1. PENGERTIAN PEMERINTAH DAN
PEMERINTAHAN

2. 
Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan

Istilah pemerintah (Government) dapat dibedakan
dengan pemerintahan (governing). Dalam Kamus
Umum Bahasa Indonesia, kata Pemerintah berarti
Lembaga atau orang yang bertugas mengatur dan
memajukan Negara dengan rakyatnya. Sedangkan
Pemerintahan adalah hal cara, hasil kerja memerintah,
mengatur Negara dengan rakyatnya. Pemerintah dalam
arti organ merupakan alat kelengkapan pemerintahan
yang melaksanakan fungsi Negara

3. 
Dalam organ, pemerintah dapat dibedakan baik dalam
arti luas maupun dalam arti sempit.
Adalah suatu pemerintah yang berdaulat sebagai
gabungan semua badan atau lembaga kenegaraan yang
berkuasa dan memerintah di wilayah suatu Negara
meliputi badan eksukutif, legislative, dan yudikatif
Adalah suatu pemerintah yang berdaulat sebagai badan
atau lembaga yang mempunyai wewenang melaksanakan
kebijakan Negara (eksekutif) yang terdiri dari Presiden,
wwkil presiden, dan para menteri (kabinet)

4. 
b. Sector swasta
yaitu perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi
system pasar, sperti: industri, perdagangan, perbankan,
dan koperasi sector informal. Peranannya adalah
meningkatkan produktifitas, menyerapk tenaga kerja,
mengembangkan sumber penerimaan Negara, investasi,
pengembangan dunia usaha, dan pertumbuhan ekonomi
nasional.
c. Masyarakat Madani
Kelompok masyrakat yang berinteraksi secara social,
politik dan ekonomi. Dalam konteks kenegaraan,
masyarakat merupakan subjek pemerintahan,
pembangunan, dan pelayan public yang berinteraksi
secara social, politik dan ekonomi. Masyarakat harus
diberdayakan agar berperan aktif dalam medukung
terwujudnya kepemerintahan yang baik.

5. Aktor dalam Kepemerintahan
Dalam penyelenggaraan kepemerintahan disuatu
Negara, terdapat 3 (tiga) omponen besar yang harus
diperhatikan, karena peran dan fungsinya yang sangat
berpengaruh dalam menentukan maju mundurnya
pengelolaan Negara, yaitu:
 a. Negara dan Kepemerintahan
Yaitu merupakan keseluruha lembaga politik dan
sector public. Peran dan tanggungjawabnya adalah
dibidang hukum, pelayanan public, desentralisasi,
transparansi umum dan Pemberdayaan masyrakat,
penciptaan pasar yang kompetitif, membangun
lingkungan yang kondusif bagi tercapainya tujuan
pembangunan baik pada level local, nasional, maupun
internasional.


6. Pengertian kepemerintahan yang baik
( good governance )

7. 
Pengertian : Good governance mengandung dua pengertian.
Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan / kehendak
rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat
dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan
berkelanjutan, dan keadilan social. Kedua, aspek-aspek fungsional
dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan
tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Berdasarkan
pengertian tersebut, kepemerintahan yang baik berorientasi pada 2
(dua) hal yaitu :

 Orientasi ideal Negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan
nasional, yaitu mengacu pada demokrasi dengan elemen: legitimacy,
accountability, otonomi dan devolusi (pendelegasian wewenang)
kekuasaan kepada daerah dan adanya mekanisme control oleh
masyarakat.
 Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif,
dan efisien melakukan upaya pencapaian tujuan nasional.

8. 
Good Governance (tata pemerintahan yang baik) merupakan
praktek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Good governance
telah menjadi isu sentral, dimana dengan adanya era globalisasi
tuntutan akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah
suatu keniscayaan seiring dengan meningkatnya pengetahuan
masyarakat.

9. 
UNDP mendefinisikan governance sebagai Penggunaan
wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola
urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan
mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga
dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan
kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi
kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara
mereka.

10. 
Dari definisi tersebut governance meliputi 3 (tiga) domain yaitu
negara (pemerintah), dunia usaha (swasta) dan masyarakat yang
saling berinteraksi. Arti good dalam good governance
mengandung pengertian nilai yang menjunjung tinggi keinginan
rakyat, kemandirian, aspek fungsional dan pemerintahan yang
efektif dan efisien.

11. Selanjutnya UNDP menetapkan karakteristik prinsip good
governance sebagai berikut :
-Participation : Setiap warga negara mempunyai suara dalam
pembuatan keputusan
-Rule of law : Kerangka hukum harus adil terutama hukum HAM
-Tranparency : Transparansi/keterbukaan dibangun atas dasar
kebebasan arus informasi
-Responsiveness : Lembaga dan proses harus mencoba untuk
melayani setiap pihak yang berkepentingan (stakeholders)
-Consensus orientation : Good governance menjadi perantara
kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan yang
terbaik bagi kepentingan yang lebih luas.

12. -Effectiveness and effisiency : Proses dan lembaga menghasilkan
sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan sumber yang
tersedia dengan baik
-Accountability : Pembuat keputusan, sektor swasta dan
masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga
stakeholders
- Strategic vision : Para pemimpin dan publik harus mempunyai
perpektif good governance dan pengembangan manusia yang
luas serta jauh ke depan.

13. 
Atas dasar uraian tersebut, maka ke tiga domain yaitu
negara/pemerintah, dunia usaha/swasta dan masyarakat harus
menjaga kesinergian dalam rangka mencapai tujuan, karena
ketiga domain ini merupakan sebuah sistem yang saling
ketergantungan dan tidak dapat dipisahkan.

14. 
Tata pemerintahan yang baik (good governance) adalah suatu
kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan
bersama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan swasta.
Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu dibangun
dialog antara pelaku-pelaku penting dalam Negara, agar semua
pihak merasa memiliki tata pengaturan tersebut. Tanpa
kesepakatan yang dilahirkan dari dialog, kesejahteraan tidak
akan tercapai karena aspirasi politik maupun ekonomi rakyat
pasti tersumbat. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan
oleh pemerintah bahwa masyarakat dapat menilai dan memilih,
bahkan meminta jasa layanan yang lebih baik.

15. 
Pembangunan adalah proses perubahan yang bersifat dinamis,
sehingga memungkinkan terjadi pergeseran peran stakeholders
termasuk peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Fungsi
peran yang telah ditetapkan perlu selalu dikaji ulang (review),
agar fungsi peran dan peranan yang dilaksanakan memberikan
konstribusi yang lebih berarti bagi stakeholders lain maupun
pada proses pembangunan sesuai dengan amanat yang tersurat
dan tersirat dalam prinsip-prinsip good governance. Studi
tentang pelaksanaan good governane di setiap kota/kabupaten
yang melibatkan peran dan peranan Pemerintah, swasta dan
masyarakat akan memberikan implikasi yang sangat bermakna
terhadap upaya peningkatan kondisi good governance.

16. Menurut Erna Witular (2005), bahwa salah satu ukuran tata
pemerintahan yang baik adalah terdapatnya pengaturan
perilaku/peranan yang dapat diterima sektor publik, swasta dan
masyarakat, yaitu :
-Pengaturan di dalam sektor publik antara lain menyangkut
keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan
yudikatif.
-Sektor swasta mengelola pasar berdasarkan kesepakatan bersama,
termasuk mengatur perusahaan kecil, besar, koperasi,
multinasional/nasional
-Masyarakat madani mengatur kelompok-kelompok yang berbeda
seperti agama, kelompok olahraga, kesenian dan lain-lain

17. 

Proses pembangunan yang bertumpu pada peningkatan layanan
publik dan kesejahteraan masyarakat akan tercapai apabila subyek dan
objek pembangunan dan kesejahteraan masyarakat saling bekerjasama
dengan acuan/pedoman, persepsi dan indikator kemajuan
pembangunan yang disepakati (konsensus) bersama. Konsep good
governance melalui prinsip-prinsipnya harus dirancang agar seluruh
objek dan subjek pembangunan terlibat secara langsung dalam proses
pembangunan sesuai dengan peran dan peranannya, sehingga upaya
peningkatan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat akan lebih
optimal.
Tata Pemerintahan mempunyai makna yang jauh lebih luas dari
pemerintahan. Tata pemerintahan menyangkut cara cara yang
disetujui bersama dalam mengatur pemerintahan dan kesepakatan
yang dicapai antara individu, masyarakat madani, lembaga-lembaga
masyarakat dan pihak swasta. Dalam hal ini semua pelaku harus saling
tahu apa yang dilakukan oleh pelaku lainnya. Hal ini dapat dilakukan
melalui dialog agar pelaku memahi perbedaan di antara mereka.

18. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa masyarakat dapat terlibat
dalam tata pemerintahan yang baik dengan
-Mengawasi sektor publik/pemerintah dan sektor swasta serta
memberikan masukan-masukan yang konstruktif,
-Terlibat dalam proses pembangunan yang menyangkut dirinya
sendiri dan masyarakat. Keterlibatan tersebut dapat melalui
pembentukan paguyuban-paguyuban, LSM yang berperan aktif
dalam proses pembangunan di wilayahnya. Oleh sebab itu
penerapan prinsip-prinsip good governance mempunyai
manfaat yang signifikan untuk perbaikan layanan publik dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat.

19.  Prinsip-prinsip
good governance pada dasarnya
mengandung nilai yang bersifat obyektif dan universal
yang menjadi acuan dalam menentukan tolok ukur
atau indikator dan ciri-ciri/karekteristik
penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik.
Prinsip-prinsip good governance dalam praktek
penyelenggaraan Negara dituangkan dalam … 7 (tujuh)
asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana
dimaksud dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas
Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

20. 
Dalam hubungan ini, kata prinsip mempunyai makna
yang sama dengan asas, karena asas dan/atau prinsip
pada hakekatnya merupakan awal suatu kebenaran yang
menjadi pokok dasar tujuan berpikir, berpendapat, dan
bertindak. Asas-asas umum penyelenggaraan negara
meliputi :

21. Asas Kepastian Hukum
adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan
peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam
setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan
keseimbangan, dalam pengendalian Penyelenggara Negara.

22. Asas Kepentingan Umum
adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan
cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
Asas Keterbukaan
adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak
diskriminatif, tentang penyelenggaraan negara dengan tetap
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan,
dan rahasia negara.

23. Asas Proporsionalitas
adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan
kewajiban Penyelenggara Negara.
Asas Profesionalitas
adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan
kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

24. Asas Akuntabilitas
adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

25. DAMPAK PEMERINTAHAN YANG
TIDAK TRANSPARAN

26. 
Dampak Pemerintahan yang tidak Transparan

Suatu pemerintahan atau kepemerintahan dikatakan transparan
(terbuka), apabila dalam penyelenggaraan kepemerintahannya
terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses
kelembagaan sehingga mudah diakses oleh mereka yang
membutuhkan. Berbagai informasi telah disediakan secara memadai
dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat
monitoring dan evaluasi.
Secara umum beberapa faKtor penyebab terjadinya pemerintahan
yang tidak tarnsparan, sebagai berikut :
1. Pengaruh Kekuasaan
2. Moralitas
3. Sosial Ekonomi
4. Politik dan Hukum


27. 
Akibat dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan

Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan akan
berdampak pada :

 Rendahnya atau bahkan tidak ada kepercayaan warga Negara
terhadap
pemerintah
 Rendahnya partisipasi warga Negara terhadap kebijakan-kebijkan
yang dibuat pemerintah
 Sikap apatis warga Negara dalam mengambil inisiatif dan peran
yang berkaitan dengan kebijakan public
 Jika warga Negara apatis, di tunjang dengan rezim yang berkuasa
sangat kuat dan lemahnya fungsi legeslatif, KKN akan merajalela dan
menjadi budaya yang mendarah daging
 Krisis moral dan akhlak yang berdampak pada ketidak adilan,
pelanggaran hukum dan hak asasi manusia.