Pengertian demokrasi, Prinsip demokrasi, Karakter bangsa Indonesia yang Demokratis, Nilai Nilai Demokrasi, Nilai-Nilai Demokrasi Menurut harrison, yaitu mewujudkan Demokrasi Pancasila
Tatanan organisasi pemerintahan negaraendahmustika
Materi ini mempelajari mengenai tatanan organisasi pemerintahan negara yang meliputi tatanan organisasi kenegaraan, tatanan organisasi pemerintahan beserta dengan prinsip-prinsipnya.
Pengertian demokrasi, Prinsip demokrasi, Karakter bangsa Indonesia yang Demokratis, Nilai Nilai Demokrasi, Nilai-Nilai Demokrasi Menurut harrison, yaitu mewujudkan Demokrasi Pancasila
Tatanan organisasi pemerintahan negaraendahmustika
Materi ini mempelajari mengenai tatanan organisasi pemerintahan negara yang meliputi tatanan organisasi kenegaraan, tatanan organisasi pemerintahan beserta dengan prinsip-prinsipnya.
etika dalam administrasi publik maka hal tersebut dapat di-telusuri dari paradigma ilmu administrasi publik. Dalam paradigma “dikotomi politik dan administrasi” sebagaimana dijelaskan oleh Wilson dalam Widodo (2001: 245-246), menegas-kan bahwa pemerintah memiliki dua fungsi yang berbeda, yaitu fungsi politik dan fungsi administrasi. Fungsi politik ada kaitannya dengan pembuatan kebijakan atau pernyataan yang menjadi keinginan negara. Sedangkan fungsi administrasi adalah berkenaan dengan pelaksanaaan kebijakan-kebijakan tersebut.
etika dalam administrasi publik maka hal tersebut dapat di-telusuri dari paradigma ilmu administrasi publik. Dalam paradigma “dikotomi politik dan administrasi” sebagaimana dijelaskan oleh Wilson dalam Widodo (2001: 245-246), menegas-kan bahwa pemerintah memiliki dua fungsi yang berbeda, yaitu fungsi politik dan fungsi administrasi. Fungsi politik ada kaitannya dengan pembuatan kebijakan atau pernyataan yang menjadi keinginan negara. Sedangkan fungsi administrasi adalah berkenaan dengan pelaksanaaan kebijakan-kebijakan tersebut.
Muchas personas usan la bicicleta como medio de transporte pero son pocos los que saben la historia que esta lleva consigo.
Aqui sabras cual es la historia que esta tiene
Makalah Hakikat Otonomi Daerah disusun sebagai bahan acuan dan referensi bagi adik-adik SMP, SMP atau mungkin bagi kawan-kawan saya di tingkat Universitas. Makalah ini membahas bagaimana seluk beluk otonomi daerah, pelakasaannya, sejarah dan sebagainya sehingga akan memperluas pengetahuan pembaca, khususnya pelajar sekalian.
1. Jelaskan pengertian otonomi daerah !
Otonomi daerah berarti hak, kewajiban, dan wewenang daerah otonom untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat atau menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
2. Pengertian Otonomi Daerah
• Otonomi berasal dari kata autonomos atau autonomia,
(bahasa Yunani) yang berarti “keputusan sendiri” (self
ruling). Otonomi yaitu hak untuk memerintah dan
menentukan nasibnya sendiri. Sedangkan Desentralisasi
adalah pelimbahan kewenangan dari pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah dan
desentralisasi pada dasarnya mempersoalkan pembagian
kewenangan kepada organ-organ penyelenggara negara.
3. Landasan Argumentasi Dalam Memilih
Desentralisasi-otonomi Daerah
1) Untuk terciptanya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan
2) Sarana pendidikan politik
3) Pemerintah daerah sebagai persiapan untuk karir politik
lanjutan
4) Stabilitas politik.
5) Kesetaraan politik
6) Akuntabilitas publik.
4. Prinsip-prinsip Pelaksanaan Otonomi
Daerah
Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan
memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan,
serta potensi dan keanekaragaman daerah.
Pelaksaaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas
nyata, dan bertanggun jawab.
Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh
diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota,
sedangkan pada daerah provinsi merupakan otonomi yang
terbatas.
5. Lanjutan….
Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi
negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara
pusat dan daerah serta antara daerah-daerah
Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan
kemandiriaan daerah otonom, dan karenanya dalam daerah
kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah
Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peran
dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislasi, fungsi
pengawasan, maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan
pemerintah daerah.
Administrasi.
6. Pemilihan, Penetapan, Dan Kewenangan Kepala
Daerah
• Menurut UU No. 22 tahun 1999, bupati dan wali kota sepenuhnya
menjadi kepala daerah otonom yang dipilih oleh dan bertanggung
jawab kepada DPRD dan dapat diberhentikan oleh DPRD pada masa
jabatannya tetapi penetapan ataupun pemberhentian kepala daerah
secara administratif masih diberikan kepadakepada presiden.
Sedangkan dalam UU No. 32 tahun 2004, kepala daerah dipilih
langsung oleh rakyat melalui pilkada langsung. Gubernur pada saat
yang sama masih merangkap sebagai wakil pusat dan kepala daerah
otonom.
7. Lanjutan…
• jenis kewenangan wajib yang diserahkan kepada
daerah otonom kabupaten dan daerah otonom kota,
yaitu : pertanahan, pertanian, pendidikan dan
kebudayaantenaga kerja, kesehatan, lingkungan
hidup, pekerjaan umum, perhubungan, perdagangan
dan industri, penanaman modal, dan koperasi.
8. Dampak Otonomi Daerah
• Dampak positif
Pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk
menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya
wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi
dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yangberada di
daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak
daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah
pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong
pembangunan daerah serta membangun program promosi
kebudayaan dan juga pariwisata
9. • Dampak negatif
Adanya kesempatan bagi oknum-oknum di pemerintah
daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan
Negara dan rakyat seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Selain itu terkadang ada kebijakan-kebijakan daerah yang
tidak sesuai dengan konstitusi Negara yang dapat
menimbulkan pertentangan antar daerah satu dengan
daerah tetangganya, atau bahkandaerah dengan Negara,
seperti contoh pelaksanaan Undang-undang Anti Pornografi
ditingkat daerah.