Download to read offline
Uploaded byMira Pribadi
Upaya pemerintah menegakkan ham
Dokumen ini membahas upaya pemerintah Indonesia dalam menegakkan hak asasi manusia (HAM) selama 16 tahun pasca-reformasi, meliputi inisiatif kebijakan, pembentukan Komnas HAM, dan pengadilan HAM. Meskipun terdapat langkah-langkah yang diambil, hasilnya masih minim karena kurangnya dukungan politik dan pendekatan yang tidak komprehensif. Kesimpulannya, komitmen pemerintah dalam penegakan HAM terlihat melalui pembentukan kelembagaan dan produk hukum yang relevan.
More Related Content
![[240717] Presentasi PPKn](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/240717presentasippknkelompok1-170814131459-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
Similar to Upaya pemerintah menegakkan ham
Upaya pemerintah menegakkan ham
- 1.
- 2. Created by : •Arham Febrian • Cahya Alamsyah • Evvy Azdyanti K. • Mira Ismiyanti P. • M. Luvian
- 3. Prolog Selama 16 tahunpasca reformasi, berbagai inisiatif telah dilakukan pemerintah untuk menggali jalan penyelesaian atas tuntutan keadilan dari para korban pelanggaran HAM. Keseluruhan langkah itu tertuang dalam berbagai kebijakan yang dilahirkan pemerintah dalam berbagai bentuknya.
- 4. Namun, keseluruhan langkahkebijakan tersebut belum menghasilkan langkah berarti, baik karena minim dukungan politik maupun karena bersifat parsial dan kurang komprehensif, sehingga tidak menghasilkan pondasi bagi langkah penyelesaian yang berkelanjutan dan komprehensif.
- 5. • Komnas HAMbertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM, meningkatkan perlindungan dan penegakkan HAM. Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres Nomor 50 tahun 1993.
- 6. • Keberadaan KomnasHAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asas Manusia pasal 75 s.d pasal 99. • Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi HAM.
- 7. Pengadilan HAM • PengadilanHAM dibentuk berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah peradilan khusus di lingkungan peradilan umum. • Peradilan HAM memiliki wewenang memeriksa, memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk yang dilakukan di luar teritorial wilayah Negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.
- 8. Produk Hukum HAM •Pembentukan produk hukum yang mengatur mengenai hak asasi manusia (HAM) dimaksud untuk menjamin kepastian hukum dalam proses penegakan HAM dan memberikan arahan bagi pelaksanaan proses penegakan HAM. Adapun pembentukkan produk hukum dibentuk dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan MPR, Piagam HAM 1998, dan meratifikasi instrumen HAM internasional.
- 9. KESIMPULAN • Komitmen PemerintahIndonesia dalam mewujudkan penegakan HAM, antara lain telah ditunjukkan dalam prioritas pembangunan Nasional tahun 2000-2004 dengan pembentukan kelembagaan yang berkaitan dengan HAM contohnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan kepres nomor 50 tahun 1993.
- 10. KESIMPULAN • Pengeluaran Undang-undangNomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia , Undang- undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, serta masih banyak UU yang lainnya.
- 11.