pembuktiannya, jika satu dakwaan telah terbukti, maka
dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Biasanya menggunakan istilah primer, subsidiair
dan seterusnya. Meskipun dalam dakwaan tersebut terdapat beberapa tindak pidana, tetapi yang
dibuktikan hanya salah satu saja dari tindak pidana yang didakwakan itu.
12. Dakwaan Kumulatif
Bentuk dakwaan ini dipergunakan dalam hal menghadapi seorang yang melakukan beberapa
tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Dalam dakwaan ini,
terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus. Biasanya dakwaan akan disusun
menjadi dakwaan satu, dakwaan dua dan seterusnya. Jadi, dakwaan ini dipergunakan dalam hal
terjadinya kumulasi, baik kumulasi perbuatan maupun kumulasi pelakunya. Jaksa menerapkan
dua pasal sekaligus dengan menerapkan kata sambung “dan”.
Dakwaan Campuran/Kombinasi
Bentuk dakwaan ini merupakan gabungan antara bentuk kumulatif dengan dakwaan alternatif
ataupun dakwaan subsidiair. Ada dua perbuatan, jaksa ragu-ragu mengenai perbuatan tersebut
dilakukan. Biasanya dakwaan ini digunakan dalam perkara narkotika.