Penghasilan berupa dividen, bagian laba, bunga deposito, dan imbalan investasi lainnya yang diterima oleh dana pensiun, reksadana, dan perusahaan modal ventura dari penyertaan modalnya tidak termasuk objek pajak penghasilan. Demikian pula, beasiswa, bantuan sosial, hibah amal, dan penghasilan tertentu lembaga nirlaba dikecualikan dari objek pajak.

1. Penghasilan Yang Dikecualikan Dari
Objek Pajak

2. Penghasilan yg Dikecualikan dari Objek Pajak
a.1. bantuan atau sumbangan,
termasuk
 zakat yg diterima oleh badan amil zakat atau lembaga
amil zakat yg dibentuk atau disahkan oleh pemerintah
dan yg diterima oleh penerima zakat yg berhak atau
 sumbangan keagamaan yg sifatnya wajib bagi pemeluk
agama yang diakui di Indonesia, yg diterima oleh
lembaga keagamaan yg dibentuk atau disahkan oleh
pemerintah dan yg diterima oleh penerima sumbangan
yg berhak,
yg ketentuannya diatur dgn atau berdasarkan PP
(PP 18/2009 tgl 09-02-2009); dan
Ps. 4(3) UU PPh

3. Penghasilan yg Dikecualikan dari Objek Pajak
a.2. harta hibahan yg diterima oleh
 keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu
derajat,
 badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial
termasuk yayasan, koperasi, atau
 orang pribadi yg menjalankan usaha mikro dan kecil,
yg ketentuannya diatur dgn atau berdasarkan PMK
(PMK no. 245/PMK.03/2008 tgl 31 Des 2008)
sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan,
kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak ybs;
b. warisan;
c. harta termasuk setoran tunai yg diterima oleh badan sdd
Ps. 2(1)b UU PPh sbg pengganti saham atau sbg pengganti
penyertaan modal;
Ps. 4(3) UU PPh

4. (1) Agio saham yg timbul dari selisih
lebih antara nilai pasar saham dan
nilai nominal saham, tidak
termasuk objek pajak.
(2) Disagio saham yg timbul dari
selisih lebih antara nilai nominal
saham dan nilai pasar saham,
bukan merupakan pengurang dari
penghasilan bruto.
Ps. 4 PP 94/2010

5. Penghasilan yg Dikecualikan dari Objek Pajak
d. penggantian atau imbalan sehub. dgn pekerjaan atau jasa
yg diterima atau diperoleh dlm bentuk natura dan/atau
kenikmatan dari WP atau Pemerintah,
kecuali
 yg diberikan oleh bukan WP,
 WP yg dikenakan pajak secara final atau
 WP yg menggunakan norma penghitungan khusus
(deemed profit) sdd Ps. 15 UU PPh;
e. pembayaran dr perusahaan asuransi kpd orang pribadi
sehub. dgn asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan,
asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
Ps. 4(3) UU PPh

6. Penghasilan yg Dikecualikan dari Objek Pajak
f. dividen atau bagian laba yg diterima atau diperoleh PT sbg
WPDN, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan
modal pd badan usaha yg didirikan dan bertempat
kedudukan di Ind. dgn syarat:
1. dividen berasal dari cadangan laba yg ditahan; dan
2. bagi PT, BUMN dan BUMD yg menerima dividen,
kepemilikan saham pada badan yg memberikan dividen
paling rendah 25% dari jumlah modal yg disetor;
g. iuran yg diterima atau diperoleh dana pensiun yg
pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yg
dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
Ps. 4(3) UU PPh

7. Penghasilan yg Dikecualikan dari Objek Pajak
h. Ph dr modal yg ditanamkan oleh dana pensiun sbgmana
dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yg
ditetapkan dgn KMK (PMK No. 234/PMK.03/2009 tgl
29 Des 2009);
i. bagian laba yg diterima atau diperoleh anggota dari
perseroan komanditer yg modalnya tidak terbagi atas
saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan
kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak
investasi kolektif;
j. dihapus;
Ps. 4(3) UU PPh

8. PMK No. 234/PMK.03/2009
Ph yg diterima atau diperoleh dana pensiun yg pendiriannya telah disahkan
Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa:
a. bunga, diskonto, dan imbalan dari deposito, sertifikat deposito, dan
tabungan, pada bank di Indonesia yg melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, serta SBI;
b. bunga, diskonto, dan imbalan dari obligasi, obligasi syariah (sukuk), Surat
Berharga Syariah Negara, dan Surat Perbendaharaan Negara, yang
diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya pada bursa efek di
Indonesia; atau
c. dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa
efek di Indonesia,
dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.
Pasal 1

9. (1) Bagian laba yg diterima/diperoleh
pemegang unit penyertaan KIK
termasuk keuntungan atas pelunasan
kembali unit penyertaannya, tidak
termasuk sbg objek pajak.
(2) Ketentuan thd bagian laba termasuk
keuntungan atas pelunasan kembali
unit penyertaannya sdp ayat (1)
berlaku juga bagi pemegang unit
penyertaan yg merupakan SPLN.
Ps. 5 PP 94/2010

10. Penghasilan yg Dikecualikan dari Objek Pajak
k. penghasilan yg diterima atau diperoleh perusahaan modal
ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yg
didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia,
dgn syarat badan pasangan usaha tersebut:
1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang
menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yg diatur
dgn atau berdasarkan PMK (KMK No. 250/KMK.04/1995 tgl
2 Juni 1995); dan
2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Ind.;
l. beasiswa yg memenuhi persyaratan ttt yg ketentuannya diatur
lebih lanjut dgn atau berdasarkan PMK (PMK no.246/
PMK.03/2008 tgl 31-12-2008 stdd PMK no.154/PMK.03/2009
tgl 30-09-2009);
Ps. 4(3) UU PPh

11. KMK No. 250/KMK.04/1995
Pasal 1
Perusahaan kecil dan menengah pasangan usaha perusahaan modal ventura
sdd Pasal 4 ayat (3) huruf j angka (1) UU PPh adalah perusahaan yang
penjualan bersihnya setahun tidak melebihi Rp 5.000.000.000,00.
Pasal 2
(1)Penyertaan modal perusahan modal ventura pada setiap perusahaan
pasangan usaha dilakukan selama perusahaan pasangan usaha tsb belum
menjual saham di bursa efek dan untuk jangka waktu tidak melebihi 10
tahun.
(2)Penghasilan berupa bagian laba yg diterima atau diperoleh perusahaan
modal ventura dari penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha
sdd Pasal 1 yg memenuhi ketentuan sdp ayat (1), bukan merupakan
Obyek PPh.

12. PMK No.246/PMK.03/2008 stdd PMK No.154/PMK.03/2009
Pasal 1
(1) Atas Ph berupa beasiswa yg diterima atau diperoleh WNI dari WP
pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal dan/atau
pendididikan nonformal yg dilaksanakan di DN dan/atau di LN
dikecualikan dari objek PPh.
(1a) Pendidikan formal sdp ayat (1) adalah jalur pendidikan yg terstruktur dan
berjenjang yg terdiri atas tingkat pendidikan dasar, pendidikan
menengah, dan pendidikan tinggi.
(1b) Pendidikan nonformal sdp ayat (1) adalah jalur pendidikan di luar
pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan
berjenjang.
(2) Ketentuan sdp pada ayat (1) tidak berlaku apabila penerima beasiswa
mempunyai hubungan istimewa dengan Pemilik, Komisaris, Direksi atau
Pengurus dari Wajib Pajak pemberi beasiswa.

13. Penghasilan yg Dikecualikan dari Objek Pajak
m. sisa lebih yg diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba
yg bergerak dlm bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian
dan pengembangan, yg telah terdaftar pada instansi yg
membidanginya,
 yg ditanamkan kembali dlm bentuk sarana dan prasarana
kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan,
 dlm jk wkt paling lama 4 th sejak diperolehnya sisa lebih tsb.,
yg ketentuannya diatur lebih lanjut dgn atau berdasarkan PMK
(PMK no. 80/PMK.03/2009 tgl 22-04-2009);
n. bantuan atau santunan yg dibayarkan oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial kpd WP ttt, yg ketentuannya diatur lebih lanjut
dgn atau berdasarkan PMK (PMK No. 247/PMK.03/2008 tgl 31-
12-2008).
Ps. 4(3) UU PPh

14. PMK No. 80/PMK.03/2009
Pasal 1
(1) Sisa lebih yg diperoleh badan atau lembaga nirlaba yg ditanamkan kembali
dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau
penelitian dan pengembangan yg diselenggarakan bersifat terbuka kepada
pihak manapun, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak
diperolehnya sisa lebih tsb dikecualikan sebagai objek PPh.
(2) Sisa lebih sdp ayat (1) adalah selisih dari seluruh penerimaan yg
merupakan objek PPh selain penghasilan yang dikenakan PPh tersendiri,
dikurangi dengan pengeluaran untuk biaya operasional sehari-hari badan
atau lembaga nirlaba.
(3) Badan atau lembaga nirlaba sdp ayat (1) adalah badan atau lembaga
nirlaba yg bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian
dan pengembangan, yg telah terdaftar pada instansi yang membidanginya.

15. PMK No. 80/PMK.03/2009
Pasal 1
(4) Sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan
pengembangan sdp ayat (1) meliputi:
a. pembelian atau pembangunan gedung dan prasarana pendidikan,
penelitian dan pengembangan termasuk pembelian tanah sebagai
lokasi pembangunan gedung dan prasarana tersebut;
b. pengadaan sarana dan prasarana kantor, laboratorium dan
perpustakaan;
c. pembelian/pembangunan asrama mahasiswa, rumah dinas guru,
dosen atau karyawan, dan sarana prasarana olahraga, sepanjang
berada di lingkungan/lokasi lembaga pendidikan formal.

16. PMK No. 247/PMK.03/2008
Pasal 1
Bantuan atau santunan yg dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial kepada Wajib Pajak tertentu dikecualikan dari Objek PPh.
Pasal 2
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sdd Pasal 1 meliputi :
a. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(JAMSOSTEK);
b. Perusahaan Perseroan (Persero) Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri
(TASPEN);
c. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia (ASABRI);
d. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES);
dan/atau
e. badan hukum lainnya yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program
Jaminan Sosial.

17. PMK No. 247/PMK.03/2008
Pasal 3
Wajib Pajak tertentu sdd Pasal 1 adalah :
a. Wajib Pajak atau anggota masyarakat yang tidak mampu;
b. Wajib Pajak atau anggota masyarakat yang sedang mengalami bencana
alam; dan/atau
c. Wajib Pajak atau anggota masyarakat yang tertimpa musibah.