Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PENGEMBALIKAN KUASA MUKIM
ATAS SUMBER DAYA ALAM DI
ACEH
Agus Halim Wardana (YRBI)

Banda Aceh, 26 Desember 2013
DEFINISI ADAT
Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari
nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan,
kelembagaan, dan ...
Adat Aceh adalah Islamisasi Adat
O Dalam tradisi Aceh, istilah “adat” jarang disebut

hukom adat (hukum adat). karena masy...
ADAT DALAM PERSPEKTIF
ACEH
1. TATA WILAYAH
1. Hirarki Wilayah: Keurajuen, Sagoe, Nanggroe, Mukim,

Gampong
2. Pembagian ka...
4. TATA KELOLA
Kuasa mukim atueh glee sejauh “si uro

jak wo”
Kuasa mukim atas perairan adalah
krueng, bineh pasie. Loan...
• Lokakarya Mukim Se-Provinsi NAD tanggal 13-15 Maret 2006
di Kota Langsa : mukim sebagai kesatuan masyarakat hukum
yang t...
Kondisi Mukim saat ini
 Belum ada implementasi kebijakan pengakuan
keberadaan mukim
 Mukim tidak terlibat langsung dalam...
 Mukim belum mampu menunjukkan secara jelas
wilayah kuasa dan harta kekayaan.
 Belum ada struktur pemerintahan mukim
 K...
 Penguatan mukim berujung pada pembentukan
kecamatan
 Kelalaian pemerintah pusat dan daerah dalam
memenuhi pembiayaan op...
FAKTOR YANG MELEMAHKAN
KEWEWENANGAN ADAT:
1. Kekalahan Aceh dari Belanda dan
penghancuran sistematis terhadap budaya Aceh
...
PENGAKUAN KEBERADAAN MUKIM:

“BERMULA KE TIADA - KEMBALI KE SEMULA?”
• Th. 913 H atau 1507; Kedudukan dan kewenangan Gampo...
• Th. 1960: Undang-Undang Pokok Agraria; kuasa mukim atas
tanah mulai dikaburkan; hak ulayat msyrkt hkm adat diakui
sepanj...
•

•
•

•

UU No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh.
penyelenggraan keistimewaan Aceh mencakup aspek agama...
Landasan Hukum Penguatan Mukim
Internasional:
 Kovenan hak asasi manusia (HAM) internasional tentang Hak-hak
Ekonomi, Sos...
Kerangka Hukum
 MoU Helsinki 15 Agustus 2005
 1.1.6. Kanun Aceh akan disusun kembali

untuk Aceh dengan menghormati trad...
Propinsi
 Qanun No.9 th 2008 ttg Pembinaan Kehidupan Adat dan
Adat Istiadat
 Qanun No.10 th 2008 ttg Lembaga Adat
 Qanu...
• MUKIM. dipahami bukan hanya sebagai
bagian dari struktur pemerintahan semata
tapi sekaligus sebagai identitas komunal
ma...
Sistem Pemerintahan Mukim
berasaskan Islam
1. Adanya syarat-syarat keagamaan bagi pemimpin gampongmukim
–

–

Syarat mukim...
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
(PSDA) BERDASAR ADAT ACEH ACEH

1. pembagian ruang kelola,
2. kelembagaan,
3. aturan pengelol...
Hadis Maja
Leumoh Hukom Diatur Pangkat
Leumoh Adat Jahee Raja
Leumoh Qanun Tinggal bak Kalam
Leumoh Reusam ancor Budaya

m...
UNSUR-UNSUR DALAM SISTEM ADAT
ACEH
1. Aturan (Hukom, Adat & Norma/Nilai-nilai
yg berlaku dalam masyarakat):
adat bak po te...
 Riwang adat berlandaskan hukom :
 Beusaboh Pakat
 Droe ke droe
 Berkeadilan
 Melindungi hak ureung ramee & ureung le...
1.
2.
3.

Lembaga Pemerintahan
Lembaga Adat
Kesatuan Masyarakat Hukum (Adat)
Hak mukim atas kawasan
Hakkullah & Hakkul Adam.
• Hakkullah adalah hak potallah (hak milik ALLAH) yang
wajib dijaga dan di...
 Secara kelembagaan, mukim merupakan

lembaga adat tertinggi pada tingkat
wilayah adat.
 Mukim sebagai lembaga pemersatu...
Kuasa gampong dan mukim dalam
PSDA
 Gampong berkuasa “kedalam” rumah tangganya

sendiri = hak mengatur/mengurus warga gam...
 Walau secara administratif dan

pengaturan kedalam, kawasan kelola
tersebut masuk dalam wilayah gampong,
namun bila ada ...
• mukim berhak untuk mengurus hakhak masyarakatnya, termasuk hak
atas tanah, ulayat dan hak sosial
masyarakat (Badruzzaman...
• Mukim berdasarkan hak asal usul memiliki
kewenangan untuk mengurus harta kekayaan
dan sumber-sumber pendapatan mukim yan...
Peran mukim
1. Administrasi pemerintahan
– Surat jual beli tanah dikeluarkan/disyahkan oleh
Imeum mukim slth diperiksa sta...
Sistem pengelolaan sumberdaya
mukim melekat hak adat sebagai
hak asal usul dan menguasai kawasan
1. hak memiliki
komunalny...
KAWASAN KELOLA MUKIM
Kuasa mukim ke arah
gle ”Siuro jak Wo”
WILAYAH KELOLA MUKIM-GAMPONG
DAN LEMBAGA ADAT
WILAYAH KELOLA

LEMBAGA ADAT

GLEE

PETUA GLEE/PAWANG GLEE

BLANG

KEUJRUEN ...
KEBERADAAN DAN PENGAKUAN
HUKUM
• Kenyataannya masih ada tetapi tidak diakui
keberadaannya;
• Tata cara dan prosedur belum ...
“nyo AJTEH”

• Meunyo na hak
• teuntee na hek

meunyö kon ië leuhöp, meunyö kèn dröe gob
Pegleh lhong ie-Lamteuba 2012
UPAYA DI TINGKAT MUKIMGAMPONG
 Konsolidasi mukim masyarakat dan lembaga mukim: 1)







wilayah dan harta kekayaan m...
Pengakuan terhadap mukim & gampong dalam
Pengelolaan Sumber Daya Alam idealnya

 hak terhadap sumber daya alam

itu sendi...
Pro aktif Pemerintah
 Segera terbitkan aturan teknis maupun

kebnijakan implementasi lainnya sebagai
kewajiban daerah ata...
• WATEE HANA BUET JEUT TA LAKEE BUET
• BEK WATEE KA NA BUET HANJEUT TA PUBUET
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2. Mengembalikan Kuasa Mukim atas Pengelolaan SDA di Aceh

1,405 views

Published on

  • Be the first to comment

2. Mengembalikan Kuasa Mukim atas Pengelolaan SDA di Aceh

  1. 1. PENGEMBALIKAN KUASA MUKIM ATAS SUMBER DAYA ALAM DI ACEH Agus Halim Wardana (YRBI) Banda Aceh, 26 Desember 2013
  2. 2. DEFINISI ADAT Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah Menurut Jalaluddin Tunsam (seorang yang berkebangsaan Arab yang tinggal di Aceh dalam tulisannya pada tahun 1660). "Adat" berasal dari bahasa Arab , bentuk jamak dari (adah), yang berarti "cara", "kebiasaan". (sumber: Wikipedia)
  3. 3. Adat Aceh adalah Islamisasi Adat O Dalam tradisi Aceh, istilah “adat” jarang disebut hukom adat (hukum adat). karena masyarakat Aceh memandang bahwa “adat” merujuk pada aturan yg dibuat manusia, sedangkan hukom (hukum) bersumber dari Allah (Syariat Islam). O adat ngon hukom lagee zat ngon sifeut. O Adat Aceh mencakup aspek kebiasaan hidup (reusam/ resam), tata aturan (termasuk undang-undang kerajaan), tata upacara, bentuk-bentuk cukai dan nilai-nilai yang dianut.
  4. 4. ADAT DALAM PERSPEKTIF ACEH 1. TATA WILAYAH 1. Hirarki Wilayah: Keurajuen, Sagoe, Nanggroe, Mukim, Gampong 2. Pembagian kawasan : hunian, budidaya, milik bersama 2. TATA PEMERINTAHAN  Keuchik ngon tengku lagee yah ngon mak  Lembaga adat pengelola kawasan sumber-sumber penghidupan warga mukim yg otonom 3. TATA ATURAN  umong meu ateung,lampoh meu pageu, uteun meu taloe,nanggroe meu raja  Po teu neutueng meusara lam glee, dama ngon awe lam siplo sa. Meung na gaseh si meuladang jih bri bawang deungon halia.  syarat pageu beunteung limong, jeunerop inong lhee
  5. 5. 4. TATA KELOLA Kuasa mukim atueh glee sejauh “si uro jak wo” Kuasa mukim atas perairan adalah krueng, bineh pasie. Loan pukat, laot luah Hak keujruen sekateng padee, dama ngon awee lam siplo sa hak buya lam krueng, hak rimung bak bineh rimba.
  6. 6. • Lokakarya Mukim Se-Provinsi NAD tanggal 13-15 Maret 2006 di Kota Langsa : mukim sebagai kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa gampong, mempunyai batas wilayah tertentu dan memiliki kekayaan sendiri yang dipimpin oleh Imeum Mukim, mempunyai hak otonom dalam menjalankan urusan rumah tangga sendiri dengan ketentuan adat yang berlaku (T.M Djuned, 2011. Bunga Rampai. Adat adalah Kearifan). • Undang-Undang No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mendefinisikan mukim sebagai kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imuem Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat MUKIM
  7. 7. Kondisi Mukim saat ini  Belum ada implementasi kebijakan pengakuan keberadaan mukim  Mukim tidak terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan strategis dan rencana pembangunan atas wilayahnya  Mukim belum mampu menunjukkan eksistensinya sebagai entitas adat yang berdaulat atas sumber daya alamnya
  8. 8.  Mukim belum mampu menunjukkan secara jelas wilayah kuasa dan harta kekayaan.  Belum ada struktur pemerintahan mukim  Kapasitas perangkat Pemerintahan Mukim sangat lemah.  Relasi mukim-gampong, mukim – kecamatan tidak jelas  Di beberapa kabupaten sudah forum/persatuan/majlis/serikat imeum mukim, namun masih belum ”dianggap”
  9. 9.  Penguatan mukim berujung pada pembentukan kecamatan  Kelalaian pemerintah pusat dan daerah dalam memenuhi pembiayaan operasional untuk mukim  Dampak negative pola bantuan rehab-rekon pasca tsunami dan perdamaian Aceh  Pengaruh budaya asing dan globalisasi yang bersifat negative
  10. 10. FAKTOR YANG MELEMAHKAN KEWEWENANGAN ADAT: 1. Kekalahan Aceh dari Belanda dan penghancuran sistematis terhadap budaya Aceh 2. Konflik Aceh yang berkepanjangan. 3. Berbagai Kebijakan & perundang-undangan negara 4. Pengaruh budaya asing & globalisasi yang bersifat negatif. 5. Kelengahan& kelalaian pemimpin gampong dan mukim dalam melindungi adat dan meregenerasi pelaksanaan hukom, adat, qanun dan reusam. 6. Semakin berkurangnya ureung tuha yang tuho
  11. 11. PENGAKUAN KEBERADAAN MUKIM: “BERMULA KE TIADA - KEMBALI KE SEMULA?” • Th. 913 H atau 1507; Kedudukan dan kewenangan Gampong-Mukim ditetapkan oleh Sultan Alauddin Johan Ali Ibrahim Mughayat Syah dlm Qanun Syara’ Kesultanan Aceh • Th.1607-1637 ; Penataan kehidupan adat diperkuat oleh Sultan Iskandar Muda melalui Kanun Al Asyi atau Kanun Adat Meukuta Alam. • Th. 1837-1942; perang Aceh melawan Belanda; sebagian besar gampong dan mukim menjadi kososng atau ditinggalkan penghuninya, khususnya di sekitar Banda Aceh. • Th 1935; Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Ordonansi 1935-102 (psl. 3a. RO); mengakui keberadaan peradilan adat. • Th 1937; Gubernur Jederal Hindia Belanda mengeluarkan Besluit van den Governeur General Nederland Indie Nomor. 8 tahun 1937, yang mengakui keberadaan mukim • Th. 1942-1945; Jepang “menduduki” Aceh. Pemerintahan gampong disesuaikan dengan sistem pemerintahan Jepang; Mukim tetap diakui dan diatuir dengan Osamu Seirei No. 7 tahun 1944. • Th.1945. keberadaan mukim tetap diakui berdasarkan ketentuan pasal II aturan peralihan UUD 1945. • Th. 1946. Peraturan Keresidenan Aceh no. 2 dan no. 5 tahun 1946; kedudukannya tidak lagi berada di bawah Ulee Balang; mukim berada di bawah kecamatan dan membawahi beberapa gampong.
  12. 12. • Th. 1960: Undang-Undang Pokok Agraria; kuasa mukim atas tanah mulai dikaburkan; hak ulayat msyrkt hkm adat diakui sepanjang msh ada dan tdk bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentua perundang-undangan negara . • Th.1960-1974; kedaulatan mukim sedikit demi sedikit dihilangkan melalui UU No.5 th 1967 ttg Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan yg di dukung PP no. 21 th 1971 ttg Hak Pengusahaan Hutan & Hak Pemungutan Hasil Hutan, UU No. 11 th 1967 ttg Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan, UU No.1 th 1967 ttg Penanaman Modal Asing, dan UU no. 6 tahun 1968 ttg Penanaman Modal Dalam Negeri. • Tahun 1974. UU No. 5/1974 tentang Pemerintahan Daerah • Th. 1979. Mukim dihapuskan sebagai bagain dari sistem pemerintahan di Aceh. UU No.5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. • Th 1980-1999. UU no.5 th 1985 ttg perikanan, UU no.5 th 1990 ttg Konservasi SDA Hayati & Ekosistemnya.
  13. 13. • • • • UU No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. penyelenggraan keistimewaan Aceh mencakup aspek agama, kehidupan adat, pendidikan dan peran ulama. Perda No.5 th 1996 ttg Mukim Sebagai kesatuan Masyarakat Adat dalam Propinsi D.I Aceh UU No. 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang dijabarkan menjadi Qanun No. 4 tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dan Qanun No. 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Tahun 2006. Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Mengakui kembali mukim sebagai bagian dari pemerintahan di Aceh sekaligus sebagai pemangku adat.
  14. 14. Landasan Hukum Penguatan Mukim Internasional:  Kovenan hak asasi manusia (HAM) internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Covenant on Economic, Social andCultural Rights) dengan UU No 11 Tahun 2005 dimasukkan dalam Lembaran Negara Tahun 2005 No 118 dan Tambahan Lembaran Negara No 4557; Hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya (pasal 15).  FPIC (Free, Prior, Informed, Consent): Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi (Informed) sebelum (Prior) sebuah program atau proyek investasi dilaksanakan dalam wilayah mereka, dan berdasarkan informasi tersebut, mereka secara bebas tanpa tekanan (Free) menyatakan setuju (consent) atau menolak. Nasional  UUD 45:  Pasal 18 B: pengakuan atas hak adat (hak asal usul)  Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.  Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.  Pasal 28 C, ayat 1: Hak untuk mengembaangkan diri melalui kebutuhan dasar, mendapatkan pendidikan, IPTEK dan budaya.
  15. 15. Kerangka Hukum  MoU Helsinki 15 Agustus 2005  1.1.6. Kanun Aceh akan disusun kembali untuk Aceh dengan menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh serta mencerminkan kebutuhan hukum terkini Aceh.  tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh = hukum & sistem pemerintahan menurut ketentuan adat Aceh  Pemerinthn federasi (= hak otonom)  Persekutuan Masyarakat Hukum Adat =
  16. 16. Propinsi  Qanun No.9 th 2008 ttg Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat  Qanun No.10 th 2008 ttg Lembaga Adat  Qanun No.3 th. 2009 ttg Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imeum Mukim  Qanun No.4 th 2009 ttg Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik  Ingub No.5 th 2008 ttg Penguatan pemerintahan mukim & gampong Kabupaten  Qanun Kab/Kota tentang Pemerintahan Mukim. Subulussalam)  Kecuali: Banda Aceh, Lhokseumawe, Aceh Tenggara,
  17. 17. • MUKIM. dipahami bukan hanya sebagai bagian dari struktur pemerintahan semata tapi sekaligus sebagai identitas komunal masyarakat adat di Aceh yang berhak pengelola wilayah dan sumber dayanya serta pengatur kehidupan sosial kemasyarakatannya sesuai ketentuan adat.
  18. 18. Sistem Pemerintahan Mukim berasaskan Islam 1. Adanya syarat-syarat keagamaan bagi pemimpin gampongmukim – – Syarat mukim: mengetahui hukum syarak ALLAH & hukum syariat nabi, dpt mnnjd imam dan khatib jum’at, dpt mengerjkn fardhu ain & fardhu kifayah, takut atas perbuatan yg salah, paham ttg sengketa terkait hukom (harta warisan, talak-rujuk, sengketa tanah) Syarat keuchik: mengethui hukom, berani ats yg benar, takut atas yg salah. 2. Sistem pengelolaan tanah; hak potallah (tnh umum yg blm dimiliki olh siapapun)  hak pengelolaan (bg yg “menghidupkan dan mengusahakan ”tanah mati” tersebut. 3. Penyelesaian sengketa  dg perdamaian; musyawarahharimonisasi hubungan antar pihak yg bersengketa. (Uleueu bak matee, ranteng beek patah. But beujeut, geutanyo beek leumah)
  19. 19. PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM (PSDA) BERDASAR ADAT ACEH ACEH 1. pembagian ruang kelola, 2. kelembagaan, 3. aturan pengelolaan, 4. sanksi terhadap pelanggaran, 5. tatacara pengambilan keputusan, 6. tata nilai dalam pengelolaan sumber daya.
  20. 20. Hadis Maja Leumoh Hukom Diatur Pangkat Leumoh Adat Jahee Raja Leumoh Qanun Tinggal bak Kalam Leumoh Reusam ancor Budaya mate aneuk mupat jeurat, gadoh adat pat tamita
  21. 21. UNSUR-UNSUR DALAM SISTEM ADAT ACEH 1. Aturan (Hukom, Adat & Norma/Nilai-nilai yg berlaku dalam masyarakat): adat bak po teumeuruhom, hukom bak syiah kuala, qanun bak putro phang, reusam bak laksamana. 2. Wilayah 3. Fungsi adat & ketatanegaraan/pemerintahan 4. Kelembagaan Adat 5. Atra Mukim & Sumber-Sumber
  22. 22.  Riwang adat berlandaskan hukom :  Beusaboh Pakat  Droe ke droe  Berkeadilan  Melindungi hak ureung ramee & ureung lemoh  Uro dudo (berkelanjutan)  Musafat  Meuseraya
  23. 23. 1. 2. 3. Lembaga Pemerintahan Lembaga Adat Kesatuan Masyarakat Hukum (Adat)
  24. 24. Hak mukim atas kawasan Hakkullah & Hakkul Adam. • Hakkullah adalah hak potallah (hak milik ALLAH) yang wajib dijaga dan dilindungi, sedang hakkul adam adalah wilayah yang menjadi hak anak adam (manusia) untuk memanfaatkan dan menggunakannya. • Namun, jika anak adam masih membutuhkan sumber daya yang ada dalam wilayah hakullah, maka diperbolehkan baginya untuk mengambil seperlunya berdasarkan ketentuan adat setempat • Contoh: di Mukim Lamteuba, hutan muda bisa dijadikan sebagai lampoh
  25. 25.  Secara kelembagaan, mukim merupakan lembaga adat tertinggi pada tingkat wilayah adat.  Mukim sebagai lembaga pemersatu dan koordinator dari gampong-gampong dalam hal pemanfaatan sumber daya komunal, termasuk dalam pengelolaan kawasan hutan.  Pengelolaan kawasan hutan bisa dilakukan secara langsung oleh imeum mukim maupun dapat didelegasikan kepada lembaga khusus (panglima uteun
  26. 26. Kuasa gampong dan mukim dalam PSDA  Gampong berkuasa “kedalam” rumah tangganya sendiri = hak mengatur/mengurus warga gampong dan harta gampong secara mandiri, termasuk utk menyelesaikan persoalan warganya dan berupaya meningkatkan kesejahteraan bersama berdasarkan adat.  Catatan: Mukim dpt campur tangan jika ada tindakan gampong yg bertentangan dengan adat atau kesepakatan yg ditetapkan di tingkat mukim.  Mukim berkuasa atas kawasan kelola rakyat dalam sebuah gampong yang pemanfaatannya dilakukan oleh warga dari berbagai gampong dlm mukim tersebut, sprt: laot, bineh pasie, krueng, blang, gle,
  27. 27.  Walau secara administratif dan pengaturan kedalam, kawasan kelola tersebut masuk dalam wilayah gampong, namun bila ada kebijakan yang bersifat mengikat dan memiliki konsekuensi thd warga dr mukim tersebut maka keputusannya merupakan kewenangan mukim (kuasa penuh atau kuasa dlm pengambilan keputusan)  Kuasa mukim keluar: mengatur hub antar gampong, hub gampong dengan pihak
  28. 28. • mukim berhak untuk mengurus hakhak masyarakatnya, termasuk hak atas tanah, ulayat dan hak sosial masyarakat (Badruzzaman; Ketua Majelis Adat Aceh, dalam sebuat Lokalatih Penguatan Kelembagaan Adat, 19 Oktober 2012)
  29. 29. • Mukim berdasarkan hak asal usul memiliki kewenangan untuk mengurus harta kekayaan dan sumber-sumber pendapatan mukim yang secara kewilayahan ada pada wilayah kelola mukim. Pemanfaatan, pengelolaan dan kepemilikan atas wilayah kelola mukim diatur melalui ketentuan adat mukim setempat dibawah koordinasi Imeum Mukim.
  30. 30. Peran mukim 1. Administrasi pemerintahan – Surat jual beli tanah dikeluarkan/disyahkan oleh Imeum mukim slth diperiksa status tanahnya melalui keuchik atau lembaga adat lainny sesuai kedudukan tanah. 2. Adat; rujukan adat atas perkara yg tdk mampu diselesaikan di tk gmpg 3. Hukom; t4 penyelesaian perkara agama.
  31. 31. Sistem pengelolaan sumberdaya mukim melekat hak adat sebagai hak asal usul dan menguasai kawasan 1. hak memiliki komunalnya, 2. hak menetapkan aturan pengelolaan kawasan dan sumberdaya alam dalam wilayahnya, 3. hak memutuskan hukum dengan membentuk peradilan adat (menyelesaikan sengketa), dan 4. hak turut campur dalam memutuskan dan menetapkan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam
  32. 32. KAWASAN KELOLA MUKIM Kuasa mukim ke arah gle ”Siuro jak Wo”
  33. 33. WILAYAH KELOLA MUKIM-GAMPONG DAN LEMBAGA ADAT WILAYAH KELOLA LEMBAGA ADAT GLEE PETUA GLEE/PAWANG GLEE BLANG KEUJRUEN CHIK/KEUJRUEN BLANG UTEUN PETUA UTEUN/PANG.UTEUN/PAWANG UTEUN SEUNEBOK PETUA SEUNEBOK PADANG MEURABE PETUA MEURABE/PAWANG PENGULU WER PEUKAN HARIA PEUKAN KREUNG PETUA KRUENG LAOT PENGLIMA LAOT PELABUHAN SYAHBANDAR
  34. 34. KEBERADAAN DAN PENGAKUAN HUKUM • Kenyataannya masih ada tetapi tidak diakui keberadaannya; • Tata cara dan prosedur belum ada? • Belum adanya perda atau pengakuan hukum bukan berarti tidak ada keberadaan masyarakat hukum adat
  35. 35. “nyo AJTEH” • Meunyo na hak • teuntee na hek meunyö kon ië leuhöp, meunyö kèn dröe gob Pegleh lhong ie-Lamteuba 2012
  36. 36. UPAYA DI TINGKAT MUKIMGAMPONG  Konsolidasi mukim masyarakat dan lembaga mukim: 1)     wilayah dan harta kekayaan mukim, 2) kejelasan kuasa mukim dan gampong, 3) aturan adat, dan 4) kelembagaan (kewenangan, fungsi dan perannya). Penataan batas dan penyelesaian sengketa batas (antar mukim dan antar gampong se-mukim). Pemetaan sosial dan wilayah mukim, termasuk memetakan kawasn kelola mukim dan harta ulayatnya (daratan dan perairan). Mendaftarkan wilayah adat dan harta ulayatnya, termasuk hutan adat, tanah ulayat dan perairan ulayat. Menegakkan kembali aturan adat mukim setempat,
  37. 37. Pengakuan terhadap mukim & gampong dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam idealnya  hak terhadap sumber daya alam itu sendiri (hak kepemilikan),  hak pemanfaatan, dan  hak untuk ikut campur dalam keputusan-keputusan pengelolaan Sumber daya alam
  38. 38. Pro aktif Pemerintah  Segera terbitkan aturan teknis maupun kebnijakan implementasi lainnya sebagai kewajiban daerah atas terbutnya Qanun Kabupaten ttg Pemerintahan Mukim.  Dorong implementasikan qanun tentang Pemerintahan Mukim dalam di tingkat mukim-gampong  Fasilitasi proses “inisiatif mukim” untuk mengelola SDA berdasarkan adat
  39. 39. • WATEE HANA BUET JEUT TA LAKEE BUET • BEK WATEE KA NA BUET HANJEUT TA PUBUET

×