Banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, membutuhkan dibentuknya lembaga perlindungan hak asasi manusia. Upaya menegakan hak asasi manusia tersebut, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya Pasal 28 I Ayat (4) menegaskan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah”. Guna menjabarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maka dibentuklah lembaga perlindungan HAM seperti Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Peradilan HAM, dan lembaga perlindungan HAM lainnya Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam penegakan HAM di Indonesia terutama dalam membentuk LSM HAM seperti Kontras dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Beberapa lembaga bentukan pemerintah berkaitan dengan pemajuan dan penegakan HAM, di antaranya adalah pembentukan : 1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Pembentukan KOMNASHAM sendiri bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM, meningkatkan perlindungan dan penegakkan HAM. Pembentukan RANHAM(Rencana aksi HAM ) Penegakkan HAM melalui Ratifikasi maksudnya Indonesia mengesahkan instrument-instrumen internasional HAM dan keputusan ini membawa konsekuensi yang mendasar yaitu jika Indonesia tidak mampu menegakkan dan melindungi HAM di Indonesia maka, Indonesia harus mau dan menerima bahwa pelanggaran di Indonesia harus dibawa ke Pengadilan Internasional.Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres Nomor 50 tahun 1993. keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 39 tahun1999 tentang Hak Asas Manusia pasal 75 sampai dengan pasal 99. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi HAM. 2. Produk hukum yang mengatur mengenai HAM Pembentukan produk hukum yang mengatur mengenai hak asasi manusia (HAM) dimaksud untuk menjamin kepastian hukum dalam proses penegakan HAM. Selain itu produk hukum tersebut memberikan arahan bagi pelaksanaan proses penegakan HAM. Adapun pembentukkan produk hokum dibentuk dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan MPR, Piagam HAM 1998, dan meratifikasi instrumen HAM internasional. 3. Pengadilan HAM Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah peradilan khusus di lingkungan peradilan umum. Peradilan HAM memiliki wewenang memeriksa, memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk yang dilakukan diluar teritorial wilayah Negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.

1. Upaya Pemerintah
Menegakkan Ham

2. Created by :
• Arham Febrian
• Cahya Alamsyah
• Evvy Azdyanti K.
• Mira Ismiyanti P.
• M. Luvian

3. Prolog
Selama 16 tahun pasca reformasi, berbagai
inisiatif telah dilakukan pemerintah untuk
menggali jalan penyelesaian atas tuntutan
keadilan dari para korban pelanggaran HAM.
Keseluruhan langkah itu tertuang dalam
berbagai kebijakan yang dilahirkan
pemerintah dalam berbagai bentuknya.

4. Namun, keseluruhan langkah kebijakan
tersebut belum menghasilkan langkah
berarti, baik karena minim dukungan politik
maupun karena bersifat parsial dan kurang
komprehensif, sehingga tidak menghasilkan
pondasi bagi langkah penyelesaian yang
berkelanjutan dan komprehensif.

5. • Komnas HAM bertujuan untuk
mengembangkan kondisi yang kondusif bagi
pelaksanaan HAM, meningkatkan
perlindungan dan penegakkan HAM.
Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni
1993 melalui Kepres Nomor 50 tahun 1993.

6. • Keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur
dalam Undang-Undang RI Nomor 39 tahun
1999 tentang Hak Asas Manusia pasal 75 s.d
pasal 99.
• Komnas HAM merupakan lembaga negara
mandiri setingkat lembaga negara lainnya
yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian,
penelitian, penyuluhan, pemantauan dan
mediasi HAM.

7. Pengadilan HAM
• Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan UU No. 26
Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah peradilan
khusus di lingkungan peradilan umum.
• Peradilan HAM memiliki wewenang memeriksa,
memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia
yang berat, termasuk yang dilakukan di luar
teritorial wilayah Negara Republik Indonesia oleh
warga negara Indonesia.

8. Produk Hukum HAM
• Pembentukan produk hukum yang mengatur
mengenai hak asasi manusia (HAM) dimaksud
untuk menjamin kepastian hukum dalam
proses penegakan HAM dan memberikan
arahan bagi pelaksanaan proses penegakan
HAM. Adapun pembentukkan produk hukum
dibentuk dari Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan
MPR, Piagam HAM 1998, dan meratifikasi
instrumen HAM internasional.

9. KESIMPULAN
• Komitmen Pemerintah Indonesia dalam
mewujudkan penegakan HAM, antara lain
telah ditunjukkan dalam prioritas
pembangunan Nasional tahun 2000-2004
dengan pembentukan kelembagaan yang
berkaitan dengan HAM contohnya Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia dengan kepres
nomor 50 tahun 1993.

10. KESIMPULAN
• Pengeluaran Undang-undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang hak asasi manusia , Undang-
undang nomor 26 tahun 2000 tentang
pengadilan HAM, serta masih banyak UU yang
lainnya.

11. Terima Kasih
Semoga Bermanfaat