2. Kekhususan Aceh
• Letak otonomi pada
provinsi
• Relasi dengan
pemerintah pusat:
konsultasi kebijakan pembangunan
pusat tentang Aceh
• Perekonomian dan keuangan
• Berlakunya hukum Islam dan pengakuan hukum adat
4. Pembagian Kewenangan
• Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota berwenang
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua
sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah, yaitu urusan pemerintahan yang
bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan,
yustisi, moneter, fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam
bidang agama.
• Dalam penentuan kebijakan nasional yang diputuskan oleh
pemerintah dan DPR RI (UU, kebijakan administratif), harus
ada konsultasi dan pertimbangan dari gubernur dan DPRA.
• Pemerintah Aceh dapat mengadakan kerja sama dengan
lembaga atau badan di luar negeri kecuali yang menjadi
kewenangan Pemerintah, serta dalam kegiatan seni, budaya,
dan olah raga internasional.
5. Perekonomian
• Prinsip penting: usaha perekonomian di Aceh
diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan
berkelanjutan dan pelestarian lingkungan,
penghormatan atas hak-hak rakyat setempat,
pemberian peluang dan akses pendanaan seluas-
luasnya kepada usaha ekonomi kelompok
perempuan, serta pemberian jaminan hukum bagi
pengusaha dan pekerja. (Pasal 154)
• Ada kewajiban bagi pelaku kegiatan usaha maupun
Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota
untuk memperhatikan soal reklamasi dan
rehabilitasi lahan yang dieksplorasi dan
dieksploitasi.
• Dana Pengembangan Masyarakat (Community
Development Fund) untuk pertambangan
• Pengelolaan bersama Migas
6. Keuangan
• Sumber Penerimaan
• Penerimaan Aceh dan kabupaten/kota terdiri atas
Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.
• Pendapatan Daerah bersumber dari:
a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Dana Perimbangan (dana bagi hasil pajak,
pertambangan hodrokarbon dan SDA lain, DAU, DAK,
Migas);
c. Dana Otonomi Khusus (2% dr DAU utk 15 thn pertama,
1% utk 5 thn); dan
d. lain-lain pendapatan.
7. Pilkada – Kandidat Independen
• Pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur,
bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil
walikota dapat pula diajukan oleh
perseorang, selain oleh partai politik.
• Namun ketentuan ini hanya berlaku satu
kali, yaitu untuk pemilihan pertama kali
sejak Undang-Undang ini diundangkan.
• Perkembangan terkini: kandidat indepeden
diadopsi melalui putusan MK
8. Hukum dan HAM
• Keberadaan Mahkamah Syar’iah dan
Perluasan Pelaksanaan Syari’at Islam
• Masuknya ketentuan
Ekosob dan Sipol
• KKR
• Pengadilan HAM
11. MPU
• Pengakuan pertama kali pada UU 44/1999,
kemudian diatur dengan Qanun 9/2003
• Dalam UU PA (Ps. 138):
– Beranggotakan ulama dan cendikiawan,
dengan memperhatikan keterwakilan
perempuan.
– bersifat independen
– kepengurusannya dipilih dalam musyawarah ulama.
• Tugas dan wewenang MPU.
a. memberi fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoala n
pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi; dan
b. memberi arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam
masalah keagamaan.
12. Lembaga Adat
• “lembaga adat” berfungsi dan
berperan sebagai wahana partisipasi
masyarakat dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Aceh di bidang
keamanan, ketentraman, kerukunan,
dan ketertiban masyarakat (Ps. 98 UU
PA).
• Lembaga Adat dalam UU PA: MAA,
imeum mukim, imeum chik, keuchik,
tuha peut, tuha lapan, imeum
meunasah, keujreun blang, panglima
laot, pawang glee, peutua seuneubok,
haria peukan, dan syahbanda.
13. Wali Naggroe
• Peran : sebagai kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat
yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan
mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat
istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat
lainnya (Pasal 96 UU PA).
• Wali Nanggroe melaksanakan pembinaan
kehidupan adat dan adat istiadat, memberikan
pertimbangan kepada lembaga adat mengenai
penyusunan ketentuan adat, memberikan gelar
kehormatan atau derajat adat.
• Tidak memiliki peran formal dan relasi struktural dengan
Pemerintahan Aceh, paling tidak sampai saat ini
14.
15. • Peran elite aceh yang besar,
perlu arah yang jelas dan
komitmen bersama untuk
kesejahteraan rakyat
• Dana melimpah, komitmen
bersama untuk kesejahteraan
rakyat
• Ekonomi rente, korupsi
• Eksploitasi sumber daya alam
• dll
• Peran elite aceh yang besar,
perlu arah yang jelas dan
komitmen bersama untuk
kesejahteraan rakyat
• Dana melimpah, komitmen
bersama untuk kesejahteraan
rakyat
• Ekonomi rente, korupsi
• Eksploitasi sumber daya alam
• dll
Editor's Notes
Untuk setiap pelaku usaha pertambangan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan di Aceh
Ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah Aceh, kabupaten/kota, dan pelaku usaha
Besarnya paling sedikit 1% dari harga total produksi yang dijual setiap tahun.
Rencana penggunaan dana pengembangan masyarakat guna membiayai program yang disusun bersama dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat sekitar kegiatan usaha dan masyarakat di tempat lain serta mengikutsertakan pelaku usaha yang bersangkutan diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh.
