Makalah ini membahas tentang catatan kaki dan daftar pustaka. Topik utama yang dibahas meliputi pengertian, sejarah perkembangan, sumber-sumber, dan subyek hukum internasional.
1. i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan
rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan
makalah ini.
Makalah ini berisikan tentang informasi tentang catatan kaki dan daftar
pustaka. Diharapkan Makalah ini dapat memberikan informasi kepada kita semua.
Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua orang yang telah berperan
serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT
senantiasa meridhai segala usaha kita. Amin.
Bogor, 18 Maret 2020
penyusun
2. ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar .................................................................................................. i
Daftar Isi........................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1
A. Latar Belakang............................................................................ 1
B. Rumusan Masalah....................................................................... 2
C. Tujuan Permasalahan.................................................................. 2
BAB II PEMBAHASAN .................................................................................. 3
A. Pengertian Hukum Internasional.................................................. 3
B. Sejarah dan Perkembangan Hukum Internasional ....................... 3
C. Sumber-Sumber Hukum Internasional......................................... 4
D. Subyek Hukum Internasional....................................................... 5
E. Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional......... 7
BAB III PENUTUP.......................................................................................... 9
A. Kesimpulan................................................................................. 9
B. Saran........................................................................................... 9
3. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Hukum adalah sesuatu sistem aturan yang mengikat seseorang dan dikukuhkan oleh
pemerintah. Jika seseorang atau suatu kelompok melanggar hukum yang berlaku maka
dia akan mendapat sanksi. Untuk mengetahui hal-hal tersebut kami menyajikan salah
satu materi tentang hukum.
B. Perumusan Masalah
Bagaimana siswa bisa mengerti tentang hukum internasional.
C. Tujuan
Untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hukum internasional.
4. 2
BAB II
PEMBAHASAN
HUKUM INTERNASIOAL
A. Pengertian Hukum Internasional
Pada dasarnya yang dimaksud hukum internasional dalam pembahasan ini
adalah hukum internasional publik, karena dalam penerapannya, hukum internasional
terbagi menjadi dua, yaitu: hukum internasional publik dan hukum perdata
internasional.
Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang
mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, yang bukan bersifat
perdata.
“Hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang
mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara, dengan perkataan lain, hukum
yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-
masing tunduk pada hukum perdata yang berbeda”(Kusumaatmadja, 1999).
Awalnya, beberapa sarjana mengemukakan pendapatnya mengenai definisi dari
hukum internasional, antara lain yang dikemukakan oleh Grotius dalam bukunya De
Jure Belli ac Pacis (Perihal Perang dan Damai). Menurutnya “hukum dan hubungan
internasional didasarkan pada kemauan bebas dan persetujuan beberapa atau semua
negara. Ini ditujukan demi kepentingan bersama dari mereka yang menyatakan diri di
dalamnya ”.
Sedang menurut Akehurst : “hukum internasional adalah sistem hukum yang di
bentuk dari hubungan antara negara-negara”
Definisi hukum internasional yang diberikan oleh pakar-pakar hukum terkenal di masa
lalu, termasuk Grotius atau Akehurst, terbatas pada negara sebagai satu-satunya pelaku
hukum dan tidak memasukkan subjek-subjek hukum lainnya.“Hukum internasional
dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas
prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh negara-negara, dan oleh
karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan
lainnya, serta yang juga mencakup :a. organisasi internasional, hubungan antara
organisasi internasional satu dengan lainnya, hubungan peraturan-peraturan hukum
yang berkenaan dengan fungsi-fungsi lembaga atau antara organisasi internasional
dengan negara atau negara-negara ; dan hubungan antara organisasi internasional
dengan individu atau individu-individu ;b. peraturan-peraturan hukum tertentu yang
berkenaan dengan individu-individu dan subyek-subyek hukum bukan negara(non-
state entities) sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu dan subyek hukum
bukan negara tersebut bersangkut paut dengan masalah masyarakat internasional”
(Charles Cheny Hyde).
5. 3
Sejalan dengan definisi yang dikeluarkan Hyde, Mochtar Kusumaatmadja
mengartikan ’’hukum internasional sebagai keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas
hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara,
antara negara dengan negara dan negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau
subyek hukum bukan negara satu sama lain’’. (Kusumaatmadja, 1999; 2)1)
B. Sejarah dan Perkembangan Hukum Internasional
Hukum internasional sebenarnya sudah sejak lama dikenal eksisitensinya,
yaitu pada zaman Romawi Kuno. Orang-orang Romawi Kuno mengenal dua jenis
hukum, yaitu Ius Ceville dan Ius Gentium,Ius Ceville adalah hukum nasional yang
berlaku bagi masyarakat Romawi, dimanapun mereka berada, sedangkan Ius Gentium
adalah hukum yang diterapkan bagi orang asing, yang bukan berkebangsaan Romawi.
“Dalam perkembangannya, Ius Gentium berubah menjadi Ius Inter Gentium yang
lebih dikenal juga dengan Volkenrecth (Jerman), Droit de Gens (Perancis) dan
kemudian juga dikenal sebagai Law of Nations(Inggris)
“Sesungguhnya, hukum internasional modern mulai berkembang pesat pada
abad XVI, yaitu sejak ditandatanganinya Perjanjian Westphalia 1648, yang mengakhiri
perang 30 tahun (thirty years war) di Eropa. Sejak saat itulah, mulai muncul negara-
negara yang bercirikan kebangsaan, kewilayahan atau territorial, kedaulatan,
kemerdekaan dan persamaan derajat. Dalam kondisi semacam inilah sangat
dimungkinkan tumbuh dan berkembangnya prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum
internasional) 2
Perkembangan hukum internasional modern ini, juga dipengaruhi oleh karya-
karya tokoh kenamaan Eropa, yang terbagi menjadi dua aliran utama, yaitu golongan
Naturalis dan golongan Positivis. Menurut golongan Naturalis, prinsip-prinsip hukum
dalam semua sistem hukum bukan berasal dari buatan manusia, tetapi berasal dari
prinsip-prinsip yang berlaku secara universal, sepanjang masa dan yang dapat ditemui
oleh akal sehat. Hukum harus dicari, dan bukan dibuat. Golongan Naturalis
mendasarkan prinsip-prinsip atas dasar hukum alam yang bersumber dari ajaran Tuhan.
Tokoh terkemuka dari golongan ini adalah Hugo de Groot atau Grotius, Fransisco de
Vittoria, Fransisco Suarez dan Alberico Gentillis. (Mauna, 2003 ; 6)
Sementara itu, menurut golongan Positivis, hukum yang mengatur hubungan
antar negara adalah prinsip-prinsip yang dibuat oleh negara-negara dan atas kemauan
mereka sendiri. Dasar hukum internasional adalah kesepakatan bersama antara negara-
negara yang diwujudkan dalam perjanjian-perjanjian dan kebiasaan-kebiasaan
internasional. Seperti yang dinyatakan oleh Jean-Jacques Rousseau dalam bukunya Du
Contract Social, La loi c’est l’expression de la Volonte Generale, bahwa hukum adalah
pernyataan kehendak bersama. Tokoh lain yang menganut aliran Positivis ini, antara
lain Cornelius van Bynkershoek, Prof. Ricard Zouche dan Emerich de Vattel.
1
Kusumaatmadja Mochtar, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung:Putra Abardin, 1999),
p.50.
6. 4
Pada abad XIX, hukum internasional berkembang dengan cepat, karena adanya
faktor-faktor penunjang, antara lain : (1) Setelah Kongres Wina 1815, negara-negara
Eropa berjanji untuk selalu menggunakan prinsip-prinsip hukum internasional dalam
hubungannya satu sama lain, (2). Banyak dibuatnya perjanjian-perjanjian (law-making
treaties) di bidang perang, netralitas, peradilan dan arbitrase, (3). Berkembangnya
perundingan-perundingan multilateral yang juga melahirkan ketentuan-ketentuan
hukum baru.
C. Sumber-sumber Hukum Internasional
Pada azasnya, sumber hukum terbagi menjadi dua, yaitu: sumber hukum dalam
arti materiil dan sumber hukum dalam arti formal. Sumber hukum dalam arti materiil
adalah sumber hukum yang membahas materi dasar yang menjadi substansi dari
pembuatan hukum itu sendiri.
Sumber hukum dalam arti formal adalah sumber hukum yang membahas
bentuk atau wujud nyata dari hukum itu sendiri. Dalam bentuk atau wujud apa sajakah
hukum itu tampak dan berlaku. Dalam bentuk atau wujud inilah dapat ditemukan
hukum yang mengatur suatu masalah tertentu.
Sumber hukum internasional dapat diartikan sebagai:
1. Dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional;
2. Metode penciptaan hukum internasional;
3. Tempat diketemukannya ketentuan-ketentuan hukum internasional yang dapat
diterapkan pada suatu persoalan konkrit. (Burhan Tsani, 1990; 14)
Menurut Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, sumber-sumber hukum
internasional yang dipakai oleh Mahkamah dalam mengadili perkara, adalah:
1. Perjanjian internasional (international conventions), baik yang bersifat umum,
maupun khusus;
2. Kebiasaan internasional (international custom);
3. Prinsip-prinsip hukum umum (general principles of law) yang diakui oleh
negara-negara beradab;
4. Keputusan pengadilan (judicial decision) dan pendapat para ahli yang telah
diakui kepakarannya, yang merupakan sumber hukum internasional tambahan.
(Phartiana, 2003; 197)2
2 Burhan Tsani, 1990; 14
(Phartiana, 2003; 197)
7. 5
D. Subyek Hukum Internasional
Subyek hukum internasional diartikan sebagai pemilik, pemegang atau
pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan hukum internasional. Pada awal
mula, dari kelahiran dan pertumbuhan hukum internasional, hanya negaralah yang
dipandang sebagai subjek hukum internasional
Dewasa ini subjek-subjek hukum internasional yang diakui oleh masyarakat
internasional, adalah:
1. Negara
Menurut Konvensi Montevideo 1949, mengenai Hak dan Kewajiban Negara,
kualifikasi suatu negara untuk disebut sebagai pribadi dalam hukum internasional
adalah:
a. penduduk yang tetap;
b. wilayah tertentu;
c. pemerintahan;
d. kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain
2. Organisasi Internasional
Klasifikasi organisasi internasional menurut Theodore A Couloumbis dan James H.
Wolfe :
a. Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dengan maksud
dan tujuan yang bersifat umum, contohnya adalah Perserikatan Bangsa Bangsa ;
b. Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan global dengan maksud dan
tujuan yang bersifat spesifik, contohnya adalah World Bank, UNESCO, International
Monetary Fund, International Labor Organization, dan lain-lain;
c. Organisasi internasional dengan keanggotaan regional dengan maksud dan tujuan
global, antara lain: Association of South East Asian Nation (ASEAN), Europe Union.
1. Palang Merah Internasional
Sebenarnya Palang Merah Internasional, hanyalah merupakan salah satu jenis
organisasi internasional. Namun karena faktor sejarah, keberadaan Palang Merah
Internasional di dalam hubungan dan hukum internasional menjadi sangat unik dan di
samping itu juga menjadi sangat strategis. Pada awal mulanya, Palang Merah
Internasional merupakan organisasi dalam ruang lingkup nasional, yaitu Swiss,
didirikan oleh lima orang berkewarganegaraan Swiss, yang dipimpin oleh Henry
Dunant dan bergerak di bidang kemanusiaan. Kegiatan kemanusiaan yang dilakukan
oleh Palang Merah Internasional mendapatkan simpati dan meluas di banyak negara,
yang kemudian membentuk Palang Merah Nasional di masing-masing wilayahnya.
Palang Merah Nasional dari negar-negara itu kemudian dihimpun menjadi Palang
Merah Internasional (International Committee of the Red Cross/ICRC) dan
berkedudukan di Jenewa, Swiss. (Phartiana, 2003; 123)
2. Tahta Suci Vatikan
Tahta Suci Vatikan di akui sebagai subyek hukum internasional berdasarkan
Traktat Lateran tanggal 11 Februari 1929, antara pemerintah Italia dan Tahta Suci
Vatikan mengenai penyerahan sebidang tanah di Roma. Perjanjian Lateran tersebut
pada sisi lain dapat dipandang sebagai pengakuan Italia atas eksistensi Tahta Suci
8. 6
sebagai pribadi hukum internasional yang berdiri sendiri, walaupun tugas dan
kewenangannya, tidak seluas tugas dan kewenangan negara, sebab hanya terbatas pada
bidang kerohanian dan kemanusiaan, sehingga hanya memiliki kekuatan moral saja,
namun wibawa Paus sebagai pemimpin tertinggi Tahta Suci dan umat Katholik
sedunia, sudah diakui secara luas di seluruh dunia. Oleh karena itu, banyak negara
membuka hubungan diplomatik dengan Tahta Suci, dengan cara menempatkan
kedutaan besarnya di Vatikan dan demikian juga sebaliknya Tahta Suci juga
menempatkan kedutaan besarnya di berbagai negara. (Phartiana, 2003, 125)
E. Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional
Ada dua teori yang dapat menjelaskan bagaimana hubungan antara hukum
internasional dan hukum nasional, yaitu: teori Dualisme dan teori Monisme. Menurut
teori Dualisme, hukum internasional dan hukum nasional, merupakan dua sistem
hukum yang secara keseluruhan berbeda. Hukum internasional dan hukum nasional
merupakan dua sistem hukum yang terpisah, tidak saling mempunyai hubungan
superioritas atau subordinasi. Berlakunya hukum internasional dalam lingkungan
hukum nasional memerlukan ratifikasi menjadi hukum nasional. Kalau ada
pertentangan antar keduanya, maka yang diutamakan adalah hukum nasional suatu
negara.
Sedangkan menurut teori Monisme, hukum internasional dan hukum nasional
saling berkaitan satu sama lainnya. Menurut teori Monisme, hukum internasional itu
adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri.
Menurut teori ini, hukum nasional kedudukannya lebih rendah dibanding dengan
hukum internasional. Hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum
internasional. (Burhan Tsani, 1990; 26)
9. 7
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Hukum internasional adalah hukum yang menyangkut hukum atau aturan-
aturan yang berada di luar negeri.
B. Saran
Hendaknya semua orang mematuhi hukum yang berlaku supaya tidak terjadi
penyimpangan sosial.
11. 9
Negara yang menganut sistem atau teori dalam Hukum Internasional
Teori Dualisme dan Teori Monisme.
Teori Dualisme Teori Monisme
Amerika Serikat Belanda
Inggris Jerman
Australia Perancis