Dokumen tersebut membahas tentang ombudsman dan karakteristik pengawasan serta sanksi dalam hukum administrasi negara. Ombudsman adalah lembaga independen yang menerima dan menyelidiki keluhan masyarakat terhadap kesalahan administrasi pemerintah. Dokumen ini juga menjelaskan bentuk-bentuk maladministrasi, rekomendasi ombudsman yang bersifat morally binding, serta cara penegakan hukum dalam hukum administrasi negara melalui pen

1. OMBUDSMAN DAN
KARAKTERISTIK
PENGAWASAN SERTA
SANKSI DALAM OPTIK
HUKUM ADMINISTRASI
NEGARA
NAMA : SILVIA KUMALASARI
NIM : 8111412028

2. reformasi mengamanatkan perubahan kehidupan
bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat
penyelenggaraan negara dan pemerintahan
yang demokratis
membentuk lembaga-lembaga negara dan
lembaga-lembaga pemerintahan yang baru.
Salah satu diantaranya adalah Komisi Ombudsman
Nasional. Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000
tentang Komisi Ombudsman Nasional
bertujuan untuk membantu menciptakan dan mengembangkan
kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan
korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) melalui peran serta
masyarakat.

3. Ombudsman : lembaga
independen yang menerima
dan menyelidiki keluhan-
keluhan masyarakat yang
menjadi korban kesalahan
administrasi
(maladministration) publik.
meliputi keputusan-keputusan atau
tindakan pejabat publik yang ganjil
(inap-propriate), menyimpang
(deviate), sewenang-wenang
(arbitrary), melanggar ketentuan
(irregular/illegitimate),
penyalahgunaan kekuasaan (abuse of
power), keterlambatan yang tidak
perlu (undue-delay), atau pelanggaran
kepatutan (equity).

4. Indikator Bentuk-bentuk
Maladministrasi
– Penundaan atas Pelayanan
(Berlarut larut)
– Tidak Menangani
– Melalaikan Kewajiban
– Persekongkolan
– Kolusi dan Nepotisme
– Bertindak Tidak Adil
– Nyata-nyata Berpihak
– Pemalsuan
– Pelanggaran Undang-
Undang
– Perbuatan Melawan Hukum
– Diluar Kompetensi
– Tidak Kompeten
– Intervensi
– Penyimpangan Prosedur
– Bertindak Sewenang-
wenang
– Penyalahgunaan Wewenang
– Bertindak Tidak Layak/
Tidak Patut
– Permintaan Imbalan
Uang/Korupsi
– Penguasaan Tanpa Hak
– Penggelapan Barang Bukti

5. REKOMENDASI OMBUDSMAN
Rekomendasi adalah kesimpulan, pendapat, dan
saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi
Ombudsman, kepada atasan Terlapor untuk
dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam
rangka peningkatan mutu penyelenggaraan
administrasi pemerintahan yang baik.
Ombudsman menerima Laporan dan memberikan
Rekomendasi apabila ditemukan Maladministrasi
dalam penyelenggaraan pelayanan publik

6. Rekomendasi disampaikan kepada Pelapor,
Terlapor, dan atasan Terlapor dalam waktu
paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung
sejak tanggal Rekomendasi ditandatangani
oleh Ketua Ombudsman.
Terlapor dan atasan Terlapor wajib
melaksanakan Rekomendasi Ombudsman
rekomendasi dari Ombudsman Republik
Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum
(non legally binding), tetapi bersifat morally
binding.

7. • Penegakan hukum dalam hukum administrasi
Negara dilakukan dengan dua cara :
– Pengawasan bahwa organ pemerintah dapat
melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan
peraturan dan perundang-undangan tertulis
dan pengawasan terhadap keputusan yang
meletakkan kewajiban kepada individu.
– Penerapan kewenangan sanksi pemerintah.
 Macam-macam sanksi dalam hukum
administrasi Negara :
– Paksaan pemerintah (berstuursdwang)
– Penarikan Kembali KTUN yang Menguntungkan
– Pengenaan uang paksa
– pengenaan denda administrasi

8. SEKIAN
TERIMA KASIH